Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan mampu mengakselerasi berbagai target pembangunan desa yang belum tercapai agar di tahun mendatang dapat terwujud. Acara launching ini juga berlangsung secara daring di 378 desa se Kabupaten Malang.

Bupati Malang berharap, pemerintah desa dan Kepala Desa serta perangkat mampu sungguh-sungguh untuk menjalankan ini agar nanti apa yang menjadi harapan masyarakat untuk menerima pelayanan yang terbaik.

Termasuk, penggunaan Dana Desa (DD) oleh kepala desa dan pemerintah desa betul-betul dapat dipertanggung jawabkan semua pihak.

“Mari saling membantu kepala desa, membantu Bupati agar nanti arah kebijakan Bapak Presiden, mengalokasikan dana untuk masyarakat betul-betul 100 persen. Seluruh desa wajib berlomba ciptakan inovasi. Tiada hari tanpa inovasi,” jelas Bupati dalam sambutannya.

Ditambahkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan dan pembangunan desa, salah satu sektor yang senantiasa mendapatkan perhatian serius adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah sebuah harapan bagi masyarakat desa. Karena, dengan dikelola secara maksimal maka pembangunan kawasan perdesaan akan semakin berkembang.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya melalui Aplikasi SISKEUDES ini. Tujuannya, untuk mendorong implementasi SISKEUDES tersebut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi Aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK, menghimbau kepada seluruh Kepala Desa untuk mengimplementasikan Aplikasi SISKEUDES,” jelasnya.

Tujuan dibentuknya Aplikasi SISKEUDES ini, antara lain agar Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Selain itu juga mempermudah dalam evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBDes.

“Serta memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Juga memberikan informasi pelaksanaan keuangan desa bagi masyarakat, mengefisienkan pekerjaan operator dengan menjadi kewajiban masing-masing unit kerja dan melahirkan sumber daya manusia di daerah yang menguasai penggunaan teknologi informasi, produktifitas dan akuntabilitas yang tinggi,” tambahnya.

Usai launching Aplikasi SISKEUDES, dilanjutkan bimbingan teknis Aplikasi SISKEUDES, kepada seluruh peserta bimbingan teknis agar dapat memanfaatkan kegiatan ini semaksimal mungkin. Sehingga, dapat segera melakukan tindak lanjut atas hasil dari bimbingan teknis ini. (hms/ed2)

Memontum Malang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, bakal menyelenggarakan pembinaan kepada pemerintah desa untuk memantapkan program kegiatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis online.

Program tersebut, rencana akan dimantapkan di tahun 2021, untuk penggunaan di seluruh desa yang berada di Kabupaten Malang.

“Porsi kami untuk memantapkan program kegiatan ini dan akan kami lakukan di tahun 2021. Fokusnya kami akan membina terlebih dahulu pemerintah desa,” kata Kepala DPMD Kabupaten Malang, Suwarji, Senin (2/11) tadi.

Untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, tambah mantan Camat Lawang ini, DPMD akan mensosialisasikan beberapa pelatihan. Seperti, pengelolahan keuangan desa, pengelolahan aset desa dan salah satu yang difokuskan, yakni Siskeudes online.

“Untuk Siskeudes, ini aksesnya bisa dari Kabupaten langsung ke desa. Sehingga, bisa memudahkan pembinaan maupun pengelolahan keuangan desa,” ungkapnya.

Aplikasi Siskeudes berbasis online ini, tambahnya, bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan penindakan permasalahan secara dini agar bisa segera diatasi.

“Ini kan online, jadi lebih mudah. Jika ada masalah, tidak perlu datang ke sana ke sini untuk memastikan. Di Siskeudes online ini langsung tercantum semua. Jadi, bisa diatasi sejak dini,” tambahnya.

Selain itu, imbuh Suwarji, dalam pengelolahan keuangan desa, perencanaan dan penganggaran akan masuk dalam aplikasi Siskeudes online. Sehingga pada saat akan mencairkan harus melalui Siskeudes online.

“Di aplikasi itu akan menjabarkan program kegiatan dan kode rekening. Sehingga dengan Siskeudes online ini, transparansi perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran akan bisa tertib,” tambahnya.

Sebagai informasi, Suwadji menyebutkan, di Kabupaten Malang ini sudah ada dua daerah yang menerapkan Siskeudes online tersebut. “Yang sekarang sudah kita berikan kesempatan menggunakan Siskeudes online, ada di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari dan desa di Kecamatan Bululawang,” ujar Suwarji. (riz/sit)

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Jember, dr Faida, MMR., saat membuka Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.

“Namun, hari ini kita mendapatkan umpan balik dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), sejauh mana efektifitasnya,” katanya, Jumat (6/12/2019) siang.

Bupati menyatakan, umpan balik ini penting supaya pemerintahan desa bisa mengevaluasi pelaksanaan sistem ini.

Terlebih, ke depan, pemantauan perkembangan pelaksanaan sistem keuangan di desa akan dilakukan secara daring atau online.

Untuk itu, bupati meminta seluruh kepala desa segera menyiapkan operator. Petugas ini akan mendapat pelatihan pada tahun 2020 bekerja sama dengan BPKP.

“Supaya kepala desa lebih rileks. Tinggal pegang gadget bisa memonitor pelaksanaan keuangannya. Akan tercairkan berapa banyak. Ada masalah dimana. Targetnya sudah berapa jauh,” jlentrehnya.

Kepala desa juga lebih ringan dalam bertanggungjawab pengelolaan keuangan. Faida pun menegaskan bahwa kepala desa adalah penangungjawab utama dalam pengelolaan keuangan desa.

Lebih jauh Faida ingin lebih meringankan para kepala desa. Untuk itu, bupati meminta Diskominfo dan BPKP bekerjasama untuk memudahkan kepala desa memonitor hanya dengan menggunakan gadget.

“Siskeudes ini diedarkan oleh pemerintah pusat. Pemkab Jember akan secepatnya mengambil langkah-langkah agar aplikasi ini bisa diakses secara daring oleh pemerintahan desa,” terangnya.

Dalam Workshop yang bertempat di Pendapa Wahyawibawagraha ini dilakukan evaluasi oleh pemerintah pusat secara nasional dan khusus untuk Kabupaten Jember. (bud/yud/oso)

Hadir dalam workshop tersebut narasumber dari elemen Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), DPR RI, dan Kepolisian.

Kepala DPMD Kabupaten Malang, Suwadji mengatakan, dalam workshop tersebut, pada intinya pihaknya ingin mengevaluasi dalam Implementasi penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana, saat ini terdapat penambahan dan update pada Siskeudes 2.0 yang merujuk pada Permendagri no. 20 tahun 2018.

“Kalau intinya tetap, kami menginginkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga disesuaikan dengan Permendagri no. 20 tahun 2018,” ujar Suwadji.

Dijelaskan, beberapa perubahan yang ada dalam penambahan pada Siskeudes yaitu tentang perangkat desa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), sumber pendapatan desa, dana asli desa, dana hasil retribusi dan lain-lain.

“Mungkin dengan perkembangan ini, yang memungkinkan ada pendapatan lain yang perlu dicantumkan dalam Siskeudes,” imbuh Suwadji.

Menurut Wiweko, Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu, dari 381 desa di Sukabumi rata-rata sudah memakai Siskeudes. Dari 100 persen sudah 70 persen memakai sistem tersebut. Dalam waktu dekat, ungkap Wiweko, hasil studi banding itu akan diterapkan di Kota Batu tidak lama lagi.

” Kami akan lapor hasil studi banding itu ke Pemkot. Sebab di Kota Batu hanya 24 desa dan kelurahan. Sebenarnya itu sudah ada di Kota Batu, tetapi masih belum disinergikan dengan Pemkot Batu,” jelas pria yang juga menjadi Kades Oro-oro Ombo ini, Minggu (21/10/2018).

Lanjut dia, setiap desa dan kelurahan di Kota Batu sudah terpasang fasilitas jaringan internet, seperti wifi, fasilitas komputer memadai dll.
Jadi sebenarnya desa dan kelurahan sudah siap menerapkan Siskeudes.

” Kekurangannya mungkin di SDM-nya. Makanya kami memulai pelatihan. Pekan depan kami upayakan sudah dimulai. Kami akan libatkan perangkat desa,” terangnya.

Senada, Suliyono Kepala Desa Tulungrejo, diharapkan Siskeudes akan mempermudah penggunaan anggaran. Sistem online akan mempermudah mengetahui serapan anggaran.

” Justru itu mempermudah kami untuk penggunaan anggaran, pengawasan dan perencanaan serta realisasi nantinya,”tutupnya. (bir/yan)

Kegiatan yang digelar disalah satu gedung di Kanigoro Kabupaten Blitar ini, dimulai pukul 08.00, dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Blitar. Sedangkan pesertanya adalah operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari masing-masing desa yang ada di Kabupaten Blitar.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Blitar, Mujianto dalam sambutannya mengatakan, bimbingan teknis fasilitasi pengelolaan pelaporan keuangan dan aset desa ini digelar selama 2 hari. Hari pertama untuk 12 Kecamatan, sedanglan hari kedua 10 Kecamatan.

Dijelaskan mujianto, maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Sehingga melalui Bimtek ini dapat mengetahui dan melaksanakan tugas dan fungsi yang benar sesuai undang-undang yang berlaku.

“Peserta semuanya kita hadirkan dengan membawa laptop. Ini kita maksudkan agar tidak hanya teori tentang implementasi percetakan sistem keuangan. Tetapi langsung praktek memasukkan data yang sudah dibikin, dalam hal ini APBDes. Tentunya kalau tidak langsung praktek akan kesulitan”, kata Mujianto, Selasa (20/03/2018).

Mujianto mengaku, pihaknya sudah sering mengadakan bimtek. Dan dia berharap tahun 2018 ini, semua desa sudah menggunakan aplikasi Siskeudes.

“Awalnya memang akan kesulitan, tetapi jika sudah paham akan mudah dan berdampak pada perencanana maupun pelaksanaan menjadi tepat waktu, sehingga akurat”, tandas Mujianto.

Menurut Mujianto, dalam bimtek tersebut, narasumber berasal dari Dinas PMD Kabupaten Ponorogo dengan alasan, karena di Ponorogo sudah melaksanakan aplikasi Siskeudes tersebut. Mulai dari penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

“Kita mengambil nara sumber dari Ponorogo, diharapkan pengalamannya bisa diterapkan di Kabupaten Blitar”, jelas Mujianto.

Lebih lanjut Kepala Dinas PMD Kabupaten Blitar menyampaikan, dengan bergulirnya APBN sesuai Nawacita Presiden, seluruh desa penjuru tanah air memerlukan pemikiran khusus agar efektif dalam melakukan setiap program, sehingga bisa akuntable dan transparan. Makanya mulai dari KPK dan Kemendes, berfikir keras bagaimana tata kelola sitem pelaporan modern yang akuntable dan transparan. Sehingga dibentuk aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) tersebut.

“Tentunya tidak ada alasan aplikasi ini menjadi momok karena sudah dibikin melalui proses kajian. Selain itu sudah ada penyempurnaan-penyempurnaan. Makanya tahun 2018 ini semua desa wajib menerapkan Siskeudes. Kalau merasa kesulitan bisa konsultasi ke kecamatan, dimana disitu kan ada pendampingan. Atau bisa langsung ke Dinas,” ujarnya.

Mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar ini menyarankan kepada Camat maupun Kepala Desa, agar tidak sering mengganti operator, karena akan semakin menyulitkan. Selain itu dalam melakukan audit, saat ini BPK dan KPK akan lebih banyak mengunjungi desa-desa. Karena meskipun keterbatasan personil, BPK dan KPK akan bekerja sama dengan BPKP dan inspektorat.

“Dulu memang hanya beberapa. Tetapi sekarang 80 persen akan dikunjungi. Namun jika sudha bisa menggunakan aplikasi siskeudes tentu tidak perlu khawatir,” tandasnya.

Untuk diketahui narasumber dari DPMD Kabupaten Ponorogo adalah Muchtar Lutfi. Sedangkan peserta operator Sistem Siskeudes, dari Kecamatan Selorejo, Sutojayan, Selopuro, Ponggok, Panggungrejo, Wlingi, Wates, Doko, Bakung, Kesamben, Kanigoro, dan Kecamatan Wates. (jar/nay)