“Kami harus dekat dengan serikat pekerja maupun pengusaha. Sebagai wakil pemerintah, mengharuskan menempatkan dirinya di tengah-tengah dua unsur itu. Kedekatan itu digunakan sebagai cara untuk menata permasalahan yang dihadapi pekerja dengan pengusaha,” terang Wakil Ketua Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit, Nur Ahmad Syaifuddin kepada Memo X, Rabu (25/09/2019) saat bertemu Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) di PT Asahimas Flat Glass Tbk, Sidoarjo, Rabu (25/9/2019).

Cak Nur yang juga menjabat Wakil Bupati Sidoarjo ini berharap hubungan industrial di Sidoarjo tetap berjalan dengan baik. Menurutnya semua pihak mengingingkan itu. Hubungan pengusaha dengan pekerja harus diciptakan dan berjalan dengan baik.

“Pekerja itu merupakan mitra perusahaan. Oleh karenanya, kami meminta permasalahan industrial dapat dibicarakan dengan duduk bersama. Kami yakin terjalinnya hubungan yang baik berdampak pada produktivitas perusahaan untuk tetap eksis di era globalisasi saat ini,” imbuhnya.

Selain itu, Cak Nur mengapresiasi berdirinya serikat pekerja PT Asahimas secara independen. Apalagi sudah 65 persen lebih pekerja PT Asahimas bergabung dalam SPAS. Menurutnya berdirinya serikat pekerja independen seperti ini cukup baik.

“Permasalahan yang ada dapat dikelola pekerja sendiri sesuai kebutuhan perusahaan. Tapi, rasa tenggang rasa harus ada kepada organisasi serikat pekerja lainnya,” pintahnya.

Sementara itu, Wabup bercerita pengalaman menghadapi pekerja sudah cukup banyak. Pengalamannya dimulai saat menjadi anggota DPRD Sidoarjo dan berlanjut sampai saat ini sebagai Wakil Bupati. Dirinya tidak akan lari dari pendemo jika ada buruh yang ingin mengutarakan permasalahan.

“Kami memiliki prinsip berbicara sejujur-jujurnya saat menghadapi aspirasi para buruh. Kami meminta pekerja dapat menjaga kerukunan dengan semua pihak. Hal ini penting demi menjaga kondusifitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja sendiri,” tandasnya. Wan/yan

Ariyanto selaku personalia PT Global Interinti Industry tidak mau ditemui wartawan Memo X (Grup Memontum.com). Saat dikonfirmasi melalui WA sempat memberikan penjelasan. “Benar Mas, kalau itu ada peraturan di perusahaan ini Mas,” ujar Ariyanto selaku personalianya. Ketika itulah, personalia tidak bisa memberikan penjelasan karena aturan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh menejemen dan karyawan.

Menurut keterangan dari beberapa perwakilan serikat buruh yang enggan namanya disebutkan, peraturan ini menjadi persoalan antara karyawan dan menejemen PT GII. ”Karena membuat peraturan baru tanpa dirundingkan lebih dulu dengan Serikat Pekerja (SP),” adunya kepada Memo X.

Sedangkan dari pihak menejemen PT GII langsung melakukan sosialisasi kebijakan baru T3 (Tunjangan Tidak Tetap) yang dimaksud, dengan cara memotong kenaikan gaji karyawan tahun 2018 dipindah menjadi T3. Akibatnya, gaji karyawan akan berkurang dari yang seharusnya diterima oleh karyawan, inilah awal gejolak terjadi.

Serikat pekerja (SP) telah melaporkan hal tersebut ke Disnaker Kota Surabaya, untuk mencari penyelesaian nasib karyawan. Namun akibat pemaksaan penerapan dan peraturan T3 yang akan dilaksanakan di bulan Januari nanti, menyebabkan keresahan karyawan. ”Ini sangat mendasar, karena kebutuhan hidup yang serba mahal. Apalagi kebijakan itu tidak menguntungkan karyawan bahkan bisa merugikan,” jelasnya. (spd/yan)