Bupati Hendy menjelaskan bahwa produk UMKM di Kabupaten Jember, sangatlah luar biasa. Diantaranya, seperti olahan khas makanan, minuman, bumbu pecel, kue, olahan susu hingga olahan bola ubi ungu.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Ini adalah hal yang luar biasa. Berbagai macam produk telah bersertifikat halal,” kata Bupati Hendy.

Tujuan pemberian sertifikat halal ini, paparnya, tentunya untuk memberikan jaminan bagi masyarakat, agar apa yang akan dikonsumsi terjamin halal. Tidak hanya itu, tagline halal menjadi tanda bahwa produk yang dijual merupakan produk higienis dan siap dikonsumsi.

“Ayo warga Jember, kita beli dan nikmati produk halal UMKM Jember. Untuk warga luar Jember, silahkan datang ke Jember. Banyak produk UMKM yang sudah halal,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Bung Karna ini mengatakan bahwa sertifikat halal sangat penting bagi pelaku UMKM. Tujuannya, untuk menjamin kualitas produk yang mereka jual halal untuk dikonsumsi.

“Karena sekarang banyak produk UMKM yang dijual itu, yang penting laku. Sehingga, bahannya asal dan seperti menggunakan boraks. Bahkan, kadang juga menggunakan bahan sisa-sisa dan itu jelas tidak sehat. Artinya, kesehatan konsumen sudah tidak lagi diperhatikan,” kata Bupati Karna.

Menurut mantan Kepala PUPR Bondowoso, dengan adanya sertifikat halal tersebut, minuman dan makanan dipastikan aman untuk dikonsumsi masyarakat. “Sehingga untuk menjamin kesehatan rakyat Situbondo, maka produk-produk UMKM dinyatakan halal oleh Kementerian Agama. Saya yakin dengan produk halal yang saat ini diberikan, akan memberikan jaminan bagi masyarakat Situbondo bahwa ini adalah makanan yang sehat,” tambahnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Situbondo, Slamet, menjelaskan mulai tanggal 17 Oktober 2024, semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan untuk produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. “Yang menjadi kampanye ini semua lapisan masyarakat. Baik itu pelaku usaha mikro kecil, sedang hingga besar dan juga konsumen yang berada di seluruh wilayah Indonesia,” beber Slamet.

Pria asal Banyuwangi ini menjelaskan, dalam kegiatan tersebut pihaknya juga memberikan sertifikat halal kepada 400 pelaku UMKM. “Manfaat sertifikat halal ini yakni produk terjamin aman untuk dikonsumsi,” jelasnya.

Selain itu, dengan adanya sertifikat halal ini juga menjadi syarat bagi produk UMKM yang akan dipasarkan ke luar negeri. “Sertifikasi ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan ketenangan terhadap konsumen. Memperluas jangkauan pasar global ke Singapura. Kalau tidak ada label halal tidak laku,” ujarnya. (her/gie)

“PC ISNU Kota Probolinggo sudah mempunyai 20 pendamping yang siap mendampingi UMKM yang belum bersertifikat halal. Itu akan kita bantu, sampai keluar sertifikat halalnya dan itu gratis,” ujar Ketua PC ISNU Kota Probolinggo, Indah Yulianti, dalam sambutannya.

Indah mengungkapkan, mengawali tahun 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama, kembali membuka program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare). “Di tahun 2023, ada 1 juta kuota sertifikasi halal bagi UMKM. Kami berkolaborasi dengan Kemenag untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi UMKM. Jika tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), kami bantu untuk membuatkan sampai keluar sertifikat halal tersebut dan gratis. Karena di tahun 2024, jika tidak mempunyai sertifikat halal, maka resiko sanksi dan akan menyulitkan UMKM dalam memasarkan produknya,” ungkapnya.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dalam festival ini, pihaknya juga membuka klinik halal, sebagai media bagi masyarakat untuk menambah wawasan terkait sertifikasi halal tersebut. “Monggo, siapapun bisa bertanya atau konsultasi secara langsung di klinik halal ini, atau bisa secara online melalui WhatsApp yang sudah kami cantumkan di flyer. Kami siap membantu hingga selesai,” terang Indah.

Pendamping Proses Halal ISNU Provinsi Jatim, Muhammad Arifiyanto, yang menjadi salah satu nara sumber, menjelaskan, UMKM telah menjadi penopang perekonomian dalam persaingan pasar global sehingga perlu adanya standarisasi produk halal yang diproduksi oleh para pelaku usaha melalui pendampingan proses produk halal (PPH). “Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual,” jelasnya.

Arifiyanto berharap, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan program Sehati 2023, karena kewajiban sertifikasi halal tahap 1 akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Jika setelah tanggal 17 Oktober 2024 pelaku UMKM belum bersertifikat halal, maka akan terkena sanksi.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal antara lain UMKM harus memiliki NIB, KTP pelaku usaha, KTP penyelia yaitu orang-orang yang bertanggung jawab pada proses halal, mencantumkan jenis produk, komposisi bahan, cara pembuatan dan foto produk.

“Semuanya dilakukan secara online, pelaku usaha dapat mengakses di website ptsp.halal.go.id. Jika pelaku usaha memang belum punya NIB, kami akan bantu urus baik di MPP (Mal Pelayanan Publik) maupun melalui online. Sudah ada 20 UMKM Kota Probolinggo yang mendaftar dan yang sudah keluar sertifikasi halal sekitar 10 UMKM,” bebernya.

Arifiyanto menambahkan, berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang sudah harus bersertifikat halal. Yaitu pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan.

“Ketiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat halal dan beredar di masyarakat maka ada sanksinya. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pelaku UMKM, mumpung gratis segera mengurus sertifikat halal produknya,” ujarnya.

Ketua TP PKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin, yang turut hadir dalam kegiatan ini menyerahkan simbolis sertifikat halal kepada pelaku UMKM. Termasuk, menyempatkan diri meninjau beberapa stand UMKM yang menyuguhkan produk-produk olahan makanan dan minuman, kerajinan dan batik khas Kota Probolinggo.

Di penghujung acara, istri Wali Kota Probolinggo itu, juga tampak menikmati penampilan fashion show bertema ‘baju pesta’ karya desainer Endix Fashion & Taylor, sekaligus memberikan sertifikat penghargaan atas partisipasinya dalam Festival 1 Abad NU. (kom/pix/gie)