Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi karena banyaknya pertokoan yang tutup selama libur Lebaran. “Sebenarnya tidak seberapa. Justru banyak lahan parkir tutup karena pertokoan banyak yang libur. Hampir 80 persen pertokoan tutup,” ujar Jaya-sapaannya, Senin (06/04/2026) tadi.

Menurutnya, peningkatan aktivitas parkir hanya terjadi di pusat perbelanjaan besar. Namun kenaikan tersebut dinilai tidak mampu menutup penurunan pendapatan dari kawasan pertokoan yang tidak beroperasi, seperti di area Pasar Besar Malang.

“Memang mal besar ramai, tapi kenaikannya kecil dan tidak sebanding dengan lokasi parkir yang tutup,” jelasnya.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa sebagian pendapatan parkir di pusat perbelanjaan modern masuk dalam kategori pajak daerah, bukan seluruhnya menjadi retribusi Dishub. Retribusi parkir yang langsung dikelola Dishub salah satunya berasal dari parkir vertikal Stadion Gajayana.

“Kenaikan hanya terasa pada H-1 hingga H-2 Lebaran dan H+1 sampai H+3. Itu pun tidak terlalu signifikan. Secara kumulatif justru hampir turun,” katanya.

Berdasarkan data hingga 27 Maret 2026, capaian retribusi parkir Kota Malang masih relatif rendah dibandingkan target yang ditetapkan tahun ini. Untuk retribusi parkir di tepi jalan umum, dari target Rp 8,5 miliar baru terealisasi Rp 1.158.651.001 atau sekitar 13,63 persen. Sedangkan retribusi pelayanan tempat khusus parkir dari target Rp 6,5 miliar baru mencapai Rp 1.288.601.804 atau 19,82 persen.

“Di sepanjang tahun 2025 retribusi parkir tepi jalan umum ditargetkan Rp 10,5 miliar dengan realisasi Rp 6.039.462.618 atau 57,52 persen. Sementara retribusi pelayanan tempat khusus parkir dari target Rp 6,5 miliar dan mampu terealisasi Rp 5.128.813.541 atau setara 78,90 persen,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipotret sejak tahun 2023 hingga tahun 2026, jumlah APS berhasil ditekan dari sekitar 5 ribu anak menjadi sekitar 1.700 anak. Penurunan itu, merupakan hasil kajian bersama antara Komisi D DPRD Kota Malang dan Dinas Pendidikan, dengan memetakan secara rinci penyebab anak putus sekolah di Kota Malang.

“Kalau kita lihat datanya, ini memang belum nol, tapi trennya terus turun. Tahun 2024 masih di angka sekitar 3 ribu, tahun 2025 hampir 2 ribu dan data terakhir menuju 2026 sudah di bawah 2 ribu, sekitar 1.700 anak,” ujar Suryadi, Senin (02/02/2026) tadi.

Dari hasil pemetaan tersebut, faktor terbesar penyebab APS masih didominasi alasan bekerja, dengan jumlah mencapai sekitar 450 anak. Sementara faktor tidak mau sekolah juga terbilang cukup tinggi, mencapai lebih dari 150 anak.

“Ini perlu dibedakan. Anak tidak mau sekolah itu berbeda dengan anak tidak punya biaya. Yang tidak punya biaya justru relatif kecil, hanya sekitar 30-an anak,” katanya.

Selain itu, penyebab lain APS antara lain merasa pendidikan sudah cukup, ada sekitar 20 anak. Kemudian, faktor menikah atau mengurus rumah tangga ada sekitar di bawah 20 anak, faktor kesehatan dan disabilitas ada di bawah 30 anak, serta perundungan dan kekerasan di sekolah masih ditemukan kasus di bawah 10 anak.

Baca juga :

“Seragam gratis nol persen masalahnya, akta kelahiran juga nol. Artinya negara hadir. Beasiswa dari SD, SMP, SMA/SMK sampai perguruan tinggi juga sudah disiapkan,” tuturnya.

Sebagai kota yang menyandang predikat Kota Pendidikan, Suryadi mengakui angka APS masih menjadi ironi. Namun, pihaknya optimis dengan hadirnya Sekolah Rakyat dan penguatan pendidikan formal, informal, serta nonformal seperti Paket A, B, dan C, angka APS di Kota Malang bisa terus ditekan.

“Kami optimis tahun 2026 ini bisa di bawah 1.000, bahkan harapannya di bawah 500. Syukur-syukur bisa hanya ratusan,” tambahnya.

Dalam hal ini, menurutnya upaya menuntaskan APS tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Namun, juga membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari orang tua, lingkungan, hingga masyarakat sekitar.

“Terutama untuk anak yang sudah bekerja. Ini yang paling sulit. Perlu pendekatan persuasif ke anak dan orang tuanya, karena kalau sudah nyaman bekerja, biasanya enggan kembali sekolah,” tegasnya.

Suryadi berharap, ke depan tidak ada lagi anak di Kota Malang yang terpinggirkan dari akses pendidikan. “Pendidikan di Kota Malang harus untuk semua. Tidak boleh hanya dinikmati anak-anak dari keluarga mampu saja. Jangan sampai ada lagi anak putus sekolah,” imbuh Suryadi. (rsy/sit)

Pustakawan Muda Dispussipda, Santoso Mahargono, menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari karakter Kota Malang sebagai kota pendidikan. “Kota Malang ini punya ekosistem yang sangat mendukung. Ada sekitar 55 perguruan tinggi negeri dan swasta. Hampir setiap hari ada kunjungan, baik individu maupun berkelompok,” ujar Santoso, Sabtu (13/12/2025) tadi.

Berdasarkan rekapitulasi Dispussipda, rata-rata kunjungan per bulan sepanjang 2025 berada di kisaran 20 ribu orang. Puncaknya terjadi pada Agustus dengan jumlah kunjungan mencapai 28 ribu orang.

“Artinya, tingkat kunjungan bisa menyentuh hingga seribu orang per hari ketika ramai kunjungan, dengan asumsi enam hari kerja,” katanya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa tingginya minat baca juga terlihat dari banyaknya kunjungan edukatif, khususnya dari kelompok PAUD dan TK. Namun, selain mengenalkan budaya membaca sejak dini, kunjungan tersebut juga menjadi sarana pengenalan layanan perpustakaan kepada anak-anak.

“Kalau anak-anak PAUD dan TK kan belum bisa baca tulis. Jadi petugas kami yang membacakan buku dongeng atau cerita pendek. Esensi literasinya tetap sampai,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Dispussipda Kota Malang, Linda Desriwati, menegaskan bahwa tingginya angka kunjungan tidak hanya berasal dari gedung perpustakaan utama. Dispussipda juga membuka sejumlah titik baca alternatif untuk menjangkau masyarakat lebih luas.

“Penghitungan kunjungan ini termasuk Pojok Baca di Taman Trunojoyo, Mal Pelayanan Publik (MPP), MCC, hingga layanan perpustakaan keliling,” tambah Linda.

Lebih lanjut, menurutnya untuk layanan perpustakaan keliling rutin menyasar ruang-ruang publik seperti Alun-Alun Kota Malang, serta lokasi khusus seperti Lapas Perempuan. Tentunya itu sebagai upaya pemerataan akses literasi. (rsy/sit)

Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, menyampaikan bahwa momentum Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur, yang telah diselenggarakan di Kota Malang, menjadi salah satu faktor utama peningkatan tersebut. Sebab, banyak atlet, keluarga atlet dan wisatawan lainnya yang menginap.

“TPK hotel secara total mencapai 49,39 persen. Untuk hotel bintang, bahkan mencapai 60,97 persen atau naik sebesar 4,94 poin. Sedangkan hotel non-bintang sebesar 35,33 persen, juga naik dibandingkan bulan Mei 2025,” jelas Umar, Jumat (01/08/2025) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa kenaikan TPK tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dijalankan pemerintah telah memberikan dampak nyata pada sektor ekonomi dan pariwisata. “Data ini sangat baik, menjadi tolak ukur bahwa langkah kita memberikan dampak yang dirasakan masyarakat. Terutama di bulan Juni dan Juli ini ada kegiatan Porprov yang berdampak signifikan. Ini tren positif,” ujar Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa Pemkot Malang terus mendorong sektor pariwisata dengan menggabungkan berbagai kegiatan dan event yang menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. “Kita terus menghidupkan destinasi wisata, seperti Kampung Warna-Warni, Kayutangan Heritage, dan lain sebagainya. Bahkan kini mulai banyak turis atau Warga Negara Asing (WNA) yang berkunjung ke Kota Malang. Semua ini bagian dari upaya mendorong ekonomi melalui 1.000 event yang kita dorong di Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Hal itu, dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjaifudin, dalam rilis Berita Resmi Statistik (BRS) di Ngalam Comand Center (NCC) Balai Kota Malang, Senin (02/06/2025) tadi. Diuraikan, bahwa lonjakan TPK pada April 2025 tersebut dipengaruhi sejumlah momen besar. Seperti cuti bersama, Hari Raya Idul Fitri dan peringatan Isa Almasih. Termasuk, banyaknya event yang diselenggarakan yang diyakini turut mendorong peningkatan.

“Maret itu TPK hanya 26,98 persen dan itu sangat rendah. Tapi April, naik cukup signifikan, baik di hotel berbintang maupun non bintang. Ini menunjukkan, bahwa event memang punya peran besar dalam mendongkrak pariwisata,” kata Umar.

Tidak hanya itu, Umar juga menjelaskan bahwa rendahnya TPK di awal tahun disebabkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang menyebabkan banyak kegiatan tidak lagi diselenggarakan di hotel. Meski demikian, TPK Kota Malang tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

“Untuk data kunjungan ke tempat wisata, memang belum tersedia. Namun, pendekatan pariwisata saat ini kami ukur dari tingkat hunian kamar hotel, baik hotel berbintang maupun melati,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa kenaikan tersebut tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha perhotelan. Termasuk juga, melalui program 1.000 event yang digagas bersama dengan Pemerintah Kota Malang, serta Wakil Wali Kota Malang.

“Ini terbukti, ya. Walaupun ada kebijakan efisiensi dan pelaku hotel sempat berkeluh kesah, tapi kami duduk bersama. Kami isi dengan event-event, dan hasilnya TPK bisa naik signifikan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menambahkan, bahwa rata-rata lama tinggal tamu hotel selama April 2025, mencapai dua hari. Hal itu, menunjukkan bahwa wisatawan tidak hanya menghadiri event, tapi juga menikmati destinasi kuliner dan membeli oleh-oleh, yang berdampak pada sektor UMKM.

“Kalau mereka tinggal dua hari, itu berarti tidak hanya karena libur panjang. Bisa jadi, mereka datang Sabtu dan Minggu untuk menikmati event. Jadi, bukan sekadar cuti bersama yang mendorong kunjungan,” ungkap Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menegaskan, bahwa ke depan Pemkot Malang akan terus mempromosikan wisata buatan dan kuliner khas Kota Malang. Tentunya, ini juga tetap bersinergi dengan wilayah Malang Raya untuk memperkuat sektor pariwisata secara keseluruhan.

“Yang jelas untuk wisata buatan hingga kuliner, akan lebih kami promosikan lagi,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati menyebut bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai strategi yang telah diterapkan. Termasuk, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata melalui pelatihan bagi pengelola wisata agar mampu memberikan pelayanan prima kepada wisatawan asing.

“Wisatawan asing cenderung tertarik dengan destinasi wisata alam dibandingkan tempat wisata buatan. Lumajang memiliki kekayaan alam yang sangat lengkap, mulai dari gunung, air terjun, lautan, hingga danau, yang menjadi daya tarik utama bagi mereka,” kata Yuli, Senin (03/02/2025) tadi.

Baca juga :

Salah satu destinasi unggulan yang paling diminati wisatawan asing, ujarnya, adalah Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo. Dikenal sebagai ‘Niagara dari Jawa Timur’, Tumpak Sewu semakin gencar dipromosikan di berbagai negara untuk menarik lebih banyak pengunjung.

“Bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Tumpak Sewu. Ini menjadi salah satu destinasi yang terus kami kembangkan agar semakin dikenal di kancah internasional,” paparnya.

Dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan, lanjutnya, Pemkab Lumajang berkomitmen untuk memaksimalkan potensi wisata alam yang ada. Termasuk, memastikan kenyamanan pengunjung serta meningkatkan promosi ke mancanegara. Melalui upaya ini, diharapkan semakin memperkuat posisi Lumajang sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. (kom/adi/sit)

Perempuan yang akrab disapa Sonia, itu menyampaikan jika pesanan itu saat ini sudah hampir 300 boks. Itu terus masuk mulai awal Januari hingga akhir Januari saat perayaan Imlek nanti.

“Tahun ini banyak banget, kira-kira sudah hampir 300 boks sekarang ini. Dibandingkan tahun lalu itu lebih banyak di tahun ini meningkat hampir 50 persen,” kata Sonia, Jumat (24/01/2025) tadi.

Kue keranjang yang biasanya berukuran besar dan harus dipotong terlebih dahulu sebelum di makan itu, kini kue yang dijualkan oleh Sonia berbeda. Sebab, berukuran kecil (bite size), yang lebih praktis dan menarik secara visual.

“Jadi, saya pikir kenapa tidak dibuat kecil-kecil, langsung sekali makan dan bentuknya juga lucu,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk harga kue keranjang itu dibanderol Rp 48 ribu hingga Rp 55 ribu perboks, dengan berbagai varian rasa. Salah satu varian baru yang menarik perhatian adalah celestial blue, yang menggunakan bunga telang dan terinspirasi dari motif porselen biru putih khas Tiongkok.

“Varian mix dan celestial blue yang paling banyak diminati, terutama oleh konsumen dari Jakarta. Selain itu juga ada yang bawa ke Jepang sebagai oleh-oleh,” tambahnya.

Untuk produksi kue keranjang dilakukan berdasarkan pesanan (made by order), dengan rata-rata produksi harian mencapai 60-70 boks menjelang Imlek. Namun, Sonia mengakui adanya tantangan kenaikan harga bahan baku seperti tepung ketan, gula dan kemasan.

“Kenaikan harga bahan baku membuat harga jual ikut naik. Tapi kami tetap berusaha menjaga kualitas dan inovasi. Untuk kue keranjang ini memiliki daya tahan empat hari di suhu ruang dan tujuh hari jika disimpan di lemari pendingin,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa itu dilakukan untuk menetapkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih nantinya. Sementara, untuk hasil rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur akan dikirim ke KPU Jawa Timur untuk ditetapkan di tingkat provinsi.

“Insyaallah rekapitulasinya nanti satu hari ini sudah selesai. Setelah ini terhimpun, insyaallah juga akan ada penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih nantinya dan untuk Gubernur – Wakil Gubernur, kami masih akan setor ke KPU Jatim. Insyaallah kalau lancar hari ini bisa langsung setor,” kata Toyyib.

Proses rekapitulasi tersebut dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi masing-masing calon, Bawaslu Kota Malang, Forkopimda, serta masyarakat melalui siaran langsung. Dalam prosesnya berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.

“Rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga kota tidak menyisakan masalah yang signifikan. Masalah yang ada sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Hasil rapat pleno ini dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk perolehan suara masing-masing pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, dalam Pilkada Serentak 2024 berdasarkan rekapitulasi di lima kecamatan, yakni Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin unggul dengan perolehan 203.257 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 74.147 suara dan Paslon nomor urut 03, Abah Anton – Dimyati memperoleh 119.259 suara.

Baca juga :

Dengan rincian di Kecamatan Blimbing, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 42.932 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 16.328 suara dan Paslon nomor urut 03, Abah Anton – Dimyati memperoleh 28.132 suara.

Kemudian untuk di Kecamatan Kedungkandang, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 53.681 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 19.295 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 26.318 suara.

Lebih lanjut, untuk di Kecamatan Klojen Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 24.233 suara, paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 8.142 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 15.722 suara. Di Kecamatan Lowokwaru, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 35.475 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 12.629 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 31.334 suara.

Untuk di Kecamatan Sukun, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 46.936 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 17.753 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 30.752 suara.

Sementara itu, untuk hasil rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kota Malang, suara pasangan calon nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, unggul di lima kecamatan dengan perolehan 205.529 suara.

Apabila tidak ada hambatan, usai pembacaan hasil rekapitulasi, proses akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pencermatan model D hasil kota. Kemudian penetapan hasil rekapitulasi dan penandatanganan hasil model D tingkat Kota Malang dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.

Untuk pelantikan pasangan kepala daerah terpilih akan mengikuti jadwal nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Kepala daerah tingkat provinsi akan dilantik pada 7 Februari 2025 oleh Presiden RI, sementara pelantikan Wali Kota/Bupati dijadwalkan pada 10 Februari 2025 oleh Gubernur. (rsy/sit)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa sebelumnya menargetkan tingkat partisipasi sebesar 83 persen. Itu karena, berkaca pada Pilpres dan Pileg yang mencapai 82 persen.

“Tingkat partisipasi kita untuk Pilwali dan Pilgub sama-sama 64 persen. Angka ini memang di bawah rata-rata nasional. Padahal kami menargetkan 83 persen, melihat pengalaman Pilpres kemarin yang mencapai 82 persen,” kata Toyyib, Selasa (03/12/2024) tadi.

Menurut Toyyib, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penurunan partisipasi pemilih. Salah satu alasan utama adalah jumlah kontestan yang jauh lebih sedikit dibandingkan Pilprea dan Pileg lalu. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang mobilisasi kampanye oleh pasangan calon (Paslon) untuk menjangkau pemilih.

Baca juga :

“Jumlah kontestan di Pilkada jauh lebih sedikit dibandingkan Pilpres. Dalam Pilpres dan Pileg lalu kan ada caleg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, ditambah Pilpres. Ruang-ruang kampanye terisi penuh, sedangkan di Pilkada banyak ruang kosong yang tidak terisi oleh paslon,” ujarnya.

Selain itu, Toyyib juga menyoroti faktor rendahnya animo masyarakat sebagai penyebab utama penurunan partisipasi. “Animo masyarakat memang menjadi kendala besar. Banyak hal yang memengaruhi, seperti minat terhadap pasangan calon dan situasi sosial lainnya,” tambahnya.

Namun, Toyyib menegaskan bahwa aspek teknis seperti jumlah dan aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukanlah penyebab utama turunnya partisipasi. “Saya kira masalah TPS tidak terlalu berpengaruh. Tantangannya lebih pada keterbatasan kontestan dan mobilisasi pemilih,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)