Perempuan yang kerap disapa Mia, itu menyampaikan bahwa skema BTS sendiri sangat relevan diterapkan di Kota Malang. Karena, Pemerintah Kota Malang hanya perlu menyiapkan feeder dari angkot eksisting, sementara operasional utama akan dijalankan menggunakan Transjatim.

“BTS ini adalah konsep transportasi publik yang sangat relevan untuk Kota Malang. Ini juga bisa menjadi jawaban atas keluhan masyarakat, terutama mahasiswa, yang selama ini kesulitan mengakses transportasi umum yang terjangkau dan terintegrasi. Mereka butuh transportasi yang nyaman, aman dan murah. Kalau ini berjalan, mereka akan lebih merasa seperti di rumah sendiri,” jelas Mia, Senin (23/06/2025) tadi.

Mia juga menepis, kekhawatiran bahwa kehadiran Transjatim justru menambah kemacetan. Menurutnya, jika dirancang dengan baik dan menjangkau titik-titik strategis, layanan ini justru akan menekan jumlah kendaraan pribadi di jalan.

Baca juga :

“Kalau titik pemberhentiannya jelas, dekat dengan pusat aktivitas warga, maka masyarakat akan terdorong beralih ke transportasi umum. Itu yang akan mengurangi kemacetan, bukan menambah,” katanya.

Terkait keberadaan angkot yang akan dijadikan feeder, pihaknya berkomitmen memastikan pengemudi dan pemilik angkot tetap diberdayakan. “Kami akan dorong regulasinya. Jangan sampai hanya armadanya dipakai, tapi sopirnya tidak dilibatkan. Mereka harus menjadi bagian dari sistem ini,” tegasnya.

Kemudian, menurutnya, pembahasan lebih lanjut dengan Pemkot Malang dan mitra terkait akan dilakukan untuk memastikan skema BTS dapat berjalan dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga.

“Transportasi publik ini harus menjadi solusi, bukan menambah masalah. Maka semua harus diperhitungkan: rute, titik pemberhentian, tarif, hingga kesejahteraan pelaku angkot yang selama ini berperan di lapangan,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Kepala Posyan Operasi Semeru Ketupat Polresta Malang Kota, Iptu Eko Novianto, mengatakan bahwa Posyan diisi oleh sejumlah personel gabungan, yang melibatkan Polri, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Satpol PP, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Pramuka, Sentra Komunikasi (Senkom), BPBD Kota Malang, serta elemen masyarakat lain. Sementara untuk layanan yang diberikan dalam Posyan, yakni selama 24 jam.

Adapun keberadaan pos ini, ujarnya, salah satu utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan. Setiap hari, ada dokter dan tenaga medis dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang yang bekerjasama dengan Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polresta Kota Malang, yang akan berjaga selama 24 jam. Layanan kesehatan yang diberikan, itu bersifat umum dan dapat diakses oleh seluruh pemudik, bukan hanya bagi korban kecelakaan lalu lintas saja.

Baca juga :

“Pemudik yang mengalami keluhan kesehatan ringan seperti mual, pusing, atau kelelahan, itu dapat memanfaatkan fasilitas ini. Selain itu, kami menyediakan ambulans siaga 24 jam yang siap merujuk pasien ke rumah sakit terdekat jika dibutuhkan,” kata Iptu Eko, Minggu (23/03/2025) tadi.

Untuk mendukung kenyamanan Posyan, lanjutnya, juga disediakan sejumlah sarana dan prasarana pendukung. Diantaranya, ruang ibadah hingga tempat bermain untuk anak. Bahkan, di Posyan juga disediakan servis kendaraan gratis.

“Fasilitas itu dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat pemudik, di sisi kiri Posyan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Posyan ini juga berfungsi untuk memonitoring arus lalu lintas di sekitar stasiun. Baik itu untuk pemudik yang masuk maupun keluar. Selain itu, pemantauan juga dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan.

“Seperti Pasar Besar, Ramayana dan lokasi strategis lain, yang ramai dikunjungi masyarakat selama musim mudik,” imbuhnya. (cw1/sit)

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, dalam keterangannya menjelaskan bahwa di wilayah operasional Daop 8 Surabaya terdapat KA bersubsidi yang beroperasi setiap hari dengan berbagai relasi.

Adapun KA PSO tersebut, diantaranya seperti KA Airlangga relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen dengan tarif Rp 104 ribu. Kemudian, KA Probowangi relasi Surabaya Gubeng – Ketapang, dengan tarif Rp 56 ribu, KA Tawangalun relasi Malang Kotalama – Ketapang, dengan tarif Rp 62 ribu. Selanjutnya, ada KA Sritanjung relasi Surabaya Gubeng – Lempuyangan, dengan tarif Rp 88 ribu dan KA Sritanjung relasi Surabaya Gubeng – Ketapang, dengan tarif Rp 88 ribu.

Dijelaskannya, selama tahun 2024 total pelanggan KA PSO mencapai 1.022.411 pelanggan. Sementara itu, selama Januari 2025, jumlah pelanggan KA PSO tercatat sebanyak 85.728 pelanggan, mengalami kenaikan sebesar 2 persen atau meningkat 1.919 pelanggan, dibandingkan periode Januari Tahun 2024 sebanyak 83.809 pelanggan.

Adapun volume pelanggan KA PSO keberangkatan di Daop 8 Surabaya selama tahun 2024, yakni KA Airlangga relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen, melayani 318.065 pelanggan, KA Probowangi relasi Surabaya Gubeng – Ketapang, melayani 238.161 pelanggan, KA Tawangalun relasi Malang Kotalama – Ketapang, melayani 193.201 pelanggan. Kemudian, KA Sritanjung relasi Surabaya Gubeng – Lempuyangan, melayani 132.741 pelanggan dan KA Sritanjung relasi Surabaya Gubeng – Ketapang, melayani 140.243 pelanggan.

Baca juga :

“Angka tersebut tentunya menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi yang tetap memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan,” terangnya, Sabtu (15/02/2025) tadi.

Luqman Arif menambahkan, bahwa layanan KA PSO merupakan bagian dari upaya KAI dalam mendukung perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan ekonomis. “Kereta api ekonomi bersubsidi di Daop 8 Surabaya ini menghadirkan pilihan akses mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan moda transportasi yang efisien dan hemat biaya, agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang berkualitas,” ujarnya.

Dengan adanya KA PSO, tambahnya, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat menikmati layanan transportasi yang andal dan nyaman. Keberadaan KA PSO diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang dilewati KA serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

“Dengan tarif yang lebih murah, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha kecil menengah dapat bepergian dengan lebih hemat sehingga dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain. Hadirnya kereta ekonomi yang berkualitas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan,” tambahnya.

Luqman Arif menekankan, walaupun KAI menghadirkan layanan KA dengan harga terjangkau, namun KAI akan selalu mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan bagi pelanggan. “Dengan semangat Asta Cita, KAI berupaya menjadikan layanan transportasi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Melalui KA PSO, KAI tidak hanya menyediakan layanan transportasi yang terjangkau, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” papar Luqman Arif. (kom/sby/sit)

Petugas kepolisian sendiri kemudian bergerak cepat mendatangi lokasi melakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi-saksi.

Diperoleh informasi, bahwa siang itu saat karyawan masuk ke dalam gudang dan toilet pria basement RSUB untuk memindahkan barang, melihat korban dalam posisi gantung diri. Kaget melihat peristiwa ini, para karyawan pun sempat melapor ke pihak dokter untuk melakukan pengecekan. Saat dilakukan pengecekan, diketahui korban sudah dalam kondisi tak bernyawa.

Baca juga :

Kepala Sub Bagian Humas Universitas Brawijaya, Tri Wahyudi Basuki, dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa peristiwa itu telah ditangani pihak kepolisian. “Iya, memang ada kejadian di RS Universitas Brawijaya. Namun kami tidak bisa berbicara banyak, karena masih didalami pihak kepolisian,” terangnya.

Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Tri Hananta melalui Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdianto, membenarkan adanya kejadian ini. “Korban meninggal murni bunuh diri. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk istri siri korban yang juga bekerja sebagai cleaning service di RSUB,” ujarnya.

Dugaannya sementara hasil pemeriksaan saksi-saksi, ujarnya, korban memiliki permasalahan finansial. Termasuk, permasalah keuangan untuk menggelar acara resepsi pernikahan pada tanggal 24 Januari 2025. “Informasinya masalah ekonomi. Korban sendiri dalam waktu dekat berencana menggelar resepsi pernikahan dan mengeluhkan masalah keuangan,” jelasnya.

Pihak keluarga korban selanjutnya membuat surat pernyataan menerima kematian korban dengan ikhlas. “Jenazahnya saat ini sudah dibawa ke Sidoarjo untuk dimakamkan,” tambahnya. (gie)

Menurut pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang, rencaba tersebut juga sejalan dengan program yang ada di Kemenhub. Terlebih, juga sudah diterapkan di Kota Solo dan Palembang. Termasuk transportasi publik saat ini tidak begitu diminati oleh masyarakat.

“Kemarin setelah bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktur Angkutan Darat, mereka mendukung sepenuhnya dan setuju. Termasuk juga akan membantu studi kelayakan, serta mereka akan mensupport dan subsidinya akan dibantu,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa dalam rencana tersebut nantinya Direktur Angkutan Darat akan melakukan kunjungannya ke Kota Malang. Itu dilakukan untuk mengecek secara langsung kondisi Angkutan Kota (Angkot) di Kota Malang.

“Nanti kalau memang sudah disetujui, subsidi yang ada di Solo dan Palembang itu lambat laun dikurangi. Nah itu akan dialihkan ke Kota Malang. Tetapi rencananya dari Kemenhub akan datang ke Kota Malang mengecej secara langsung seperti apa,” ucapnya.

Baca juga :

Kajian perencanaan itu akan dilakukan pada tahun 2024 ini, sehingga diharapkan nantinya dapat segera terealisasikan. Untuk besaran subsidi yang diberikan, menurutnya itu tergantung dari jumlah pengajuan dan kelayakan transportasi publik.

“BTS ini sangat betul-betul diharapkan dan diinginkan segera terealisasi. Kita sudah melakukan kajian dan dalam persyaratannya itu harus kita tentukan dulu rutenya, kemudian jumlah kendaraannya berapa, nanti setelah itu baru ketemu besaran anggaran subsidinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dalam rencana awal pengaktifan BTS ini nantinya juga akan digratiskan terlebih dahulu. Agar masyarakat juga dapat menikmati. Apalagi fasilitas yang diberikan juga memberikan kenyamanan bagi para penumpang.

“Karena ber AC, tepat waktu, tidak menunggu penuh, kemudian pelayanan dari driver ramah, ada wifinya, apabila ngebut oleh operator pasti langsung ditegur dan kita masih menyusun rute-rute yang paling diminati. Tapi sudah kita lihat, untuk rute itu yang menuju ke mal, pasar, kantor atau ke pendidikan,” katanya.

Sebagai informasi, nantinya para penumpang yang akan menggunakan transportasi publik tersebut harus menunggu di halte-halte yang sudah disediakan. Sehingga, tidak bisa langsung memberhentikan di pinggir-pinggir jalan.

“Karenakan dihitung waktunya dan harus tepat waktu. Jadi orang yang akan menikmati itu akan senang. Walaupun kosong mereka harus berangkat dan itu nyaman sekali. Para sopir juga akan digaji sesuai dengan UMK Kota Malang,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Selama ini, mekanisme pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk proses 5 tahun yang dahulunya dari gedung utara pengurusan cek fisik, verifikasi, pendaftaran, penyerahan BPKB ke Gedung Utama untuk pembayaran PNBP dan asuransi Jasa Raharja serta penyerahan STNK. Ditambah, wajib pajak juga masih mengambil antrian untuk proses pendaftaran dan penetapan pajak di dinas pendapatan daerah (Bapenda)

serta menyerahkan berkas di setiap loket dan menunggu panggilan di setiap loketnya.

Baca juga :

“Kini, sistem birokrasi tersebut dipangkas lebih pendek durasi waktu pelayanannya. Jika dahulunya membutuhkan waktu sekitar 40 menit, kini bisa diselesaikan dengan waktu 10 menit,” kata Kasat Lantas Polres Malang, AKP Adis Dani Garta, Rabu (29/05/2024) tadi.

Ditambahkannya, hadirnya layanan One Stop Service, maka untuk wajib pajak bisa langsung menuju gedung utama. Kemudian, menuju loket cek fisik untuk menyerahkan berkas dan menuju loket kasir Bank Jatim, untuk menunggu panggilan dan melakukan pembayaran serta penyerahan BPKB dan STNK.

Sehingga, wajib pajak tidak perlu berpindah dari loket satu ke loket yang lain, dikarenakan ada perubahan tata ruang kerja yang baru yangmengkonektivitaskan antara petugas Polri, Dispenda dan Jasa Raharja. Sehingga, perpindahan berkas dikendalikan langsung oleh petugas.

“Dalam artian, wajib pajak tidak perlu lagi antri keluar masuk loket. Sehingga, akan memangkas waktu proses verifikasi berkas yang semula 40 menit menjadi 10 menit,” terang mantan Kasat Lantas Polres Pati mewakili Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana. (fik/sit)