“Guna mengerjakan proses pembuatan jalan tambang, kami diantaranya telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti, mulai dari tingkat desa. Kami selaku organisasi penerima amanat untuk memberikan fasilitas jalan khusus tambang (houling) dari pemerintah, tentunya kami tidak serta merta langsung mengerjakan jalan tersebut. Akan tetapi, pertama kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terutama, dengan desa-desa yang akan dilalui terkait dengan kepemilikan atas tanah tersebut,” terangnya.

Baca Juga:

• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang Kian Turun

Bahwa setelah jalan bisa dilalui, tambahnya, kemudian ada pihak yang merasa tanahnya dilewati jalan tambang, itu sah-sah saja. Namun, tentu harus dikuatkan dengan bukti-bukti autentik. “Tentunya, itu harus dikuatkan oleh pihak desa. Karena, desa yang lebih tahu tentang status kepemilkan tanah yang ada di desa tersebut. Demikian sementara keterangan dari kami, selaku Ketua APRI kurang dan lebihnya, mohon untuk dikoreksi sebagai sanggahan berdasarkan sepemahaman kami,” kata Sofyan. (adi/ed2)