Dalam paripurna itu, ada sebanyak 53 pertanyaan, saran dan masukan yang telah dibacakan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Seperti berkaitan dengan persoalan banjir dan kemacetan yang terjadi di Kota Malang.

“Urusan penanganan kemacetan harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektoral. Penyebab kemacetan banyak dari beberapa sektor, salah satunya peningkatan jumlah kendaraan yang terus bertambah sedangkan kapasitas jalan tetap. Pemerintah Kota Malang telah melengkapi prasarana dan sarana jalan serta rekayasa lalu lintas guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas,” kata Bung Edi-sapaan Wawali dalam penyampaian jawaban wali kota. 

Ditambahkannya, jika dari beberapa poin yang telah disampaikan tersebut, pihaknya berharap nantinya para kepala perangkat daerah Kota Malang bisa menyiapkan materi dalam perubahan APBD 2023 dengan jelas. Terlebih saat hiring bersama dengan komisi DPRD Kota Malang.

“Harapan kita perubahan APBD ini jelas. Tadi sudah saya minta ke perangkat daerah yang hadir hari ini untuk menyiapkan materi nya. Apa yang terjadi di perubahan APBD itu, dijelaskan,” tuturnya.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa dalam paripurna tersebut masih membicarakan soal kebijakan yang diambil dalam perubahan APBD, belum pada persoalan angka serta teknis. “Setelah perubahan umum anggaran, kita adakan Rakor di situ ketemu bahwa Silpa ternyata salah satu alasannya karena keterbatasan waktu. Karena itu, kita sepakat untuk memperpanjang penyerapan anggaran di empat bulan terakhir, mulai awal Oktober sampai di Desember. Dengan semangat itu kita harapkan Silpa menurun,” jelas Made.

Kemudian, pihaknya berharap agar nantinya APBD untuk rakyat bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Jika angka Silpa itu kecil, maka banyak anggaran yang terserap kepada masyarakat dengan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari segi infrastruktur maupun yang lain. 

“Tekan Silpa sekecil-kecilnya. Kita ingin menargetkan Silpa di bawah Rp 200 miliar. Kalau Silpa kecil berati banyak anggaran terserap, kalau banyak anggaran terserap berati masyarakat dapat pelayanan yang lebih banyak, baik dari segi infrastruktur maupun yang lain,” imbuh Made. (rsy/sit)

“Silpa sebesar Rp 460 miliar disebabkan, adanya pelampauan pendapatan daerah sebesar Rp 103 miliar dan adanya efisiensi belanja Rp 357 miliar,” ujar Bayu Rekso.

Menyoroti hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, memberikan beberapa catatan penting agar Silpa Kota Malang tidak terlalu tinggi. Ditargetkan bisa di angka normal Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar.

Baca juga:

“Memang ada penurunan Silpa tapi cuma Rp 20 miliar dibandingkan tahun lalu, tapi trennya tetap masih di angka yang sangat fantastis yakni Rp 460 miliar. Kami harapkan di tahun-tahun berikutnya, di 2023 ini Silpa bisa kita turunkan. Berharap di angka yang normal yaitu Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar. Karena kalau sudah di atas Rp 300 miliar itu menunjukkan perencanaan yang kurang,” jelas Made.

Pria yang juga sebagai Ketua Banggar DPRD Kota Malang ini, juga menyoroti tingginya angka Silpa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, yang masih di angka Rp 60 miliar. Itu disebabkan, karena pembayaran yang masih dilakukan pada awal tahun 2023. Hal tersebut, menunjukkan waktu penggarapan yang masih kurang pas.

“Itu kan kasian yang ngerjakan juga telat, di sana ada denda. Nah, itu kemarin kita bahas full di Banggar dan TAPD supaya tidak terulang di tahun 2023 ini. Kesepakatannya, saya sampaikan tidak ada hubungannya dengan masa tugas Pak Wali yang berakhir September, tapi kami memang akan memulai di awal September ini untuk pelaksanaan APBD Perubahan,” tegas Made.

Lebih lanjut, pihaknya berinisiatif untuk mempercepat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan APBD perubahan. Sehingga, diharapkan pada bulan Agustus mendatang bisa dilaksanakan dan bulan September bisa di eksekusi.

“Sehingga ada banyak waktu, kita harapkan waktu 3,5 bulan anggarannya lebih lebih terserap. Target kita adalah semangatnya untuk mengurangi Silpa agar semua perencanaan di 2023 ini ada tenggat waktu yang cukup untuk menyelesaikan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam agenda tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, memberikan 63 jawaban terhadap pandangan dari enam fraksi DPRD Kota Malang. Menurutnya, jawaban yang telah disampaikan masih bersifat normatif, dan membutuhkan pendalaman secara fungsional.

“Sehingga ini nanti menjadi starting poin kita di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD kita. Karena nota keuangan sudah, dan kami minta ke pak Ketua DPRD untuk ada percepatan ini,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Mengenai masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2022 yang masih diangka Rp 460 miliar, menurutnya itu disebabkan oleh pendapatan transfer pusat dan provinsi yang kurang, efisiensi belanja, sisa dari Belanja Tidak Terduga (BTT) serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu dan peraturan perundang-undangan. “Jadi, menganggarkan itu di anggaran masih rancangan dan diambil 90 persen dari asumsi belanja kemarin. Jadi, asumsi belanja sebelumnya memiliki perimbangan 1,5, yang berarti 10 persen harus dihindari agar tidak terjadi risiko gagal bayar, karena belanja melebihi pendapatan. Maka sisanya mesti masuk pergeseran,” jelasnya.

Baca juga :

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan bahwa Silpa tersebut masih sangat tinggi. Hal itu menjadi bahan evaluasi, apalagi kalau sudah diatas angka Rp 300 miliar, termasuk sudah tidak sehat. Perencanaannya pun dikatakan tidak bagus.

“Kami memang tidak bisa melihat secara teknis, tapi kami disini berusaha dari awal mencanangkan Silpa itu dibawah Rp 200 miliar, sekitar Rp 150 miliar saja. Karena itu bagian dari efisiensi, tapi kan tidak bisa. Kenyataannya sekarang masih tinggi,” ucap Made.

Sehingga, Made menyimpulkan bahwa perencanaan APBD 2022 dinilai kurang bagus. Meskipun ada tenggat waktu dan material yang diberikan, namun penggunaan APBD sangatlah ketat.

“Jika tidak sesuai, OPD khawatir akan masalah dengan Aparatur Penegak Hukum (APH), karena ketidaksesuaian dan kekurangan pengadaan material, sehingga banyak pelaksanaan yang dibatalkan,” imbuh Made. (rsy/sit)

Dalam Raker itu, Komisi I DPRD Trenggalek meminta OPD mitra agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran. Khususnya, yang berkaitan dengan serapan anggaran. Seperti halnya, untuk gaji yang kurang terserap dengan baik, sehingga menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi di tahun 2022.

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanudin, mengatakan bahwa rapat kerja kali ini menghadirkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kominfo, Dinas Penanaman Modal (PTSP), Kesbangpol dan BKD. “Atensi kita dalam rapat hari ini adalah ada atensi serapan anggaran yang masih rendah. Setelah kita klarifikasi, ternyata itu permasalahannya adalah karena banyak jabatan yang belum terisi,” ungkap Alwi, Selasa (04/07/2023) siang.

Oleh karena itu, dirinya berharap terkait kekosongan jabatan agar secepatnya bisa diisi dengan pejabat definitif. Sehingga, kinerjan OPD akan membaik dan serapan anggaranpun membaik dan pelayanan juga akan membaik.

Kekosongan jabatan di Trenggalek, sambung Alwi, secara keseluruhan ada 57. Untuk jabatan Eselon 3A dan 3B. “Untuk personalnya, sebenarnya sudah siap. Tinggal, tim kabupaten yang melaksanakan. Maka dari itu, kita dorong sebelum APBD perubahan 2023 harus terisi. Sehingga, serapan anggaran biar tidak menjadikan salah satu persoalan di akhir tahun 2023,” imbuhnya.

Baca Juga :

Sedangkan terkait serapan anggaran, ujar Politisi PKS ini, menyebut bervariasi. Ada yang 87 persen dan ada pula OPD yang serapan anggarannya 95 persen. Sejauh ini, serapan anggaran terendah ada di Dinas Dukcapil.

Terkait Silpa di tahun 2022, Komisi I menilai jika OPD kurang bisa dalam melakukan pengelolaan anggaran. “Kita lihat ada kurang pencermatan perencanaan. Sehingga, Silpa kita masih relatif tinggi dan bertambah dari tahun kemarin,” tegas Alwi.

Ditambahkannya, bahwa Silpa yang muncul salah satunya disebabkan dari banyaknya jabatan kosong di beberapa instansi di pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sehingga, gajinya tidak bisa terserap.

Sehubungan dengan hal itu, lanjutnya, Komisi I mendorong agar pemerintah daerah bisa menghentikan penyebab terjadinya peningkatan Silpa. “Untuk ke depan, pejabat yang kosong supaya diisi supaya serapan anggaran tercapai dan kinerjanya bagus,” paparnya.

Diketahui, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Tahun Anggaran (TA) 2022, Silpa Trenggalek mencapai Rp 284,5 miliar atau 11,6 persen. Silpa tersebut, meningkat dari tahun 2021 di kisaran angka Rp 224,64 miliar. (mil/sit)

Dalam laporan yang dibacakan Wawali Sofyan Edi Jarwoko, disampaikan bahwa pendapatan daerah Kota Malang ditargetkan sebesar Rp 2,68 triliun dan mampu terealisasi Rp 2,171 triliun, atau sebesar 104,98 persen. Sehingga, angka tersebut melampaui target, yaitu sebesar Rp 103 miliar. Dari angka tersebut, hampir 90 persen atau 85,96 persen mampu terserap untuk belanja daerah.

Baca juga:

“Tadi disampaikan bahwa pendapatan mencapai 104 persen dari rencana yang sudah disepakati bersama dan hampir 90 persen belanja bisa terserap. Namun, ada bagian penting yang tidak terserap, itu karena ada efisiensi, kedua karena ada program yang tidak terealisasi,” jelas Bung Edi-sapaannya.

Pihaknya memberikan contoh, apabila program yang tidak terealisasi yaitu seperti pembebasan lahan parkir yang berada di kawasan Kayutangan Heritage. Hal tersebut, menurutnya bagus, sehingga Pemkot Malang dianggap tidak mengalami kesalahan.

“Itu sudah dianggarkan tetapi ketika pelaksanannya ada kesalahan, contohnya pembebasan lahan tadi, sebaiknya tidak dilaksanakan dan itu adalah bagus. Sehingga kami tidak mengalami kesalahan,” katanya.

Sehingga, menurutnya mulai dari proses perencanaan, hingga proses pelaksanaan itu harus betul-betul benar. Mulai dari sisi pendapatan, dan belanja harus dilakukan kontrol pengawalan. Baik di setiap bulannya, atau pun ditiap triwulannya.

“Saya kira ini butuh dukungan bersama terutama dari bapak ibu DPRD Kota Malang. Kita harapkan nantinya dari tahun ke tahun pelaksanaan APBD ini semakin baik, semakin bagus, sehingga menjadi dasar dalam rangka untuk penyusunan, pelaksanaan APBD ke depan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Asmualik, masih menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang masih diangka Rp 460 miliar, dimana itu dianggap masih cukup tinggi. Sehingga, perlu didalami apa penyebabnya dan bagaimana dengan perencanaan yang dilakukan Pemkot Malang.

“Sehingga harapan kami Silpa itu semakin menurun sehingga dana itu betul-betul terserap dan dimanfaatkan oleh masyarakat atas ketepatan dalam perencanaan kita dalam anggaran setiap tahunnya. Ini masih kita dalami, dan kita juga mau membandingkan per tahunnya,” ujar Asmualik.

Kemudian, dikatakan jika Silpa tersebut dari awal sudah mulai di soroti. Di tahun ketiga ini, menurutnya sudah mengalami penurunan. Namun, angka tersebut masih tinggi, sehingga perlu dilakukan pendalaman kepada komisi-komisi DPRD Kota Malang.

“Sebenarnya sudah mulai turun, karena kan dulu sempat hampir Rp 700 miliar. Nah, ini sudah di bawah Rp 500 miliar. Memang masih besar, tapi ada kecenderungan turun. Makanya ini kita dalami dan petakan terus. Karena harapannya dapat semakin turun,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Aries menjelaskan, tercatat Silpa yang diperoleh tahun 2021, lebih besar dari tahun 2022, atau mencapai Rp 243 miliar. “Silpa itu harus kita ikuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi, ya memang Silpa tahun 2022 di Kota Batu, itu menurut saya tinggi. Tetapi, sebenarnya kepala daerah yang lalu saat dievaluasi sudah memenuhi target pembangunannya,” terangnya.

Mengapa terjadi adanya Silpa, ujar Pj Wali Kota Aries, itu karena kadang-kadang ada kegiatan yang tidak cukup waktunya. Sehingga, daripada beresiko lebih baik di SiLPA kan.

“Silpa kita pergunakan pada tahun berikutnya. Daripada ketentuan itu tidak ada jalan dan kita menerobos aturan nanti kita jadi salah,” ujarnya.

Baca juga :

Terkait Silpa, tegas Aries, sebenarnya tidak menggangu. Tetapi, dari Silpa tahun 2022 sebesar Rp 221 miliar, ini kelihatan adanya program di tahun itu yang tidak tercapai. “Yang jelas menurut kita, tinggi Silpa di tahun 2022,” terangnya.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan persoalan kurang maksimalnya serapan belanja ini sudah berulang kali dibahas ketika rapat dengan tim anggaran Pemkot Batu. Dewan juga sudah menekankan agar OPD bekerja secara cepat dan maksimal dalam penyerapan anggaran secara cepat.

Untuk itu, dirinya berharap serapan APBD tahun ini dapat lebih tinggi, dibandingkan tahun 2022 lalu. Dirinya menyarankan, agar Pemkot bisa lelang lebih awal agar serapan APBD bisa maksimal. Lebih dari itu, perlu dilakukan perencanaan maksimal.

“Administrasi harus ada percepatan. Tapi, tetap harus sesuai aturan dan tahapan. Lelang dini terutama terkait pembangunan fisik. Perencanaan harus matang, dan tidak ada kesalahan saat entry data di SIPD,” paparnya. (put/sit)

“Hari ini kita panggil OPD mitra Komisi I dan membahas pelaksanaan kegiatan. Baik yang sudah dilaksanakan di tahun 2022, maupun yang akan dilaksanakan tahun ini. Kita tidak ingin Silpa di tahun 2023 tinggi, seperti yang terjadi di tahun kemarin. Karena, masih banyak infrastruktur kita yang rusak serta masyarakat banyak yang mengeluhkan,” ucap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, Rabu (03/05/2023) tadi.

Dikatakan Alwi, pembahasan ini merupakan langkah awal agar kedepannya perencanaan dan pelaksanaan bisa sejalan. Sehingga, tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap nantinya.

“Kalau ditanya penyebab dari Silpa tinggi adalah belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Belanja modal di beberapa OPD. Namun, OPD yang dimaksud bukan leading sektor Komisi I, tapi kita meminta perencanaannya untuk diperbaiki sehingga perencanaannya bisa direalisasikan,” imbuhnya.

Dirinya menegaskan, siapa yang bertanggungjawab terkait tingginya Silpa. Apakah Bappeda atau Pemerintah Daerah. Pihaknya menekankan kepada Bapeda, agar dalam membuat perencanaan bisa direalisasikan. Dan jangan membuat perencanaan yang justru tidak bisa direalisasikan.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Untuk prioritas perencanaan tahun 2023, sesuai penjelasan dari Bapeda tadi. Bupati Trenggalek running memprioritaskan pada infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Akan tetapi kita lihat saja nanti di lapangan apakah penanganan infrastruktur bisa tertangani lebih cepat,” terang Alwi.

Untuk prioritas insfrastruktur, sambungnya, peningkatan jalan Ngampon-Sukosari, jembatan Plengkung Bendo. Serta pelebaran jalan lintas selatan (JLS) menuju pelabuhan niaga, karena rencananya ada kapal kapal besar yang singgah sehingga membutuhkan akses jalan lebar tapi anggarannya dari APBN.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, menyoroti tentang tambang galian C karena dinilai sangat memberikan kontribusi penyebab kerusakan jalan yang sangat signifikan.

“Kita ingin sesuai metrik volume. Jangan sampai, tonasenya besar tapi tidak sesuai laporannya. Karena dia sistemnya melaporkan sendiri, menambang berapa dan membayar berapa. Kita ingin, laporannya sesuai jangan sampai mereka menambang 100 kubik yang dilaporkan 10 kubik, jangan sampai itu terjadi,” ujarnya.

Terkait target PAD Kabupaten Trenggalek, Politisi PKS ini menyebut dari minerba sebesar Rp 1,4 miliar. “PAD kita dari minerba sekitar Rp 1,4 miliar. Tetapi di tahun 2022 kemarin, masih mencapai Rp 1,1 miliar. Ke depan kita akan melakukan sidak ke lokasi tambang agar PAD itu bisa tercapai,” papar Alwi. (mil/sit)

“Bagi kepala desa jangan ragu-ragu mengambil keputusan untuk penyerapan anggaran. Yang jelas, karena selama ini keragu-raguan, sehingga menyebabkan Silpa,” tegas PJ Wali Kota, Selasa (07/02/2023) tadi.

Namun demikian, dalam penyerapan anggaran, selama itu ada produk hukumnya maka diperbolehkan. “Tetapi, apabila penyerapan anggaran itu masih belum ada produk hukumnya, maka bisa berkonsultasi dengan perangkat daerah atau badan di lingkungan Pemkot Batu,” tuturnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa dan Kelurahan (Apel) Kota Batu, Wiweko, menambahkan memang selama ini kepala desa ragu dalam penggunaan anggaran yang pada akhirnya menyebabkan Silpa. Oleh sebab itu, tahun 2023 ini diminta kepada seluruh kepala desa yang di bawah naungan Apel Kota Batu, untuk tidak ragu dalam penggunaan anggaran, dengan catatan tidak keluar dari aturan. “Kami berharap ada sinergi antara program pembangunan yang sudah direncanakan desa dengan Pemkot Batu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Dana Desa (DD) di Kota Batu belum dicairkan. Selain itu, Silpa tahun 2022 dari semua desa sekitar Rp 1 miliar lebih. Banyaknya Silpa tersebut, sebagian dari pembagian dana bagi hasil cukai dan tembakau. (put/gie)

“Jadi, tadi setelah mendengarkan pemaparan Kakanwil DJPb (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Bengkulu, jelas bahwa penyerapan anggaran Pemprov Bengkulu dan Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, terbilang baik. Meskipun, tetap perlu ditingkatkan,” terang Asisten II Setda Provinsi Bengkulu.

Ditambahkannya, apalagi DJPb Bengkulu juga telah mengingatkan pemerintahan daerah, mengenai Silpa tahunan. Termasuk, terkait realisasi di desa. “Pihak DJPb Bengkulu juga telah mengingatkan Pemda, baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota, terkait strategi untuk mengantisipasi Silpa tersebut. Meskipun tetap ada Silla, namun tidak boleh melebihi batas toleransi sesuai yang diatur oleh Kementerian Keuangan,” terangnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sementara itu, KaKanwil DJPb Bengkulu, Syarwan, menjelaskan bahwa meskipun realisasi anggaran APBN maupun APBD Bengkulu tahun 2022 terbilang baik, diketahui realisasi anggaran di tingkat desa, masih ada yang bermasalah. Sehingga, transfer anggaran dari pusat, untuk beberapa desa terancam dikurangi bahkan terhenti di tahun 2023.

Disampaikan Syarwan, ada tiga desa yaitu Desa Kertapati di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Desa Kasie Kasubun di Kabupaten Rejang Lebong, yang pengaliran dana desa tahap III tahun 2022, tidak bisa dilakukan karena masalah hukum. Termasuk, juga di Desa Sumber Makmur di Kabupaten Mukomuko, dikarenakan tidak tercapai realisasi anggaran dan output.

“Jadi, pekerjaan Pemda untuk lebih memperhatikan tingkat pemahaman Kades dan perangkat, dalam mengelola keuangan desa. Kanwil DJPb Bengkulu siap melakukan pendampingan jika ada pemerintahan desa yang mengalami kendala, dalam hal pengelolaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan desa,” paparnya. (bkl/sit)