Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa progres pembangunan relokasi Pasar Induk Gadang saat ini telah mencapai 85 persen. Sisa pekerjaan yang belum terselesaikan mayoritas berupa tahap finishing dan pengaspalan akses jalan menuju kawasan pasar.

“Progres pembangunan Pasar Induk Gadang sudah sekitar 85 persen. Tinggal kurang 15 persen untuk finishing. Mudah-mudahan bulan Juni ini selesai semua,” ujar Eko, Selasa (26/05/2026) tadi.

Menurutnya, percepatan penyelesaian dilakukan sesuai instruksi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, agar pembangunan akses jalan menuju kawasan Bumiayu segera dituntaskan. Eko juga menegaskan, bahwa pembangunan relokasi sementara Pasar Induk Gadang tidak menggunakan dana APBD maupun APBN.

Baca juga :

“Seluruh proses pembangunan dilakukan secara swadaya melalui urunan para pedagang yang menempati pasar. Tidak menggunakan APBD maupun APBN,” tegasnya.

Eko juga menyebut, bahwa relokasi sementara membawa sejumlah dampak positif. Mulai dari kembali berfungsinya jalan dan jembatan di kawasan pasar, penataan pasar yang lebih rapi dan bersih, hingga potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi dan parkir.

Selain itu, Pemkot Malang memastikan tidak ada peralihan aset pemerintah kepada pihak manapun dalam proses penataan Pasar Induk Gadang. Seluruh aset tetap menjadi milik pemerintah daerah. “Tidak ada perubahan aset pemerintah kepada perorangan. Semua tetap menjadi milik Pemkot Malang,” katanya.

Di sisi lain, aktivitas perdagangan di lokasi relokasi sementara juga mulai menunjukkan geliat ekonomi yang cukup besar. Diskopindag mencatat perputaran uang di lokasi relokasi sementara mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 25 miliar per bulan. “Kalau per hari bisa Rp2 sampai Rp3 miliar,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Menariknya, dalam aksinya itu pelaku berhasil menggondol dua motor. Dua motor itu, merupakan milik Ika Wahyu Rohmawati (23), mahasiswa Universitas Islam Negeri KH Achmad Sidiq (UIN KHAS) Jember dan milik Thoriq (25), mahasiswa Universitas Jember (Unej).

Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, menjelaskan bahwa kronologi pencurian ini bermula saat pelaku melihat motor korban yang terparkir dalam kondisi tidak terjaga. “Tersangka melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding balai desa menggunakan tangga bambu milik warga sekitar,” ujarnya saat rilis, Sabtu (16/08/2025) tadi.

Setelah berhasil memasuki sekitar TKP, tambahnya, pelaku kemudian mencongkel jendela kecil untuk masuk ke dalam. Pelaku kemudian menyasar motor korban dengan cara merusak kunci kontak motor yang saat itu dalam keadaan terkunci setir.

“Motor kemudian dikeluarkan melalui pintu selatan dengan cara merusak kunci pintu utama,” ungkap Kapolres.

Baca juga :

Kapolres menambahkan, sebelum berhasil masuk, pelaku sempat berusaha membobol tembok dengan cairan HCL, namun usahanya tidak berhasil. Setelah membawa keluar dua motor, pelaku menyembunyikannya di semak-semak tidak jauh dari lokasi kejadian.

“Tersangka bahkan sempat berpura-pura ikut panik bersama mahasiswa KKN agar tidak dicurigai. Setelah itu, dua motor tersebut diserahkan kepada rekannya untuk dijual. Saat ini, rekan pelaku masih dalam pengejaran dan sudah ditetapkan sebagai DPO,” jelasnya.

Berkat laporan cepat masyarakat dan kerja keras Tim Satreskrim, polisi berhasil menangkap pelaku tidak lama setelah kejadian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

“Kami tegaskan, Polres Lumajang akan terus menindak tegas setiap aksi kriminal yang meresahkan masyarakat. Apalagi menyasar mahasiswa yang sedang melaksanakan pengabdian masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, tersangka SM mengaku nekad mencuri karena sakit hati. Dirinya merasa tersinggung, karena sebagian mahasiswa KKN di desanya tidak mau menyapanya.

“Saya sakit hati dan kesal karena mahasiswa KKN kalau disapa enggak mau menyapa,” ujar SM. (adi/gie)

Dikatakan Bupati Sanusi, bahwa proses pengangkatan pejabat struktural, termasuk Direktur RSUD, membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini, sesuai dengan aturan bahwa setiap mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang harus mengantongi izin dari Kemendagri terlebih dahulu.

“Izin dari Mendagri ini baru turun Jumat kemarin. Karenanya, langsung kita lantik,” kata Bupati Sanusi, Senin (21/07/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa kekosongan jabatan Direktur RSUD Kanjuruhan, telah berlangsung. Penyebab utamanya, adalah larangan pelantikan selama masa Pilkada, yang membuat posisi tersebut tidak dapat diisi secara definitif. Sedangkan proses Selter, juga sudah diajukan ke Kemendagri.

Disinggung mengenai Selter Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, Bupati Sanusi mengaku, bahwa bahwa proses administrasi yang ketat di Kemendagri menjadi faktor utama mengapa pelantikan belum bisa dilakukan. Karenanya, dari tujuh Selter posisi eselon II, secara bertahap baru lima Selter yang diizinkan Kemendagri.

“Semuanya harus melalui izin pusat. Karenanya, kami sabar menunggu,” ujarnya. (sit)

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sukadi, menyebut ada sekitar 484 bidang lahan yang tersebar di lima desa yang dilewati pembangunan tol Kediri-Kertosono. Proses pembebasan lahan di Kabupaten Kediri, sejauh ini berjalan lancar. Bahkan, pemilik lahan secara umum setuju dengan besaran ganti rugi hasil perhitungan yang dilakukan appraisal.

“Sudah clear setuju 98 persen dan tinggal 2 persen,” katanya, Senin (27/11/2023) tadi.

Menurut Sukadi, lima desa yang dilewati Tol Kediri-Kertosono yakni Desa Banyakan, Ngablak, Maron dan Sendang, di Kecamatan Banyakan. Kemudian, Desa Bakalan yang berada di Kecamatan Grogol.

“Dua persen itu, kemarin ada di Bakalan (Desa, red) sedikit dan di Ngablak (Desa, red) itu ada enam bidang,” ungkapnya.

Baca juga :

Menyelesaikan proses pembebasan, kini tengah dilakukan identifikasi ulang item di atas lahan yang sebelumnya belum terdata guna perhitungan besaran ganti rugi yang diterima pemilik lahan. “Teman-teman pertanian turun lagi mengidentifikasi yang belum masuk,” tuturnya.

Ditegaskan Sukadi, bahwa sebagaimana arahan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya untuk menjembatani antara Kementerian PUPR, Bina Marga maupun masyarakat demi suksesnya pembangunan PSN. “Pada prinsipnya bagaimana kita ini menjembatani. Jangan sampai masyarakat ada yang dirugikan,” terangnya.

Selain Tol Kediri-Kertosono, menjadi konsen Pemerintah Kabupaten Kediri yakni pembebasan lahan untuk Tol Kediri-Tulungagung yang melewati 23 desa yang tersebar di Kecamatan Banyakan, Semen dan Mojo. Dari desa yang dilewati, progres pembebasan terlihat di Kecamatan Banyakan. Desa yang dilewati yakni Desa Maron, Manyaran dan Tiron dengan keseluruhan 478 bidang lahan.

“Untuk di Kecamatan Banyakan sudah 97 persen,” paparnya. (kom/pan/sit)

“Karena izin operasional RSUD Ngantang sudah turun, makanya sekarang rumah sakit itu sudah beroperasi. Hanya saja, untuk rencana launching, itu memang masih menunggu. Karenanya, sementara beroperasi dahulu, sambil menentukan waktu launchingnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, Selasa (19/09/2023) tadi.

Ditambahkannya, bahwa rencana operasional RSUD, sebenarnya sudah lama. Hanya saja, memang ada beberapa izin yang harus dirampungkan. Karenanya, menunggu izin terlebih dahulu, sebelum akhirnya beroperasi dan launching.

Baca juga:

“Kemarin sempat terkendala izin. Namun sekarang, izin semua sudah turun. Sehingga, sudah bisa beroperasi,” tambahnya.

Masih menurut Wiyanto, selain masalah izin, beberapa kelengkapan rumah sakit juga sudah diberikan. Seperti salah satunya, penambahan daya listrik. Sehingga, diharapkan tidak ada kendala. “Untuk daya listrik, sudah dilakukan. Sehingga, diharapkan akan sangat membantu,” imbuhnya.

Mengenai tenaga di RSUD, Wiyanto menjelaskan, karena nantinya sudah ada direktur dan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD), maka akan dibenahi bertahap. Hanya saja, untuk tenaga nantinya juga akan dicoba dari rencana penerimaan PPPK.

“Untuk tenaga, nanti akan mencoba koordinasi dari penerimaan PPPK. Sementara untuk dokter spesialis, nanti secara bertahap. Yang pasti, direktur rumah sakitnya dalah dokter spesialis jantung,” paparnya. (sit)