Keberadaan fasilitas kedarurat itu sendiri sebagai bentuk tindak lanjut dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Yudo Margono, untuk membantu meringankan beban perawatan yang ada di rumah sakit.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

“Ini ada rumah sakit Karang Pucung di pangkalan marinir di Jalan Opak,” kata Iwan di Lapangan Thor, Gelora Pancasila, Jumat (30/07) sore.

Penanganan dan operasional rumah sakit itu diampu langsung oleh Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr Ramelan Surabaya.

Per pekan depan, kata Iwan, operasional rumah sakit darurat di wilayah bagian selatan Kota Surabaya itu direncanakan sudah mulai beroperasi.

“Pembentukan rumah sakit darurat tak hanya di Kota Surabaya saja. Angkatan Laut juga mendirikan fasilitas serupa di daerah lainnya. Di Jakarta ada RS yang diampu RS Mintoharjo. Di Surabaya ada RS karang Pucung yang diampu RS dr Ramelan,” jelasnya.

Sementara itu,  Untuk kapasitasnya, Rumah Sakit Darurat Karang Pucung itu sanggup menampung hingga 800 tempat tidur. Fasilitas lainnya, seperti hepa filter, ruang nakes dan pasien serta kamar mandi sudah dipersiapkan.

“Ada 2 lantai dan bilik yang disiapkan untuk personel dan Pasien. Pak KASAL Yudo sudah melakukan kunjungan pada 22 Juli lalu,” ujarnya.

Selain itu, Iwan berharap warga Surabaya yang terpapar Covid-19 bisa langsung tertangani.

“Isoman dikhawatirkan tidak ada pengawasannya. Karena ketika Isoman nggak tahu CT Value atau tingkat infeksius mereka,” terang Iwan. (ade/ed2)

“Ekspor perdana berupa multi products mengingat saat ini baru mulai terjadi musim timur yang diperkirakan berlangsung hingga bulan Agustus 2021,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Artati Widiarti, Sabtu (22/05).

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Saat meninjau kesiapan ekspor dari SKPT pekan lalu, Artati juga melihat langsung produk yang akan diekspor ke jepang yakni ikan cakalang. Dari kunjungan tersebut, dia juga mengecek langsung kesiapan fasilitas integrated cold storage (ICS) yang dibangun KKP di SKPT Biak. Tak hanya itu, dia juga memeriksa pendampingan pemenuhan persyaratan dan persiapan sertifikasi Good Manufacturing Practice berupa Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang dilakukan jajarannya di Biak.

Untuk menjaga dan meningkatkan ekspor dari Biak di masa yang akan datang, Artati memastikan Ditjen PDSPKP telah menyusun rencana jangka menengah dan jangka panjang, seperti pembangunan pabrik es kapasitas 20 ton melalui dana APBN tahun 2022.

Artati juga meminta para jajarannya, untuk terus menjalin kerja sama dengan Pemda dan Pelindo IV dalam pemanfaatan sebagian dermaga umum sebagai tambat labuh kapal ikan berukuran diatas 30 Gross Tonage (GT) (Tonase Kotor). Kerja sama Ditjen PDSPKP dengan Pelindo IV sendiri telah dibangun sejak 2019 hingga sekarang. Hal ini menjadi salah satu bentuk implementasi sinergi program Ditjen PDSPKP dan Pelindo IV dalam meningkatkan ekspor dan penguatan logistik ikan nasional.

Sejak 2017, Ditjen PDSPKP sebagai penanggung jawab SKPT Biak telah membangun sejumlah sarana dan prasarana meliputi ICS, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), 100 unit kapal 3 GT lengkap dengan alat tangkap, penyediaan sarana rantai dingin untuk nelayan berupa sarana cool box dan chest freezer. Seluruh sarana dan prasarana telah dimanfaatkan dengan baik.

Selain itu, KKP melalui Ditjen PDSPKP juga melakukan pembangunan sumber daya manusia melalui edukasi, seperti pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat perikanan berupa peningkatan kapasitas kelembagaan dari sebelumnya bersifat soliter, kemudian berkelompok dan saat ini telah bergabung dalam lembaga koperasi perikanan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan usahanya, sejumlah nelayan telah difasilitasi akses pembiayaan melalui kredit program, KUR yang digunakan nelayan untuk pembelian kapal dan modal kerja melaut. Dalam pengelolaan usahanya, nelayan penerima KUR telah bekerjasama dengan Koperasi Karper untuk menjual hasil tangkapan dan sekaligus pembayaran angsuran. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan ekspor produk perikanan secara langsung dari Biak pada bulan Juli 2021. Di bawah kepemimpinan Menteri, Sakti Wahyu Trenggono, KKP juga menargetkan peningkatan kualitas produk hasil perikanan untuk menggenjot volume dan nilai ekspor di tahun 2021. (hms/kkp/aye/ed2)