sidang paripurna – Memontum

Ketua DPRD Lumajang Pimpin Sidang Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati

Memontum 1 — Tue, 07 Mar 2023 14:39:00 +0000

Memontum Lumajang – DPRD Kabupaten Lumajang menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022, Selasa (07/03/2023) tadi. Pelaksaan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, dihadiri langsung Bupati Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati.

Mengawali sidang paripurna, Ketua DPRD Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin, yang memimpin jalannya paripurna menyampaikan mengenai agenda sidang. Termasuk, sejumlah anggota DPRD yang hadir dalam pelaksanaan sidang.

Sementara itu, Bupati Lumajang dalam paripurna tersebut menyampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Lumajang. Termasuk, segenap pimpinan dan anggota DPRD, rekan-rekan Forkopimda, alim ulama dan tokoh masyarakat, serta segenap insan pers, atas dukungannya terhadap kebijakan yang ada. Sehingga berhasil membuahkan banyak prestasi yang membanggakan di Tahun 2021.

Prestasi tersebut, urai Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, diantaranya seperti penghargaan Kabupaten Lumajang meraih Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi KI Award Jatim 2022, Penghargaan kepada Bupati Lumajang sebagai Pembina Proklim Terbaik Provinsi Jawa Timur, Top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2022 pada Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2022.

Baca juga :

Selain itu, lanjutnya, juga meraih Penghargaan Public Service of The Year Jawa Timur 2022, Peringkat ke-8 gelaran Porprov Jatim Tahun 2022, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021. Lalu, Kabupaten Lumajang memperoleh Sertfikat Kabupaten Bebas Frambusia Tingkat Nasional.

“Kita patut berbangga dengan segala pencapaian yang ada. Namun, semua itu bukanlah tujuan utama kita. Karena, hal tersebut justru menjadi pemicu dan motivasi untuk lebih memajukan Lumajang yang kita cintai ini,” kata Bupati Lumajang.

Sementara itu, Ketua DPRD Lumajang, Anang Ahmad Syaifuddin, berharap dari serangkaian prestasi dan penghargaan yang diperoleh itu, bisa kian memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, progres pelayanan bisa dirasakan dan dinikmati sepenuhnya masyarakat.

“Tentunya, harapan ke depan Lumajang menjadi terus berkembang. Selain mampu mempertahankan prestasi, juga memberikan dampak positif kepada masyarakat,” tegas Ketua DPRD. (adi/sit)

Sering Absen di Sidang Paripurna, Anggota DPRD Pamekasan Sebut Daftar 10 Nama Kepala OPD

Memontum 1 — Thu, 13 Oct 2022 11:20:00 +0000

Memontum Pamekasan – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Moh Sahur Abadi, melihat ada setidaknya 10 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pamekasan, yang tidak pernah hadir dalam sidang paripurna. Hal itu, disampaikannya di sela pelaksanaan sidang paripurna yang mengagendakan penyampaian jawaban bupati terkait pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Pamekasan, Kamis (13/10/2022) tadi.

Sahur Abadi mengatakan, bahwa sidang paripurna merupakan sesuatu hal yang paling penting, untuk menentukan sebuah peraturan daerah (Perda) atau semacamnya. Sedangkan, ada kepala OPD yang tidak pernah hadir. Bahkan, beberapa diantaranya hanya diwakilkan.

“Hal terpenting dalam pengambilan putusan-putusan, itu ada di sidang paripurna. Tetapi, ada banyak kepala OPD, yang sering tidak hadir,” ujarnya.

Anggota Fraksi PPP ini juga menambahkan, jawaban dari Bupati Pamekasan, akan lebih baik jika didengarkan langsung oleh Kepala OPD. Karena, yang menjadi evaluasi adalah kepala-kepala OPD terkait. Karena, merekalah yang menentukan kebijakan apa ke depan dan apa yang akan diambil.

Baca juga :

“Bupati dan wakil bupati hadir. Ini kok kepala OPD yang seharusnya melaksanakan segala kebijakan itu, justru tidak hadir,” tambah anggota Komisi IV DPRD Pamekasan itu.

Diantara 10 kepala OPD yang tidak pernah hadir, tambahnya, diantaranya Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Kepala Dinas Pekerjaan Imum dan Perumahan 4akyat (PUPR). “Lalu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata (Kadisporapar), Kusairi, saat dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa pihaknya sedang berhalangan. Itu karena, ada kegiatan dalam semarak ulang tahun ke 492 Pemkab Pamekasan.

“Tadi bersamaan dengan rapat lomba orasi,” jelasnya. (azm/gie)

Paripurna Penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda APBD 2023, Alun-Alun Tugu Kota Malang Tidak Dianggarkan

Memontum 1 — Mon, 10 Oct 2022 09:20:00 +0000

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (10/10/2022) tadi.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 nantinya akan diproyeksikan diberbagai hal. Namun, tentu harus melihat situasi dan kondisi di tahun mendatang. Karena, itu berkaitan dengan situasi ekonomi global.

“Krisis ekonomi, krisis pangan dan energi harus dipertimbangkan. Asumi PAD tahun 2023 Rp 1 triliun sekian, itu perlu di kaitkan dan dibahas dengan isu strategis,” kata Wali Kota Sutiaji, kepada rapat paripurna.

Dalam rinciannya, Wali Kota Sutiaji menjelaskan, PAD tersebut nantinya didapatkan dari empat sumber, dimana didominasi dari pendapatan pajak daerah yaitu sebesar Rp 1 triliun. Kemudian, untuk retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp 53 miliar, lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 28 miliar dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 97 miliar.

Sedangkan dalam pos belanja daerah, tambah Wali Kota, direncakan sebesar Rp 2,578 triliun, yang terdiri dari beberapa jenis belanja. Yaitu, belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Adapun rincian belanja operasi tersebut, dikatakan Wali Kota Sutiaji, yaitu sebanyak Rp 2,161 triliun. Dimana untuk belanja operasional pegawai direncanakan sebesar Rp 1,67 triliun.

“Sedangkan belanja barang dan jasa, direncakanakan sebesar Rp 942 miliar,” lanjutnya.

Baca juga :

Beberapa pos belanja tersebut, paparnya, nantinya juga akan difokuskan ke dalam berbagai pembangunan infrastruktur. Dimana proyek-proyek tersebut diantaranya bakal direalisasikan untuk perbaikan jalan.

“Infrastruktur tahun 2023, kebanyakan pada jalan. Namun, banyak juga yang berkaitan dengan penanganan sampah, dan itu rutinitas,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, terkait dengan rencana pembangunan Alun-Alun Tugu Kota Malang, tidak dianggarkan dalam APBD 2023. Karena, itu nantinya akan masuk dalam pembahasan pembangunan Alun-Alun di Kecamatan Kedungkandang.

“Untuk pembangunan Alun-Alun Kedungkandang, masih belum tentu. Karena, status tanahnya masih dalam proses hukum. Sehingga, belum dianggarkan di tahun 2023,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, juga menyampaikan bahwa Alun-Alun Tugu Kota Malang, juga tidak dianggarkan dalam APBD 2023. “Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) kita sampaikan untuk pembangunan pedestrian juga sekalian tamannya. Totalnya belum tahu, perkiraan sekitar Rp 7 miliar. Itu pun, gabung pedestrian taman Rp 3,8 miliar dan pedestrian Rp 4,1 miliar,” jelas Made.

Selain itu, untuk belanja barang dan jasa, yang akan digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur jalan di Kota Malang. Pihaknya berharap, agar Pemkot Malang nantinya bisa melakukan perawatan jalan beserta gorong-gorong, agar meminimalisir terjadinya banjir.

“DPUPRPKP Kota Malang kemarin menganggarkan Rp 100 miliar untuk rehabilitasi jalan. Total anggaran di DPUPRPKP sebesar Rp 400 miliar,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Sembilan Raperda Lamongan Tahap I Disetujui dalam Sidang Paripurna DPRD Lamongan

Memontum 1 — Wed, 28 Sep 2022 10:52:55 +0000

Memontum Lamongan – Setelah melewati berbagai tahapan, pembahasan dan penyempurnaan, akhirnya sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD Lamongan, disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Rabu (28/09/2022) tadi. Paripurna sendiri, dihadiri langsung Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi bersama Wabup, KH Abdul Rouf di Ruang Paripurna DPRD Lamongan.

Adapun sembilan Raperda yang disetujui, yaitu pertama mengenai Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Lamongan, Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame dan lima, Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Raperda berikutnya atau enam, yakni Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Desa Wisata dan Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Disampaikan juru bicara Pansus I, Ahmad, terkait Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ada enam substansi yang perlu disempurnakan. Sementara untuk Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung dan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Lamongan perubahan bersifat redaksional

“Setelah dilakukan pengkajian, penelitian, serta analisa mendalam serta memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait, maka Raperda ini telah mengalami proses penyempurnaan dan memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagai Perda,” ucap Ahmad.

Baca juga :

Senada juga diterangkan jubir Pansus II, Abdul Aziz dan jubir Pansus III, Sholihin, yang membahas masing-masing dua raperda. Sementara laporan pansus IV yang dijurubicarai oleh Nur Hasyim, menyampaikan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan dengan revisi yang bersifat redaksional dan empat substansi yang perlu disempurnakan dari Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame.

“Dengan pertimbangan yang penuh kearifan, maka Pansus IV sepakat dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut. Untuk itu mohon kiranya Raperda ini mendapat persetujuan pada sidang Paripurna dan ditetapkan menjadi Perda,” ungkap Nur Hasyim.

Usai melakukan penandatanganan bersama antara pimpinan eksekutif dan legislatif Lamongan, Bupati Yuhronur menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak terutama dari unsur masyarakat atas saran dan pendapat yang disampaikan. Tidak lupa, juga menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan secara mendalam.

Selanjutnya, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Lamongan tersebut, menyampaikan dengan disetujui Raperda ini, maka delalan Raperda yang bersifat umum (non retribusi) akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan fasilitasi. Sedangkan Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing, paling lama tiga hari kerja, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui aplikasi e-perda untuk dilakukan evaluasi, guna menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selanjutnya, agar Perda ini dapat diimplementasikan di Kabupaten Lamongan, perangkat daerah yang membidangi segera merancang peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaan daripada peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam peraturan daerah yang akan disahkan. Di samping itu, sosialisasi kepada masyarakat akan dilaksanakan bersama antara perangkat daerah yang membidangi dengan DPRD Kabupaten Lamongan,” paparnya. (zen/sit)

DPRD Trenggalek Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda APBD 2023

Memontum 1 — Mon, 26 Sep 2022 06:55:00 +0000

Memontum Trenggalek – DPRD Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2023. Dalam rapat kali ini, fraksi-ftaksi di DPRD mengkritisi besarnya beban pada APBD di tahun 2023 dan masih banyaknya insfratruktur yang perlu dibenahi.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, mengatakan fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan saran, masukan, harapan juga himbauan atas nota APBD tahun 2023 yang disampaikan Bupati Trenggalek dalam rapat sebelumnya. “Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD Trenggalek tahun 2023. Tadi, fraksi-fraksi menyampaikan saran, harapan juga himbauan yang tujuannya untuk menyempurnakan APBD tahun depan,” ungkapnya, Senin (26/09/2022) siang.

Ditegaskannya, masing-masing fraksi memiliki pandangan tersendiri terhadap nota APBD Trenggalek tahun 2023. Akan tetapi intinya, sama. Yakni, demi peningkatan program atau kegiatan yang lebih baik lagi.

“Kalau dari fraksi PKB tadi meminta agar ada peningkatan anggaran BOS Madin. Mengingat, saat ini pandemi Covid-19 sudah berakhir. Jadi, perlu ditingkatkan seperti semula (sebelum pandemi, red),” tegas Samsul.

Selain itu, masukan lain datang dari Fraksi PDI-Perjuangan, yang mana disampaikan jika Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Utamanya, di sektor pariwisata, perikanan, pertanian dan yang lainnya.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2023. “Kami ucapkan terima kasih atas pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Trenggalek atas APBD tahun 2023. Nantinya, akan kita tindak lanjuti dengan rapat-rapat di tingkat eksekutif,” kata mantan anggota DPRD Trenggalek ini.

Pihaknya menegaskan, jika saat ini yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Daerah ada di sektor infrastruktur. Yang mana masih banyak ruas jalan di Kabupaten Trenggalek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

“Hasil rapat hari ini, akan kita jawab di rapat paripurna selanjutnya. Yang insyaallah, akan dilaksanakan Kamis (29/09/2022) besok dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Trenggalek tahun 2023,” paparnya.

Perlu diketahui, sesuai nota yang disampaikan Bupati bahwa APBD Trenggalek tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 4 persen atau sekitar Rp 75 miliar. Akan tetapi, peningkatan itu tidak berdampak banyak pada kegiatan pembangunan di tahun depan.

Pasalnya, meskipun ada peningkatan anggaran, masih ada nominal belanja yang harus dibayar. Diantaranya tanggungan hutang pinjaman dana PEN sebesar Rp 50 miliar, dana cadangan Pemilu sebesar Rp 15 miliar dan dana cadangan penyertaan modal sebesar Rp 3 miliar. (mil/sit)

DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Penyampaian APBD Tahun 2023

Memontum 1 — Tue, 20 Sep 2022 05:50:00 +0000

Memontum Trenggalek – DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun 2023. Penyampaian Raperda APBD tahun 2023 ini, disampaikan langsung Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara.

“Sebagaimana tadi disampaikan Wakil Bupati Trenggalek, bahwa APBD tahun 2023 ada kenaikan sekitar 4 persen atau sekitar Rp 75 miliar dibandingkan dengan APBD tahun ini. Jadi, APBD kita di tahun 2023 nanti sekitar Rp 1,3 triliun. Sehingga, dalam rencana APBD tahun 2023 mendatang, belum menyentuh angka Rp 2 triliun,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, seusai memimpin rapat paripurna, Selasa (20/09/2022) siang.

Dikatakan Politisi PKS ini, kenaikan 4 persen dari angka Rp 75 miliar, adalah nilai belanja yang dikeluarkan selain belanja wajib. Bahkan, tidak dikeluarkan di tahun-tahun sebelumnya.

Salah satunya, seperti soal cicilan hutang (pinjaman daerah) PEN. Rencananya, tahun 2023 Pemkab Trenggalek mulai membayar hutang tersebut senilai Rp 50 miliar. “Selain itu, kita juga harus menyediakan dana cadangan, sesuai amanah Perda terkait penyelenggaraan Pemilu senilai Rp 15 miliar,” imbuhnya.

Sehingga, kenaikan anggaran Rp 75 miliar, itu harus dikeluarkan untuk membayar hutang dan dana cadangan Pemilu. Oleh karena itu, gambaran APBD Trenggalek di tahun 2023 dirasa tidak ada sesuatu yang signifikan jika dilihat dari nominalnya.

Agus menambahkan, jika dalam APBD tahun 2023 mendatang, ada juga dana cadangan untuk penyertaan modal sekitar Rp 3 miliar. Jadi, meski ada kenaikan nominal Rp 75 miliar, kemudian ada pengeluaran diluar belanja rutin tentu sangat kecil kemungkinannya bisa terlaksana.

Baca juga :

“Misalnya kita ingin membuat kegiatan atau inovasi baru di tahun 2023, ya tidak bisa. Mungkin bisa jadi kita melakukan penggeseran kegiatan. Makanya, harapan kita tahun depan itu hanya kegiatan yang prioritas saja yang diutamakan. Dan melakukan efisiensi belanja rutin,” terang Agus.

Disinggung terkait pengaruh penambahan anggaran dalam APBD tahun 2023, Agus menyebut tentu sangat berpengaruh utamanya untuk proses pembangunan. Jika sebelum ada pinjaman, Pemerintah bisa melakukan pembangunan disana sini. Maka saat ada pinjaman, pembangunan itu akan lebih minim.

Dan hal itu, tambahnya, dinilai sudah menjadi konsekuensi Pemerintah dalam melakukan pinjaman daerah. Harapannya, pemerintah bisa lebih efisien dan lebih memprioritaskan kegiatan yang perlu diutamakan.

“Untuk kegiatan prioritas akan dibahas secara teknis ditingkat Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD. Misalnya, Komisi yang membidangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mungkin bisa dinaikkan targetnya. Itu nanti bisa kita lihat dari Silpa tahun-tahun sebelumnya , atau mungkin di Tri Wulan APBD 2023 akan terlihat Silpa di titik atau OPD mana,” jelasnya.

Perlu diketahui, dalam rapat paripurna kali ini turut membahas rencana kerja (renja) DPRD Trenggalek tahun 2024 yang digelar secara intern. Karena Sekretariat DPRD di tahun 2023 sudah harus menyiapkan rencana anggaran.

“Sebagai bentuk pertimbangan Sekretariat DPRD, mengajukan anggaran kepada Pemerintah Daerah, harus berdasarkan rencana kerja. Karena anggaran DPRD, itu cuma segitu. Artinya, dari APBD ke APBD tidak ada perubahan yang signifikan,” papar Agus. (mil/sit)

Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Bupati Sampaikan Jawaban Pandangan Fraksi terhadap Raperda Perubahan Anggaran dan Belanja

Memontum 1 — Mon, 19 Sep 2022 11:20:00 +0000

Memontum Malang – DPRD Kabupaten Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian jawaban Bupati Malang atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malang tahun 2022 dan Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023’, Senin (19/09/2022) siang. Dalam paripurna itu, hadir langsung Bupati Malang, HM Sanusi, Forkopimda dan OPD. Sementara dari legislatif, hadir Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi bersama Wakil Ketua.

Mengawali paripurna, Bupati Sanusi yang membacakan langsung penyampaian jawaban, mengatakan bahwa atas saran, himbauan dan tanggapan fraksi-fraksi DPRD, maka berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kemandirian daerah. Salah satunya, dengan memperbesar peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD.

Kemudian, tambah Sanusi, guna mencapai efektifitas dan efisiensi atas realisasi APBD, tentunya sangat bergantung dari proses perencanaan yang tepat, matang dan konsisten. Mulai dari penyusunan RKPD sampai dengan APBD. “Berkaitan dengan progres positif terhadap penanganan pandemi Covid-19, merupakan wujud keberhasilan bersama seluruh komponen yang ada di Kabupaten Malang,” ujar Bupati Sanusi.

Selanjutnya, tambah bupati, berkaitan dengan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2023, yang mengangkat tema Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal.

Masih menurut Bupati Sanusi, terhadap saran pendapat dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan masing-masing fraksi, maka dapat dijelaskan berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada poin 1 (satu) dan juga pertanyaan dari Fraksi Nasional Demokrat pada poin 1 (satu), dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang akan terus berupaya memperketat analisis belanja dalam mengalokasikan belanja daerah pada APBD.

Baca juga :

Kemudian, menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada poin 2 (dua) dan juga pertanyaan dari Fraksi Nasional Demokrat pada poin 3 (tiga), bahwa upaya percepatan penyerapan anggaran secara intensif terus dilakukan kepada Perangkat Daerah. Sementara untuk kajian berbasis data potensi, sudah dilakukan secara bertahap melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mendukung peningkatan potensi PAD.

“Berkaitan dengan tema pembangunan tahun 2022 dan 2023 dan dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang, tentunya integrasi program dan kegiatan lintas sektor dan lintas bidang sangat dibutuhkan. Kami, sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, bahwa pembangunan perlu dilakukan di berbagai sektor terutama yang menyangkut pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kesehatan selaras dengan prioritas nasional,” ujar Sanusi.

Masih menurut bupati, terkait arah pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Lalu, sepakat bahwa pembangunan infrastruktur maupun sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi, pemberdayaan, sosial, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya, perlu mendapat prioritas yang seimbang melalui pengalokasian anggaran yang proporsional.

“Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan tetap menjadi perhatian dan prioritas bersama untuk ditingkatkan, guna pemenuhan Standar Nasional dan Standar Nasional Pendidikan. Sementara dalam rangka mengantisipasi meningkatnya angka inflasi sebagai dampak yang bersifat multiplier effect dari kenaikan BBM, beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memperkuat kinerja Tim Pengendali Infllasi Daerah (TPID), mengaktifkan satgas pangan, mengefektifkan Gerakan Menanam Tanaman untuk mencukupi ketersediaan pangan mulai dari keluarga, melakukan upaya pemberdayaan UMKM melalui Program Pemberdayaan maupun Program Pengembangan UMKM. (sit/adv)

DPRD Kota Malang Gelar Sidang Paripurna Mendengar Sidang Tahunan MPR dan Pidato Presiden

Memontum 1 — Tue, 16 Aug 2022 07:05:00 +0000

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar sidang paripurna dalam rangka Mendengarkan Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden HUT ke 77 Kemerdekaan RI, Selasa (16/08/2022) tadi.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, para jajaran OPD Kota Malang, anggota DPRD Kota Malang, serta Forkopimda Kota Malang, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang.

Dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa itu dilakukan secara daring bersama dengan MPR RI, DPR RI, dan Presiden RI. “Kita bersyukur bahwa kita masih bisa melaksanakan rapat paripurna secara daring dengan bapak Presiden RI. Euforianya sangat luar biasa menyambut Kemerdekaan RI ke 77 ini,” ujar Made.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa dari beberapa pidato yang telah disampaikan oleh Presiden RI, MPR, serta DPR, dirinya menarik kesimpulan bahwa kunci keberhasilan adalah gotong royong. “Tadi sudah disampaikan salah satu keberhasilan bangsa Indonesia. Bahwa telah menjadi salah satu negara yang berhasil menekan angka Covid-19. Itu diakui oleh dunia,” papar Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia yang bisa menekan angka Covid-19 dan diakui oleh dunia, karena adanya warisan gotong royong dari nenek moyang. Sehingga dari hal itu, tercipta sikap optimisme.

“Gotong royong itu membuat sikap optimisme. Kita di hari ini dan ke depan optimis bahwa pandemi segera berlalu tapi dengan catatan, tentu protokol Covid-19, kita kuatkan, tidak boleh lengah,” lanjutnya.

Baca juga :

Tidak hanya persoalan pandemi, namun juga perekonomian di Indonesia yang saat ini tumbuh dengan cukup bagus. Karena memiliki sumber kekayaan alam yang banyak. Sehinga, hal itu menurutnya menjadi kekuatan yang luar biasa.

“Negara lain bahkan negara maju inflasi sampai 9 persen, tetapi inflasi di Indonesia kini mampu di angka 4, sekian persen. Itu menunjukkan indonesia perekonomiannya cukup tumbuh dengan bagus. Bahkan prediksinya APBN pun itu sudah surplus,” katanya.

Selain itu, dikatakan oleh Wali Kota Sutiaji, bahwa Negara Indonesia harus dibangun dengan kaidah kebersamaan dan keberlangsungan. Seperti halnya, para kepala daerah yang merumuskan program dari Presiden RI.

“Sampai saat ini untuk merumuskan program itu tidak sendiri-sendiri. Jadi mengarah pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Seperti sekarang pendidikan karakter, seluruhnya berkaitan dengan pendidikan karakter bangsa. Ini rupanya sudah ada kesepakatan arah ke depan nanti kesana,” tuturnya.

Disebutkannya, bahwa dengan adanya visi dan misi dari pusat bisa terimplementasi di daerah. Seperti di Kota Malang sendiri, beberapa hal itu bisa terlayani semua. Mulai dari angka stunting, kemiskinan, hingga gap generatio. “Itu akan kita tekan bersama-sama, sehingga income perkapita kita semakin hari semakin naik,” imbuhnya.

Dari pantauan memontum.com saat mengikuti acara tersebut, para peserta yang hadir mengenakan pakaian formal. Untuk yang perempuan mengenakan kebaya dan baju adat nusantara, sementara laki-laki mengenakan jas formal.

Usai mendengarkan pidato dengan Kepresidenan melalui virtual, dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng, sebagai simbol rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih selama 77 tahun ini. (rsy/gie)

Paripurna KUA PPAS APBD 2022, Enam Fraksi DPRD Kota Malang Menerima dengan Catatan Keras

Memontum 1 — Fri, 12 Aug 2022 14:29:42 +0000

Memontum Kota Malang – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna mengenai pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sasaran (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2022, sudah masuk dalam nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran 2022, Jumat (12/08/2022) tadi.

Disampaikannya, ada beberapa hal prinsip yang sudah diubah dan ditata. Jika paling banyak dari sisa lebih anggaran (Silpa) 2021, kemudian tambahan dari pergeseran Belanja Tak Terduga (BTT) Rp 83 miliar.

“Itu bagian dari kita mengelola anggaran-anggaran yang selama ini belum terplotting. Inilah, ruang untuk mengubah kebijakan umum itu. Selanjutnya, untuk plottingnya akan kita lihat pada saat pembahasan RAPBD,” jelas Made.

Dari enam fraksi anggota di DPRD Kota Malang, tambahnya, menerima perubahan KUA Prioritas dan Plafon Anggaran Sasaran (PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022. Namun, ini dengan catatan-catatan keras.

Baca juga :

“Enam fraksi sepakat menerima, tetapi dengan catatan keras. Untuk rancangan perubahan anggaran, ini boleh dikatakan untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022, baru 50 persen sudah selesai. Kebijakannya sudah kita sepakati, tinggal nanti dipelaksanaan APBDP nya,” katanya.

Selain itu, untuk perawatan jalan berlubang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPURPKP) Kota Malang, sudah ditambahkan, yakni sebesar Rp 30 miliar. “Hampir Rp 30 miliar kita tambahkan untuk perawatan jalan berlubang,” ucapnya.

Tidak hanya itu, terkait dengan Bus Macito juga dianggarkan di tahun 2022 ini, itu tidak perlu memakai lelang besar. “Pengadaan Bus Macito tidak terlalu perlu memakai lelang besar, karena hanya e-katalog bisa disediakan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan bahwa dengan membahas perubahan itu, maka ada kesempatan selama empat bulan untuk bekerja keras mencapai target yang belum tercapai. “Ada waktu empat bulan untuk mencapai target yang belum tercapai. Khususnya dari sisi pendapatan, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Bapenda akan melakukan itu dan butuh dukungan semua belah pihak supaya target bisa naik,” imbuh Bung Edi. (rsy/gie)