Syukuran dan doa bersama yang dilakukan di lahan (lapangan) PTPN XII Silo sanen gudang kopi Pace yang berada di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dihadiri oleh Bupati Jember, Hj Faida dan Wabup KH Abdul Muqit Arief, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, Kasdim 0824 Mayor Inf Sampak serta tokoh-tokoh masyarakat dan ribuan Masyarakat Silo.

“SK izin usaha pertambangan Kementrian ESDM tentang Blok Silo sudah dicabut, sesuai hasil sidang non litigasi dari Kemenkumham RI. Ini murni perhatian pemerintah pusat merespon keinginan masyarakat Silo,” jelas Bupati Faida.

Kata dia, langkah selanjutnya Pemerintah kabupaten Jember akan fokus merubah Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), bahwa Silo merupakan wilayah pertanian yang bebas dari segala bentuk aktivitas pertambangan.

“Saat ini pemerintah mempersiapkan pergantian isi Perda RTRW, bahwa Silo hanya untuk pertanian dan tidak ada lagi pertambangan emas, sesuai keinginannya masyarakat,” imbuhnya.

Sementara Ketua Forum komunikasi Masyarakat Silo (Formasi) Hasan Basri mengatakan, Perda RTRW khusus Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) memang diperlukan, untuk melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat, serta menjamin keselamatannya.

“Kami senang dan bersyukur bupati akan membuat perda tentang pertanian yaitu LP2B, mengembalikan Silo sebagai wilayah pertanian sesuai keinginan masyarakat,” ungkapnya.

Namun, sambung Hasan, kami ingin tidak hanya menolak tambang, tetapi juga mengembangkan Silo ini menjadi wilayah selain pertanian, seperti wisata dan kerajinan seperti batik dan tembikar yang belum dikembangkan.

Dalam acara yang berlangsung kurang lebih 2 jam tersebut ratusan orang melalui proyektor diperlihatkan bagaimana drama perjuangan masyarakat Silo bersama Bupati dan Wakil Bupati dalam menolak eksplorasi tambang.

Disusul dengan penayangan sejumlah demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat di berbagai tempat di Jember ketika Faida menjabat bupati, sampai pada klimaksnya, konsistensi perjuangan Faida-Muqit Arief berbuah pencabutan SK Menteri ESDM pada awal Februari 2019 setelah menang gugatan Non Litigasi di Kemenkum HAM 9 Januari 2019. (yud/oso)

Demikian diungkapkan Kepala Desa Pace Moh Farohan kepada awak media ketika dikonfirmasi saat kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI, Rabu (6/2/2019) pukul 11.00 di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Forhan mengatakan, keinginan warga sangat jelas dimana ijin pertambangan di blok silo segera dicabut, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikuatkan oleh Kementrian ESDM.

“Dibuatkan surat pernyataan itu untuk menguatkan, bahwa komisi VII DPR RI bukan hanya sekedar tebar pesona datang kesini, ” ujarnya.

Karena sekarang kan tahun politik sambung Forhan, jadi kami minta kepastian, “Kalau penolakan sudah pasti menolak, dan kami butuh bukti nyata, bahwa DPR RI komisi VII untuk mengawal, dan memastikan untuk mencabut izin pertambangan demi rakyat silo,” sambung Forha.

Sementara, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu ingin memastikan sidang non letimigasi. Bahwa sudah putus dari kajian kementrian hukum dan HAM, bahwa menteri ESDM itu cacat formal.

“Karena direkomendasikan untuk dicabut, kami ingin memastikan ke silo ini, apa keinginan masyarakata pace, dan memang benar masyarakat pace ingin segera untuk pencabutan SK itu,” terangnya.

Oleh karenanya Lanjut Gus Irawan,pihaknya sepakat untuk memastikan Surat Keputusan (SK) Menteri, dengan mencabut Izin usaha pertambangan di blok silo.

“Kami himbau ke masyarakat untuk memberi kepercayaan kepada kami, agar bisa melakukan lebih cepat pencabutannya,” himbaunya.

Gus Irawan berpesan, agar masyarakat kondusif dan mempercayakan ke komisinya untuk memproses pencabutan itu ke pemerintah pusat. (yud/oso)

Bupati mengatakan Jalur ini terdapat agenda sidang pemeriksaan penyelesaian sengketa dengan peraturan perundang-undangan, melalui jalur nonlitigasi yang nantinya akan menghasilkan sebuah rekomendasi.

Dalam hal ini, materi pokok yang disengketakan tentang terbitnya Keputusan Menteri ESDM No.1802 pada tanggal 23 April 2018 soal Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Blok Silo yang luasnya mencapai 4000 ha, lebih dengan jenis pengusahaan bahan mineral logam emas.

“Bukan hanya masyarakat Silo dan sekitarnya yang menolak, tetapi seluruh masyarakat Jember, dan bukan hanya saat ini saja kami menolak, tetapi sudah mulai puluhan tahun lalu, ” ujarnya.

Baca Juga: Masyarakat, Kapolres, Bupati, Komitmen Tolak Tambang Silo

Nah dengan terbitnya WIUP Blok Silo ini Lanjut Faida sangat meresahkan masyarakat, Untuk itu kami menempuh jalur yang sudah disediakan pemerintah melaui sidang nonlitigasi ini.

Bupati Faida berharap bahwa nantinya tidak ada lagi pertambangan di Blok Silo, karena masyarakat Jember bersama pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan perekonomian melalui bidang-bidang yang lain. (yud/oso)