serupa – Memontum

Antisipasi Musibah Serupa Ponpes Al Khoziny, Pemkot Malang Akan Verifikasi PBG dan SLF

Memontum 1 — Tue, 07 Oct 2025 09:00:00 +0000

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan melakukan verifikasi dan pendampingan terhadap seluruh Pondok Pesantren (Ponpes), masjid dan musala di Kota Malang, terutama terkait kelengkapan perizinan bangunan. Hal ini dilakukan, sebagai upaya evaluasi agar tidak terjadi musibah serupa dengan yang ada di Ponpes Khoziny, Sidoarjo.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa hal ini nantinya akan dikoordinasikan bersama DPUPRPKP serta Disnaker PMPTSP Kota Malang. Dari hasil inventarisasi awal, menurutnya ada 91 Ponpes, 900 masjid dan 1.200 musala yang akan diverifikasi terkait kelengkapan dokumen bangunannya.

“Kadangkala mereka sudah punya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tapi belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Biasanya proses untuk SLF ini yang agak sulit. Karena itu, kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membantu konsultasi dan penghitungan konstruksi,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa keberadaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi jaminan penting dalam memastikan keamanan dan kelayakan konstruksi bangunan. Pemkot Malang juga berencana memfasilitasi penyusunan SLF melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, bahkan dengan kemungkinan digratiskan.

“Bisa jadi digratiskan, yang penting perhitungannya benar dan sesuai konstruksi. Nantinya perguruan tinggi akan kami gandeng untuk membantu penyusunan analisis konstruksinya,” imbuh Wali Kota Wahyu.

Sebagai informasi, sebelumnya Wali Kota Wahyu melakukan audiensi bersama dengan Pembina Yayasan Masjid Agung Jami. Dalam kesempatan itu, juga ditegaskan bahwa kejadian Ponpes Al Khoziny menjadi pelajaran penting mengenai urgensi penerapan SLF bagi bangunan Ponpes, masjid dan musala. (rsy/sit)

Wabup dan Sekda Tak Temui Massa, PC PMII Probolinggo Ancam Aksi Serupa Gelombang Kedua

Memontum 1 — Thu, 15 Jun 2023 12:25:00 +0000

Memontum Probolinggo – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa gelombang kedua ke Pemkab Probolinggo. Ini dilakukan, karena aksi pertama yang meminta untuk berdialog langsung dengan Wakil Bupati Probolinggo, HA Timbul Prihanjoko dan Sekretaris Daerah (Sekda), Ugas Irwanto, tidak kesampaian.

Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Abu Rizal Hakim, mengatakan bahwa pihaknya akan kembali lagi turun jalan. Reaksi ini adalah buntut dari aksi pertama atau Kamis (15/06/2023) siang, dimana pihaknya tidak bertemu langsung dengan Wabup Timbul ataupun Sekda Ugas Irwanto.

“Kami akan datang lagi untuk aksi ke dua di Pemkab Probolinggo. Karena saat ini, Wabup sama Sekda tidak menemui kami saat demo. Kami akan demo yang kedua kalinya dan bagaimana sekiranya kita ditemui untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujarnya.

Baca juga :

Hanya saja, kapan aksi susulan itu, dirinya masih belum mengagendakan. Hanya saja, aksi tersebut pasti dilakukan.

“Kita tunggu waktunya saja. Nanti kita akan mengajukan surat kepada pihak keamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Kominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Cristian, mengatakan terima kasih banyak atas aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan tertib dan aman. Terkait dengan Wabup Timbul dan Sekda Ugas, itu tidak dapat menemui peserta unjuk rasa karena masih ada acara pemberangkatan haji di enam titik. “Wabup dan Pak Sekda saat ini masih sedang melepas calon jamaah haji Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi, menambahkan agar rencana aksi serupa dilakukan kembali dengan tetap menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Sehingga, unjuk rasa bisa berjalan sebagaimana mestinya. (nun/pix/gie)