Bupati Hj Mundjidah dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemberangkatan 800 orang PPDI Kabupaten Jombang, ini dalam rangka melakukan suatu ikhtiar perjuangan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. PPDI merupakan suatu jembatan antara pemerintah daerah dengan desa. Selain itu, PPDI merupakan suatu organisasi yang sangat vital untuk melayani masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh perangkat desa yang telah mengkondisikan desa menjadi aman, damai, makmur, mandiri dan sejahtera. Selamat jalan dan semoga terus diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan serta keberhasilan. Mudah-mudahan ikhtiar ini mendapat kemudahan, kelancaran dan keberhasilan,” ujarnya.

Baca juga:

• Tinjau Kondisi SDN 2 Pakisjajar, Bupati Malang Rencanakan Renovasi di 2027
• Angkat Relief Candi Jago Jadi Motif Batik Baru, Mahasiswa Binus Malang Siap Kembangkan ke UMKM
• Perum Jasa Tirta I Gelar Selorejo Run Challenge 2026, Angkat Sport Tourism dan Edukasi Konservasi Air
• 94 Mahasiswa DKV Binus Malang Pamerkan Karya Citrapata, Angkat Isu Mental Health hingga Budaya
• Putra Daerah Kabupaten Malang Masuk 5 Kandidat Wonderful Indonesia Awards 2026 Kategori Local Hero in Tourism

Dirinya berharap, bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yang menyatakan perangkat desa masa bhakti sampai di usia 60 tahun, tetap dipertahankan. “Perjuangan ini untuk keberlangsungan pemerintah desa, khususnya di Kabupaten Jombang. Semoga perjuangannya dikabulkan oleh DPR-RI, sekaligus diperhatikan dan didengarkan oleh pemimpin-pemimpin pusat. Sehingga, bisa memutuskan bahwa masa bhakti perangkat desa tetap 60 tahun,” tuturnya.

Di tempat sama, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, mengatakan bahwa PPDI Kabupaten Jombang, akan menyampaikan tuntutan terkait masa bhakti perangkat desa yang akan disamakan dengan masa bhakti kepala desa. “Salah satu tuntutan Apdesi yang tertuang dalam rekomendasi Apdesi, di point 4 yaitu masa bhakti perangkat desa disamakan dengan masa bhakti kepala desa. Selain itu, agenda Silatnas ke Jakarta juga terkait kesejahteraan perangkat desa dan kejelasan status perangkat desa,” ungkapnya.

Ditambahkannya, kegiatan akan dilaksanakan di dua titik yaitu di Kantor DPR RI, setelah itu sekitar 150 bus akan bergerak menuju Istana Negara. Di Kabupaten Jombang sendiri, memberangkatkan sebanyak 17 bus untuk berpartisipasi dalam kegiatan Silatnas.

“Dalam Undang-Undang ASN yang termasuk ASN adalah PNS serta P3K. Paling tidak, setelah ini di poin ke tiga adalah perangkat desa. Dengan situasi dan kondisi khusus serta melihat hak asal usul desa tanah ganjaran tetap melekat pada perangkat desa,” harapnya. (azl/gie)