Menurut Yulianto, Partai Berkarya sebagai partai baru, memang ada beberapa kendala dalam menyiapkan berkas pendaftaran tersebut. Seperti syarat dan ketentuan syarat pendaftaran Sistem Informasi Poliitk (Sipol), yang baru diterapkan oleh KPU. Sipol ini dinilai tidak hanya menyulitkan Partai Berkarya DPD Kabupaten Gresik saja, melainkan beberapa Parpol lain yang telah lama berdiri.

Namun, Yuli bersyukur, berkat kerja keras yang tiada henti oleh jajaran pengurusnya, maka kesulitan itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan akhirnya terdaftar di KPUD Gresik. “Kami harap, usai mendaftar ini, target kami, DPD Partai Berkarya Gresik, semakin dikenal oleh masyarakat luas khususnya di Gresik. Dan lewat-lewat program-program yang telah dan akan dilaksanakan demi menjaring keanggotaan serta keberadaan partai ini bermanfaat bagi masyarakat,” kata Yuli. Rabu (18/10/2017).

Terkait dengan target kursi di DPRD Gresik pada Pemilu 2019 nanti, Yuli mengaku pihaknya tidak terlalu memasang target yang terlalu muluk-muluk. Saat ini, pihaknya hanya fokus untuk memperkuat struktur kepengurusan hingga anak ranting.

Dengan terbentuknya kepengurusan sampai ke akar masyarakat itu, maka pihaknya tidak akan kesulitan untuk bisa bersaing dengan partai lain yang sudah ada untuk memperebutkan kursi DPRD Gresik atau DPRD Jawa Timur, bahkan DPR RI. “Menghadapi Pemilu 2019 nanti, kami saat ini fokus dulu pada penguatan struktur dari PAC, Ranting, dan Anak Ranting. Juga, melalui program yang sudah dicanangkan bagaimana Partai Berkarya bisa menjadi pilihan rakyat Gresik,” ujarnya.

Dari sekian program yang dicanangkan, saat ini sudah ada beberapa yang direalisasikan. Mulai dari bantuan hukum gratis terhadap warga tidak mampu, pemberdayaan ekonomi, sampai program lingkungan bebas sampah. “Tentunya ada program-program lain yang akan segera diekskusi oleh tim di lapangan. Saya harap, ini menjadi awal Partai Berkarya yang dipimpin oleh Bapak Irjen Pol (Pur) Anton Setiadji selaku Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Timur, dan Bapak Tommy Soeharto,” kata Yuli. (sgg/zen)

Santoko, Ketua KPU Kabupaten Malang, menjelaskan, kemungkinan terjadinya data keanggotaan ganda Parpol tersebut untuk saat ini belum terdeteksi. Ini dikarenakan tahapan sekarang adalah penerimaan salinan berkas keanggotaan Parpol saja dan disesuaikan dengan sistem informasi partai politik (SIPOL).

“Kami tidak bisa mengelak soal potensi keanggotaan ganda tersebut di Kabupaten Malang. Nanti bisa diketahui pada tahapan verifikasi administrasi dan faktual,” ungkap Santoko, Selasa (17/10/2017)kemaren.

Kata dia, apabila ada berkas keanggotaan ganda maka KPU Kabupaten Malang tidak memiliki kewenangan untuk menindak. Namun data keanggotaan ganda cukup diberita acarakan dalam laporan ke KPU Pusat.

Sementara untuk Parpol yang belum melakukan perbaikan berkas keanggotaan, lanjut Santoko, sesuai UU Pemilu dipastikan tidak menjadi persoalan. Ini setelah dalam UU Pemilu disebutkan bagi Parpol peserta Pemilu 2014 serta merta menjadi peserta Pemilu 2019.

Dengan demikian, bila ada Parpol peserta Pemilu 2014 belum melengkapi berkas itu tidak akan menggugurkan kepesertaan dalam Pemilu 2019 mendatang.

“Itu aturan dalam UU Pemilu apabila belum ada keputusan MK,” terangnya.

Mengenai potensi Parpol yang menyerahkan salinan berkas keanggotaan di KPU Kabupaten Malang, tambah Santoko, diperkirakan akan mencapai 20 Parpol. Hal itu diketahui dari SIPOL yang diterima KPU Kabupaten Malang.

“Besar kemungkinan sejumlah Parpol baru hingga ditutup nanti akan ada yang menyerahkan berkas ke KPU selain empat parpol baru yang sudah menyerahkan berkas keanggotaanya,” pungkasnya. (sur/yan)

Dengan lolosnya DPC PPP Kota Malang ini maka mereka menjadi partai ke 9 yang telah mendapat tanda terima oleh KPU Kota Malang untuk ikut memeriahkan pesta demokrasi 2019.

DPC PPP Kota Malang menyerahkan 1056 KTP dan KTA kader yang sesuai dengan data Sipol. Setelah dilakukan pengecekan oleh KPU data di masing-masing kecamatan, berkas DPC PPP dinyatakan sesuai.

“Data pada berkas yang diserahkan sudah sesuai dengan data Sipol.Karena data sudah sesuai, DPC PPP Kota Malang kami berikan tanda terima,” ujar Zainudin ST MAP, ketua KPU Kota Malang.

Sementara itu Syamsul Huda, wakil ketua DPC PPP Kota Malang mengatakan bahwa lolosnua DPC PPP Kota Malang dalam pendaftaran verifikasi di KPU Kota Malang menjadi langkah awal untuk terus maju menyambut Pemilu 2019.

“Alhamdulillah kami sudah lolos.dengan lolosnya verifikasi ini bakal menjadi bekal untuk memenangkan Bunda Heri. Kedepannya DPC PPP Kota Malang Insyaallah akan mengusung Bunda Heri Pudji Utami untuk maju di Pilkada 2018 Kota Malang. Kamu sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai. Masih penjajakan,” ujar Syamsul.

Untuk Pemilu 2019, DPC PPP Kota Malang akan menargerkan 5 kursi untuk masing-masing Kecamatan.

“Saat ini kami memiliki 3 kursi. Target kita 5 kursi di Pemilu 2019.Jadi nantinya per PAC ada. Kami optimis untuk mendapatkan 5 kursi,” ujar Syamsul. (gie/yan)