Gelaran ini, tentunya menjadi momentum penting bagi Pemkab Pasuruan, untuk mengevaluasi capaian triwulan pertama sekaligus menyikapi perubahan regulasi pengelolaan DBHCHT di tingkat nasional. Mas Rusdi-sapaan akrab Bupati Pasuruan, mengungkapkan bahwa terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang membuka ruang bagi daerah untuk menyesuaikan penggunaan DBHCHT dengan program prioritas daerah, namun tetap selaras dengan Asta Cita Presiden serta program strategis nasional.

Bupati Rusdi menjelaskan, bahwa dana DBHCHT yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi sebelum didistribusikan ke kabupaten dan kota, terjadi penurunan pada alokasi DBHCHT nasional dari tahun 2025 ke tahun 2026. “Tahun 2025, diterima Rp 3,5 triliun dan untuk di tahun 2026, hanya Rp 1,7 triliun. Otomatis, semuanya juga berkurang untuk pembagian masing-masing daerah dan itu tidak hanya di Kabupaten Pasuruan,” jelas Bupati Rusdi.

Dalam evaluasi itu, Mas Rusdi juga menekankan bahwa program DBHCHT, harus terus berjalan secara optimal. Dirinya menyebut, terdapat 11 dinas pengampu yang mengelola program dari dana cukai. Namun, rendahnya serapan anggaran di triwulan pertama yang baru mencapai 25 persen, sedangkan saat ini telah memasuki bulan keempat menuju bulan kelima tahun 2026.

“Penting bagi kita, program agar terus berjalan. Ayo yang kurang-kurang, terus diperbaiki karena sekarang sudah bulan keempat masuk ke bulan kelima. Berdasarkan laporan pelaksanaan DBHCHT hingga triwulan pertama, penyerapan kita masih minim dengan kegiatan yang hanya 25 persen,” tegasnya.

Baca juga :

Selain evaluasi penyerapan anggaran, Mas Rusdi juga menyoroti perkembangan positif di sektor pertanian tembakau di wilayah timur Kabupaten Pasuruan, khususnya Kecamatan Nguling. Menurutnya, semakin banyak petani di wilayah tersebut yang mulai mengembangkan komoditas tembakau yang selama ini lebih identik dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember.

Dirinya pun meminta, agar Dinas Pertanian untuk segera mengidentifikasi kebutuhan dukungan bagi para petani tembakau di wilayah tersebut, mengingat DBHCHT memang diperuntukkan antara lain sebagai dukungan seperti sektor pertanian khususnya tembakau. Hal menarik lain yang menjadi perhatian bupati, adalah strategi sosialisasi program ‘Gempur Rokok Ilegal’ yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dirinya mendorong perubahan pendekatan yang lebih kreatif dan efektif, serta jauh dari pola konvensional yang dinilai sudah tidak lagi menarik perhatian publik.

“Untuk Dinas Kominfo, dalam sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di banner atau billboard, tidak usah pakai foto Bupati atau Wakil Bupati. Orang sudah bosan. Tulis saja ‘Gempur Rokok Ilegal’ di bagian atas, lalu bawahnya pasang foto tempat wisata di Kabupaten Pasuruan. Billboardnya kalau bisa ditaruh di luar Pasuruan, seperti di Surabaya atau Malang. Di exit tol cari billboard besar untuk tahun 2027. Kita harus berpikir out of the box,” paparnya.

Mas Rusdi juga menekankan, bahwa pendekatan baru tersebut bukan sekadar inovasi estetika, melainkan strategi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui promosi wisata yang lebih luas dan efektif. Foto pimpinan, menurutnya, cukup digunakan untuk ucapan hari raya atau peringatan hari besar. Sementara ruang promosi publik, harus difokuskan untuk mengangkat potensi wisata Kabupaten Pasuruan agar tidak stagnan. (pas/puj/sit)

Bahkan, reaktivasi bandara dengan menggandeng maskapai penerbangan nasional, juga menjadi fokus pemerintahan Gus Fawait-sapaan Bupati Jember. Dalam konferensi pers rutin dalam Pro Gus e (Program dan Progres 100 Hari Kerja Gus Bupati Jember), dirinya mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada kunjungan perwakilan dari maskapai ke Kabupaten Jember.

Rencana beroperasinya kembali bandara kebanggaan warga Kota Tembakau, ini harapannya akan menjadi pintu gerbang kedatangan wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara. Terlebih, sebanyak 20 agen pariwisata dari berbagai provinsi di Indonesia, serta agen pariwisata dari luar negeri juga akan datang berkunjung.

“Itu bagian dari pembukaan. Itu bagian membangun kepercayaan, dari agen wisata dan pihak terkait. Meyakinkan mereka, bahwa wisata Jember akan digarap secara serius kedepannya,” kata Gus Fawait, Selasa (06/05/2025) malam.

Baca juga :

Ditambahkannya, kekayaan wisata yang dimiliki Jember, terdiri dari wisata pantai, laut di Selatan, potensi wisata pegunungan di sisi Utara dan sisi Timur serta potensi wisata di perkotaan layak untuk menjadi destinasi andalan. Upaya lain untuk mendukung pariwisata, adalah menciptakan spot wisata kuliner baru. Rencananya, akan dibuat food street (jalur khusus kuliner).

“Harapannya spot tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru hingga keramaian baru. Sehingga, perputaran ekonomi di daerah-daerah yang muncul keramaian, bisa berputar secara maksimal,” tambah Gus Fawait.

Reaktivasi bandara dan keseriusan membangun wisata, harapannya dapat membuka lapangan pekerjaan yang nantinya akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Upaya lainnya yang dilakukan, adalah dengan terus berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata.

Berdasarkan informasi, Gus Fawait dijadwalkan bertemu dengan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Enik Ermawati, Rabu (07/05/2025) besok. “Besok saya akan ke Jakarta untuk bertemu Wamenpar,” terangnya. (st2/rio/gie)

Dalam kolaborasi kali ini, Mas Dhito mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kediri. Ajakan itu, disampaikan saat menghadiri undangan halal bihalal di Kantor Kadin Kabupaten Kediri, Kecamatan Ngasem, Senin (28/04/2025) tadi.

Mas Dhito menjelaskan, bahwa dalam beberapa kesempatan, pihaknya telah membangun kerja sama dengan Kadin. Diantaranya, seperti dalam memecahkan persoalan kelangkaan gas LPG di masyarakat pada 2023 dan 2024.

“Semoga kerja sama ini terus terbangun dan yang paling penting bisa memberi banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” kata Mas Dhito.

Ditambahkannya, bahwa fokus pemerintahannya di periode kedua saat ini, adalah untuk mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem. Menurutnya, setidaknya masih ada sekitar 9,6 persen warga masuk kategori miskin ektrem.

“Saya harap (untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem ini, red) kita bisa berkolaborasi dengan teman teman Kadin,” tambah Mas Dhito.

Baca juga :

Ajakan kolaborasi itu, pun mendapatkan respon positif dari Kadin Kabupaten Kediri. Untuk membantu pengentasan kemiskinan itu, Kadin telah melakukan pemetaan potensi di desa yang dapat dikolaborasikan guna menciptakan peluang lapangan kerja.

“Kami selaku Kadin yang ada di Kabupaten Kediri, sangat antusias untuk dapat membantu beliau (Mas Dhito) supaya program ini tuntas sebelum beliaunya nanti selesai di periode kedua,” kata Ketua Kadin Kabupaten Kediri, David Tompo Wahyudi.

Dirinya mencontohkan, bahwa di salah satu desa di Kabupaten Kediri, itu ada potensi budidaya ikan koi. Dalam hal ini, Kadin akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk dapat memberikan support yang diharapkan dapat lebih meningkatkan ekonomi. Termasuk, memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

“Itu baru di satu desa. Nanti, kami ada beberapa desa yang akan kita bantu tergantung potensi wilayah masing-masing,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri, selain dengan Kadin Kediri, sebelumnya Mas Dhito juga menggandeng badan otonom (Banom) NU baik dari Fatayat maupun Pemuda Ansor. (kom/pan/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, sendiri sebelumnya juga sempat mengunjungi jembatan tersebut. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, pihaknya menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera melakukan penanganan.

“Penyebab utama banjir di Jembatan Glandangpakem karena rendahnya ketinggian jembatan yang menghambat aliran air, sehingga itu menyebabkan luapan ke pemukiman warga,” kata Pj Wali Kota Iwan, Kamis (16/01/2025) tadi.

Sebagai langkah awal, dirinya meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) untuk menyiapkan materi yang akan dibahas bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Timur.

Baca juga :

“Kita akan mendiskusikan secara menyeluruh penanganan banjir di Kota Malang bersama BBWS. Fokus utama adalah peninggian Jembatan Glendangpakem dan pelebaran badan sungai agar aliran air lebih lancar,” tambahnya.

Untuk perbaikan jembatan tersebut, direncanakan akan diintervensi melalui Belanja Tak Terduga (BTT) pada anggaran 2025. Selain itu, Iwan juga menyoroti beberapa titik rawan banjir lainnya, seperti Jalan Bondowoso hingga Jalan Tidar, Jalan Letjen Sutoyo sampai dengan Jalan J.A. Suprapto dan Jalan Soekarno Hatta.

Penanganan banjir di wilayah Kedungkandang juga menjadi prioritas, mengingat tumpukan tanah, sampah bambu dan material lainnya di sempadan sungai menjadi penyebab utama genangan.

“Kita cari solusi terbaik agar masyarakat tidak lagi terdampak banjir,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Iwan, itu menyampaikan bahwa pembangunan tersebut sebagai langkah dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Malang. Sebab, TPST sendiri nantinya berkapasitas sekitar 150 hingga 200 ton perharinya.

“Ini masih berproses, saya kebetulan penanggung jawab di Kemendagri terkait dengan program TPST ini. Harapannya dengan adanya TPST, bisa mengurangi penumpukan sampah dan memberikan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) melalui model ekonomi sirkular,” kata Pj Wali Kota Iwan Kurniawan, Kamis (03/10/2024) tadi.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa saat ini di Kota Malang menerapkan metode sanitary landfill, dengan sampah yang digali dan ditutup tanah secara bergilir. Meski metode tersebut dinilai berhasil, dirinya menegaskan bahwa solusi tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sampah secara tuntas. Melalui konsep ekonomi sirkular, sampah dapat diolah menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan masyarakat.

Baca juga :

“Kapasitas TPST yang baru nantinya mencapai 150 hingga 200 ton perhari dan ini akan membantu mengatasi tumpukan sampah yang ada. Selain itu, pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah,” jelasnya.

Melalui rencana ini, diharapkan bisa terealisasi pada tahun 2025 atau 2026. Namun, hal itu bergantung pada kesiapan daerah dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dalam perencanaan anggaran ini, juga tidak menggunakan skema CSR.

“Usulan total anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebesar Rp 187 miliar untuk lima tahun. Tetapi anggaran finalnya, akan diputuskan setelah annual workplan dari pemerintah pusat disetujui,” tambahnya.

TPST yang direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas dua hektar ini, tidak hanya bertujuan untuk mengatasi persoalan sampah saja. Tetapi, juga menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah di wilayah lain.

“Penanganan limbah di Supit Urang sudah menjadi contoh yang baik dengan metode sanitary landfill dan pilot project komposting. TPST ini akan menjadi solusi jangka panj

“Sudah saya kumpulkan semua OPD, untuk mengingatkan terkait dengan judi online dan Pinjol. Itu jadi satu hal, yang sebenarnya adalah sangat merugikan. Kami berharap, OPD juga dapat memberikan penjelasan kepada stafnya dan lurah untuk ke warganya, terkait kerugian Pinjol dan judi online,” jelas Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Rabu (03/07/2024) tadi.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Wahyu juga menekankan pentingnya pengendalian Pinjol di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, di Kota Malang juga memiliki layanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tentunya, ini lebih jelas dan aman, sehingga dapat dimanfaatkan.

Baca juga :

“Sudah kami perintahkan, agar ASN tidak menggunakan Pinjol. Kita punya BPR dan kita harapkan ke situ, karena lebih jelas. Apalagi Kuasa Pemilik Modal (KPM) juga dari Pemkot Malang,” ujarnya.

Namun, tambahnya, sampai dengan sejauh ini untuk di Kota Malang, masih belum ada kasus besar terkait dengan Pinjol di kalangan ASN. “Saya percaya sama teman-teman ASN Kota Malang ini. Alhamdulillah, semua masih aman,” katanya.

Lebih lanjut, untuk menyikapi maraknya judi online yang sering kali menyamar sebagai game online, dalam hal ini akan menginstruksikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya judi online kepada pelajar. “Saya minta tidak hanya warga saja tapi juga Disdikbud kepada sekolah-sekolah untuk bisa mengingatkan dan sesekali mengecek siswa-siswinya untuk mencegah adanya judi online. Kita perlu memperhatikan bahwa antara game online dan judi online kadang mirip, tapi ada peringatan yang akan menjadi sinyal agar kita bisa tidak masuk ke judi online,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Wahyu, menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menambah daya tarik wisata di Kota Malang dan mengurangi penumpukan keramaian yang ada di Kawasan Kayutangan Heritage. Untuk saat ini pengembangan konsep wisata milenial tersebut sedang dalam proses perencanaan dan penyesuaian dengan berbagai aspek.

“Nanti kita atur, supaya pengaturan lalu lintasnya tidak berdampak, tidak macet. Apalagi di kawasan sini juga sering banjir, nah ini kita atur. Termasuk juga parkirnya, lebar jalannya dan pedestriannya. Kalau kita biarkan saja nanti akan seperti ini. Sehingga kita atur agar lebih baik lagi,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa di Kawasan Soekarno Hatta tersebut saat ini juga telah didukung dengan banyaknya kafe, beberapa toko modern serta beberapa kampus ternama yang ada disekitarnya. Sehingga, akan sangat memudahkan para generasi muda berkumpul di kawasan tersebut.

“Ini sudah ada modal untuk bisa membuat kawasan Soekarno Hatta ini. Untuk mereka yang ingin cangkruk (nongkrong) nanti akan kita buat lebih nyaman, tidak dipinggir jalan, karena itu kan mengkhawatirkan,” ujarnya.

Terlebih dengan adanya generasi milenial ini menurutnya juga menjadi simbol perubahan teknologi serta sosial masyarakat. Sehingga diharapkan dengan pengembangan kawasan tersebht mampu memperkuat citra Jalan Soekarno Hatta sebagai pusat aktivitas generasi muda.

“Apalagi baru kemarin ini, saya meresmikan salah satu toko ritel modern yang menawarkan layanan inovatif. Sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di sini, menjadikan Soekarno Hatta semakin relevan sebagai destinasi wisata terkini,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu, menyampaikan bahwa persiapan tersebut masih akan terus dipenuhi. Sebab, diperkirakan pada bulan depan tim Unesco akan turun untuk menilai Kota Kreatif Dunia di Kota Malang.

“Insyaallah kalau bulan depan nanti tim Unesco akan turun, karena mereka akan menilai untuk menentukan Kota Kreatif Dunianya dari Unesco dan kita ada persiapkan kesana. Apalagi tim Komite Ekonomi Kreatif (KEK) kita juga sudah beberapa kali rapat, dua kali saya pimpin sudah bagus,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Kamis (02/05/2024) tadi.

Nantinya dalam penilaian yang akan dilakukan Unesco, ujarnya, ada 17 sub sektor yang akan dinilai di Kota Malang. Mulai arsitektur, film, fotografi, kriya, kuliner, seni rupa, produk, aplikasi, game, televisi dan radio, fashion, pertunjukan, desain interior, periklanan, penerbitan, DKV hingga musik.

Baca juga :

“Yang di nilai itu semua dari 17 sub sektor dan di Malang Creative Center (MCC) sendiri yang memang menjadi wadah Ekraf, itu sudah ada semua di sana,” katanya.

Apalagi sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM RI, telah mengunjungi Gedung MCC dan memberikan apresiasi positif kepada pelaku Ekraf di Kota Malang. Pasalnya, hanya di Kota Malang yang menurutnya memiliki Ekraf paling baik.

“Beberapa waktu lalu Menkop sudah datang dan melihat secara langsung, data nya juga sudah ada dan kita sampaikan kepada belaiu. Dari pandangannya Ekraf kita itu paling baik dan dari data yang kita sampaikan kemudian di croscek di lapangan memang semua sudah berjalan dengan baik,” tuturnya.

Tentu dengan adanya Ekraf di Kota Malang, ini mampu memberikan dampak penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Seperti di tahun 2023 lalu angka tersebut mengalami penurunan menjadi 4,26 persen dari 10,01 persen di tahun 2022.

“Tentu ketika semua dapat dikolaborasikan dengan baik, akan menjadi kekuatan yang luar biasa guna mewujudkan pesatnya perkembangan ekosistem kreatif yang mendorong pesatnya ekonomi digital dan maupun ekonomi kreatif di Kota Malang,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Sebab dampak banjir tersebut, sangat merugikan para petani terutama yang tanaman mereka sudah mendekati masa panen. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, sebanyak 75 hektar lahan tanaman pangan dilaporkan gagal panen, sementara 31 hektare tanaman hortikultura mengalami kerusakan akibat banjir tersebut.

“Kami berharap dapat menangani semua masalah ini. Ini tidak hanya menyangkut kerusakan infrastruktur, tetapi juga tanaman di area persawahan yang terdampak. Semua ini akan kami koordinasikan dengan baik,” kata Pj Bupati Lumajang, Sabtu (27/04/2024) tadi.

Baca juga :

Selain itu, untuk mengantisipasi kesulitan air pada musim tanam berikutnya, Pj Bupati Lumajang juga meminta kepada jajaran Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang untuk memprioritaskan perbaikan saluran irigasi. “Musim panen di Lumajang seharusnya menjadi saat yang penuh kegembiraan. Untuk itu, kepada rekan-rekan di Dinas PU, saya tekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur irigasi agar tidak menimbulkan kesulitan air pada musim kemarau mendatang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Hairil Diani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian serta Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lumajang untuk menangani dan memperbaiki infrastruktur pertanian yang rusak akibat banjir. “Kami melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Pertanian dan Tim Dinas PUTR Kabupaten Lumajang untuk penanganan dan perbaikan infrastruktur pertanian yang terdampak,” ungkapnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan sektor pertanian di Lumajang pasca bencana banjir, serta memastikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga. (kom/adi/gie)