Kepala Desa Oro-oro Ombo, Wiweko, mengatakan bahwa tepat berada di RW09 dan RW10 Dusun Dresel, setidaknya ada dan terpasang 10 tower pemancar televisi. Tetapi, berdasarkan informasi di lapangan, hanya enam tower yang masih beroperasi. Selebihnya, sudah tidak beroperasi.

“Saat ini, memang TV Channel sangat berpengaruh. Sehingga, sebagian tower pemancar televisi di Oro-oro Ombo, pun banyak yang tidak beroperasi. Terlihat hanya enam pemancar saja yang beroperasi, karena memiliki multiplexing (mux) seperti yang diatur pemerintah,” terangnya, Jumat (19/05/2023) sore.

Baca juga :

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Dari beberapa tower pemancar yang berdiri kokoh itu, tambahnya, dahulunya adalah milik TV lokal dan regional, lalu TV swasta nasional serta satu TV pemerintah. Sedangkan, untuk lahan yang digunakan, menurutnya juga sudah dibeli oleh stasiun televisi yang artinya tidak ada yang menyewa.

“Kebanyakan, warga tentu tidak mau menyewakan lahannya karena lahan tersebut akan didirikan bangunan semi permanen,” ujarnya.

Ditanya soal pemasukan desa dari pemancar televisi, dijelaskannya, bahwa dahulu sempat ada peraturan desa (Perdes) untuk menarik pungutan masing-masing pemancar dan saat ini peraturan itu sudah dicabut. “Perdes mengenai pungutan itu di berlaku sekitar tahun 2017, dengan besaran pungutan sekitar Rp 250 ribu dan ditarik setiap bulan. Selanjutnya, hasil pungutan dialokasikan dan dimanfaatkan kembali ke masyarakat. Namun karena ada regulasi baru dan aturan baru itu, maka aturan sudah dicabut sekitar tahun 2019,” jelasnya. (put/gie)

Memontum Surabaya – Siaran TV manual atau analog di Indonesia segera dimatikan dalam waktu dekat. Rencananya, hal ini akan dilakukan bertahap mulai Agustus 2021 sampai November 2022.

Rencananya, Siaran TV manual tersebut hendak digantikan siaran TV digital. Sebab, pemerintah akan menginisiasi migrasi mode siaran TV tersebut atau yang dikenal dengan Analog Switch Off (ASO).

Baca juga:

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Dalam penerapannya, TV analog dapat digeneralisasikan menjadi TV digital. Adal, menggunakan perangkat STB yang mendukung digital video broadcasting-second generation terrestrial (DVB-T2), yang notabene sebagai standar TV digital di tanah air.

Staf Ahli Menteri Kominfo Jatim, Prof Dr Henri Subiakto, saat berada di Kota Surabaya membenarkan bahwa siaran televisi yang selama ini disaksikan khalayak akan mati dan beralih ke channel digital. “Harus transformasi atau pindah ke digital. Karena, itu sebuah keharusan dan sudah tertera dalam UU,” kata Henri, Minggu (26/09/2021).

Ditambahkan, sebelum tahun 2000, frekuensi televisi analog sudah dibagi-bagi. Pembagian itu dilakukan International Telecommunication Union (ITU).

Selain itu, Henri menjelaskan, pembagian ITU tersebut diberikan tak hanya untuk siaran tv, tapi juga radio dan penerbangan. “Seiring berjalannya waktu, penggunaannya berkembang pesat. Bahkan, hampir seluruh lapisan masyarakat mengkonsumsinya,” ujarnya. 

Namun, lanjut Henri memberikan pencerahan bahwa penggunaan tv digital tak harus menggunakan internet. Sebab, penggunaannya gratis, serupa dengan analog.

“Dengan adanya tv digital itu, kualitas tayangan jauh lebih baik. Ini (irit listrik dan tayangan lebih jernih) yang perlu disosialisasikan,” tuturnya.

Terkait penggunaannya di Jatim, Henri mengaku tengah mensosialisasikannya melalui door to door dan media sosial. Pihaknya tengah mendata penduduk kategori ekonomi menengah ke bawah supaya bisa memperoleh Set Top Box (STB). Supaya, bisa menikmati tayangan TV Digital. 

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim, Afif Amrullah menyatakan, sudah 23 stasiun tv lokal yang hampir beralih ke digital. Dari jumlah tersebut, hanya 3 saja yang masih melakukan persiapan menuju migrasi digital.

“Nanti, sebelum hari H, kami pastikan sudah migrasi ke digital,” ujarnya. 

Afif memaparkan, jadwal percobaan migrasi analog ke digital di Jatim terbagi membeberkan dalam 3 sesi. Diantaranya, pada 30 April 2022, wilayah Sampang, Pacitan, Banyuwangi, Situbondo, Pamekasan, dan Sumenep, tidak ada siaran analog. 25 Agustus 2022, Pasuruan, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, dan Jombang. 2 November, Tuban, Madiun, Malang dan Jember.

“Sekarang sudah bisa pindah ke tv digital, masyarakat tidak perlu menunggu,” ujarnya. 

Kepala TVRI Jatim, Akhbar Sahidi, mengaku 80 persen sudah siap ke migrasi ke tv digital. Sebab, telah mempunyai 7 pemancar. Dari jumlah itu, 4 di antaranya telah berbasis digital.

“Jika sudah diresmikan dan beroperasi, TVRI sudah siap. Segera beralih ke siaran digital, suara dan gambarnya jernih,” terangnya. 

Lebih lanjut dirinya menambahkan,

pihaknya juga hendak membantu melakukan sosialisasi ihwal migrasi analog ke digital. Salah satu upayanya adalah melalui banner iklan dan beberapa tayangan layanan masyarakat di TVRI. (ade/sit)