Berkaitan dengan hal ini, Wali Kota Malang, Sutiaji, menegaskan bahwa beriringan dengan proses sosialisasi dan edukasi, proses penegakan hukum pun secara terukur akan terus dijalankan. “Tentunya ini bagian dari upaya meningkatkan disiplin warga negara dan menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Baca juga :

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan

Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan bahwa proses penindakan Tipiring yang berjalan selama ini sudah sesuai prosedur. “Penertiban sesuai arahan Bapak Wali Kota Malang, terus akan dijalankan Satpol PP dalam lingkup peran kami sebagai penegak Perda,” terangnya.

Secara rinci 42 pelanggaran yang diproses dalam sidang kali ini meliputi berbagai pelanggaran. Antara lain pelanggaran minuman beralkohol tiga pelanggar, reklame 21 pelanggar, pedagang kaki lima 12 pelanggar, protokol kesehatan dua pelanggar dan parkir empat pelanggar.

“Total denda yang dikenakan mencapai Rp 19,4 juta,” papar mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang itu. (mus/sit)

“Namun dari sekian banyak pelaku usaha memang ada yang tertib jam operasional, ada yang tidak. Selama operasi kita juga melihat apakah mereka menerapkan protokol kesehatan (prokes),” ujarnya pada awak media.

Baja Juga

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu

Tri menjelaskan bahwa selama ini pihaknya tetap memberi himbauan terlebih dahulu. Setelah itu baru memberikan peringatan pertama dan kedua. Jadi tidak semua serta merta di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Kebanyakan memang usaha kuliner, saat ditemukan pelanggaran kami mengamankan KTP pelanggar. Selain itu juga penyegelan sementara, kursinya diamankan karena mereka tetap menyediakan dine-in. Tapi ketika didatangi lagi tetap melanggar, kita bawa ke ranah persidangan tipiring,” terang Tri.

Tak hanya itu, ketika operasi berlangsung dan Satpol PP menemukan pelanggan yang melanggar, juga akan ditegur. Bahkan akan diminta KTP, karena pihaknya tak ingin melulu menyalahkan pedagang.

“Kita tidak melulu menyalahkan penjual tapi juga kerumunan kita datangi. Kalau ada aduan masuk pun kita langsung datang dan turun ke jalan. Artinya pelanggan maupun penjual ada peluang dipanggil untuk sidang,” tambahnya.

Di sidang pertama ini, ia berharap bisa menjadi efek jera bagi masyarakat agar patuh pada aturan PPKM Darurat.

“Selama ini saya lihat masyarakat sudah semakin sadar. Karena saat kita melakukan operasi rata-rata sudah banyak yang tutup. Namun kita tidak boleh lengah, jadi operasi akan tetap intens dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu pelanggar, Wijitiyama, usai menjalani sidang menceritakan bahwa dirinya diperingatkan untuk tidak menyediakan dine-in.

“Katanya tidak boleh menyediakan untuk makan di tempat, disuruh bungkus. Kemarin saya ketahuan pas banyak orang di warung,” kata wanita yang memiliki warung kopi di Jalan Gajahmada, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen itu.

Ia mengaku jera dan akan memperingatkan pelanggannya untuk tidak nongkrong dan lebih baik take-away.

“Ya besok lagi saya tidak menerima dine-in dan saya peringatkan untuk tidak nongkrong. Ini bayar denda juga dari tabungan, uang Rp 5 ribuan saya berikan,” urai Wijitiyama.

Senada dengan Wijitiyama, salah seorang pelanggar lain, Heri, mengaku diperingatkan saat terjadi antrian menumpuk di warung makannya.

“Kemarin tanggal 15 Juli 2021, warung saya ramai antrian pelanggan tidak jaga jarak. Selain itu juga ada yang dine-in,” kata Heri.

Meski harus merogoh kocek dalam untuk membayar denda, pria berusia 52 tahun ini legowo dan lapang dada.

“Ya mau bagaimana lagi, namanya juga melanggar, harus terima konsekuensinya,” kata Heri. (mus/ed2)

“Kita tidak main-main ya, jadi ini penindakan bagi mereka yang masih tetap operasi dan melanggar aturan. Kita sudah persuasif, toleransinya sudah,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Baca Juga:

• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu

Orang nomor satu di Kota Malang itu mengakui bahwa selama terjun di lapangan, pihaknya sering mendapatkan masyarakat yang kucing-kucingan. Entah itu tetap buka di atas pukul 20.00, ataupun yang tetap menerima dine-in.

“Ini tidak hanya satu dua kasus saja, banyak pedagang jam 21.00 kurang sekian masih buka, padahal jam 20.00 harus tutup. Mestinya kalau jam 20.00 tutup, last ordernya pukul setengah 8 malam,” sambungnya.

Oleh karenanya, Sutiaji menegaskan bahwa pihaknya tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar akan ditindak.

“Saya harap ini bisa menjadi efek jera bagi semuanya. Karena kita tau sendiri kondisi saat ini luar biasa, IGD maupun ICU untuk pasien Covid-19 sudah penuh, daftar antrean bertumpuk, bahkan ada yang meninggal di perjalanan,” papar Sutiaji.

Lanjut pemilik kursi N1 itu, tak hanya pedagang yang diberi sanksi, melainkan juga pelanggan yang melanggar aturan maupun protokol kesehatan (prokes)

“Untuk pelanggan nanti juga akan kita pertimbangkan sanksinya. Makanya kalau pelanggan tertib kan sudah tidak ada yang jual dine-in. Jadi bukan hanya yang jual, yang nongkrong juga kena,” jelas Sutiaji.

Sementara itu, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tri Oky, menjelaskan bahwa hari ini terdapat 26 pelanggar yang menjalani sidang tipiring virtual.

“Selama PPKM Darurat kami melakukan 2 kali operasi gabungan. Pertama non yustisi, kedua sidang yustisi, dan terjaring ada 26 pelanggar,” terangnya.

Mayoritas pelanggar yang terdiri dari usaha kuliner yang disidang pagi ini, tidak mematuhi ketentuan jam operasional maksimal pukul 20.00. Oleh karenanya mereka dikenai denda sebesar Rp 100 ribu. “Kalau denda memang tergantung keputusan hakim, tapi rata-rata Rp 100 ribu,” ujar Tri. (mus/ed2)