“Rakor ini merupakan tahapan rencana pencairan BLT untuk buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan buruh tani cukai. Termasuk nantinya evaluasi tahun ini, hingga verifikasi dan validasi data,” kata Pantja-sapaan Kadinsos.

Dalam tahapan ini, tambahnya, nantinya ada pemadanan administrasi data kependudukan (Adminduk) calon penerima, hasil penyaringan data hingga validasi data. Tahapan ini, tentunya butuh kolaborasi semua pihak. Seperti, HRD di perusahaan rokok.

Baca juga :

“Koordinasi lintas sektor ini demi akurasi data penerima BLT DBHCHT. Basis data ini, kami himpun dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan total 45.327 calon penerima. Data inilah yang diolah untuk memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid secara nasional,” paparnya.

Melalui Rakor ini, ujarnya, diharapkan skema pencairan nantinya tidak memunculkan kendala. Karenanya, dalam hal ini juga melibatkan langsung Badan Inspektorat. Termasuk, seperti ketika penyaluran ini berjalan, sementara penerima mengalami resign.

“Hal-hal seperti ini, itu harus dibahas bersama. Sehingga, jangan sampai memunculkan persoalan dikemudian hari,” ungkapnya. (sit/adv)

Dalam rapat perhitungan itu, kenaikan UMK di Kota Batu, terhitung sebesar 4,86 persen atau Rp 147.397. Hanya saja, merespon kenaikan itu tidak sepenuhnya disetujui peserta. Bahkan, pihak Serikat Pekerja yang tidak setuju, tidak menandatangani hasil rapat.

Bagian Hukum SPSI Kota Batu, Heru Subagyo, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya tidak menyetujui jika kenaikan UMK di Kota Batu, hanya sebesar 4,86 persen. “Memang kita nggak menginginkan, kalau kenaikan UMK di Kota Batu hanya 4,86 persen,” ujarnya.

Mengapa tidak setuju, ujar Heru, karena jika dilihat dari kondisi saat ini di Kota Batu, itu pengangguran sudah turun drastis. Selain itu, kemiskinan juga turun. Berarti, geliat perekonomian mulai membaik.

“Tahun 2023 lalu, kenaikannya hanya 7,7 persen. Kami menginginkan, kenaikan untuk tahun 2024 sama dengan tahun lalu. Paling tidak, di bawahnya sedikit,” paparnya.

Baca juga :

Untuk itu, jelasnya, pekan depan atau Senin (20/11/2023) lusa, Ketua SPSI akan berkirim surat ke Disnaker Kota Batu, yang kemudian dilanjutkan ke Provinsi Jawa Timur. “Yang jelas, kami tidak setuju kenaikan UMK Kota Batu di angka 4,86 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Batu, Erwan Puja Fiatno, mengatakan bahwa hasil rapat Dewan Pengupahan adalah berdasarkan data yang diberikan oleh provinsi termasuk BPS mengenai tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks lainnya di Kota Batu. Sehingga, diperoleh angka bahwa kenaikannya Rp 147.397.

“Hasil rapat yang digelar itu, artinya UMK Kota Batu tahun 2024 naik menjadi Rp 3.177.764 atau mengalami kenaikan dari 4,86 persen,” terangnya.

Inflasi di Kota Batu, tambahnya, mencapai 3,01 persen. Kemudian, pertumbuhan ekonomi Kota Batu 6,18 persen dan indeks tertentu 0,3. Maka diperoleh kenaikan 147.397 dari UMK tahun lalu. 

“Karena perwakilan SPSI tidak menandatangani hasil rapat dewan pengupahan, artinya di sini tidak menyetujui hasil rapat. Sehingga, SPSI akan mengusulkan formula perhitungan UMK mereka sendiri, untuk disampaikan ke Gubernur Jatim,” tambahnya. (put/sit)