Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang turut hadir menyampaikan bahwa simulasi itu penting dilakukan, agar semua unsur siap dalam menghadapi bencana hidrometeorologi di musim penghujan. Kegiatan tersebut menggandeng relawan dan masyarakat Kota Malang.

“Simulasi ini saya minta dilakukan terus. Ketika terjadi bencana, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, tahapannya, SOP-nya, dan koordinasinya,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, peningkatan kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja. Namun, juga relawan dan masyarakat. Sehingga, melalui kegiatan tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran.

“Tentunya dalam menghadapi bencana bukan hanya tugas pemerintah, ataupun OPD saja. Melainkan juga relawan dan masyarakat. Semua juga harus tanggap dalam menghadapi bencana,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan bahwa simulasi tersebut menitikberatkan pada penguatan relawan di wilayah-wilayah rawan. “Kami ingin meningkatkan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat. November ini curah hujan sudah tinggi dan beberapa kejadian seperti banjir dan jembatan putus mulai muncul,” ucap Prayitno.

Dikatakan Prayitno, bahwa penguatan pada masyarakat dinilai sangat krusial, mengingat puncak musim hujan diprediksi berlangsung hingga Februari 2026. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengasesmen, menolong diri sendiri dan warga sekitar.

“Ini murni penguatan di level masyarakat. Sehingga diharapkan juga mereka dapat memetakan proses mulai dari pengungsian, pembagian logistik dan pemulihan bencananya,” tambahnya.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa kelengkapan peralatan kebencanaan di Kota Malang tergolong mencukupi. BPBD Kota Malang telah menempatkan perahu karet, pelampung, dapur umum, hingga perlengkapan keselamatan lainnya di setiap kecamatan.

“Camat bisa mengelola kelengkapan yang ada. Pengadaan ini juga didukung Musrenbang dan Pokir,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Kepala Puskesmas Cisadea, Widjatmiko, menyampaikan bahwa dalam PKG ini tidak memiliki batasan waktu pelayanan. Sehingga, peserta cukup datang seperti pemeriksaan pada umumnya ke pendaftaran.

“Setelah mereka mendaftar, lalu nanti akan diarahkan pada pemeriksaan laboratorium sebelum lanjut ke screening dan pemeriksaan lainnya. Ini untuk mempersingkat waktu, karena hasil laboratorium itu butuh waktu sekitar dua jam,” ujar Miko-sapaannya, Senin (03/02/2025) tadi.

Untuk PKG di Puskesmas Cisadea, ujarnya, mencakup beragam pemeriksaan. Mulai dari pemeriksaan umum, seperti mata, gigi, telinga hingga pemeriksaan yang lebih spesifik seperti kolestrol, asam urat, gula darah hingga pemeriksaan serviks dan payudara.

“Setelah konsultasi dan hasil lab keluar, jika pasien butuh obat, itu sudah termasuk dalam layanan PKG. Kalau ada yang perlu tindakan lebih lanjut seperti cabut gigi atau rujukan ke rumah sakit, kami juga fasilitasi,” katanya.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa program PKG ini tidak harus selesai dalam satu hari. Sebaliknya, peserta yang berulang tahun pada 3 Februari bisa memanfaatkan layanan ini hingga satu bulan ke depan. Begitupun juga bagi yang kelahiran Januari hingga Maret dapat melakukan pemeriksaan hingga April 2025.

“Banyak pemeriksaan yang perlu dilakukan, jadi waktunya fleksibel. Kalau hari ini belum selesai, peserta bisa datang lagi dalam satu bulan ke depan. Apalagi untuk pemeriksaan lengkap seperti jantung, ginjal, hingga USG,” tambahnya.

Untuk PKG di Puskesmas Cisadea tidak mensyaratkan ketentuan khusus. Hanya saja peserta diwajibkan daftar melalui akun aplikasi satu sehat. Apabila peserta Gagap Teknologi (Gaptek), maka pihak puskesmas akan membantu.

“Karena di sini banyak lansia yang gaptek, maka mereka kita bantu kalau belum mempunyai akun satu sehat. Sementara ini kami melayani peserta BPJS Cisadea, mencakup wilayah Kelurahan Purwantoro dan Blimbing. Tapi nanti akan kita lihat perkembangan ke depannya,” lanjutnya.

Sementara itu, salah satu peserta PKG, Abdi Muhammad (40), warga Jalan Borobudur, Kecamatan Blimbing, mengaku baru pertama kalinya menjalani pemeriksaan lengkap. Sehingga, dia memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya, apalagi tidak dipungut biaya apapun.

“Tanggal lahir di 3 Februari, lalu diberitahu soal pemeriksaan ini saat di posyandu. Ini pertama kalinya checkup lengkap dan tidak ada riwayat penyakit, tidak ada rekomendasi untuk periksa lanjutan. Sekarang sedang menunggu obat untuk sakit telinga,” imbuh Abdi. (rsy/sit)

Pelaksanaan simulasi sendiri, digelar di Balai Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Minggu (17/11/2024) tadi. Melalui simulasi ini, diharapkan jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bisa memahami prosedur pelaksanaan. Sehingga, dengan pelaksanaan ini bisa meminimalkan potensi kesalahan pada hari H pemungutan suara.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menjelaskan bahwa simulasi ini mencakup seluruh tahapan mulai dari persiapan hingga proses penghitungan suara. “Simulasi ini adalah langkah kami memberikan bimbingan teknis agar KPPS dan PPS memahami tahapan yang harus dilakukan pada hari pemungutan suara serta tugas mereka masing-masing,” kata Ketua KPU Nanang.

Pelaksanaan acara ini, dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk perwakilan Bawaslu Kabupaten Kediri, Polres Kediri, Polres Kediri Kota, tim pasangan calon, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bakesbangpol dan tamu undangan. Selain itu, juga melibatkan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kediri, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta 542 pemilih riil juga dilibatkan dalam simulasi.

Baca juga :

Ketua KPU Nanang juga menambahkan, simulasi ini memberikan gambaran nyata bagi penyelenggara Pemilu, terkait perjalanan proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. “Jika ada kejadian khusus di luar skenario, hal itu dapat dicatat di form C kejadian khusus. Kami juga memastikan pengisian C plano hasil dan C salinan dilakukan dengan benar, karena dokumen ini menjadi bukti konkret hasil Pilkada,” jelasnya.

Untuk pengamanan, KPU telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kapolres Kediri juga memastikan bahwa seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan berada dalam pantauan ketat pihak kepolisian.

Terkait target partisipasi, KPU Kabupaten Kediri berharap tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 70 hingga 75 persen. Atau, meningkat dari target Pemilu sebelumnya yang berada di angka 65 persen.

“Kami optimistis dapat mencapai target tersebut, meski tantangan pasti ada. Terlebih, pada Pilkada 2020, dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19,” ungkap Nanang.

Melalui simulasi ini, KPU Kabupaten Kediri berkomitmen memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung aman, tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (pan/sit/adv)

Melalui simulasi tersebut, menurutnya akan memberikan gambaran nyata tentang proses pemungutan suara yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan minim kesalahan, saat Pilkada Serentak 2024 mendatang. “Prosesnya sangat sederhana, hanya sekitar satu menit untuk setiap tahapannya. Dari DPRD, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dapat meminimalkan kesalahan dan memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara,” kata Trio-sapaan Wakil Ketua DPRD.

Tak hanya itu, Trio juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari penumpukan pemilih di TPS. Termasuk juga wajib bagi masyarakat untuk menunjukkan surat undangan sebagai bukti terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca juga :

“Undangan pemilih sudah mencantumkan jam kedatangan. Masyarakat diimbau disiplin waktu agar tidak terjadi antrean panjang yang bisa membingungkan KPPS,” katanya. 

Mengenai fasilitas untuk kelompok prioritas seperti penyandang disabilitas, lansia dan ibu hamil, menurutnya aksesibilitas sudah diperhatikan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam Pilkada Serentak tersebut.

“Bilik khusus sudah disiapkan dengan baik, dan kami minta mereka diprioritaskan agar segera menyelesaikan tahapan pemungutan suara,” tambahnya. 

Trio berharap melalui simulasi tersebut mampu memastikan kelancaran proses Pilkada Serentak 2024 tanpa ada kendala yang berarti. “Kami ingin Pilkada nanti selesai tepat waktu, tanpa masalah dan semua pihak bekerja sama untuk menjaga ketertiban,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa itu dilakukan agar para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing kelurahan nantinya dapat memahami tata cara, prosedur dan pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara secara teknis. “Kegiatan hari ini simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang diikuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang kemudian mereka bisa memindahkan simulasi ini pada bimtek di KPPS,” jelas Toyyib.

Tidak hanya itu, simulasi tersebut juga untuk menekankan pembagian tugas kepada tujuh anggota KPPS. Termasuk juga mengenai prosedur teknis dalam pemungutan dan penghitungan suara. Apabila nantinya KPPS dinilai kurang memahami prosedur, simulasi tambahan akan diadakan di tingkat kelurahan. 

“Harapan kami, simulasi ini memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar di seluruh TPS,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, menurutnya juga tidak ada perubahan yang signifikan pada tata cara pemungutan suara tersebut dibandingkan pada Pemilu sebelumnya. Namun, KPU Kota Malang memastikan layanan bagi pemilih difabel sesuai dengan regulasi. 

“Apabila nanti ada yang mempunyai keterbatasan, maka KPPS akan menawarkan pendampingan dan itu bisa dilakukan oleh orang terpercaya, seperti keluarga atau petugas KPPS. Difabel juga akan diprioritaskan tanpa perlu mengantri panjang,” ucapnya.

Di sisi lain, terkait dengan kesiapan logistik Pilkada 2024, Toyyib menyebut bahwa semua kekurangan telah diselesaikan. Untuk proses distribusi nantinya akan dilakukan oleh pihak ketiga dan penyimpanan di tingkat kecamatan sudah siap sesuai dengan standar keamanan.

“Mengenai jumlah, tempat, waktu dan kualitas sudah kita pastikan. Dalam proses distribusi juga kita pastikan aman dan penyimpanan di tingkat PPK juga kita pastikan sesuai dengan standart keamanan,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno, menyampaikan bahwa dalam hal ini BPBD Kota Malang sedang menyusun peta risiko bencana. Diperkirakan akan rampung pada akhir November 2024 ini.

“Peta ini akan menjadi panduan bagi camat dan lurah untuk memahami wilayah mana yang rawan bencana, termasuk RW dan RT terdampak. Dari sana, mereka bisa menyusun jalur evakuasi, titik kumpul dan tempat pengungsian,” jelas Prayitno, Sabtu (16/11/2024) tadi. 

Tidak hanya itu, BPBD Kota Malang juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektor yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI/Polri dan instansi lainnya. Itu dilakukan untuk mengasesmen dan menilai seberapa parah bencana itu terjadi.

Baca juga :

“Kami melatih sekitar 40 personel dari OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DLH, hingga TNI/Polri. Dengan melibatkan mereka, harapannya nanti outputnya dapat diketahui, seperti kebutuhan peralatan dan personel yang dibutuhkan di setiap daerah terdampak bencana,” tambahnya.

Lebih lanjut, BPBD Kota Malang juga akan menggelar simulasi penanganan klaster bencana. Dengan melibatkan sekitar 1.250 warga yang akan dibagi ke dalam berbagai klaster, seperti pengungsian, pendidikan dan pemulihan.

“Simulasi ini akan kami lakukan besok di Lembah Dieng, dengan tujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis, sehingga mereka siap membantu jika terjadi bencana,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah yang telah disiapkan tersebut, Prayitno berharap BPBD Kota Malang dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan meminimalkan dampak bencana. Terutama yang sering terjadi di wilayah-wilayah rentan.

“Harapannya dengan kesiapan yang kami lakukan bersama ini semua siap menghadapi potensi bencana yang terjadi. Baik itu mulai dari camat, lurah, RT, RW dan warga setempat,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Dalam simulasi itu, digambarkan proses pengamanan tahapan Pilkada hingga tindakan yang dilakukan aparat ketika dihadapkan pada situasi kerawanan. Adegan yang dilakukan sepanjang jalannya simulasi, digambarkan mirip dengan potensi gangguan yang ada.

“Situasi ini terjadi pada saat simulasi dan jangan sampai pada hari H itu terjadi,” kata Mas Dhito-sapaan akrabnya, seusai menyaksikan keseluruhan simulasi.

Untuk mengamankan jalannya proses Pilkada serentak 2024, Polres Kediri menerjunkan 2/3 dari kekuatan. Pengamanan selain dari kepolisian, juga melibatkan unsur TNI dan institusi terkait lain.

Baca juga :

Sebagai kepala daerah, Mas Dhito berharap jalannya Pilkada 2024 berlangsung lancar dan kondusif. “Semoga Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang, bisa berjalan dengan aman, damai dan lancar,” tambahnya.

Sebelum dilakukan simulasi Sispamkota, pelaksanaan diawali dengan kegiatan deklarasi Pilkada damai yang diikuti penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu, jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, partai politik, organisasi wartawan dan perwakilan komponen masyarakat. Diantaranya, perwakilan serikat pekerja, Ormas, organisasi mahasiswa dan suporter bola.

Kapolres Kediri, AKBP Bimo Ariyanto, menyatakan deklarasi damai itu menjadi langkah awal untuk menjaga keamanan selama jalannya proses Pilkada serentak 2024. Dekkarasi itu menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen bersama antara penyelenggara Pemilu dan partai politik dalam menciptakan Pemilu yang aman dan damai.

Dengan diadakannya deklarasi Pilkada damai dan simulasi Sispamkota tersebut, lanjut AKBP Bimo, Polres Kediri dengan dibantu TNI dan stakeholder terkait siap melakukan pengamanan selama jalannya tahapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kediri. “Kita lakukan deklarasi damai dan simulasi Sispamkota ini supaya wilayah hukum Polres Kediri dapat aman, kondusif, guyub, rukun,” tegasnya. (kom/pan/gie)

Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah simulasi sistem pengamanan kota bagi petugas yang terlibat dalam pengamanan pada setiap tahapan Pemilu. Baik dari kepolisian, TNI dan satuan perlindungan masyarakat atau Linmas, Satpol PP, Dishub dan pihak terkait lain.

Ditambahkannya, simulasi sistem pengamanan kota menjelang Pilkada 2024 ini digelar untuk antisipasi dan kesiapan petugas gabungan dalam menghadapi pengamanan Pilkada, yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. “Dengan adanya simulasi Sispamkota ini, harapannya Pilkada Situbondo bisa berjalan lancar, aman dan kondusif serta terjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Situbondo,” ujar AKBP Rezi.

Baca juga :

Dalam simulasi pengamanan Pilkada oleh petugas gabungan ini, diskenario ada pengunjuk rasa dari massa pendukung salah satu pasangan calon, yang tidak puas dengan setiap tahapan Pemilu serta minta penghitungan suara diulang. Massa awalnya bergerak mendatangi Kantor KPU dan para pengunjuk rasa mulai melempari petugas keamanan dengan berbagai material serta merusak berbagai fasilitas umum lainnya.

Menghadapi massa yang kian anarkis, ratusan personel pengamanan langsung bertindak membubarkan massa yang dibantu menggunakan Mobil Water Canon. Berkat kesiapsiagaan petugas keamanan, pengunjuk rasa berhasil dipukul mundur sehingga petugas gabungan berhasil mengendalikan situasi dan mengamankan para pengunjuk rasa yang anarkis dan yang dianggap provokator.

Sekedar informasi, simulasi sistem pengamanan kota menjelang Pemilu ini dihadiri Sekda Situbondo, Kajari Situbondo, Komandan Kodim 0823, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, Ketua Pengadilan Situbondo, Kepala Rutan Situbondo dan tamu undangan. (her/gie)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan bahwa simulasi Sismpakota tersebut dilakukan untuk mengamankan Kota Malang dari adanya kejadian-kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Kantibmas). Terlebih, juga ada beberapa potensi yang diprediksi bisa terjadi.

“Tadi yang kita lihat adanya simulasi dalam pengrusakan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), objek-objek vital hingga pertokoan. Nah, dari masyarakat ini juga harus kita persiapkan,” kata Kapolresta Malang Kota.

Dalam simulasi tersebut, terang Buher-sapaan Kapolresta Malang Kota, sedikitnya melibatkan 500 personil gabungan dari Kodim, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub) hingga Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang. Tentu, pendekatan-pendekatan dengan daerah yang berbatasan dengan Kota Malang juga dilakukan.

Baca juga :

“Seperti perbatasan Kota Malang dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan Kota Malang dengan Pakisaji serta Singosari, ini juga dilakukan penyekatan dengan personil TNI/Polri. Termasuk Satpol PP dan ada Danlanal juga yang siap diterjunkan dalam kegiatan pengamanan Pilkada,” tambahnya.

Buher berharap, agar ke depan nantinya simulasi prediksi tersebut tidak terjadi selama Pilkada. Sehingga, komunikasi sosial dan komunikasi publik harus tetap dijaga dengan baik, agar Kota Malang tetap aman, kondusif dan dapat dikendalikan.

“Sehingga, Pemkot Malang bekerjasama dengan kepolisian dan seluruh stakeholder untuk membangun komunikasi yang baik. Agar Kota Malang yang kita cintai ini damai, aman, kondusif dan dapat dikendalikan,” tambahnya.

Sebagai informasi, Polresta Malang Kota juga sudah mendapatkan hibah anggaran sebesar Rp 5,7 miliar dalam rangkaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait dana pengamanan proses Pilkada Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang tahun 2024 ini. Anggaran tersebut telah disiapkan di tahun 2024 ini. (rsy/sit)