Kegiatan ini, sebagai salah satu upaya Pemkot Probolinggo mewujudkan transformasi ekonomi untuk ketahanan pangan berkelanjutan serta membangun sistem ketahanan pangan yang bertanggung jawab. Sementara hadir di acara ini, Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, Pj Sekdakot Probolinggo, Rey Suwigtyo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala OPD.

Dalam seminar itu, hadir sebagai nara sumber yaitu dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Nur Baladina, yang memaparkan latar belakang, konsep dasar ekonomi sirkular, implementasi, manfaat, serta tantangan penerapannya di sektor pertanian dan pangan.

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperinda Kota Probolinggo, Retno Ambarwati, mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk membuka wawasan masyarakat mengenai penerapan ekonomi sirkular dalam kegiatan perekonomian, khususnya pada pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Selain itu, juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta stakeholder tentang implementasinya dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, serta mengidentifikasi sejauh mana ekonomi sirkular telah diterapkan oleh elemen masyarakat dan stakeholder dalam usaha atau kegiatan mereka.

“Seminar ini menjadi sarana penting untuk melihat sejauh mana praktik ekonomi sirkular sudah diterapkan. Sekaligus, mendorong masyarakat untuk semakin inovatif dan berkelanjutan dalam menjalankan usaha,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara, Wali Kota Aminuddin menekankan bahwa penerapan ekonomi sirkular menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi masa kini. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tengah mengembangkan model ekonomi yang berputar (circular economy) untuk menciptakan dampak berlipat dan meminimalkan limbah.

“Kita ingin tidak ada lagi sisa usaha yang terbuang. Semuanya harus bisa kembali dimanfaatkan,” kata Wali Kota Probolinggo.

Wali Kota Aminiddin juga menyoroti, pentingnya inovasi, terutama dari kalangan petani milenial. Limbah pertanian diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik, sehingga mendukung keberlanjutan ekosistem pangan.

Wali Kota Probolinggo turut menyampaikan, bahwa keberadaan MBG menjadi pasar utama bagi pengembangan usaha masyarakat, serta Koperasi Merah Putih berperan dalam menggerakkan perekonomian lokal melalui layanan pinjaman dana bergulir hingga Rp 5 juta bagi pelaku usaha pemilik NIB. “Prinsip bisnis sederhana, apa yang kita lakukan harus ada pasarnya. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, potensi Kota Probolinggo bisa menjadi kekuatan besar menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Wali Kota Aminuddin.

Seminar Ekonomi Sirkular ini, diikuti oleh 72 peserta, terdiri dari perangkat daerah, Ketua TP-PKK Kecamatan se-Kota Probolinggo, petani milenial, Kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L), peternak, kelompok nelayan, pembudidaya ikan, Poklahsar dan pelaku industri dan perusahaan. (kom/pro/gie)

Dijelaskan Wakil Bidang Konferensi DPD RI, Oni Choituddin, bahwa Kabupaten Banyuwangi dinilai berhasil mengelola sampah, bahkan terkelola dan bernilai ekonomis. Menurut Oni, Banyuwangi menjadi contoh penanganan sampah yang dilakukan secara kolaboratif dan mendapat dukungan masyarakat serta swasta.

“Praktik baik dari Kabupaten Banyuwangi ini patut menjadi contoh bagi daerah lain. Ini menjadi pertimbangan kami untuk menggelar FGD di sini guna mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait pengelolaan sampah,” kata Oni dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi, Rabu (11/06/2025).

Hasil FGD ini, katanya, akan dibawa ke konferensi untuk dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan persampahan nasional. “Praktik di Banyuwangi akan dilaporkan ke pimpinan dan akan dibahas pada rapat berikutnya,” kata Oni.

Baca juga :

Sementara itu Bupati Banyuwangi, Mujiono, menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan. Oleh karena itu, penanganan sampah di Banyuwangi cukup menyeluruh, dari hulu hingga hilir.

Saat ini, Kabupaten Banyuwangi memiliki sejumlah program pengelolaan sampah mulai dari pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) hingga berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat.

“Kami membuat regulasi terkait sampah, mulai dari peraturan daerah, peraturan bupati, hingga surat edaran tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Kami juga aktif bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, seperti Norwegia, Austria dan Uni Emirat Arab,” jelasnya.

Mujiono menjelaskan, program pengelolaan sampah ini sudah berjalan selama 6 tahun terakhir. Program Project Stop yang dimulai sejak tahun 2018 ini kini telah berhasil membangun dua TPS 3R di Muncar yang masing-masing berkapasitas 8 dan 10 ton per hari dan menjangkau 10 desa. “TPS 3R di Tembokrejo Muncar bahkan mendapat apresiasi dari Kementerian LHK dengan diraihnya Plakat Adipura sebagai TPS 3R Terbaik Nasional,” kata Mujiono.

Selain itu, di Kabupaten Banyuwangi juga terdapat TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon yang memiliki kapasitas 84 ton/hari dan menjangkau 46 desa dari 7 kecamatan sekitar. “Saat ini, TPS 3R tengah dibangun di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, yang akan menjangkau 37 desa dengan kapasitas 160 ton per hari. Selain itu, akan dibangun pula dua terminal sampah transfer station (SPA),” jelas Mujiono. (kom/bwi/gie)