“Saya selalu mengenalkan diri sebagai petani saat ditanya apa pekerjaan saya,” ujar Dori.

Ada nada optimis dari pernyataan Dori, saat mengucapkan kata petani. Dori yang usianya masih 26 tahun, ini membuat tamu dari Timor Leste kagum. Tentunya, pernyataan Dori tentu ada dasarnya.

Pemuda asli Desa Sidomulyo ini mengatakan, penghasilan rata-rata petani kopi seperti dirinya, bisa mencapai Rp 8 juta hingga Rp 10 juta perbulan. Jauh lebih tinggi dari Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Jember, yang berkisar di angka Rp 2,6 juta. Itupun baru penghasilan dari kopi, belum penghasilan dari panen buah naga, alpukat, sengon dan atau ternak kambing.

Tidak heran, jika Dori dan kawan-kawannya tidak malu lagi menjadi petani. Keberhasilan Dori berkebun kopi, membuatnya jadi role model petani milenial oleh Bank Indonesia (BI). Bahkan, Minggu ini rencananya Dori diminta BI pusat ke Padang, untuk menjadi pembicara di kegiatan yang didukung oleh BI.

Keberhasilan Dori, memang tidak bisa lepas dari keberadaan Koperasi Ketakasi, yang berdiri sejak tahun 2007 lalu dan yang dibidani oleh Fakultas Pertanian Universitas Jember (UNEJ). Karena keberhasilan petani kopi di Desa Sidomulyo, tidak datang tiba-tiba alias melalui proses panjang sehingga bisa seperti saat ini. Ada kerja keras dan konsistensi yang tak pernah redup.

“Awalnya seperti anak muda Sidomulyo lainnya. Selepas lulus SMA, saya mengadu nasib ke luar Jember. Tak pernah terpikir bakal menekuni profesi petani kopi,” ungkap Dori.

Baca juga :

Maklum, saat itu siapa yang mau menjadi petani, jika harga kopi rendah. Namun lambat laun, berkat bimbingan dari para senior seperti Ketua Koperasi Ketakasi, H Suwarno, akhirnya mampu meyakinkan Dori dan kawan-kawan seusianya menekuni pekerjaan petani kopi.

Dori bisa dibilang generasi ketiga, dari petani kopi binaan UNEJ melalui Koperasi Ketakasi. Kopi yang tadinya dijual secara gelondongan, diolah dahulu jadi green bean.

Setelah mendapatkan pelatihan dari Fakultas Pertanian UNEJ, mereka mulai serius mengelola tanaman kopi dari hulu hingga hilir. Termasuk membangun kelembagaan, pendampingan hingga hingga menjadikannya produk siap konsumsi dan memberikan nilai tambah lebih tinggi, daripada dijual gelondongan saja.

“Kami anak-anak muda Sidomulyo terus berusaha belajar, sebab kopi bisa menjadi sumber penghidupan kami. Apalagi prinsip saya, sukses sendiri itu biasa, namun sukses bersama itu baru luar biasa,” imbuh Dori.

Sementara itu, penanggung jawab unit proses hilirisasi sekaligus merangkap penangungjawab pengembangan pasca panen kopi Arabika, Sunari, kepada tamu dari Timor Leste, menjelaskan jika proses penanaman kopi jenis Robusta langsung di lahan. Dari proses penanaman, proses stek dua jenis tanaman kopi, tanaman naungan hingga pemrosesan kopi setelah dipanen.

Saat ini, harga Green Bean Kopi Robusta Sidomulyo dihargai Rp 65 ribu rupiah perkilogramnya. Sementara untuk Kopi Arabika bisa 2 kali lipatnya. “Bahkan kalau saya olah menjadi Kopi Wine, maka saya sendiri yang menetapkan harganya. Saya jual Rp 300 ribu perkilogram pun, ada yang mau beli. Sebab, Kopi Wine ini soal rasa,” ujar Sunari.

Saat ini, ada 127 petani didominasi anak muda, yang aktif bergabung di Koperasi Ketakasi. Desa Sidomulyo juga jadi jujugan petani lain untuk belajar, bahkan Juni lalu ada mahasiswa dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang magang tentang kopi. Kini anak muda Sidomulyo yang mengambil peranan. (Kom/rio/gie)

Kegiatan itu, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Peresmian awal program percontohan KDKMP ini, dilaksanakan secara daring oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang dipusatkan di Kabupaten Sleman dan Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peresmian ini, dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. Hal ini, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembentukan koperasi yang tangguh dan inklusif di berbagai daerah.

Melalui strategi percepatan ini, Kemenkop berharap KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Khususnya, dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan 80 ribu koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Baca juga :

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Jupriono, didampingi I Ketut Adijaya selaku Kepala Divisi Bisnis IV LPDB, Kepala Diskopum Jember, Sartini, Kadiskominfo Jember, Bobby Arie Sandy dan Kades Sidomulyo, Kamiludin, turut hadir secara virtual bersama tamu undangan.

Dalam hal ini, Koperasi Desa Sidomulyo menjadi satu dari delapan desa yang terpilih sebagai percontohan Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia. Karenanya, Sekretaris Daerah, Jupriono, mengatakan bahwa hal ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Jember.

“Selain itu juga, ini menjadi pemicu bahwa kita harus bekerja keras agar ekonomi di desa tumbuh dan berkembang,” kata Sekda Jupriono.

Hal tersebut, tambahnya, selaras dengan tujuan Presiden Prabowo terkait pembentukan Koperasi Merah Putih. Yakni, meningkatkan kesejahteraan warga melalui prinsip gotong royong, kemandirian dan kepemilikan bersama di lingkup desa dan kelurahan.

Di akhir sambutannya, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengajak seluruh lini untuk bersama-sama bergerak membuat jaringan koperasi nasional. (kom/rio/sit)

Sekedar diketahui, bahwa Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, berhasil terpilih menjadi perwakilan yang mengikuti lomba Desa Cantik Tingkat Nasional. Terpilihnya Desa Sidomulyo, tidak lepas dari beberapa kriteria aspek pendukung dalam menghasilkan statistik lingkungan yang berkualitas.

Mewakili pemerintah desa, Kades Sidomulyo, Kamiludin, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan segenap pihak yang mendampingi hingga menjadikan Desa Sidomulyo sebagai pilot project mengikuti kompetisi Desa Cantik tingkat nasional. “Semoga Desa Sidomulyo bisa menjadi desa percontohan nasional. Kami optimis akan menjuarai Desa Cinta Statistik,” katanya.

Baca juga :

Ungkapan serupa juga disampaikan oleh Kadiskominfo Jember, Bobby Arie Sandy. Bahwa, pihaknya juga mengaku optimis bahwa Desa Sidomulyo, akan mampu dan bisa menjadi juara. Terlebih, keseluruhan baik data dan materi pendukung sudah ada dan siap.

“Data itu kuncinya bisa teruji dan terverifikasi oleh BPS, selaku pembina data. Harapan kami, pertemuan ini menjadi yang pertama dan untuk selanjutnya agar lebih detail. Serta, mohon libatkan pihak DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan pihak kecamatan,” urai Kadiskominfo.

Kegiatan sosialisasi sendiri, juga diisi dengan pembahasan agen statistik bersama tim teknis. Selain itu, juga membahas tentang kegiatan pendataan statistik tingkat desa di Desa Sidomulyo. (kom/rio/gie)

Konseptor Kampung Sakura, Abdul Rokhim, menjelaskan bahwa keberadaan Pohon Sakura itu memang sengaja dihadirkan sebagai bagian produk wisata. Dimana, dedaunan Pohon Sakura tersebut dibuat dengan bahan sampah dan limbah plastik

“Sedangkan untuk batangnya, kami memakai limbah pohon apel yang sudah tidak produktif atau sudah dibuang. Jadi, kami menggunakan limbah supaya bermanfaat,” terangnya, di Kampung Sakura, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Minggu (14/01/2024) tadi.

Lebih dari itu, Rokhim memaparkan hadirnya Kampung Sakura di Desa Sidomulyo tersebut, berlangsung sejak tahun 2022 yang lalu saat Sidomulyo Flora Festival. Seusai acara Sidomulyo Floral Festival 2022, ternyata warga sekitar sepakat tidak membongkar ornamen-ornamen cantik tersebut.

Baca juga:

Sebaliknya, warga sepakat untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi kampung wisata. Dan ternyata, Kampung Sakura ini mampu memberikan dampak ekonomi bukan hanya dari segi pemasukan parkir. Namun juga, warga sekitar bisa menjajakan makanan ringan serta minuman. Tidak ada tiket masuk untuk menikmati keindahan Kampung Sakura. Sebaliknya, pengunjung hanya dikenakan parkir kendaraan.

“Dengan banyaknya replika Pohon Sakura yang menghiasi Kampung Sakura, maka banyak pengunjung yang datang. Apalagi, warga juga menambah sejumlah konsep lain untuk mendukung kampung wisata ini. Sehingga, wisatawan yang datang bisa berfoto Selfi di lokasi,” jelasnya. (put/sit)

Kepala Desa Sidomulyo, Suharto, menjelaskan bahwa konsep rest area Sidomulyo, saat ini adalah pasar wisata. Karenanya, di dalam rest area terdapat beragam kios. Mulai makanan, oleh-oleh serta sovenir, yang jumlahnya hingga 32 kios. Melalui adanya larangan, maka diharapkan tidak memberikan dampak kepada pedagang atau kios di dalam.

“Di dalam juga ada pedagang makanan. Maka, pedagang asongan tidak boleh masuk rest area. Terus, peraturan itu kami pasang di pintu masuk rest area. Jadi, boleh jualan tetapi di luar pagar rest area,” terangnya, Jumat (29/12/2023) tadi.

Kategori pedagang asongan, tambahnya, yaitu pedagang bakso keliling, penjual buah serta penjual makanan lain. “Sebelum dipasang plang larangan masuk rest area, pedagang asongan bisa masuk-keluar rest area. Namun, ini ternyata memberikan dampak kepada kios atau pedagang permanen di dalam. Makanya, dilakukan pemasangan,” ujarnya.

Baca juga :

Suharto mengurai, bebasnya pedagang asongan yang masuk keluar di dalam rest area, tentunya merugikan pedagang yang menempati kios. Dicontohkan, ketika wisatawan ditawari petik apel, tiba-tiba pedagang asongan apel masuk ke rest area. Sehingga, menjadi tumpang tindih. Begitu juga, ketika bus wisatawan singgah. Di dalam area yang sudah menyediakan menu makanan, akan terdampak ketika ada pedagang makana  keliling.

“Jadi, dampaknya ini tidak hanya kepada pedagang di rest area. Namun, juga terhadap pengelola tempat wisata. Makanya, perlu dilakukan penataan,” ujarnya.

Ditambahkannya, mengenai pengelolaan rest area Sidomulyo, itu dikelola oleh unit dari BUMDes Sidomulyo. “Yang jelas, rest area Sidomulyo dikelola unit dari BUMDes Sidomulyo. Makanya, larangan masuk bagi pedagang asongan ini juga untuk kenyamanan wisatawan. Yang harus dipahami, tujuannya disini adalah bagi-bagi rejeki supaya pedagang di dalam juga mendapatkan pemasukan. Apalagi musim liburan seperti ini,” tambahnya.

Diketahui, pasar wisata rest area Sidomulyo dibangun menghabiskan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2015 sekitar Rp 1,6 miliar. Dan, selesai pembangunannya pada Oktober 2017. (put/sit)

Kepala Desa Sidomulyo, Suharto, mengatakan bahwa lahan yang sudah disiapkan itu adalah untuk rencana pembuangan sampah. Lahan itu, berstatus sebagai Tanah Kas Desa (TKD) dan memiliki luas 500 meter persegi.

“Jadi, kita sudah siapkan lahan seluas 500 meter persegi untuk pembangunan sampah bagi warga Desa Sidomulyo. Letaknya, 50 meter dari Jalan Bukit Berbunga,” terangnya di rest area Desa Sidomulyo, Kecamatan/Kota Batu, Senin (31/07/2023) tadi.

Lahan yang sudah ada tersebut, paparnya, masih bisa ditambah lagi menjadi 1.000 meter persegi. “Rencana ini sebenarnya sudah lama. Tetapi, waktu itu dijanjikan oleh dinas soal alat dan lainnya, untuk pengolahan sampah. Namun, kami terlalu lama menunggu. Hingga akhirnya, kami lakukan sendiri dan tidak memakai bantuan dana pemerintah,” tambahnya.

Baca juga:

Untuk saat ini, tambah Suharto, memang anggaran belum bisa diestimasikan. Karena, masih dikonsep perencanaan TPS3R. Dan, saat ini masih tahap pengolahan tanah untuk diratakan.

“Sekarang masih persiapan sambil menunggu anggaran,” ujarnya.

Sedangkan selama persiapan, lanjutnya, memang lahan masih belum bisa digunakan untuk pembuangan sampah dari warga. “Seandainya TPA Tlekung ditutup, maka kita sudah antisipasi dengan menyiapkan lahan milik desa,” terangnya.

Mengenai sumber anggaran pembangunan TPS3R, imbuhnya, dari persiapan setidaknya selama setahun ke depan, maka alokasi anggaran yang digunakan berasal dana desa atau dari hasil pajak. “Yang pasti, setelah kita siapkan lahan untuk TPS3R ini, nanti perencanaannya masih dihitung. Sehingga, bisa saja anggaran lewat dana desa atau dari hasil pajak,” paparnya. (put/sit)

Seperti yang terjadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Yang pada tahun ini, mendapatkan kuota sebanyak 2000 bidang. Sementara pada Senin (22/05/2022) kemarin, telah diserahkan secara simbolis kepada 250 penerima sertifikat.

Adapun biaya yang dikeluarkan, sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp 500 ribu dengan sistem 50 persen di awal pengurusan dan 50 persen setelah menerima sertifikat. Hanya saja, hal itu sempat memunculkan polemik di masyarakat terkait adanya informasi tentang biaya yang dianggap kurang wajar. Hal itu, berawal dari beredarnya surat kaleng yang berisi keluhan yang ditujukan kepada beberapa kantor media di Kota Malang, tentang tarif tersebut karena ada yang membayar sampai jutaan rupiah.

Menindaklanjuti laporan dari masyarakat, Memontum.com mencoba menggali kebenaran informasi tersebut. Dan dari penelusuran, akhirnya dapat bertemu dengan beberapa nama yang tercantum pada surat pengaduan tersebut.

Nanang Arofiq, Ketua RT 01 RW 07 di Dusun Tonggolari, yang pada surat itu ikut dicantumkan dan ada tandatangannya, saat dihubungi melalui ponselnya mengaku tidak tahu-menahu bab surat tersebut. “Maaf, mas. Saya tidak tahu dan tidak merasa menandatangani tentang surat itu dan tanda tangan yang tercantum, itu bukan tanda tangan saya. Untuk itu, saya akan melaporkan karena itu pencemaran nama baik saya,” ujarnya.

Baca juga :

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Terpisah, Memontum.com yang mencoba meminta konfirmasi mengenai dua nama lain yang ikut tercantum pada surat pengaduan, yakni Nurgianto mantan Kasun Dusun Tonggolari dan Subandri, Ketua BPD Desa Sidomulyo, pun memberikan keterangan hampir sama. Keduanya dengan didampingi Kepala Desa Sidomulyo, Suharto, menyampaikan bahwa mereka tidak pernah membuat surat pengaduan.

” Lucu sekali surat itu. Lha kita ini satu tim bersama koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas), masa membuat surat yang seperti itu,” ucap Subandri yang diiyakan oleh Nurgianto.

Kades Suharto juga menambahkan, bahwa dalam program PTSL ini bertujuan membantu masyarakat agar memiliki sertifikat. Dikatakannya pula, bahwa untuk biaya sesuai dengan sosialisasi dan telah disepakati bersama.

“Untuk biaya memang sudah disepakati Rp 500 ribu. Itu dilakukan di depan Aparat Penegak Hukum ( APH), Kepolisian dan Kejaksaan. Bahkan, saya berpesan pada Pokmas agar tidak menarik biaya di atas dari kesepakatan,” urainya.

Suharto juga menyampaikan, bahwa untuk pengurusan PTSL, pihak desa tidak terlibat karena diurusi oleh Pokmas. Karenanya, Suharto mengaku kecewa atas munculnya surat tersebut. Dengan alasan, merasa telah berupaya maksimal untuk membantu masyarakat bisa mengurus PTSL melalui Pokmas. Apalagi, dirinya disebut menerima uang dari hasil penggelembungan biaya pengurusan.

“Saya hanya ingin menolong warga saya, agar memiliki sertifikat. Saya lalu dihujat dan dicemarkan,” kata Suharto seraya bersumpah. (bir/sit)

Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, yang hadir secara langsung untuk menyerahkan sertifikat pada warga penerima, mengatakan bahwa dengan adanya PTSL, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, bagi yang telah keluar sertifikatnya, bisa digunakan untuk modal usaha dengan dipinjamkan ke bank.

“Boleh simpan sertifikat di bank, tapi untuk usaha. Ibu-bapak punya program keinginan cita-cita untuk bisa usaha dan investasi ini bisa digunakan untuk modal melalui sertifikat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Batu, R Haris Suharto, menyampaikan bahwa program PTSL ini merupakan program nasional. Dan saat ini Kota Batu mendapatkan kuota sebanyak 3000 sertifikat.

“Untuk tahun ini, Kota Batu mendapat kuota 3000 untuk program PTSL. Jumlah tersebut terbagi di dua tempat, yakni untuk Desa Sumberejo dan Desa Sidomulyo yang keduanya berada di Kecamatan Batu,” ujar Haris kepada wartawan.

Dirinya juga merinci, untuk Desa Sumberejo mendapatkan kuota 1000 bidang dan Desa Sidomulyo mendapatkan 2000 bidang. Sedangkan pada tahun 2021, BPN Kota Batu telah menyelesaikan 13.500 sertifikat PTSL dalam program strategis nasional tersebut.

Baca juga :

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Dari total kuota tahun ini, kami telah melakukan pengukuran 100 persen. Kemudian untuk pemberkasan telah berjalan 40 persen. Hari ini yang sudah selesai, diserahkan simbolis sebanyak 250 sertifikat. Target dari pusat, Agustus selesai 100 persen,” bebernya.

Dirinya menerangkan, bahwa untuk biaya kegiatan PTSL yang harus dikeluarkan oleh pemohon sesuai aturan sejumlah Rp 150 ribu. Untuk anggaran yang dikeluarkan sebelumnya, BPN telah menyampaikan saat penyuluhan dan ada pendampingan dari penegak hukum yang meliputi Kepolisian dan Kejaksaan.

“Disitu berbunyi apabila ada kekurangan dalam kepengurusan pra boleh (tambah biaya). Asalkan ada kesepakatan dan disetujui semua pihak, antara masyarakat dan panitia (Pokmas), BPN hanya melakukan pemberkasan,” ungkapnya.

Terpisah, Kades Sidomulyo, Suharto menambahkan, warganya sangat antusias mengikuti program PTSL. Bahkan dari kuota 2000 sertifikat, panitia banyak yang menolak karena melebihi. “Karena selama ini belum pernah ada program PTSL, jadi warga sangat antusias. Dari jatah 2000 bidang saja pendaftar over load. Karena itu yang diproritaskan khusus untuk pemukiman. Kalau tanah pertanian masih menunggu,” terangnya.

Sugiarti salah satu penerima PTSL asal Dusun Golari, Desa Sidomulyo sangat senang. Dia mengatakan bahwa dengan adanya program ini merasa sangat terbantu. Pihaknya sendiri mengurus PTSL dari status tanah waris yang masih jadi satu kemudian dipecah. “Kalau untuk pembayarannya Rp 500 ribu. Dibayar dua kali, pertama Rp 250 ribu. Kemudian setelah selesai Rp 250 ribu,” ujarnya. (bir/gie)

Memontum Kota Batu – Setelah tiga tahun lamanya mangkrak, akhirnya rolling door kios pasar wisata di rest area desa Sidomulyo, Kecamatan/Kota Batu, rampung dipasang.

Mirisnya, dari total 30 kios yang memiliki ukuran sekitar 3 meter x 3 meter itu, hanya empat kios yang dimanfaatkan untuk berjualan. Sementara selebihnya, masih kosong melompong.

Salah satu pedagang sayur, Vita, menyampaikan bahwa sementara ini memang hanya ada empat pedagang yang masih beroperasi.

Sisanya, kemungkinan pedagang yang akan berjualan di sini, masih lebih memilih bertani. Alasannya, karena pasar sepi dan saat itu tidak memiliki rolling door.

“Mungkin karena sepi dan sebelumnya belum ada rolling door, jadi pedagang rata-rata lebih memilih bertani. Tapi saya juga tidak tahu, apakah nantinya kembali berjualan ataukah tidak. Tapi seperti saya, tetap di sini karena mata pencaharian saya memang berdagang,” kata Vita, pada Kamis (17/12) tadi.

Sekretaris Diskumdag Kota Batu, Kairo Latief Setiawan, dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa rolling door telah dipasang sejak dua minggu lalu. Sekarang, pengerjaannya sudah selesai dan bisa dimanfaatkan untuk berdagang.

“Sekarang untuk pengerjaan rolling door sudah selesai. Pengerjaannya sendiri, sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Malah, seharusnya kita perkirakan selesai Jumat (18/12) besok,” katanya.

Karena pembuatan rolling door sudah rampung, tambahnya, diharapkan pedagang bisa memanfaatkan kios-kios di sini secara baik dan saling menjaga.

Dari data pengadaan, diketahui lelang bangunan rolling door Pasar Sidomulyo, dianggarkan dengan pagu sebesar Rp 439 juta, pada September 2020.

Lelang tersebut, dimenangkan Cv Srikandi Indah Jalan Perusahaan Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, dengan penawaran Rp 270 juta.

Sementara itu, terkait dengan keberadaan bangunan atau pemanfaatannya, belum diserahkan dinas kepada desa. Sebagaimana, yang disampaikan Kades Sidomulyo, Suharto.

“Desa Sidomulyo tidak memiliki wewenang dalam pengelolaannya. Karena sampai saat ini belum ada laporan serah terima. Jika sudah ada, nanti kami akan sosialisasikan pada pedagang,” kata Suharto.

Sesuai rencana, pasar wisata akan dikelola oleh Bumdes, jika sudah ada serah terima. Sehingga, bisa disiapkan fasilitas area bermain untuk meramaikan. (cw2/sit)