Dalam kesempatan itu, Bupati Sanusi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan RKPD. Kehadiran para peserta, pun dinilai memiliki arti penting dalam upaya memaksimalkan penjaringan aspirasi masyarakat, sekaligus menginventarisasi berbagai permasalahan riil yang terjadi di Kabupaten Malang.

“Saya sampaikan, bahwa Musrenbang yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Malang tahun 2027 ini memiliki arti yang sangat penting sebagai wadah untuk melakukan sinkronisasi, sinergi dan integrasi berbagai kepentingan. Baik itu bagi para pemangku kepentingan pembangunan, maupun unsur kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Malang, Malang Raya, regional Jawa Timur, hingga tingkat nasional,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mewakili Gubernur Jawa Timur dan Kepala BPS, yang telah memaparkan materi mengenai arah kebijakan. Harapannya, hal ini melengkapi informasi sekaligus menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Malang tahun 2027.

“Untuk itu, kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Malang diharapkan memberikan perhatian serius serta terlibat aktif dalam setiap tahapan Musrenbang RKPD tahun 2027, agar perencanaan dan penganggaran partisipatif dapat terwujud. Sehingga, pembangunan ke depan semakin terarah, terukur dan akuntabel,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam RKPD Kabupaten Malang tahun 2027, mengambil tema ‘Penguatan Ekonomi melalui Pemantapan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat’. Tema ini, memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Mengingat secara substansial, RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Secara formal, RKPD menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan R-APBD tahun 2027. Secara operasional, RKPD memuat arahan peningkatan kinerja pelayanan oleh perangkat daerah. Sementara itu, secara faktual RKPD menjadi instrumen evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2027,” urainya.

Perencanaan pembangunan yang dirancang pada kesempatan ini, ujarnya, diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan saat ini. Namun, juga mampu mengantisipasi tantangan di masa mendatang.

“Oleh karena itu, diperlukan kepekaan terhadap berbagai persoalan pembangunan, disertai komitmen kuat untuk menanganinya secara komprehensif, inovatif, berkelanjutan dan terintegrasi melalui pendekatan kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.

Bupati Malang juga menambahkan, penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan serta program-program inovatif di Kabupaten Malang, diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara perangkat daerah dan para pemangku kepentingan. Sehingga, berbagai terobosan yang dilakukan dapat menjawab keterbatasan serta menghasilkan perencanaan pembangunan yang strategis dan tepat sasaran. (pro/gie)

Pelaksanaan Rakor ini, merupakan forum strategis untuk memperkuat konsolidasi pembangunan nasional menjelang masa transisi pemerintahan. Momentum penting ini, juga untuk melakukan penajaman, penyelarasan dan sinkronisasi target pembangunan pusat dan daerah.

Dalam Rakor ini, bupati juga membahas pelaksanaan pencapaian Program Strategis Nasional (Pro-SN) 2026, serta memastikan kebijakan pembangunan tetap adaptif terhadap perubahan global. Dirinya menyampaikan, progres sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Malang, yang direncanakan melalui skema pembiayaan kreatif.

Dijelaskannya, beberapa proyek yang saat ini memasuki tahap penawaran kepada investor. Antara lain, pembangunan Masjid Negara, penataan Alun-Alun Kepanjen, revitalisasi Pasar Lawang, pengembangan Bromo Vulcania Park, serta pembangunan Sky Train.

Baca juga :

“Sementara itu, RSUD Kanjuruhan telah memasuki tahap finalisasi studi kelayakan dan proyek Tol Malang–Kepanjen saat ini tengah dilakukan pemutakhiran studi kelayakan,” ujar Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga menekankan kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan para camat, untuk terus menciptakan inovasi serta menerapkan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik/Bersih, Indah (ASRI) yang diinstruksikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. “Ke depan, setiap kecamatan harus mampu menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama membersihkan lingkungan. Nantinya akan diumumkan kecamatan terbersih dan juga kecamatan terkotor pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Malang tahun 2026,” tegasnya.

Bupati Malang juga menekankan, bahwa salah satu fokus dalam rapat koordinasi hari ini adalah sektor pendidikan. Saat ini, di Kabupaten Malang telah berdiri SMA Taruna Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Pagak.

Oleh karena itu, pengembangan program sekolah unggulan perlu terus dilanjutkan. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Malang juga terus melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran serta menekankan pentingnya peran guru dalam mendorong peningkatan capaian akademik siswa. (pro/gie)

Pelaksanaan ini, merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan pelaksanaan, adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang.

Forum Pra Musrenbang sendiri, menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan. Termasuk, usulan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Dalam momen itu, Bupati Sanusi menekankan akan pentingnya perencanaan yang partisipatif, transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dirinya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas program yang inovatif, efektif dan tepat sasaran, guna mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Bupati Sanusi juga berharap, melalui Forum Perangkat Daerah ini, seluruh usulan program dan kegiatan dapat terakomodasi dengan baik. Sehingga, menghasilkan dokumen RKPD Tahun 2027 yang berkualitas, terarah dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.

Baca juga :

“Forum Perangkat Daerah ini merupakan tahapan strategis dalam penyusunan RKPD tahun 2027, yang tidak hanya menjadi arah pembangunan tahunan, tetapi juga sebagai jembatan untuk mencapai target-target pembangunan jangka menengah daerah,” kata Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga mengharap, agar seluruh perangkat daerah benar-benar memahami isu-isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, serta mampu bersikap lebih obyektif dan terukur dalam menetapkan target kinerja pada rencana kerja tahun 2027. “Melalui forum ini, kita harus mampu menyinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah, sehingga tidak terjadi duplikasi maupun tumpang tindih. Selain itu, kita juga perlu memastikan keselarasan antara usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang Kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah,” urainya.

Melalui forum yang digelar ini, Bupati Sanusi berharap forum ini mampu memperkuat integrasi antara RPJPD, RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral. Sehingga, setiap program yang direncanakan benar-benar efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memiliki manfaat yang jelas, terukur, serta berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” tambah Bupati Sanusi.

Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi prioritas pembangunan yang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. “Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja dengan semangat kolaboratif, inovatif dan penuh integritas, agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang,” paparnya. (pro/gie/adv)

Pelaksanaan Rakor tersebut, diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, serta 514 Sekda dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Forum strategis tersebut, diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program prioritas nasional tahun 2025.

Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, forum itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Rakor dan retreat ini menjadi kesempatan strategis bagi kami untuk memastikan arah pembangunan Kota Malang sejalan dengan prioritas nasional. Sinergi yang kuat akan mempercepat terwujudnya program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Sekda Erik, Kamis (30/10/2025) tadi.

Baca juga :

Kemudian, dikatakan Sekda Erik bahwa kegiatan tersebut juga sejalan dengan semangat penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas perencanaan pembangunan. Hal ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta arahan Presiden terkait penyelarasan RPJMN 2025–2029 dengan rencana pembangunan daerah.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa kegiatan itu bukan hanya ajang koordinasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembekalan bagi pemerintah daerah. “Maka dari itu, kita undang nara sumber yang berhubungan langsung dengan penyusunan anggaran, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,” kata Mendagri Tito.

Selain itu, hadir pula nara sumber dari berbagai kementerian dan lembaga strategis nasional, seperti Bappenas, KemenPANRB, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemensos, Kementan, Kemenkop, KemenUMKM, KemenPU, Kementerian LHK, BPJS Kesehatan, Kantor Staf Presiden, serta Badan Gizi Nasional yang memaparkan Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu prioritas pemerintahan tahun 2025.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti sesi paparan tematik, diskusi panel dan dialog interaktif guna memastikan sinkronisasi arah kebijakan pusat dan daerah berjalan efektif serta adaptif terhadap dinamika di lapangan. (kom/rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa pihaknya juga telah melakukan komunikasi intensif terkait dengan APBD 2025. Baik itu secara formal maupun non-formal dan dalam berbagai forum pertemuan.

“Kami sudah mempersiapkan APBD dan melakukan komunikasi di berbagai pertemuan sebelumnya. Namun, dengan pelantikan pimpinan DPRD yang baru, beberapa program strategis mungkin perlu diintegrasikan ke dalam dokumen APBD. Setelah ini, kami akan segera mendiskusikannya dengan pimpinan DPRD periode 2024-2029 yang baru saja dilantik,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (25/10/2024) tadi.

Secara khusus, menurut Pj Wali Kota Iwan, berbagai strategi sudah disiapkan. Hanya saja, tinggal mengkomunikasikan dan mengeksekusi dengan pimpinan DPRD yang baru.

Baca juga :

“Strategi sudah disiapkan, tinggal menyesuaikan dan mengeksekusi program-program yang mungkin perlu disinkronkan dan disinergikan dengan pimpinan DPRD yang baru,” tambahnya.

Terkait dengan prioritas pembangunan 2025, Iwan menjelaskan bahwa seluruh rencana telah disusun dalam dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang.

“Kota Malang sebagai kota industri, jasa dan pendidikan, ini memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Salah satu prioritas yang akan dimasukkan dalam APBD 2025, yakni mengenai penanganan parkir di Kawasan Kayutangan Heritage. Pj Wali Kota Iwan menilai, jika kawasan tersebut merupakan pusat wisata dan perdagangan di Kota Malang.

“Penanganan parkir di Kayutangan sudah menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2025, sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Iwan. (rsy/sit)