“Jadi, tadi setelah mendengarkan pemaparan Kakanwil DJPb (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Bengkulu, jelas bahwa penyerapan anggaran Pemprov Bengkulu dan Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, terbilang baik. Meskipun, tetap perlu ditingkatkan,” terang Asisten II Setda Provinsi Bengkulu.

Ditambahkannya, apalagi DJPb Bengkulu juga telah mengingatkan pemerintahan daerah, mengenai Silpa tahunan. Termasuk, terkait realisasi di desa. “Pihak DJPb Bengkulu juga telah mengingatkan Pemda, baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota, terkait strategi untuk mengantisipasi Silpa tersebut. Meskipun tetap ada Silla, namun tidak boleh melebihi batas toleransi sesuai yang diatur oleh Kementerian Keuangan,” terangnya.

Baca juga :

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

Sementara itu, KaKanwil DJPb Bengkulu, Syarwan, menjelaskan bahwa meskipun realisasi anggaran APBN maupun APBD Bengkulu tahun 2022 terbilang baik, diketahui realisasi anggaran di tingkat desa, masih ada yang bermasalah. Sehingga, transfer anggaran dari pusat, untuk beberapa desa terancam dikurangi bahkan terhenti di tahun 2023.

Disampaikan Syarwan, ada tiga desa yaitu Desa Kertapati di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Desa Kasie Kasubun di Kabupaten Rejang Lebong, yang pengaliran dana desa tahap III tahun 2022, tidak bisa dilakukan karena masalah hukum. Termasuk, juga di Desa Sumber Makmur di Kabupaten Mukomuko, dikarenakan tidak tercapai realisasi anggaran dan output.

“Jadi, pekerjaan Pemda untuk lebih memperhatikan tingkat pemahaman Kades dan perangkat, dalam mengelola keuangan desa. Kanwil DJPb Bengkulu siap melakukan pendampingan jika ada pemerintahan desa yang mengalami kendala, dalam hal pengelolaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan desa,” paparnya. (bkl/sit)

Budiono sendiri, merupakan terpidana kasus rekayasa dalam kenaikan pangkat dan jabatan struktural PNS Kota Batu, berdasarkan pada peraturan yang berlaku yakni : PP No 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Pada kejadian tahun 2002-2004, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1.356.242.571 bersama dengan terpidana Herry Satmoko S.Sos, Pj Kasubag Mutasi pada Kabag Kepegawaian Setda Kota Batu, kala itu.

Baca juga:

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

Kabar penangkapan itu, dibenarkan Kajari Kota Batu, Agus Rujito SH, MH, saat memberikan rilis di Kantor Kejari, Jumat (24/06/2022) tadi. Disampaikan, bahwa keberhasilan penangkapan DPO atas nama saudara Drs Budiono Iksan, bermula pada Senin tanggal 20 Juni 2022, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, berdasar petunjuk dan arahan dari Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Roy Rovalino Herudiansyah, SH, MH, berhasil mendapatkan lokasi titik koordinat keberadaan target yang terdeteksi di daerah Yogyakarta.

“Kemudian, setelah dilakukan operasi intelijen berupa pengintaian oleh tim gabungan tim tabur Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang diketuai Andrianto Budi Santoso, SH, MH bersama Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dan Tim Tabur Intelijen dan Pidsus Kejaksaan Negeri Batu, yang diketuai Edi Sutomo, SH, MH selama 4 hari di Yogyakarta. Terpidana Budiono Ikhsan, akhirnya bisa ditangkap pada Kamis (23/06/2022) saat sedang berada di kebun dekat rumah kontrakannya, setelah tim gabungan berkoordinasi dengan RT setempat,” ujarnya.

Selanjutnya, tambah Kejari Batu, terpidana dibawa ke Lapas Kelas 1 A Lowokwaru Malang. Sebelumnya, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen di Klinik Sanan Medika Malang di Jl.R.Tumenggung Suryo 92 Malang.

Kajari juga menyampaikan, keberhasilannya dalam menangkap DPO atas nama Panca Sambodo Suwardi yang terjerat kasus pengadaan buku fiktif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 silam. “Setelah selesai melaksanakan eksekusi tersebut, Tim tabur bergerak dan melanjutkan menuju pada lokasi DPO atas nama Panca Sambodo Suwardi, yang telah di intai selama satu bulan untuk dilakukan penangkapan.

Terpidana tersebut terpantau beberapa kali kembali ke rumah keluarganya di Jl.Raya Tebo Selatan No. 30 RT.05 RW.02 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, menjelang tengah malam,” ujarnya.

Kemudian, sekitar pukul 23.50, DPO Sambodo ditangkap dan dibawa tim gabungan menuju ke Klinik Sanan Medika Malang di Jl.R.Tumenggung Suryo 92 Malang. “Jumat (24/06/2022) tadi sekitar jam 01.30, DPO Sambodo dibawa menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu, untuk dilakukan pemeriksaan. Baru sekitar pukul 09.00, dikirim ke lembaga pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Kota Malang,” terang Agus Rujito. (bir/sit)