Berbeda dari acara seremonial pada umumnya, pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu tampil santai di hadapan anak-anak dan orang tua, dengan membawakan dongeng berjudul Mimi dan Roro di Hutan Riang. Cerita tersebut, mengisahkan tentang Mimi, seekor monyet yang cerdas dan periang, serta Roro, seekor singa pemberani namun mudah marah.

Melalui kisah persahabatan dua sahabat berbeda karakter itu, anak-anak diajak memahami bahwa perbedaan justru bisa menjadi kekuatan. Dengan gaya bercerita yang ekspresif dan interaktif, Wali Kota Wahyu berhasil memancing tawa serta antusiasme anak-anak yang duduk di depan panggung.

Bahkan, sejumlah anak ikut menirukan suara binatang dan bertepuk tangan, setiap kali alur cerita sampai pada bagian lucu maupun mengharukan. “Dari Mimi dan Roro, kita belajar bahwa setiap anak punya keunikan masing-masing. Yang penting adalah saling menghargai dan bekerja sama,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Melalui momentum ini, dirinya terus mendorong Pemkot Malang, terhadap hadirnya lebih banyak ruang interaktif bagi anak-anak. “Dengan bermain sambil belajar, anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan motorik secara efektif dan menyenangkan,” tambahnya.

Sementara itu, Hanik Andriani Wahyu Hidayat, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, acara seperti itu menjadi wadah positif untuk membangun karakter anak melalui cerita, hiburan, dan interaksi bersama keluarga.

Sebagai informasi, selain sesi storytelling, acara juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik seperti cooking class, pertunjukan sulap, lomba kreativitas dan aneka permainan anak-anak yang menambah semarak suasana akhir pekan. Wuffyspace Sawojajar sendiri dikenal sebagai ruang bermain dan belajar ramah anak yang berkomitmen menghadirkan kegiatan edukatif sekaligus menghibur. (pro/rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan program hibah daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang. Program tersebut, diikuti seluruh pengurus KKMP dari 57 kelurahan dan akan berlangsung selama tiga hari, atau hingga Rabu (15/10/2025) lusa.

“Ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh para pengurus koperasi. Alhamdulillah, Diskopindag melalui Dekopinda sudah menganggarkan pelatihan selama tiga hari. Mereka akan dilatih langsung oleh narasumber yang kompeten,” ujar Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa pelatihan itu penting agar para pengurus dapat memahami cara mengoperasionalkan koperasi sesuai ketentuan. Materi pelatihan juga menghadirkan perwakilan Bank Himbara dan Dekopinda, yang memberikan pendampingan terkait manajemen usaha hingga kerja sama dengan sektor swasta.

Baca juga :

“Setelah tiga hari ini, harapannya mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana mengelola dana, menentukan bidang usaha, sampai proses penganggarannya. Setiap kelurahan pasti punya karakteristik berbeda, ada yang bergerak di usaha sembako, LPG, atau bidang lainnya,” jelasnya.

Nantinya, ujar wali kota, setiap koperasi Merah Putih mendapat plafon maksimal hingga Rp 3 miliar. Namun, realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

“Mereka tidak serta-merta menerima Rp 3 miliar. Semua disesuaikan dengan kemampuan koperasi dalam mengelola dan mengembalikan pinjaman. Pelatihan ini juga untuk melatih mereka agar bisa mengukur kemampuan finansialnya,” tuturnya.

Terkait kesiapan pengurus, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa para pengelola KKMP sudah memiliki kapasitas, namun membutuhkan penguatan agar operasionalnya berjalan sesuai aturan. “Bukan belum mampu, tapi mereka menunggu pelatihan ini agar tidak salah langkah. Kami yakin, setelah memahami operasionalnya, mereka bisa bergerak cepat. Targetnya, dalam satu tahun koperasi sudah bisa mandiri,” tegasnya.

Selain peningkatan SDM, Pemkot Malang juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur koperasi di tingkat kelurahan. “Kalau ada kebutuhan prioritas yang belum bisa ditangani koperasi, nanti pemerintah siap membantu. Karena keberhasilan program ini harus didukung bersama,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa POPM tahap pertama telah dilakukan pada bulan Mei 2025. Dengan menyasar anak usia sekolah PAUD, TK dan SD.

“Tahap pertama kemarin sudah dilaksanakan di bulan Mei 2025 cakupannya sudah mencapai 100 persen. Tahap kedua nanti insyaallah dilaksanakan di bulan September 2025 dengan bentuk obat berupa tablet, harapanya coveragenya juga mencapai 100 persen,” jelas Husnul, Senin (25/08/2025) tadi.

Selain POPM, Dinkes Kota Malang juga menjalankan surveilans aktif dengan melibatkan kader kesehatan untuk memantau anak pra sekolah hingga SD. Pemantauan ini dilakukan, untuk mendeteksi dini gejala kecacingan sekaligus memastikan penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Baca juga :

“Kemudian kami juga melakukan edukasi lintas sektor melalui posyandu. Kader posyandu tidak hanya memantau tumbuh kembang anak, tetapi juga memberikan informasi tentang program kecacingan,” tambah Husnul.

Dirinya juga menegaskan, bahwa hingga saat ini Kota Malang masih nihil kasus kecacingan. Namun, masyarakat diminta waspada dengan mengenali gejala yang umum terjadi, seperti berat badan tidak bertambah, nafsu makan menurun, tubuh lemas, hingga pada kasus berat cacing bisa keluar dari hidung atau mulut.

“Kami juga mengimbau agar orang tua memastikan anak mendapatkan obat pencegahan sesuai jalurnya. Untuk usia pra sekolah bisa melalui posyandu, sementara usia sekolah melalui pihak sekolah yang akan ditindaklanjuti puskesmas,” tegasnya.

Selain itu, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga dinilai penting. “Kebersihan individu dan lingkungan harus dijaga. Penularan bisa terjadi karena tangan kotor atau makanan yang tidak higienis,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mochamad Muhsin, menyampaikan bahwa penurunan angka anak tidak sekolah ini berkat kerja keras berbagai sektor. Dalam Catatan Dapodik, menunjukkan dari angka hampir 12 ribu anak tidak sekolah di tahun 2024, dapat ditekan hingga 5027 pada awal Mei 2025 lalu. Dimana, kondisi tersebut menjadi salah satu konsern utama yang kerap disampaikan Mas Dhito.

Berbagai program intervensi yang dilakukan, ujarnya, adalah pemberian beasiswa, home visit teacher award hingga kerja sama dengan pelaku seni seperti jaranan dan karawitan. Bahkan di beberapa kegiatan kesenian, dikhususkan untuk mensosialisasikan agar anak tidak sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan.

Hingga jika ditemukan anak-anak tidak sekolah pada pentas seni ini, petugas dari Dinas Pendidikan langsung mendaftarkan kembali ke bangku sekolah. “Atas perintah Mas Bup (Mas Dhito), agar ada percepatan dan kita minta guru-guru agar bergerak ke lapangan, ke tetangga yang terdeteksi tidak sekolah, putus sekolah, supaya diminta kembali bersekolah,” jelas Muhsin, Sabtu (14/06/2025) tadi.

Baca juga :

Lebih detail, Muhsin menjelaskan, 5027 anak tidak sekolah ini berasal dari difabel hingga anak mondok yang tidak terdaftar di sekolah formal. Bagi difabel, Mas Dhito memberikan kebijakan agar seluruh satuan pendidikan dapat memberikan akses kepada difabel.

Saat ini, di Kabupaten Kediri sendiri sudah ada lebih dari 270 sekolah membuka akses tersebut. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kediri juga telah memberikan pelatihan kepada 300 guru sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus. Rencananya, tahun ini akan ada penambahan 300 guru pendamping untuk mendapatkan pelatihan tersebut.

Menjelang tahun ajaran baru 2025-2026 ini, Mas Dhito juga mewajibkan seluruh sekolah untuk memberikan ruang kepada anak-anak difabel. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara.

“Saat SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), sekolah wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus,” tambah Muhsin.

Pemerintah Kabupaten Kediri berharap, dengan kembalinya anak-anak sekolah ini, bisa kembali melanjutkan mimpi anak-anak muda yang kemudian bisa berdampak kepada kesejahteraan keluarga. Sebagaimana disampaikan Mas Dhito, kemiskinan ekstrem ditargetkan bisa hilang di Kabupaten Kediri dalam 5 tahun ke depan. Dimana salah satu indikator penyumbangnya, adalah angka anak putus sekolah. (kom/pan/sit)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa di tahun sebelumnya masa tanam hanya mencapai 2 hingga 2,5 kali dalam setahun. “Sehingga harapan kami dari Dispangtan, ini ke depan para kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) bisa mendorong peningkatan menjadi tiga kali dalam setahun untuk meningkatkan hasil produksi. Karena di Kota Malang ini lahan pertanian tidak bisa menambah luasan, yang bisa hanya menambah masa tanam,” jelas Slamet, Jumat (31/01/2025) tadi.

Meskipun bukan kota produsen utama, Kota Malang tetap memiliki sektor pertanian yang aktif. Pada periode tanam akhir 2024 hingga pertengahan 2025, lahan tadah hujan masih bisa dimanfaatkan untuk produksi jagung dan padi. Itu dalam satu kali masa tanam yang berlangsung sekitar tiga hingga empat bulan, hasil panen jagung dapat mencapai 7 hingga 8 ton perhektar.

“Tapi produksi ini bergantung pada ketersediaan lahan, terutama di wilayah Kedungkandang. Jika dilakukan tumpangsari, luas tanam bisa lebih besar. Namun, jika petani menanam satu jenis komoditas dalam satu hamparan, maka hasilnya akan menyesuaikan dengan komoditi yang dipilih,” katanya.

Baca juga :

Di tahun 2025 ini, Dispangtan Kota Malang juga memfasilitasi 600 kg benih jagung untuk 50 hektar lahan, sementara sisanya dipenuhi secara mandiri oleh petani. Selain itu, Kota Malang juga mengusulkan bantuan 2.000 kg benih padi untuk tahun 2025, sama seperti tahun sebelumnya.

“Untuk mendukung produktivitas pertanian, pemerintah juga menyediakan pupuk subsidi dengan alokasi 501 ton urea dan 625 ton NPK pada awal 2025. Biasanya di akhir tahun akan ada tambahan alokasi setelah usulan dari petani, poktan, dan gapoktan dikirim ke provinsi, lalu ke pusat,” tambahnya.

Selain pupuk, Dispangtan Kota Malang juga mengusulkan berbagai bantuan alat pertanian, seperti hand sprayer, hand tractor, jaring pengaman bulir padi, serta pestisida dan insektisida. Petani bisa mengajukan bantuan ini melalui poktan dengan mengirimkan surat atau proposal.

“Harapan kami dengan optimalisasi ini, produksi pertanian di Kota Malang dapat terus meningkat,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Ruang Terbuka Hijau (RTH) DLH Kota Malang, Laode KB Al Fitra, menyampaikan jika tindakan tersebut bukan mewakili sikap dari masyarakat Kota Malang. Karena oknum tersebut, tidak mempunyai rasa memiliki terhadap fasilitas umum (Fasum).

“Mungkin karena tidak memiliki rasa tanggung jawab atau tidak merasa memiliki, akhirnya merusak. Sayangnya, masyarakat lain yang mengetahui juga kadang tidak menegur atau melarang tindakan seperti itu,” ujar Laode, Selasa (07/01/2025) tadi.

Untuk mencegah kejadian serupa, DLH Kota Malang mengaku berencana akan memasang kamera pengawas (CCTV) di area tersebut. Disamping itu, untuk bangku yang rusak akan diperbaiki terlebih dahulu.

Baca juga :

“Awal tahun ini akan dipasang CCTV di lokasi. Sementara, bangku yang rusak akan kami perbaiki sambil menunggu pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jatim di Alun-Alun Merdeka tersebut,” katanya.

Dalam kurun waktu setahun di tahun 2024, ujarnya, ada sekitar 10 sampai 15 bangku taman yang dirusak oknum. Kerusakan itu, nantinya bertahap akan dilakukan perbaikan oleh DLH. Tentu atas kejadian tersebut, Laode mengimbau masyarakat untuk menjaga Fasum yang ada.

“Kalau masyarakat punya rasa memiliki, pasti tidak akan merusak. Bahkan, jika melihat ada yang merusak, seharusnya mereka menegur. Kami juga meminta media untuk membantu menyebarkan imbauan ini,” lanjutnya.

Untuk pengrusakan Fasum tersebut, telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2003. Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana berupa kurungan tiga hari atau denda sebesar Rp 100 ribu. Namun, dirinya mengakui bahwa sanksi tersebut tergolong ringan dan berencana mengusulkan revisi perda agar sanksi diperberat.

“Perda itu pelaksanaannya ada di Satpol PP. Ke depan, kami berharap sanksinya bisa lebih berat agar memberikan efek jera,” imbuh Laode. (rsy/sit)

Menurutnya, aduan yang diterimanya tersebut bermacam-macam. Mulai dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam keluarga, KDRT dalam berpacaran, hingga bullying.

“Kalau aduan hampir setiap minggu itu ada. Totalnya sejak setahun dibentuk sudah ada 92 aduan yang ditangani PPA dengan kasus macam-macam. Tetapi, kalau ada kasus (kekerasan) kita utamakan di penanganan korban secara psikisnya dulu,” jelas Donny, Senin (22/04/2024) tadi.

Ditambahkan Donny, jika hampir semua kasus kekerasan di Kota Malang pasti sudah tertangani oleh UPT PPA. Hanya saja itu tergantung proses selanjutnya, apakah harus ditangani oleh hukum ataupun tidak.

Baca juga :

“Karena kalau ada proses hukum, pasti akan kami koordinasikan dengan PPA Polresta Malang. Tapi kalau itu terkait dengan pendampingan, perlindungan orangnya, itu menjadi tanggungjawab kami, UPT PPA Dinsos Kota Malang,” ujarnya.

Dalam menangani kasus kekerasan tersebut, UPT PPA Dinsos P3AP2KB Kota Malang tentunya akan meminta keterangan dari para korban terlebih dahulu, kemudian melakukan mediasi. Apabila kekerasan itu terjadi di dalam rumah maka juga akan dihadirkan pihak keluarga atau tokoh-tokoh di lingkungan korban.

“Kita di wilayah semuanya harus ikut mengawasi, sehingga perlu ada pantauan dari tokoh masyarakat sekitar. Endingnya biasanya damai. Karena kalau kita di ranah hukum saja, pasti di kejaksaan ada restorative justicenya, jadi ada mediasi. Kecuali kalau memang ada tindak pidananya,” jelasnya.

Sehingga, dalam hal ini menurut Donny, para perempuan di Indonesia khususnya di Kota Malang harus berani untuk melaporkan jika mengalami atau mengetahui tindakan kekerasan. Selain itu juga harus berani menjadi pelopor untuk mensosialisasikan terkait bahaya dan dampak kekerasan terhadap perempuan.

“Karena KDRT itu mempunyai efek jangka panjang yang kompleks, mulai dari ke korbannya itu sendiri, kemudian masalah kemiskinan bahkan hingga berdampak pada stunting. Sehingga saya berharapa para perempuan di Kota Malang dan Indonesia ini bisa lebih berani untuk membela dirinya sendiri, maupun perempuan lainnya,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Upacara peringatan sendiri, diselenggarakan di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Senin (04/03/2024) tadi. Peringatan ini, menandai kemajuan signifikan dalam dialog dan praktik keberagaman beragama di Lumajang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengungkapkan bahwa kemajuan signifikan dalam upaya moderasi beragama, termasuk pembentukan Satgas Moderasi Beragama Kabupaten, Rumah Moderasi, dan Kader Moderasi Beragama di setiap kecamatan. “Kami juga telah mengintegrasikan gerakan siswa moderat di madrasah dan sekolah serta membentuk Desa Sadar Kerukunan di tingkat desa dan kelurahan,” terang Sekda Lumajang.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Muhammad Muslim, menekankan akan pentingnya sikap terbuka dan menerima dalam praktik moderasi beragama. Dirinya menginformasikan tentang pendirian 21 rumah moderasi beragama di seluruh kecamatan, yang menunjukkan kesiapan Lumajang sebagai model moderasi beragama di Indonesia.

Baca juga :

“Prestasi kami diakui di tingkat nasional dengan penghargaan desa sadar kerukunan terbaik, yang diraih oleh Desa Senduro, Kecamatan Senduro,” urainya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lumajang, Asir, menyoroti mengenai tantangan yang dihadapi selama tahun pertama ini. Namun, berkat komitmen kuat para tokoh masyarakat untuk menjaga kerukunan, Lumajang berhasil mempertahankan keharmonisan antar umat beragama.

Menurutnya, peringatan satu tahun ini bukan hanya simbol keberhasilan Lumajang dalam menerapkan moderasi beragama. Tetapi, juga sebagai pengingat bahwa kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

“Kabupaten Lumajang terus berkomitmen untuk menjadi contoh keberagaman beragama yang damai dan produktif di Indonesia,” paparnya. (kom/adi/sit)

Rata-rata para pemilik kartu berlangganan itu, tetap ditarik setiap parkir di sejumlah lokasi parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bahkan warga yang sudah menunjukkan memegang kartu berlangganan para jukir tak menghiraukannya tetap meminta uang parkir pemilik kendaraan bernopol W (Sidoarjo).

Selain itu, juga tidak ada tempat khusus parkir berlangganan. Akibatnya, warga merasa sangat dirugikan dalam setiap pembayaran parkir berlangganan setiap setahun sekali itu. Apalagi saat ini, setiap warga rata-rata memiliki kendaaran roda dua, roda empat maupun lebih lebih dari satu unit kendaraan.

Padahal berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo setiap tahun parkir berlangganan ini perolehannya mencapai puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan datanya realisasi retribusi parkir berlangganan Tahun 2018 mencapai Rp 29,73 miliar. Anggaran sebesar itu untuk Bapenda Propinsi Jatim Rp 3,86 miliar, Polresta Sidoarjo Rp 1,48 miliar serta penerimaan bersih mencapai Rp 24,38 miliar. Kemudian uang penerimaan bersih itu digunakan Operasional UPT Parkir Dishub Tahun 2018 sebesar Rp 8,38 miliar dan sisanya Rp 15,99 miliar masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Sidoarjo.

Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto itu dihadiri 11 anggota dan pimpinan Komisi B. Hampir seluruhnya mendesak Perbup Parkir Berlangganan itu untuk segera dicabut jika tak diimbangi dengan pelayanan yang sesuai dan sepadan.

“Kami sudah sering disambati warga soal parkir berlangganan ini setiap reses. Oleh karenanya kalau tak diperbaiki pelayanan dan tak dikaji ulang, bisa diserahkan ke pihak ketiga atau malah dicabut Perdanya,” terang anggota Komisi B, Hadi Subiyanto di sela hearing itu.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi B lainnya, Hamzah Purwandoyo. Menurutnya warga Sidoarjo selalu mempertanyakan uang parkir berlangganan itu dimanfaatkan apa saja hingga warga tak bisa mendapatkan pelayanan dari membayar parkir berlangganan.

“Itu poin utamanya. Apalagi Sidoarjo tak memiliki lahan parkir hingga 7 tahun Perda Parkir Berlangganan diterapkan,” tegasnya.

Belum lagi, kata Ali Soetjipto sudah memiliki kartu parkir berlangganan tetap ditarik retribusi parkir setiap parkir. Dia mencontohkan saat parkir

di Taman dan Krian misalnya.

Di taman tanpa karcis jukir berani menarik warga yang parkir saat dikasih Rp 1.000 minta tetap Rp 2.000. Begitu jugq di Krian jukir menarik Rp 2.000 menggunakan karcis sendiri.

“Uang parkir yang ditarik di lapangan ini diserahkan ke siapa lagi. Kalau begini dicabut saja Perda Parkir Berlangganan itu,” tegasnya.

Sementara menanggapi desakan itu, Kepala Dishub Pemkab Sidoarjo, M Bahrul Amiq masih menunggu kajian akademis dari Bappeda. Pihaknya hanya sebagai dinas pemanfaat yang harus menjalankan Perda. Namun demikian, pihaknya juga meminta dewan (Komisi B) juga membuat kajian akademis sendiri untuk dipadukan dengan kajian dari Pemkab Sidoarjo itu.

“Termasuk mengkaji 279 titik parkir berlangganan minus RSUD Sidoarjo. Karenanya kami (Dishub) siap menerima apa pun hasil kajian akademis itu dijadikan pertimbangan,” pungkasnya. (wan/yan)