Pria yang kerap disapa Jaya, itu menyampaikan bahwa penataan tersebut dilakukan bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya. Itu dilakukan, guna menciptakan kawasan yang tertib, aman dan layak sebagai muka kota.

“PT KAI telah memaparkan desain terbaru dan rencana skenario penataan, termasuk penyediaan lahan parkir khusus di dalam area stasiun serta pengaturan pintu masuk akan di sisi utara dan pintu keluar di sisi selatan. Di depan stasiun, kami sarankan dibuatkan pagar agar penumpang tidak langsung menyeberang sembarangan. Ini juga agar ojol tidak sembarangan berhenti di trotoar,” jelas Jaya-sapaan Kadishub Kota Malang, Kamis (07/07/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa Dishub Kota Malang juga telah mengirimkan surat resmi kepada operator transportasi online, agar pengemudi lebih tertib. Salah satu upaya ke depan, adalah penyediaan shelter khusus untuk ojol, yang menurutnya menjadi kewajiban operator.

Baca juga :

“Kami akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak provinsi, karena izinnya di tingkat provinsi. Tapi kami sudah memberikan masukan terkait kewajiban mereka menyediakan shelter,” ujarnya.

Soal lokasi shelter, Jaya menyebut masih menunggu kajian bersama Polresta Malang Kota. Menurutnya, lokasi harus strategis namun tidak mengganggu arus lalu lintas dan tetap mengedepankan ketertiban kawasan stasiun sebagai simpul transportasi.

“Kondisi di lapangan ini merupakan tantangan terus menerus. Kami selalu mengingatkan, tapi perilaku masyarakat dan pengemudi yang sering mencari celah. Aturan sudah jelas, tapi praktik di lapangan masih butuh kesadaran,” katanya.

Dalam hal ini, Jaya mengimbau pengemudi transportasi online maupun penumpang untuk menaati ketentuan lalu lintas. Pengemudi diminta berhenti hanya di tempat yang ditentukan, sementara penumpang diharapkan tidak meminta dijemput di lokasi-lokasi terlarang.

“Kemudahan tidak boleh dibenarkan dengan melanggar aturan. Jangan minta pick up di tikungan atau di zebra cross. Harus saling mengisi antara pengguna dan pengemudi,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa shelter ini sebagai tempat singgah PAS yang terjaring razia. “Shelter kita siapkan untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada PAS. Misalnya anak punk, pengamen jalanan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terjaring razia penertiban. Mereka ditempatkan di shelter ini, sambil menunggu dilakukan asessment dan sebelum penanganan lebih lanjut,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani, Minggu (20/04/2025) tadi.

Bupati Ipuk berharap, hadirnya shelter tersebut bisa meningkatkan pelayanan bagi kelompok PAS. Baik dari sisi fasilitas maupun pendampingan yang diberikan.

“Di shelter ini, kita bisa melakukan pembinaan dan intervensi secara menyeluruh. Sehingga, warga PAS tidak akan lagi turun ke jalan untuk mencari nafkah. Kita akan berikan treatment sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sehingga mereka bisa survive dengan keterampilan yang dimiliki, tanpa turun ke jalanan,” ujar Bupati Ipuk.

Baca juga :

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menambahkan bahwa PAS mencakup kelompok masyarakat yang menjadi sasaran Program Kesejahteraan Sosial. Antara lain anak-anak rentan, difabel, Lansia terlantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus.

“Shelter ini sebagai tempat singgah sementara dengan batas waktu maksimal 3×24 jam, sebelum mereka kita kembalikan ke daerah asal atau dipulangkan ke keluarganya atau dirujuk ke Faskes kejiwaan bagi ODGJ,” jelasnya.

Shelter PAS terletak di kompleks Graha Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 99, Kecamatan Banyuwangi. Terdapat 12 kamar untuk menginap bagi orang terlantar, 2 sel untuk ODGJ, asrama bagi anak-anak difabel, dan sekretariat bersama pilar-pilar sosial. “Layanan yang kami berikan berupa fasilitasi assessment dan pendampingan. Koordinasi bersama OPD terkait juga kita lakukan untuk tindak lanjut berikutnya,” ujarnya.

Seperti halnya saat ditemukan pengamen Lansia berkostum Gandrung yang sering mangkal di jalanan kota, Dinsos telah menghubungi keluarganya dan berkoordinasi dengan OPD terkait karena yang bersangkutan ingin bergabung dengan sanggar seni untuk menyalurkan bakat. “Begitu juga jika ada anak jalanan yang masih usia sekolah. Kita akan koordinasikan dengan dinas terkait agar anak tersebut bisa bersekolah kembali. Intinya kami ingin memberikan pelayanan yang lebih baik agar permasalahan sosial di Banyuwangi bisa kita tangani bersama,” tambahnya.

Shelter PAS juga menjadi kantor sekretariat bersama pilar-pilar sosial. Sekretariat tersebut sebagai tempat berkoordinasi sekaligus memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan dan konsultasi masalah sosial. (kom/bwi/gie)

Dalam kunjungan itu, Wabup Trenggalek ingin melakukan studi terkait rencana pembangunan gedung shelter atau rumah singgah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Trenggalek. Kunjungan tersebut, pun mendapat sambutan hangat Wawali Sofyan Edi. Terlebih, program tersebut memang langsung menyentuh dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat.

Disampaikan Wawali, bahwa saat ini ada tiga shelter yang ada di Kota Malang. “Di wilayah Kecamatan Sukun, itu untuk Lansia dan yang betul-betul tidak bisa apa-apa dan butuh perawatan orang lain. Kemudian ada yang di Jalan Muria, untuk Lansia yang lebih produktif, yang lebih bisa mandiri mengurus dirinya,” ucap Wawali Kota Malang Sofyan, Jumat (24/06/2022) siang.

Dirinya menjelaskan, tidak hanya kedua shelter itu saja, ada pula shelter yang di puncak gunung. Yakni di kawasan Gunung Buring. “Di sana, ada satu desa namanya Desaku Menanti. Itu ceritanya, untuk menampung warga yang kerjaannya meminta-minta dan dibikinkan kampung. Di sana ada sekitar 38 rumah,” imbuhnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Berbagai upaya dilakukan Pemkot Malang, untuk merubah kebiasaan para PMKS. Seperti, melalui sejumlah pelatihan-pelatihan dalam membuat kerajinan. Bahkan, sekarang ada juga yang terkenal dengan Kampung Seribu Topeng. “Dari desa itu kira-kira tidak sampai 50 meter, ada shelter untuk menampung warga ODGJ maupun tuna susila,” terang Sofyan.

Wabup Trenggalek, Syah Natanegara, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Malang, atas kesediaannya berbagi ilmu dalam hal penanganan masalah sosial melalui penyediaan shelter bagi PMKS. Di Trenggalek sendiri, ada pembangunan shelter bagi PMKS, yang itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu.

“Semoga apa yang menjadi cita-cita di Kabupaten Trenggalek, bisa terwujud dengan memiliki shelter. Karena kalau melihat sisi geografis, sebetulnya Kabupaten Trenggalek ini sangat cocok. Secara topografi tidak jauh berbeda dengan Malang,” kata Wabup Syah.

Disampaikan suami Fatihatur Rohmah ini, saat ini di Kabupaten Trenggalek, untuk penanganan seperti ODGJ masih banyak bergantung kepada bantuan pondok pesantren. Sehingga, diharapkan dengan adanya shelter di Kabupaten Trenggalek, akan ada peningkatan dalam penanganan terhadap masalah tersebut.

“Sekali lagi, atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek kami berterima kasih kepada Pak Wawali, kepada seluruh masyarakat Kota Malang yang sudah bersedia menerima kami. Tentunya, yang sudah bersedia untuk kita ambil ilmunya dan semoga ini membawa manfaat,” urainya. (mil/gie)

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menjelaskan Jawa Timur membutuhkan sebuah tempat untuk perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan. “Kawan komunitas yang perhatian atas layanan kelompok tersier (sudah jadi korban),” kata Hikmah seusai pertemuan.

Selain itu, pembentukan shelter juga sebagai turunan dari perintah Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perlindungan Anak untuk membentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). “Nah, kalau tak ada shleter atau rumah aman, tentu tak ada tempat untuk konsultasi terkait perlindungan ini,” terang Hikmah, Selasa ( 25/2).

Oleh karena itu, Hikmah yang juga berasal dari Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini berharap shelter tersebut dapat menjawab kebutuhan para perempuan dan anak. Di antaranya, ketersediaan psikolog, tenaga kesehatan, hingga perlindungan hukum. “Sehingga, dalam SOP harus sesuai dengan kebutuhan perlindungan aman dan anak,” terangnya.

Selain itu, Dinas terkait juga sebaiknya membangun shelter bukan hanya terpusat di Surabaya, namun juga beberapa daerah lain yang memiliki potensi cukup tinggi. “Misalnya, di Madura. Berdasarkan laporan yang kami terima, di sana pelayanan buruk, namun kasusnya cukup tinggi,” ungkapnya. “Bisa juga dibangun di Bakorwil. Tidak harus seluruh Bakorwil, terpenting ada semangat menindaklanjuti perlindungan perempuan dan anak di tiap daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur menargetkan Rumah Aman tersebut akan dibentuk dalam waktu dekat.

Kepala DP3AK Jatim, Andriyanto, menerangkan pembentukan Rumah Aman tersebut nantinya akan berada di bawah naungan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini akan segera dibentuk dalam waktu dekat.

“Kami diberikan amanah untuk membuat UPT perlindungan perempuan dan anak. Maka, Rumah Aman tersebut bisa diintegerasikan ke dengan UPT tersebut,” kata dia.

Rencananya, UPT ini akan menempati kantor lama DP3AK yang berada di kawasan Ngagel, Surabaya. “Dulu dipinjam Inspektorat. Namun, akan segera kami ambil alih,” katanya. Rencananya, rekomendasi terhadap pembentukan UPT ini akan turun dari Kemendagri pada tangal 26-27 Februari. “Dengan adanya rekomendasi tersebut, perlu diatur Pergub atau mengubah Pergub yang ada, sehinga UPT ini bisa dibentuk,” terangnya.

Sekalipun demikian, pihaknya tidak yakin UPT ini bisa dibangun tahun ini. Sebab, belum adanya anggaran yang akan dialokasikan untuk pembentukan shelter tersebut.

“Mengingat soal operasional, mungkin baru bisa dilakukan pada 2021. Sebab, tahun anggaran 2020, belum sampai kesana,” terangnya. “Apalagi, perlindungan untuk perempuan dan anak biasanya kasuistik. Ada yang cukup satu bulan, bahkan enam bulan. Nah, selama di shelter, mereka makan apa? Ini yang akan menjadi kajian berikutnya,” katanya.

Nantinya, pembangunan shelter tak harus di Surabaya, namun bisa ditempatkan di beberapa daerah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi.

“Penempatannya bisa disesuaikan dengan titk. Kalau memang ada masukan, bisa juga gabung dengan Bakorwil. Kami akan koordinasikan itu,” pungkasnya. (ace/ono)

Dalam kesempatan itu, para buruh migran menyampaikan soal keluhannya selama menjadi tenaga migran di Hongkong. “Memang dibandingkan negara lain, tenaga migran di Hongkong ini mendapatkan sejumlah fasilitas yang menguntungkan, seperti dapat libur sehari dalam seminggu, otomatis kenaikan gaji 100 dolar hong kong pertahun, dan juga ada aturan setiap lima tahun harus dapat bonus yang cukup besar,” kata Khofifah.

Namun dengan kebijakan itu, dampak negatif yang mereka rasakan adalah banyaknya pemutusan kerja sepihak oleh user. Yang kebanyakan dilakukan pada tenaga migran yang sudah bekerja di atas lima tahun.

Masalahnya, banyak kasus yang terjadi tenaga migran Indonesia diputus kontrak oleh user kerap pada tengah malam. “Tiba-tiba tengah malam diputus kerja, disuruh mengambil semua barang-barangnya saat itu juga. Nah yang semacam ini kan ya kasihan. Saat ini shelter atas nama pemprov Jatim itu belum ada. Maka saya ingin membuat shelter itu di Hong Kong,” kata Khofifah yang juga Ketua PP Muslimat NU ini.

Kalaupun ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia, tidak semua bisa memiliki akses langsung, terutama saat in time terjadi masalah pada migran. Selama ini, para pekerja migran cukup banyak yang meminta bantuan Muslimat NU Hongkong saat terjadi kasus yang menimpa mereka.

“Maka mereka ingin agar shelter ini bukan hanya mengadvokasi saat ada masalah. Tapi juga komunikasi dengan keluarganya,” ucapnya.

Salah satu warga penghuni shelter saat ditanya oleh Sofyan Edi Jarwoko, mengaku tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak tahu harus dipulangkan kemana.

“Ibu asli mana?” Tanya Wakil Wali Kota Malang yang langsung dijawab tidak memiliki KTP.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Malang, Sri Wahyuningtyas, langsung menjelaskan, jika pihaknya kini kebingungan akan memulangkan kemana warga tersebut. “Kita tidak tahu akan kita pulangkan kemana,” timpal Yuyun, sapaan akrabnya.

Wakil Wali Kota Malang, pada dua tempat tersebut melakukan pemantauan langsung terkait dengan sarana, fasilitas dan layanan yang ada di shelter. “Kunjungan saya selaku Wakil Wali Kota Malang ini ingin mengetahui kondisi riil tempat penampungan masyarakat yang tidak memiliki rumah atau tidak diketahui alamat pastinya,” ujar Sofyan Edi Jarwoko.

Ia menjelaskan, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan fasilitas yang ada dalam shelter dengan tujuan agar para anak jalanan, warga tuna wisma dan pengemis tidak bertebaran di jalanan dam mengganggu masyarakat.

“Fasilitas dan pembinaan harus terus diperbaiki, sehingga setelah mereka dilakukan pendataan bisa dipulangkan ke lokasi asal,” tandasnya. Pemerintah Kota Malang berharap, shelter ini mampu menampung masyarakat yang tidak memiliki hunian, para anak jalanan, gepeng dan sejenisnya agar tidak mengganggu masyarakat dengan bertebaran di jalanan. (hms/yan)