Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyebut pihaknya menerima laporan adanya temuan kasus campak, khususnya di Kecamatan Sukun, yang mayoritas menyerang anak-anak usia sekolah dasar. Meski jumlahnya belum masuk kategori Kondisi Luar Biasa (KLB), potensi penularan dinilai cukup tinggi.

“Ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga sudah masuk ke kami. Tetapi sampai sekarang masih ada kasus yang ditemukan. Kami meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan langlah penanganan secara serius, agar tidak menjadikan Kondisi Luar Biasa maka harus dilakukan lokalisir terkait kasus temuan ini. Jangan sampai ini kemudian merambat ke berbagai wilayah lain,” jelas Ginanjar, Selasa (03/02/2026) tadi.

Untuk pelokasian kasus, Ginanjar mendorong agar melibatkan Puskesmas dan kader Posyandu secara aktif turun ke lapangan. Selain itu, juga ditekankan pentingnya mitigasi jangka panjang, melalui edukasi hidup bersih dan sehat, perbaikan sanitasi, serta penguatan imunisasi dan vaksinasi.

Baca juga :

“Peran Posyandu dan institusi pendidikan sangat krusial untuk menyadarkan orang tua yang masih menolak imunisasi. Jadi peran guru juga harus andil dalam penyadaran ini, karena ini menjadi gerakan bersama,” tambahnya.

Dalam hal ini, DPRD juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola sosialisasi Dinkes, termasuk pengukuran capaian edukasi masyarakat. Jika upaya penanganan dinilai tidak optimal atau kasus terus bertambah, DPRD siap memanggil Dinkes untuk melakukan rapat koordinasi.

“Kalau memang kami rasa dalam satu minggu ke depan tidak ada upaya serius ataupun penambahan jumlah campak, maka itu sudah menjadi konsentrasi kami untuk melakukan rapat koordinasi,” ucapnya.

Di akhir, Ginanjar menegaskan, bahwa dukungan anggaran kesehatan di Kota Malang sangat besar, hampir setara dengan sektor pendidikan. Karena itu, DPRD berharap anggaran tersebut benar-benar berdampak nyata dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah meluasnya kasus campak.

“Kami mengalokasikan hampir sama dengan Disdikbud, kurang lebih hampir Rp 500 miliar untuk kesehatan. Mulai dari jaminan kesehatan, anggaran puskesmas, operasional dan sebagainya,” imbuh Ginanjar. (rsy/sit)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu menekankan pentingnya pelaksanaan KMP agar tidak hanya sebagai formalitas saja. Namun, diharapkan koperasi yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung, dengan menyesuaikan model usaha berdasarkan potensi masing-masing wilayah.

“Esensinya KMP ini memang untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Maka pengelolaannya harus disesuaikan dengan kondisi eksisting dan potensi yang memang sudah ada di kelurahan,” ujar Mia, Selasa (08/07/2025) tadi.

Mia juga mencontohkan, salah satunya seperti di Kelurahan Sanan yang dikenal sebagai sentra tempe dan keripik tempe. Keberadaan KMP di sana, menurutnya bisa diarahkan untuk menyokong para pelaku usaha yang masih membutuhkan dukungan pendanaan maupun pembinaan lanjutan.

“Saya yakin tidak semua pelaku usaha tempe di Sanan sudah terjangkau pembinaan. Nah, koperasi baru seperti KMP bisa menyasar yang masih perlu dibantu. Kita tinggal lihat dampaknya terhadap usaha yang sudah ada,” katanya.

Baca juga :

Terkait dengan pendanaan KMP, menurutnya Pemkot Malang telah mengalokasikan dana dari APBD 2025 untuk pembentukan legalitas dengan masing-masing Rp 2,5 juta per kelurahan. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan notaris dan proses administrasi lainnya.

“Untuk pembiayaan di tahun ini, sudah kami alokasikan untuk notaris dan legalitas KMP. Itu sudah selesai. Harapan kami, nanti untuk permodalan bisa disokong oleh pemerintah pusat, agar APBD hanya fokus pada administrasinya saja,” ucapnya.

Mia juga mengapresiasi fleksibilitas kebijakan yang memperbolehkan pembentukan KMP melalui koperasi eksisting, menghidupkan koperasi yang lemah, atau mendirikan koperasi baru. Salah satunya telah diterapkan di Kelurahan Bumiayu, yang memanfaatkan koperasi lama yang sudah berjalan.

“Keberhasilan KMP akan sangat bergantung pada penguatan kapasitas pengurus serta kemampuannya dalam memahami potensi wilayah masing-masing. Bahkan, ketika kami mengumpulkan seluruh kecamatan dan kelurahan, sudah kami sampaikan agar pengurus bisa memperkuat identitas atau karakteristik dari wilayah masing-masing,” lanjutnya.

Menanggapi isu bahwa KMP dianggap sebagai proyek politik pasca Pilkada, Mia memilih untuk menilai kinerja pengurus koperasi berdasarkan hasilnya, bukan proses penunjukannya. “Pilihan atau tidak, yang penting kan nanti kerjanya beres. Semua pengurus pasti mendapatkan peningkatan kapasitas, meskipun mereka sudah punya pengalaman. Itu akan kami pantau terus. Program ini tidak bisa kami lepas begitu saja,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Sebagaimana diketahui, Pemkab Jember sebelumnya telah mengirimkan surat kepada pihak-pihak berwenang. Diantaranya, seperti Balai Besar dan PT KAI, untuk menindaklanjuti kondisi perlintasan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

“Meskipun ini bukan kewenangan langsung dari pemerintah kabupaten, saya tegaskan bahwa hukum tertinggi adalah menyelamatkan nyawa warga Indonesia, termasuk warga Jember,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Disampaikan Bupati Jember, bahwa kondisi perlintasan yang licin, terutama saat hujan atau gerimis, membuat kendaraan khususnya sepeda motor berpotensi tergelincir. Hal ini tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara.

Pemkab Jember sendiri, lanjutnya, telah melakukan koordinasi dengan pihak PT KAI agar segera dilakukan penanganan. Bahkan, dirinya berharap dalam satu hingga dua hari ke depan, sudah ada langkah nyata di lapangan.

“Jika dalam dua hari belum ada tindakan, kami akan turun kembali dan melaporkan kondisi ini ke pemerintah pusat di Jakarta. Sebab, menyelamatkan nyawa jauh lebih penting daripada soal kewenangan birokrasi,” tambahnya.

Dalam momen itu, Bupati Fawait juga mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan keluhan terkait fasilitas umum melalui Wadul Gus’e, agar bisa segera ditindaklanjuti. (kom/rio/gie)

Menurut saksi mata, Handis Hariawan (31), seorang juru parkir di sisi barat pasar, mengatakan bahwa peristiwa terjadi secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda kerusakan sebelumnya. Bahkan cuaca sangat cerah, tidak ada angin ataupun hujan.

“Tiba-tiba terdengar suara bruak, dari atas reruntuhan batu jatuh ke bawah. Saya lihat sekilas, kepala dan kaki korban berdarah. Tangan kirinya juga luka. Waktu itu, korban sepertinya baru mau pulang,” ujar Wawan-sapaannya.

Wawan menambahkan, saat kejadian, lokasi sekitar sedang tidak ada kendaraan yang parkir. Bagian yang ambruk merupakan tembok pagar tanaman dengan panjang sekitar dua meter dan di lantai atas memang dibiarkan kosong, namun terdapat tanaman liar yang akarnya cukup besar.

Baca juga :

“Sepertinya karena akar tanaman itu, jadi temboknya retak. Tapi sebelumnya tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Beberapa hari ini juga terlihat biasa saja dan korban tadi langsung dibawa ke RS Panti Nirmala menggunakan becak motor dalam kondisi masih sadar,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Pasar Besar Kota Malang, Suparji, membenarkan kejadian tersebut. Dirinya menyebut, kejadian serupa pernah terjadi lima bulan lalu di lokasi yang berdekatan. Namun, saat itu korban hanya mengalami luka ringan.

“Kondisi bangunan memang sudah tua, dibangun sejak 1991. Rencananya area sekitar akan kami kosongkan dan diberi garis pembatas, untuk mencegah jatuhnya korban lagi,” tutur Suparji.

Dalam hal ini, menurutnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang juga berencana memasang banner peringatan di titik-titik rawan agar tidak digunakan untuk berjualan. Apalagi, hampir di seluruh area pasar memiliki kerawanan serupa karena usia bangunan.

“Kami akan evaluasi lebih lanjut dan menganalisa area-area yang berpotensi rawan. Pengecekan sebenarnya dilakukan hampir setiap hari, tapi memang bangunan tua ini risikonya tinggi,” imbuh Suparji. (rsy/sit)

Diperoleh informasi, peristiwa carok ini melibatkan Solikin, warga setempat melawan Herman, warga Desa Ranu Bedali Ranuyoso. Peristiwa ini, hingga membuat seorang korban harus dilarikan ke rumah sakit RSUD dr Haryoto Lumajang, karena mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam jenis celurit di bagian paha.

Kapolsek Ranuyoso Polres Lumajang, AKP Imam Soepardi, ketika dikonfirmasi Memontum.com via sambungan telepon membenarkan peristiwa carok ini. “Pelaku masih lidik,” ungkapnya singkat kepada memontum.com, Minggu (05/01/2024) tadi.

Baca juga :

Dikonfirmasi lebih lanjut apakah kejadian ini meregut korban jiwa,

Ditanya mengenai kronologis pasti pemicu carok dan apakah dalam peristiwa ini mengakibatkan korban jiwa, Kapolsek hanya menjelaskan bahwa akibat carok itu, ada yang harus dilarikan ke rumah sakit. “Tadi dirawat di RSU. Masih bernapas,” ujarnya melalui pesan WhatsApp (WA).

Meski kejadian ini masih didalami petugas, namun kabar peristiwa itu menyebar secara berantai di pesan WhatsApp. Muncul dugaan, pemicu duel carok adalah urusan asmara terlarang. “Minggu 05 januari 2025 sekitar jam 07.30 wib telah terjadi duel carok antara Solikin vs Herman di Dusun Gunung Cilik, Desa Sumberpetung. Info sementara terkait asmara,” tulis netizen, di hari yang sama. (adi/gie)

“Kita berharap, Pemkab Lumajang serius dalam pembangunan di bidang pertanian. Tidak hanya kebijakan dalam bentuk anggaran, namun perlu aturan khusus yang memberikan daya dukung terhadap pembangunan bidang pertanian di Lumajang,” katanya, Rabu (12/06/2024) tadi.

Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar kepada PDRB Lumajang dan menyerap tenaga kerja paling besar, terutama yang ada di pedesaan. ” Sektor pertanian daya dukungnya sangat tinggi pada PDRB kita. Termasuk, dalam mengurangi angka pengangguran. Jika pertanian kita dipacu, maka akan banyak tenaga kerja yang bisa terserap ke sektor ini. Anggaran sangat penting untuk mendukung petani kita bisa maju, namun di sisi lain kebijakan yang bersifat mendukung pertanian juga sangat diperlukan,” jelasnya.

Baca juga :

Bahkan, untuk mendukung itu juga diperlukan Perda. Tentunya, lengkap dengan Perbup. Sehingga, program yang diterapkan punya pijakan hukum yang kuat,” imbuhnya.

Melalui APBD 2025, diharapkan kebijkan pembangunan kepada sektor pertanian mulai ditingkatkan. Sehingga, sektor ini bisa terus bergerak lebih maju dan mensejahterakan masyarakat Lumajang.

“Intinya begini, masyarakat kita sebagian besar petani. Maka, jika ingin mensejahterakan masyarakat, yang harus jelas programnya, jelas anggarannya dan ada payung hukum yang kuat,” terangnya. (adi/sit)

Menurutnya, sistem pengolah sampah di TPA Tlekung, selama ini dilihat masih kurang maksimal. “Kami melihat, alatnya untuk mengolah sampah di TPA Tlekung, itu masih kurang,” terangnya, saat berada di Jatim Park I Kota Batu, Kamis (17/08/2023) tadi.

Apalagi, tambahnya, lahan TPA Tlekung sekitar 9 ribu meter persegi untuk menampung seluruh sampah di Kota Batu. “DLH Kota Batu masih belum serius menangani sampah di TPA Tlekung. Apa yang dijanjikan DLH, tidak terealisasi. Seperti, pembuatan saluran, penerangan jalan juga pengolahan Lindi, DLH tidak mengerjakan. Atau, mungkin lupa dianggarkan. Ya, saya menilai belum ada keseriusan dalam permasalahan ini, sehingga terjadi miss,” ujarnya.

Baca juga:

Atas kondisi TPA Tlekung tersebut, jelasnya, pihak swasta hanya mengikuti kebijakan pemerintah untuk langkah selanjutnya dalam pengolahan sampah. “Semua kebijakan di TPA Tlekung sudah menjadi kewenangan pemerintah. Apapun yang diputuskan, kita ngikut saja,” tuturnya.

Namun begitu, tambahnya, permasalahan sampah di TPA Tlekung seperti saat ini, pemerintah harus mengajak duduk bersama. Dimana pembicaraan itu dilakukan bersama pemerintah desa, kelurahan juga pihak swasta seperti tempat wisata, hotel dan restoran. Ini bertujuan, mencari titik masalahnya. Mengapa, di TPA Tlekung sampai terjadi masalah pengolahan sampah.

“Semua harus diajak bicara. Tidak hanya sampah dari tempat wisata, sampah hotel, pasar atau sampah rumah tangga. Dalam jangka pendek semua didata, kemudian dikurangi pelan-pelan. Dalam jangka panjang harus diolah, kalau tidak jelas menumpuk,” tegasnya.

Sedangkan, untuk saat ini terkait permasalahan di TPA Tlekung, harapannya tergantung pada pemerintah. “Kita mengalir saja apa yang diputuskan pemerintah. Dan, sebetulnya ini sudah telat penanganannya. Karena dinas terkait masih belum serius,” tambahnya. (put/gie)

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto,  mengatakan dari hasil rapat kerja kali ini bisa dilihat beberapa rencana kegiatan dan program di masing-masing OPD mitra. “Tadi kita membahas rencana kegiatan dan juga program di masing-masing OPD. Ditambah masalah yang tengah di hadapi oleh Pemerintah Daerah saat ini adalah terkait kemiskinan ekstrim. Untuk itu, kita memastikan berapa pagu anggaran yang disediakan Pemkab untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Trenggalek,” katanya, Kamis (10/08/2023) siang.

Akan tetapi, paparnya, pagu anggaran tersebut dinilai masih minim. Dan belum layak jika sasarannya untuk menurunkan angka kemiskinan utamanya di Kabupaten Trenggalek.

“Jadi, kami nanti akan melaporkan di rapat Badan Anggaran (Banggar). Bagaimana membuat skema program maupun kegiatan yang sasarannya betul-betul bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim,” kata Obeng-sapaan akrabnya.

Baca juga:

Dicontohkan Obeng, seperti di Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan yang memiliki program dimana sasarannya menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, setelah dilihat platfrom anggaran sementara itu sangat kecil.

“Makanya ini yang harus kita dorong dan diseriusi agar program penurunan angka kemiskinan betul-betul tercapai di tahun 2024. Dan tentunya ini harus di support dengan anggaran penuh,” imbuhnya.

Dirinya menambahkan, untuk membantu meringankan mereka, misalkan masing-masing KK penduduk miskin ekstrim di kasih bantuan ternak itu sudah menjadi salah satu upaya membantu mereka menghadapi ekonomi sekarang. “Sedangkan untuk saat ini, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Trenggalek ada sekitar 4 ribu KK dengan jumlah personel sekitar 10 ribu orang,” ujar Mugiyanto.

Kalaupun Pemkab menganggarkan dalam satu tahun jumlah KK sekitar 4 ribu, ujarnya, kemudian dikalikan Rp 2 juta perekor, maka akan ketemu sekitar Rp 8 miliar. Dan ini, akan coba dilihat dalam kurun waktu setahun ke depan. Dapat dipastikan, angka kemiskinan akan turun.

“Akan tetapi kenyataannya, setelah dilihat ternyata platform anggaran untuk itu hanya ada Rp 100 juta. Dan di perikanan, itu ada Rp 150 juta untuk bantuan kolam ikan lele. Makanya, kita akan dorong agar target menurunkan angka kemiskinan di Trenggalek ini bisa benar-benar terwujud,” paparnya. (mil/sit)

“Hari ini kita memanggil OPD mitra Komisi III dan membahas soal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dari hasil rapat kali ini, ada beberapa catatan penting yang salah satunya di Unit Layanan Pengadaan (ULP),” kata Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Selasa (04/07/2023) tadi.

Menurutnya, ULP kurang serius dalam proses klarifikasi penyedia pengadaan barang jasa di tahun 2022. Karena dalam hal ini, ULP termasuk bagian yang tidak bisa dipisahkan.

“Masalah ini, tentu jadi catatan Komisi III. Bahkan, termasuk penyumbang Silpa. Terbukti dari hasil audit, banyak pekerjaaan yang tidak selesai,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan, dari Dinas PUPR ada sekitar Rp 50 miliar lebih belanja modal kinerja secara aturan sudah sesuai. Namun, ada hal yang disayangkan ketika penyedia pekerjaan menawar di bawah 80 persen. Seperti, ada yang menawar sekitar sekitar 50 persen.

Baca juga :

“Menurut perhitungan ini, tentu tidak masuk akal. Bayangkan saja, mereka menawar 52 persen menang. Jika perhitungan tidak sesuai namun masih bisa dikerjakan, siapa yang salah dalam proses itu karena sesuai uji faktual secara aturan dalam Perpres 16 bahwa PPK punya kewenangan menolak hasil dari keputusan ULP. Namun faktanya, tidak pernah ada PPK yang menolak, padahal nawarnya sudah tidak masuk akal,” jelas Pranoto.

Masih kata Politisi PDI-Perjuangan ini, jika penawaran di bawah 80 persen, maka pembuktiannya harus juga sesuai. Mulai dari bagaimana secara administrasi atau memang benar secara faktual.

“Tapi hasilnya, ada yang hasil evaluasi benar nyatanya pekerjaan tidak selesai. Apalagi, hanya mengacu solusi adanya dukungan saja. Itu juga tidak sesuai harga di pasaran, karena terlalu jauh turunnya,” imbuhnya.

Pranoto menambah, sebenarnya rapat pembahasan LPJ APBD 2022 hari ini, belum cukup. Sehingga, masih akan diteruskan besok. Mengapa rapat diteruskan lagi, karena dari sisi data ada miss komunikasi. Ketika dikonfirmasi, ada yang kurang jelas.

“Maka dari itu, lebih lanjut rapat kami skors dahulu dan rapat dilaksanakan lagi sampai undangan selanjutnya,” kata Pranoto.

Ada satu hal yang tadi dibahas panjang lebar, yakni tentang adanya sisa anggaran sekitar Rp 50 miliar yang sumbernya belum diketahui dari mana. “Jadi, kita juga masih saja gali lagi dari dana PEN itu berapa. Dari sisa tender berapa, kemudian dari paket pekerjaan kue APBD yang sudah dikerjakan belum terbayarkan berapa. Dan dari klarifikasi hari ini masih ada data yang kurang. Sehingga perlu ada data yang lebih konkrit, makanya untuk lebih lanjut besok akan kita teruskan kembali,” urainya. (mil/sit)