Ketua Komisi B DPRD Kota Malang menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak. Karena selama ini, data antara Diskopindag, UPT pasar hingga petugas pemungut retribusi pasar dinilai tidak sinkron.

“Kalau kita tanya Diskopindag, Kabid Pasar, UPT, datanya beda-beda. Inilah problem selama ini. Karena itu, digitalisasi penting supaya ada satu data yang bisa kita pedomani bersama,” ujar Bayu.

Dirinya juga menyebut, bahwa target retribusi pasar di tahun 2026 sebesar Rp 8,7 miliar. Angka tersebut, menurutnya terlalu kecil dibanding potensi sebenarnya. Karena secara hitungan kasar, potensi retribusi diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat. Namun, selama sistem masih manual, pihaknya tidak bisa menaikkan target secara agresif.

“Selama belum ada digitalisasi, saya tidak bisa bicara banyak. Argumen OPD lebih kuat karena datanya tidak jelas. Makanya saya kawal betul proses ini supaya pertengahan 2026 selesai,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Komisi B menilai sistem manual membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian pungutan di lapangan. Karenanya, Bayu tidak menampik adanya indikasi pungutan retribusi yang tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda), misalnya ketentuan Rp 1.000 permeter yang tidak sepenuhnya diterapkan.

“Realitanya saya meyakini terjadi (ketidaksesuaian Perda). Bisa karena pengawasan lemah, bisa karena kondisi pedagang. Tapi indikasinya terlihat dari angka. Ada gapnya,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa Kominfo akan menyiapkan tahap pertama aplikasi digitalisasi manajemen pasar pada bulan Februari hingga April tahun 2026. Tahap awal mencakup pendataan jumlah pedagang, jumlah kios, los, luasan dan jenis usaha.

Sementara itu, e-retribusi baru diterapkan setelah database selesai dan sistem manajemen pasar matang. DPRD menargetkan paling lambat 2027 e-retribusi sudah berjalan.

“Kalau sudah digital, tidak ada lagi debat kusir soal data. Kita bicara pakai angka yang sama. Itu yang kami kejar,” imbuh Bayu. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa Silpa 2023 lebih rendah dibandingkan proyeksi awal Rp 211 miliar. Itu merupakan, capaian realisasi belanja yang cukup besar di tahun 2023. Artinya, Pemkot Malang cukup berhasil membelanjakan anggaran dalam rangka pemenuhan pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD.

“Kami evaluasi terkait Silpa 2023 untuk menjadi bahan pembahasan. Karena masih KUPA-PPAS jadi masih umum, setelah itu akan ditindaklanjuti dengan RAPBD 2025,” kata Pj Wali Kota Wahyu, dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (15/07/2024) tadi.

Baca juga :

KUPA PPAS sendiri, ujarnya, nantinya akan disegerakan, karena akan digunakan pada September mendatang. Sehingga, penyampaian secara umum akan dilakukan. Apalagi, nantinya juga masih akan ada beberapa perubahan atau revisi.

“Setelah itu, baru kami dapat memberikan bahasan secara teknis dan rinci dengan pertimbangan-pertimbangan, serta hasil koordinasi pembahasan dengan DPRD Kota Malang,” ujarnya.

Dalam KUPA PPAS APBD Tahun Anggaran 2024, ungkapnya, pendapatan daerah ditargetkan menjadi Rp 2,386 triliun atau berkurang Rp 19 miliar dari target awal Rp 2,366 triliun. Perubahan pendapatan itu, terdiri dari PAD, pendapatan transfer mengalami kenaikan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dan tidak ditargetkan.

“PAD diproyeksikan bertambah besar 0,03 persen atau sebesar Rp 262 juta, dari target awal Rp 970 miliar 521 juta menjadi Rp 970 miliar 738 juta. Dengan rincian PAD didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah,” imbuh Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Seusai pelantikan, Bupati Karna Suswandi mengatakan bahwa ada sembilan orang yang dilantik dan ambil sumpah. Kepada pejabat tersebut, dirinya berharap agar bisa segera adaptasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga :

“Hal ini, sejalan dengan alih tugas yang diberikan sebagai upaya penyegaran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,” kata Bupati Karna.

Sementara itu, saat disinggung mengenai rekrutmen ASN tahun ini, Bupati Karna menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pengambilan tenaga PPPK dan CPNS dengan total jumlah 471 formasi. “Itu terdiri dari 321 formasi PPPK guru P1 yang telah lulus passing grade, lalu rekrutmen PPPK tenaga kesehatan sebanyak 50 orang, PPPK tenaga teknis sebanyak 75 orang dan CPNS sebanyak 25 orang,” terangnya. (her/sit)