Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Abd Hamid Ali Munir, menyorot dampak dari penerapan PPKM darurat itu. Dampaknya mencakup semua sektor mulai sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan peribadatan.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

Dengan itu, pihaknya mendesak Pemerintah Daerah (Pemkab) untuk mencarikan solusi bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus turun tangan ke tengah-tengah masyarakat dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak PPKM tersebut. “Karena di instruksi itu sangat jelas, yaitu membatasi kegiatan masyarakat,” jelasnya.

Pihaknya merasa iba terhadap masyarakat yang terdampak. Sebab kebijakan tersebut merupakan instruksi pemerintah pusat terhadap masyarakat yang meliputi Jawa – Bali yang harus diikuti.

“Seharusnya keputusan penerapan PPKM tersebut juga dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi di masyarakat. Sekarang masyarakat terdampak masalah ekonominya, apa seharusnya solusi yang harus diberikan dari pemerintah terhadap dampak PPKM pada bidang ekonomi?” Tanya politisi PKB ini.

Hamid menambahkan, dampak dari penerapan PPKM ini tidak hanya di sektor ekonomi, namun juga berdampak pada kesehatan. Sebab, masyarakat di Kabupaten berlambang kuda terbang ini banyak yang sakit dan bahkan meninggal dunia.

“Fefek dari dampak PPKM ini perlu kehadiran kita semua, lebih-lebih pemerintah. Pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat saat ini,” kata politisi senior PKB itu.

Dia menegaskan, bahwa saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu sosialisasi dan obat-obatan bagi masyarakat yang sakit. “Masyarakat saat ini sudah tidak keluar dan melakukan isolasi mandiri. Lantas, apa yang diberikan oleh kita, terutama pemerintah,” imbuhnya. (dan/edo/ed2)

Peringatan Hari Otoda ke 22, yang jatuh 25 April ini, akan menjadi hari bahagia bagi para kepala daerah yang berprestasi. Tahun ini Kabupaten Sidoarjo menjadi tamu kehormatan karena terpilih sebagai daerah dengan ‘Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah’ tertinggi nomor 1 tingkat nasional dengan skor 5926 berpredikat Sangat Tinggi (ST). Sebelumnya pada 2017 Sidoarjo meraih penghargaan Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha

Sidoarjo dijadikan contoh bagi daerah lain, agar pencapain kinerjanya bisa meningkat lebih baik lagi. Diantaranya,

Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia turut hadir termasuk Bupati Sidoarjo Saiful Ilah hadir pada malam apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah ke 22 di Hotel Sultan, Jakarta Rabu, (25/04/2018) malam.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono mengatakan tahun ini Peringatan Hari Otoda mengambil tema Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih dan Demokratis. Tema ini merupakan penjabaran semangat Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni pemerintah tidak absen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

“Dalam tema ini kata bersih dan demokratis sengaja diberi penekanan. Hal itu bukan tanpa alasan. Kami tak ingin lagi mendengar adanya kasus-kasus korupsi yang melanda kepala daerah. Pada saat yang sama, kami ingin semua pemerintah daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Pilkada Langsung 2018 maupun tahapan-tahapan menuju Pemilu 2019,” terangnya kepada Memo X, Rabu (25/04/2018) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Saiful Ilah menjelaskan meski Sidoarjo sudah meraih penghargaan tertinggi dan dijadikan tamu kehormatan Kemendagri, pihaknya menekankan kepada jajarannya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga prestasi yang sudah diraih.

“Meski mendapat penilaian sangat tinggi dengan skor paling tinggi secara nasional kinerja tetap harus ditingkatkan,” katanya.

Selain itu, pria yang akrab dipanggil Abah Ipul ini menambahkan Kemendagri membuat tiga indikator dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Pertama dilakukan verifikasi lapangan, kedua responsif pemerintah daerah dan ketiga kepuasan masyarakat.

“Indikator pencapaian kinerja daerah berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016,” tandasnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo meluncurkan aplikasi Mesiotda Chat atau M-Chat yaitu terobosan teknologi komunikasi berbasis E-Goverment dan instrumen koordinasi pusat daerah sebagai bagian dari media interaksi otonomi daerah. (wan/adv)