Kepala Dishub Kota Batu, Imam Suryono, mengatakan bahwa wacana pemanfaatan itu lebih kepada untuk menjangkau keberadaan kendaraan yang parkir di sekitar kawasan. Karenanya, wacana itu akan diteruskan untuk dilakukan pengkajian dalam menambah kantong parkir.

“Kami mengusulkan rencana bekas Pasar Hewan yang ada di Kelurahan Sisir, untuk menjadi lahan parkir,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jumat (28/07/2023) tadi.

Baca juga :

Pemanfaatan lokasi tersebut, tambahnya, karena banyak warga dari pemilik kendaraan yang memarkir mobilnya secara sembarangan di kawasan sekitar Kelurahan Sisir. Seperti, di kawasan Jalan Panderman dan Jalan Arjuno.

“Jadi, hal yang paling masuk akal adalah merubah dari eks Pasar Hewan menjadi lahan parkir,” ujarnya.

Untuk memuluskan wacana ini, jelas Imam, Dishub sedang berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Itu karena, tempat parkir membutuhkan lahan yang luas. Sementara dengan adanya pembangunan tersebut, maka bisa menjadi tempat parkir yang nyaman dan meminimalisir kemacetan.

“Kenapa eks Pasar Hewan Sisir yang menjadi sasaran, karena merupakan tempat paling representatif untuk ditempati sebagai lahan parkir. Sementara, meskipun lahan di sana tidak terlalu luas, setidaknya bisa dijadikan lahan parkir sementara. Apalagi, tanah aset tersebut memang aset milik Pemkot Batu dengan luas tanah sebesar 2.167 meter persegi,” terangnya. (put/sit)

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan bahwa bila dihitung untuk jumlah siswa di SDN Sisir 2, itu perkelas tidak sampai 20 anak. Dimana, dengan jumlah tersebut sangat berpengaruh dengan dana bantuan operasional sekolah nasional (BOSNas). Kemudian, itu juga sangat berpengaruh terkait kesejahteraan guru.

“Karena jumlah siswa di SDN Sisir 2 sedikit, makanya kami menyetujui bila SDN Sisir 2 dimerger dengan SDN Sisir 5. Mengingat, ini sangat berpengaruh dengan semua aspek,” terangnya di Gedung DPRD Kota Batu, Selasa (04/07/2023) tadi.

Meski begitu, ujarnya, Dinas Pendidikan harus melakukan langkah-langkah cermat. Diantaranya, yaitu memanggil kepala sekolah dan guru pengajar untuk diberikan penjelasan.

Baca juga :

“Yang jelas, selesaikan dahulu di Dinas Pendidikan dengan internal SDN Sisir 2. Harus jauh-jauh hari diberikan penjelasan, supaya pihak dari SDN Sisir 2 mengerti maksud dan tujuan mengapa dimerger ke SDN Sisir 5,” ujarnya.

Atas kekurangan siswa di SDN Sisir 2, tegas Didik, bisa menjadi instrospeksi sekolah tingkat dasar yang lain. Dalam pengertian, mengapa di sekolahnya kekurangan siswa, namun di sekolah lain siswanya banyak dan diminati orang lain. “Kejadian ini, harus menjadi instrospeksi bagi sekolah dasar lain. Jadi, semua elemen sekolah harus kreatif supaya sekolahnya maju,” tambahnya.

Sementara itu, Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu, Daud Andoko, mengatakan sekolah yang berpotensi dilakukan penyatuan biasanya yang memiliki murid terlalu sedikit. Dengan perkembangan zaman, kemudian berdiri sekolah swasta yang selanjutnya membuat minat masyarakat sedikit berubah.

Padahal, jelas Daud, syarat mendapatkan dana batuan operasional sekolah nasional, suatu sekolah minimal harus memiliki 60 siswa. “Proses melakukan merger bukan proses yang sebentar. Karena datanya masing-masing sekolah, itu terhubung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI,” jelasnya. (put/gie)

Sementara sekarang, tenda tempat berjualan sudah tidak pernah lagi dilakukan bongkar pasang alias menetap. Dan parahnya, saluran drainase yang ada di bawahnya, dibuat layaknya tertutup karena di bagian atas untuk berjualan.

Salah satu warga, Hantok, menyesalkan kondisi tersebut. Dirinya mengetahui kondisi itu, saat ikut kerja bakti menggali kubur untuk warga yang meninggal dunia.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Hantok pun mengungkapkan kekesalannya, atas perilaku pedagang yang sepertinya tidak peduli terhadap lingkungan tempatnya berjualan. “Bagaimana ini, pedagang kok tidak mengurusi tempatnya. Sampai tampak kotor dan tendanya merusak pandangan mata, karena tidak sedap di pandang,” ujarnya, Rabu (29/06/2022) tadi.

Harusnya, ujar Hantok, pedagang juga peduli dan ikut merawat lingkungan. “Harusnya semua bisa saling menjaga dan merawat. Apalagi, dinas juga tidak selalu melakukan pengecekan,” tambahnya.

Terkait kondisi itu, dirinya berharap agar dinas terkait melakukan pengecekan. Sehingga, keindahan tata kota tetap menarik dan semua saling menjaga. (bir/gie)

Konsep PAIJO sendiri, merupakan bentuk pengabdian pelayanan administrasi yang lebih ramah karena staf kelurahan dibantu oleh Ketua RW serta RT turun langsung ke wilayah RW masing-masing secara bergiliran sesuai dengan jadwal. Jadi, memudahkan masyarakat dalam mengurus kebutuhan administrasi.

Kasi Pembangunan Kelurahan Sisir, Yunus Rahmad, sebagai Ketua Tim menyampaikan bahwa gagasan ini merupakan upaya Pemerintah Kelurahan Sisir, guna mempermudah dalam pelayanan dan menjadikan hubungan antara aparat kelurahan dan masyarakat semakin erat serta harmonis. “Tujuan dari konsep pelayanan seperti ini adalah guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi. Kalau biasanya masyarakat harus mendatangi kantor kelurahan, kini cukup tahu jadwal kunjungan kami dan langsung datang dengan syarat harus tetap membawa surat pengantar RT setempat,” Kamis (24/02/2022) tadi.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Selain pelayanan lapangan, pelayanan di kantor kelurahan juga tetap dilakukan agar masyarakat yang datang ke kelurahan, tidak kecewa dan tetap memperoleh pelayanan. “Ini semacam drive thru, agar masyarakat tidak minder untuk mengurus kebutuhan administrasi. Dan saat ini, merupakan kegiatan ke dua yang kebetulan bertempat di wilayah RW 02, sebelumnya bertempat di RW 01,” tambahnya.

Harapannya, dengan kegiatan ini diterima oleh masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Sisir, banyak memiliki inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (bir/mg1/sit)

Yusuf Irawan, selaku juru bicara Tim 7 menerangkan bahwa kedatangan tersebut dalam rangka hearing permasalahan proses pembangunan Museum HAM di Kelurahan Sisir. “Pada intinya kami warga RW 06 tidak apatis atau tidak menolak program pembangunan Museum HAM oleh Pemkot Batu dan Pemprov Jatim di wilayah kami, hanya meminta pada Pemkot agar pada setiap kegiatan pembangunan di wilayah Rw 06 hendaknya melalui tahapan yang benar, semisal sosialisasi maupun komunikasi, tidak ujuk-ujuk (tiba-tiba) berkegiatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” ujar Yusuf kepada media usai hearing.

Bahkan, lanjut dia pihaknya selalu mensupport selama itu untuk kemaslahatan masyarakat. Namun pihaknya kecewa, karena dalam prosesnya pihak Pemkot tidak permisi atau sosialisasi terlebih dahulu terkait pembangungan Museum HAM kepada lingkungan terdampak. Dalam hal ini adalah warga RW 06 Kelurahan Sisir.

Selain tidak adanya sosialisasi, pihaknya juga mengeluhkan pembangunan yang mengganggu masyarakat sekitar, seperti aktifitas pengerjaan yang rencananya berlangsung 24 jam. “Alhamdulilah kami sudah dimediasi oleh Pemkot Batu. Dengan Bu Wali, Pak Sekda dan OPD dan hari ini kita akhiri dengan Komisi C DPRD Kota Batu. Sudah kita bahas semua kesepakatan-kesepakatan dengan Pemkot,” bebernya.

Diantara kesepakatan itu, antara warga dengan pelaksana dan warga dengan pemerintahan. Untuk menguatkan itu, pihaknya minta agar dikawal langsung oleh DPRD Kota Batu. Khususnya Komisi C. Beberapa kesepakatan tersebut meliputi kompensasi atas pembangunan museum HAM jadi warga sekitar harus dilibatkan dalam manajemen operasioal Museum HAM nantinya. “Selain itu kami minta adanya pembangunan gedung serba guna untuk RW di ex rumah potong hewan (RPH), relokasi pasar hewan, rencana pembangunan lapangan voly, dan pembangunan box culvert di Jalan Panderman, penetapan lahan makam Sisir yang baru dan akses jalannya,” terangnya.

Adanya beberapa permintaan tersebut, menurut Yusuf, karena selama ini setiap tahunnya permintaan warga dalam Musrenbang tidak pernah diakomodir. Tapi sebaliknya, ketika ada pembangunan seperti rumah veteran, taman, dan Museum HAM tidak pernah disosialisasikan pada warga. “Mudah-mudahan harapan kami untuk kedepannya setiap program pembangunan di Kota Batu itu di sosialisasikan dengan baik dan benar pada masyarakat. Ini supaya masyarakat tahu dan merasakan apa dampak dari program dan masyarakat ikut mensupport program pemerintah,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C Kota Batu, Khamim Tohari menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan dalam pembangunan Museum HAM. Namun banyak kesepakatan yang belum terealisasi. Sehingga warga kecewa dan melapor ke Dewan.

“Sesegera mungkin kami akan panggil Dinas Perumahan. Apa tuntutan dari warga RW 06 Kelurahan Sisir akan kami sampaikan ke OPD agar tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan dan segera direalisasikan,” tegasnya.

Khamim menambahkan bahwa warga RW 06 tidak menolak pembangunan. Hanya mereka keberatan pembangunannya karena tidak sosialisasi terlebih dahulu. (bir/syn)

Ketua RW 12, Bambang Gunadi mengatakan bahwa, bukan kekhawatiran tapi warga gelisah sebab pihak RS atau dinas tidak izin dahulu ke RT dan RW. Makanya, ketika ia ditegur oleh warga Bambang tak mengetahuinya.

“Intinya mengenai isolasi ini belum ada izin RT dan RW. Setelah ditegur warga, saya langsung ke Pak Lurah Sisir, ia pun tidak mengetahui. Sekarang kita undang pihak kelurahan bagaimana solusi selanjutnya. Karena kita tidak tahu,” keluh Bambang, Rabu (6/5/2020).

Harusnya, tambah Bambang, izin dahulu karena jika ada permasalahan RT dan RW bisa menyampaikan ke warga setempat. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan.

“Isolasi sendiri sejak Senin (4/5/2020) kemarin dan rencananya sampai Kamis besok (7/5/2020). Informasinya ada 25 orang diisolasi. Setelah pertemuan ini kami mohon yang punya tempat juga izin ke RT dan RW,” harapnya lagi.

Sebelumnya, jumlah pasien dalam perawatan (PDP) per 5 Mei 2020 di Kota Batu bertambah sebanyak 17 orang. Dengan adanya tambahan hingga 17 orang ini, total jumlah PDP yang menjalani masa perawatan di Kota Batu ada 28 orang. Sementara total akumulatifnya ada 44 orang.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Batu, M Chori menjelaskan, 15 orang PDP yang baru adalah tenaga medis dari RS Karsa Husada. Sementara dua lainnya warga biasa.

“PDP ada kenaikan 17 orang, yaitu 15 orang tenaga medis RS Karda Husada. Saat ini ke-15 orang tenaga medis tersebut sedang diisolasi di Wisma Talithakum, Jalan Metro, Kelurahan Sisir,” ujar Chori, Selasa (5/5/2020) kemarin.

Ke-15 tenaga medis tersebut telah menjalani swab namun hasilnya belum keluar. Sedangkan 2 orang lainnya merupakan warga Kota Batu yang punya riwayat perjalanan ke Malang dan juga sudah diswab hari ini.

“Semua PDP ada gejala pneumonia,” terang Chori.

Chori melanjutkan, para tenaga medis yang bertugas telah mengenakan alat pelindung diri yang sesuai standar. Kemungkinan potensi penularan terjadi karena para tenaga medis tersebut punya riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif kedua di Kota Batu.

“Untuk APD sudah menggunakan sesuai standar bahkan level 3, namun para tenaga medis tersebut punya riwayat kontak dengan pasien konfirm nomor 2 yang kebetulan juga sebagai tenaga medis,” imbuh Chori.

Hingga Selasa sore, jumlah orang dengan risiko (ODR) secara akumulatif sebanyak 1978 terdiri atas 782 orang dalam pemantauan dan 1196 selesai pemantauan. Orang tanpa gejala (OTG) ada 192 yang terdiri atas 102 orang dalam pemantauan dan 90 orang selesai pemantauan.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) juga bertambah 16 orang. Secara akumulatif totalnya ada 207 ODP yang terdiri atas 62 orang dalam pemantauan dan 145 orang selesai pemantauan. Sementara terkonfirmasi positif ada 3 orang yang terdiri atas 2 orang dalam perawatan dan satu orang sembuh.(bir/yan)

Salah satu tokoh masyarakat Meduran, H Hari Danah Wahyono yang juga anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kota Batu tampak hadir bersama para ketua RT/RW serta warga Sisir yang lain.

“Gugur gunung harus kita lestarikan sebagai budaya luhur nenek moyang kita, jangan sampai hal yang baik ini hilang di masyarakat kita, kalau hilang maka sama halnya kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang di kenal dengan gotong royong,” ujar pria yang biasa disapa kaji Nanang ini.

“Kita juga harus mengenalkan budaya ini kepada generasi muda atau anak-anak supaya mereka memiliki jiwa sosial yang baik, tidak hidup secara individu, peka dan cerdas dalam bersosial di masyarakat, perduli dengan lingkungan, ” tambah kaji Nanang.

Sementara itu Musholli ketua Rw 02 merasa senang karena warganya antusias dan banyak hadir di lokasi kegiatan meski masih ada warga yang tidak ikut hadir.

“Senang sekali pagi ini warga antusias mengikuti kerja bakti, meski masih ada warga yang tidak hadir, mungkin karena kesibukannya, semoga pada kegiatan yang lain mereka bisa hadir, dan kepada masyarakat yang masih belum memiliki kepedulian terhadap lingkungan, saya berharap mereka sadar karena sejatinya kegiatan ini juga memiliki manfaat pada mereka sendiri, ” pungkasnya. (bir/yan)

Menurut Punjul, kalau tidak salah yang mempunyai program adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu. Rencananya bangunan akan ditaruh di desa, tetapi beberapa desa yang ditunjuk tidak siap menyediakan lahan. Akhirnya Kelurahan Sisir di pilih karena otomatis aset kelurahan juga menjadi aset pemda.

“Gedung sudah dibangun di tahap awal. Setiap pembangunan ada perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan saya kurang paham. Progresnya bagaimana sudah selesai atau belum saya belum cek ke dinas terkait,” jelas Punjul, Senin (12/2/2018).

“Biasanya jika sudah dicek pihak ketiga akan menyerahkan ke dinas dan ada masa pemeliharaan sekitar 6 bulan, ” sambung Punjul. Untuk pembangunan, lanjut Punjul sudah selesai, namun secara formil masih belum.

“Kan masih dalam tahap tanggung jawab rekanan karena belum serah terima,” tambah dia. Jika sudah dicek, dari dinas akan ditanya diperuntukkan untuk apa panggung sendra tari tersebut. Rencananya setelah serah terima, Dinas Pariwisata Kota Batu yang akan mengelola. Pengelolaan meliputi perawatan dan pemanfaatan.

“Nanti kan bisa dimanfaatkan untuk pertunjukan seni tari dll. Dari dinas pariwisata nanti bisa diserahkan ke Kelurahan Sisir. Pak Lurah, LPMK, tokoh masyarakat, dan karang taruna berkeinginan mengelola tempat tersebut, ” ungkapnya.

Sebelumnya, sendra tari sisir ini terbengkalai, tidak terawat, dan menyeramkan seperti rumah hantu. Bangunan yang pada tahap I menelan anggaran Rp 1,6 miliar itu di sebelah panggung nyaris tidak terlihat. Semua tertutup tumbuhan liar. Gapura setinggi kurang lebih 3 meter yang dibangun itupun hanya terlihat ujungnya, sampai tribun penontonnya. Di pagar pembatas yang mengelilingi, penuh dengan coretan vandalisme. Kondisi bangunan itupun sangat disayangkan.

Ketua Dewan Kesenian Kota Batu Fuad Dwiyono mengeluhkan gedung itu masih belum 100 persen selesai. Pembangunan masih 60 persen belum selesai.

“Sekarang ini tidak ada yang bertanggung jawab kepada gedung ini, ” herannya. Dari informasi, Gedung Sendra Tari tersebut dulunya dibangun oleh CV. Mega Dimensi dibawah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKR) Kota Batu, pada awal 2015 dengan anggaran Rp 1,6 miliar untuk tahap pertama. Yakni, berupa bangunan tembok pembatas, panggung dan paving yang luasnya kira-kira 39 meter x 70 meter. Anggaran itu belum termasuk tribun, yang sudah terbangun seperti sekarang ini. (lih/yan)