“Dalam hal kewajiban dan pengendalian ASN, kedisiplinan selama WFH, ASN dilarang meninggalkan rumah, wajib responsif terhadap arahan pimpinan dan siap hadir jika dibutuhkan. Presensi ASN wajib melakukan pencatatan kehadiran melalui aplikasi presensi Pemkab Malang secara berkala. Laporan Kinerja, ASN wajib melaporkan bukti atau output kinerja harian kepada atasan langsung secara tertulis. Dukungan Digital, perangkat daerah wajib mengoptimalkan penggunaan E-Office, Tanda Tangan Elektronik dan Kanal Pengaduan Masyarakat (Lapor!),” jelas Bupati Malang.

Sementara itu, sesuai arahan Bupati Sanusi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang berkesempatan menyampaikan poin penting dari SE Mendagri No. 800.1.5/3349/SJ yang ditetapkan pada 31 Maret 2026. Di tingkat Kota atau Kabupaten, WFH tidak berlaku bagi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator (Eselon III), camat dan lurah, unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana, unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Baca juga :

“WFH juga tidak berlaku bagi unit layanan kebersihan dan persampahan, pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, unit layanan perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” kata Sekda Budiar.

Disebutkan Sekda, bahwa WFH juga tidak bagi ASN yang berdinas di unit layanan kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Seperti rumah sakit daerah, Puskesmas, laboratorium kesehatan daerah dan unit kesehatan lainnya. Kemudian, unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, sekolah dasar dan menengah pertama/sederajat.

“Dan, unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, seperti UPTD pajak daerah dan unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat,” imbuh Sekda Budiar. (pro/gie)

Dengan adanya event rutin yang teragendakan di setiap desa, maka diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pasuruan. Sehingga, Dinas Pariwisata bisa mengemasnya dengan membuat kalender event pariwisata di desa-desa agar wisatawan bisa mengetahui jadwal event di Kabupaten Pasuruan.

“Harus ada event desa yang dilaksanakan setiap bulan atau berapa bulan sekali. Jangan takut jelek, karena lama-lama akan istimewa,” kata Pj Bupati Pasuruan.

Dirinya berharap, agar mulai stakeholder, kepala desa serta masyarakat ikut berperan mengembangkan potensi desa. “Jadi, mulailah buat saja event setiap desa. Meskipun jelek tidak apa-apa, yang penting mengangkat potensi desa masing-masing. Harus jelas juga jadwal eventnya, biar yang mau datang mengetahuinya,” tambahnya.

Baca juga :

Pj Bupati Nurkholis juga memberikan contoh, yakni ketika ada seorang turis yang hanya ingin piknik ke Bromo, maka desa-desa di sekitar harus bisa memanfaatkan peluang tersebut. “Peluang jangan disia-siakan, supaya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang penasaran, akhirnya datang ke tujuan yang ingin didatangi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Stapa Center, Agus Rohmatulloh, menjelaskan bahwa seminar pengembangan Desa Wisata dan UMKM, di support penuh oleh Sampoerna dan diharapkan program tersebut mendapatkan dukungan untuk penguatan ekonomi nasional.

“Pengalaman kolaborasi yang selama ini telah berlangsung di berbagai desa wisata diharapkan akan terpotret dan terreflesikan, hingga lebih lanjut akan muncul inspirasi dan ide-ide positif bagi pengembangan desa wisata kita ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut Agus menegaskan, bahwa pihaknya sejak tahun 2019, intens berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan hingga akademisi serta media. Program tersebut, sudah menyasar 10 desa. Dari 10 desa sudah ada 6 desa yang mempunyai SK.

“Kami juga berharap, agar para stakholder yang ada di ruangan ini bisa sharing pengalaman dan sharing ide untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten Pasuruan,” terangnya. (kom/pas/gie)

Pj Wali Kota Zanariah mengungkapkan, bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak dan merugikan bagi pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa. Sehingga, harus dicegah dan diberantas. Dimana, pemberantasan korupsi harus dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan menuju kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini kita melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama antikorupsi. Ini sebagai wujud langkah konkret dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” kata Pj Wali Kota.

Baca juga :

Pj Wali Kota Kediri menjelaskan, pakta integritas ini merupakan manifestasi nyata dalam memerangi korupsi. Serta membangun lingkungan yang bersih dari praktik-praktik merugikan. Hal itu, diperkuat dengan penandatanganan komitmen bersama yang menegaskan keterlibatan aktif semua pihak dalam upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat koordinasi antar OPD dan meningkatan efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara bersama-sama.

Kedua hal tersebut, ujarnya, memiliki peran penting dalam menguatkan integritas, membangun budaya kerja yang mengutamakan kolaborasi lintas sektor. “Melalui acara ini semoga menjadi momentum positif untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, membangun budaya integritas yang kuat, serta menciptakan lingkungan bersih dan transparan,” ujarnya.

Pihaknya mengajak semua segala unsur dari Pemerintah Kota Kediri, untuk berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Kota Kediri sebagai wilayah bebas korupsi. Turut hadir, Sekretaris Daerah, Bagus Alit, Asisten, Kepala OPD, Direktur BUMD dan tamu undangan lainnya. (kom/pan/gie)

Dalam peringatan Otoda tersebut, Sekda Erik menyampaikan komitmen Kota Malang untuk terus bertransformasi di setiap era. Apalagi, dalam peringatan Otoda di tahun 2024 ini ditekankan pada pembangunan berkelanjutan, sustainable development yang menuju green ekonomi dan lingkungan yang semakin sehat.

“Tentu dari penekanan tersebut, tentu arah pembangunan daerah Kota Malang tahun 2024-2026 terus berproses. Apa yang menjadi tema Otoda di tahun ini juga akan mewarnai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2025 yang saat ini sedang persiapan untuk dituntaskan,” jelas Sekda Erik.

Dikatakannya, jika arah-arah pembangunan tersebut tentunya juga akan dipastikan dengan kekhasan lokal atau pun kebutuhan primer yang saat ini juga menjadi konsen dari setiap pemerintah daerah. Apalagi, mengenai ekonomi hijau itu juga harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.

Baca juga :

“Karena pembangunan ekonomi itu tidak hanya untuk satu atau dua tahun ke depan, tapi bagaimana pembangunan ini juga memiliki penekanan terhadap wawasan hijau tadi. Jadi pembangunan kita ini juga harus memiliki wawasan lingkungan yang tidak terpisahkan di dalam pelaksanaannya,” katanya.

Selain itu, Sekda Erik juga menekankan bahwa jangan hanya mengandalkan sumber energi yang selama ini dikenal. Tetapi juga harus memanfaatkan sumber energi yang lain, misalnya melalui sumber energi listrik dan sumber cahaya dari matahari.

“Jadi sekali lagi ini juga menjadi bagian dari green ekonomi dan wawasan pembangunan tadi, bagaimana sumber daya kita tidak hanya terfokuskan pada satu atau dua sumber. Tetapi ssumber alternatif ini juga dapat termanfaatkan sehingga generasi ke depan bisa mengelola dan bertahan semakin baik,” tuturnya.

Dalam hal ini, Sekda Erik juga mencontohkan bahwa di Pemkot Malang sendiri saat ini sedang dalam pengadaan kendaraan listrik. Namun, disamping itu juga sedang dipersiapkan mengenai sarana prasarana pendukungnya.

“Kalau di Pemkot Malang ini baru kita masukkan di dalam pengadaan, belum terealisasi. Ini kita juga sedang menunggu kesiapan sarana prasarana pendukung, termasuk pengisiannya. Jadi jangan sampai seperti hp yang kehabisan charge, sehingga kendaraan tidak bisa jalan,” imbuh Erik. (rsy/sit)

“Beliau luar biasa, yaitu langsung gerak cepat dan sudah melakukan koordinasi kepada semua pihak. Ini langkah baru, apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi Pemilu. Sehingga, amanah yang diberikan oleh Gubernur kepadanya, harus dijaga betul. Meskipun beliau tidak lama memimpin Lumajang, kalau ada apa-apa pasti yang dimintai pertanggung jawabannya ya beliau,” ujar Politisi PPP Lumajang, yang juga calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Jatim, Rabu (11/10/2023) tadi.

Hebatnya, kata H Akhmat, Pj Bupati Lumajang saat ini juga bisa melakukan langkah strategis untuk memutasi atau merolling. Meskipun, harus melalui Mendagri.

Baca juga :

“SK yang diberikan oleh Kemendagri, memungkinkan untuk melakukan mutasi bahkan rolling terhadap ASN yang sekiranya dianggap tidak profesional. Bisa sekali beliau lakukan, meskipun wewenangnya tidak seperti bupati definitif,” tambah Wakil Ketua DPRD Lumajang, yang sudah tiga kali menjabat sebagai wakil rakyat di Kabupaten Lumajang ini.

Dikatakannya, bahwa langkah yang dilakukan Pj Bupati Lumajang, luar biasa dalam hal komunikasi. Bahkan, dirinya tidak segan-segan meminta bagian kesekretariatan dewan (Sekwan, red) agar difasilitasi untuk bisa dipertemukan.

“Kita merasa diorangkan. Komunikasinya bagus dan ini perlu dipertahankan. Termasuk dalam hal, tentunya mendisiplinkan ASN. Jika misalnya tidak netral dalam urusan Pilkada, pastinya bakal ada sanksi,” imbuhnya. (adi/sit)

Disampaikan Aries, bahwa sebenarnya apa yang diprogramkan oleh Disparta Kota Batu, sudah sangat bagus dan menarik. Hanya saja, itu harus ada event besar, sehingga menjadi promosi untuk menambah kedatangan wisatawan.

“Saya berharap, ada event besar dari Disparta untuk menunjang dan memajukan promosi pariwisata. Misalnya, dalam satu tahun ada tiga event besar dari Disparta. Nah, itu nanti kita buat promosi setahun sebelum pelaksanaan kegiatan. Dari promosi awal inilah, wisatawan yang akan datang ke Kota Batu, juga sudah punya perencanaan,” terangnya di Coban Puteri, Kota Batu, Sabtu (08/07/2023) tadi.

Baca Juga :

Mengapa event besar bisa menunjang promosi pariwisata, paparnya, karena dengan agenda yang monoton maka bisa membuat kejenuhan. Namun, ketika event besar dengan perencanaan awal yang selama setahun sudah disiapkan dan berjalan, maka akan menjadi daya tarik. Apalagi, perencanaan berencana datang ke Kota Batu, juga akan diatur dalam paket wisata.

“Setelah mengetahui event besar dengan catatan dipromosikan setahun sebelumnya ada pelaksanaan, maka saat orang akan datang di Kota Batu , juga merencanakan waktunya yang dimulai dari akomodasi, tempat makan serta berapa lama menginap di sini. Lalu, paket wisatanya kemana dahulu sebelum event besar itu digelar. Sehingga, saya yakin dengan adanya event besar dari Disparta yang sudah direncanakan atau dikemas menarik, maka pariwisata Kota Batu akan maju,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disparta Kota Batu, Arif A Sidiq, menjelaskan jika pihaknya telah melakukan beberapa agenda di gelaran kalender wisata yang diprogramkan tahun ini. Bahkan, nantinya akan ada tambahan lagi agenda pariwisata di Oktober 2023, yang sudah dipersiapkan.

“Untuk event besar masukan dari Pak Wali, nanti di tahun 2024 persiapan program dari Disparta, tentunya akan lebih bagus lagi. Bahkan, bisa dikatakan juga ada event besar, yakni kegiatan pariwisata dengan mengundang delegasi tamu luar negeri,” paparnya. (put/sit)