Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang, Rahayu Agus Triyono, menegaskan bahwa kunjungan tersebut dimaknai sebagai ruang pembelajaran bersama yang berorientasi pada peningkatan kualitas program dan kebermanfaatan langsung bagi lembaga pendidikan yang dikelola yayasan. “Sharing program ini bukan sekadar bertukar cerita, tetapi menjadi sarana memperkuat kebijakan dan praktik di lapangan. Kami ingin apa yang dibahas di forum, benar-benar berdampak hingga ke sekolah-sekolah,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa Yayasan Dharma Wanita Lumajang secara aktif turun ke bawah (Turba) ke TK Dharma Wanita yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah dataran tinggi dan pegunungan. Turba dilakukan, untuk memperoleh gambaran riil kondisi sekolah, mulai dari sarana prasarana, kualitas layanan pendidikan, hingga tantangan yang dihadapi guru dan peserta didik.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar perumusan program yayasan tidak bersifat top-down semata, melainkan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. “Dengan turun langsung ke sekolah, kami bisa melihat secara objektif apa yang benar-benar dibutuhkan. Dari situlah program disusun agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam forum kunjungan tersebut, Yayasan Dharma Wanita Lumajang juga memaparkan proses penguatan organisasi yang meliputi perencanaan program, konsolidasi pengurus, serta peningkatan koordinasi dengan pembina dan pemerintah daerah. Paparan ini, diharapkan menjadi bahan diskusi dan referensi bagi Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Bojonegoro dalam mengembangkan program serupa sesuai karakter wilayah masing-masing.

Baca juga :

Sekretaris Daerah Lumajang yang juga sebagai Pembina Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa forum sharing antar yayasan harus menghasilkan peningkatan kualitas kerja organisasi secara nyata. Menurutnya, sinergi antar daerah penting untuk memperkaya perspektif sekaligus mempercepat perbaikan tata kelola yayasan, terutama dalam pengelolaan lembaga pendidikan usia dini.

“Turba menjadi instrumen penting agar kebijakan yayasan tidak berhenti di atas kertas. Dengan mengetahui kondisi riil sekolah TK Dharma Wanita, program yang dirumuskan akan lebih akurat dan berdampak langsung,” tegas Sekda Agus Triyono.

Dirinya juga menambahkan, bahwa Yayasan Dharma Wanita harus terus menguatkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini, melalui tata kelola yang profesional, kolaboratif dan berorientasi hasil. Dirinya berharap, hasil dari kunjungan dan sharing program ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama berkelanjutan, termasuk pertukaran pengalaman dalam pengelolaan sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta pemenuhan standar layanan pendidikan anak usia dini.

Melalui kunjungan Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Bojonegoro ini, Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk terus belajar, berbagi dan bergerak bersama, memastikan setiap program tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga dirasakan manfaatnya hingga ke ruang-ruang kelas TK Dharma Wanita di seluruh pelosok daerah. (kom/adi/gie)

Di Kota Malang, program MBG tersebut baru saja dilaksanakan, Senin (13/01/2025) tadi. Dengan harga perporsinya Rp 14.900, yang mencakup nasi, ayam goreng krispi, tumis kacang panjang dan tempe, buah semangka dan susu.

“Memang harus ada cost sharing, ya. Karenakan anggaran dari pusat Rp 10 ribu. Kemudian anggaran pembiayaan perporsi bisa sampai Rp 15 ribu itu sudah include pengantaran dan penjemputan. Jadi nanti ada cost sharing dari daerah maksimumnya Rp 5 ribu perporsi, untuk melengkapi yang Rp 15 ribu,” kata Amithya.

Nantinya, ujarnya, alokasi anggaran tersebut akan dihitung bersama, agar kebutuhan gizi siswa dapat terpenuhi. Dengan menu yang direncanakan lengkap sesuai dengan yang sudah diterapkan.

Baca juga :

“Sehingga nanti dengan Rp 15 ribu itu sudah lengkap, ada susunya, sayur mayur, lauk pauknya lengkap dengan gizi sesuai standart,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang terpilih, Wahyu Hidayat, juga mendukung keberlanjutan program MBG dengan melibatkan perusahaan melalui CSR. Namun, dirinya menegaskan pentingnya petunjuk teknis (Juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.

“Kita harus memiliki Juknis sebagai pedoman. Jika diperlukan pendampingan dari APBD, kami siap mengalokasikan anggaran. Namun, semua harus sesuai dengan SOP agar pelaksanaan program tidak melanggar aturan,” jelas Wahyu.

Untuk program MBG yang berjalan di Kota Malang saat ini masih mengandalkan CSR, sehingga nilai bantuan dan pelaksanaannya ditentukan oleh pihak pemberi. Dengan adanya alokasi dari APBD, diharapkan program tersebut nantinya dapat menjangkau lebih banyak siswa dengan kualitas gizi yang terjamin. (rsy/sit)

“Kita saling sharing dan belajar, mungkin yang sudah kami lakukan belum dilakukan oleh Pemkab Garut dan Pemkab Madiun, atau begitu pula sebaliknya. Karenanya melalui ini, diharapkan akan menjadikan daerah masing-masing saling tumbuh dan kuat. Sinergi ini yang kita butuhkan dalam pengelolaan perhutanan sosial,” kata Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Lumajang juga mengungkapkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lumajang disumbang oleh pertanian, perikanan dan perhutanan sebesar 32,8 persen. Selain itu, luasan hutan Lumajang sekitar 179 hektar menjadikan Lumajang cocok dengan konsep perhutanan sosial.

Apalagi, menurutnya konsep ini tidak hanya sebagai penyangga kelestarian ekosistem lingkungan, namun juga mampu menyangga perekonomian masyarakat. Seperti di daerah Senduro, pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menghasilkan berbagai komoditi unggulan. Seperti pisang, kapulaga, talas hingga sentra susu kambing maupun sapi yang mampu menaikkan taraf ekonomi masyarakat sekitar.

Baca juga :

“Sekarang wilayah hutan bukan hanya penyangga kelestarian dan ekosistem, tapi sekarang wilayah hutan bisa meningkatkan taraf ekonomi melalui perhutanan sosial,” terang Pj Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Yuyun ini.

Lebih lanjut Bunda Yuyun mengungkapkan, bahwa hasil pemanfaatan perhutanan sosial di Lumajang, juga mampu mendukung program nasional makan siang bergizi gratis. “Mendukung program nasional yang digagas presiden, yakni makan bergizi gratis, karena kami ada pisang, jeruk, ada talas, ada susu dan hasil kawasan hutan di Lumajang ini lengkap,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Danang Kuncara Sakti, menjelaskan bahwa IAD atau pengembangan wilayah terpadu merupakan upaya pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial untuk mendorong peningkatan skala ekonomi dan nilai tambah produk untuk menjadi sentra komoditas dengan kearifan lokal. Kesempatan ini, sebagai momen untuk bertukar informasi antara pihak Kabupaten Garut, Kabupaten Madiun dan Lumajang untuk mendorong perhutanan sosial di wilayahnya masing-masing.

“Agar proses penyusunan IAD Garut dan Madiun dapat segera mengikuti keberhasilan IAD Kabupaten Lumajang,” katanya. (kom/adi/gie)