“Khitanan massal ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak-anak,” kata Wabup Ulfiyah, saat hadir dalam pelaksanaan khitanan massal.

Dirinya berharap, bahwa kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga organisasi sosial dan keagamaan.

Baca juga :

Wabup Ulfiyah juga menegaskan, bahwa khitanan massal ini menargetkan 1000 peserta se Kabupaten Situbondo. “Untuk kegiatan khitanan massal di Pendopo Desa Jangkar ini, kurang lebih sebanyak 200 peserta atau anak. Momentun khitanan pada libur sekolah ini waktu yang tepat untuk penyembuhan pasca di khitan,” imbuh Wabup Situbondo.

Sementara itu, para orang tua peserta mengaku bersyukur dan berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan khitanan massal. Mereka menilai, Program Khitanan Massal Gratis yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinkes Situbondo ini merupakan langkah tepat bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Dalam pelaksanaan itu, peserta juga memperoleh bingkisan sarung dan uang transport, sebagai bentuk perhatian dan motivasi setelah menjalani proses khitan. Melalui kegiatan itu, Pemkab Situbondo terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan warga di tingkat desa. (her/gie)

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan tahapan lanjutan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI diserahkan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Ditambahkannya, pembahasan nantinya tidak hanya berhenti pada rapat paripurna. Sebab, tahapan berikutnya usai pesetujuan, maka akan dilanjutkan dengan pendalaman di masing-masing komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), sebelum masuk ke pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).

“Masih ada sejumlah catatan dari pandangan umum (PU) fraksi, yang perlu didalami. Terutama, berkaitan dengan rincian angka dalam pertanggungjawaban APBD 2025,” kata Ketua DPRD Mahbub, Kamis (02/07/2026) tadi.

Selain agenda LKPJ, DPRD juga mengesahkan tiga Perda inisiatif. Perda tersebut, yakni tentang penyelenggaraan kearsipan, penanggulangan pelacuran, serta penanggulangan HIV/AIDS dan tuberkulosis. Ketiga regulasi ini, akhirnya disetujui setelah melalui proses pembahasan sejak tahun 2021 hingga 2024 dan baru tuntas pada 2026.

Ketua DPRD Mahbub juga menyampaikan, apresiasi atas rampungnya pembahasan tersebut. Meski demikian, dirinya mengakui masih terdapat beberapa catatan yang akan menjadi bahan penyempurnaan ke depan.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyoroti persoalan tunggakan retribusi sewa Ruko di Pasar Mimbaan, yang sebelumnya menjadi temuan BPK. Permasalahan ini, masih dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Baca juga :

Ketua DPRD Mahbub juga menegaskan, mengenai pentingnya pencatatan administrasi yang tertib, termasuk terhadap penyewa yang belum memenuhi kewajiban pembayaran. “Jika belum membayar, tetap harus dicatat sebagai piutang. Administrasi tidak boleh diabaikan karena ini menyangkut akuntabilitas keuangan daerah,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, salah satu poin penting dalam Perda Penanggulangan Pelacuran adalah penguatan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menindak tempat usaha yang terbukti memfasilitasi praktik prostitusi. Tidak hanya pelaku, pemilik usaha juga dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diimbangi dengan pengelolaan aset yang lebih profesional. Menurutnya, seluruh aset yang disewakan harus didata dan dikelola secara transparan.

Bupati Rio mencontohkan, Pasar Mimbaan dan kawasan Wisata Pasir Putih yang akan dibenahi sebelum dilakukan penilaian ulang. “Optimalisasi aset itu penting, tetapi harus disertai pencatatan administrasi yang rapi,” ujarnya.

Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo juga menawarkan, skema insentif bagi penyewa baru, berupa potongan tarif hingga 50 persen pada tahun-tahun awal. Kebijakan ini, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil.

Selain itu, Mas Rio mengungkapkan telah mengusulkan skema pemutihan tunggakan sewa kepada BPK. Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi temuan berulang sekaligus memperbaiki tata kelola administrasi.

Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, menegaskan bahwa pengesahan 3 Perda tersebut merupakan wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjawab persoalan sosial. (her/gie/adv)

Dalam momen itu, penyerahan bingkisan diserahkan langsung Pembina PC Fatayat NU, Hj Djuwairiyah Fawaid dan Hj Zeiniye. Pelaksanaan sendiri, dilakukan secara bergiliran dengan mendatangi ruang perawatan pasien di ruang Inap RSAR Situbondo.

Ketua Fatayat NU Situbondo, Silina Efendi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang sedang menjalani rawat inap.

“Semenjak kepemimpinan Nyai Hj Djuwairiyah Fawaid sebagai Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Situbondo, kegiatan Istiqomah Sepuluh Muharrom hingga saat ini terus dilaksanakan. Selain berbagi bingkisan, kita juga mendoakan para pasien cepat sembuh dari penyakitnya,” kata Silina Efendi.

Ditambahkannya, bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. “Diharapkan, semangat berbagi pada 10 Muharram yang dilaksanakan Fatayat NU Situbondo, dapat terus menginspirasi berbagai pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang sedang menghadapi ujian kesehatan,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekretaris PC Fatayat NU Situbondo, Nuril Hashinah, mengatakan kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan mendapat sambutan positif dari pasien, keluarga pasien, serta pihak rumah sakit. “Program Fatayat NU Ihrom ini terus konsisten menyelenggarakan bagi-bagi santunan untuk masyarakat, terutama bagi para pasien di rumah sakit. Program yang telah berjalan sejak kepemimpinan Ibu Nyai Hj Juwairiyah ini, kini bertransformasi dengan nama baru, yaitu ‘Fatayat NU Ihrom’,” ujar Nuril.

Dijelaskannya, bahwa program ini sebelumnya dikenal dengan nama Baksos (bakti sosial) Fatayat NU. Perubahan nama menjadi Ihrom sendiri merupakan singkatan dari Istiqomah Sepuluh Muharram.

“Tujuan utama dari program ini, menerapkan sikap saling peduli terhadap sesama, khususnya pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dan mengajak masyarakat untuk bersedekah di momentum 10 Muharram,” terang Nuril.

Wakil Ketua 1 Fatayat NU yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, mengatakan bahwa momentum 10 Muharram untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian kepada sesama di kalangan anggota PC Fatayat NU Situbondo. “Program ini juga membawa pesan moral bagi masyarakat luas. Dengan menjenguk orang sakit, kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT. Karena kesehatan merupakan anugerah terbesar yang sering kali terlupakan oleh manusia,” jelas Wabup Situbondo.

Masih menurut Wakil Ketua, bahwa harta, jabatan dan uang, tidak akan berarti apa pun tanpa tubuh yang sehat. “Selain itu, program ini juga menjadi sarana untuk menyadari bahwa sakit adalah ujian dari Allah SWT. Kita diajarkan untuk menghadapinya dengan penuh syukur dan ikhlas serta menerima dengan lapang dada,” tambahnya. (her/gie)

Paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi dan diikuti unsur pimpinan dan anggota DPRD Situbondo. Hadir langsung, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Wakil Bupati, Ulfiyah, Forkopimda, Sekdakab Situbondo, Akhmad Yulianto, pimpinan OPD, camat, Direktur RSUD dan BUMD.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menjelaskan bahwa dalam Rapat Paripurna ini ada dua Raperda yang disepakati bersama dan mendapat persetujuan. Yaitu, Raperda tentang Penataan Desa dan Raperda Kawasan Tanpa Rokok.

“Kedua Raperda tersebut sudah disepakati dan disetujui bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk menjadi Perda definitif,” jelasnya, saat dikonfirmasi Memontum.com.

Baca juga :

Di dalam Perda Penataan Desa, urainya, salah satunya mengatur tentang pembentukan desa baru melalui pemekaran ataupun penggabungan beberapa desa. Lalu, perubahan status desa, yaitu mengubah status desa menjadi kelurahan dan sebaliknya.

“Selama sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Perda tersebut, maka DPRD akan mendukung. Di situ ada persyaratan yang cukup teknis, seperti diawali dengan musyawarah desa dan ada ketentuan jumlah minimal penduduk untuk bisa mengubah status dari desa menjadi kelurahan,” urainya.

Sedangkan terkait Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, juga sudah disetujui. Pihaknya juga sangat mendukung Kabupaten Situbondo, untuk lebih tertib dalam hal bebas asap rokok.

“Di Perda itu sudah diatur beberapa kawasan bebas tanpa asap rokok. Seperti tempat pendidikan (sekolah/kampus), tempat ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan dan beberapa tempat lainnya,” jelasnya.

Dijelaskannya, saat Rapat Paripurna berlangsung, hampir seluruh fraksi DPRD menyampaikan harapan agar sosialisasi kawasan tanpa asap rokok kepada masyarakat yang lebih dimasifkan. “Di awal bukan penindakannya, tetapi sosialisasi terlebih dahulu bahwa Perda Kawasan Tanpa Rokok sudah berlaku. Nanti juga disediakan ruang khusus untuk area merokok,” tambahnya. (her/gie/adv)

Dalam sambutannya, Wabup Ulfiyah menyampaikan bahwa semangat perjuangan RA Kartini harus terus dihidupkan melalui aksi nyata. Khususnya, dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Momentum Hari Kartini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berkontribusi. Terutama, untuk kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Dijelaskan Ketua GOW Situbondo, bahwa kegiatan bakti sosial ini bekerja sama dengan DP3AP2KB dengan memberikan pelayanan KB implan kepada 30 peserta dan 20 orang mendapat pelayanan KB suntik, pil dan lainnya secara gratis. “Sebanyak 50 peserta KB tersebut juga mendapat paket bantuan Sembako berupa 2 liter minyak goreng, 2 kilogram gula dan 5 kilogram beras,” jelasnya.

Wabup Ulfiyah berharap, melalui kegiatan ini mampu membangun semangat kebersamaan dan kepedulian sosial semakin tumbuh, sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Kartini dalam mewujudkan kesetaraan dan kemajuan perempuan di Indonesia. “Masyarakat yang menerima paket Sembako jangan melihat nilainya, tapi lihat kepedulian GOW dan DP3AP2KB dalam menyalurkan bantuan ini,” imbuhnya. (her/gie)

Dalam sambutannya, Wabup Ulfiyah menyampaikan bahwa revitalisasi GOW menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali peran organisasi perempuan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Khususnya, di bidang sosial, pendidikan dan pemberdayaan keluarga.

“Melalui pengukuhan Pengurus GOW Kecamatan, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar organisasi wanita. Dengan kepengurusan yang baru, GOW diharapkan mampu lebih aktif, inovatif dan responsif terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat,” kata Wabup Ulfiyah.

Baca juga :

Dirinya berharap, Pengurus GOW Kecamatan yang baru dikukuhkan agar komitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Saya mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama meningkatkan peran aktif dalam kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan kualitas keluarga menuju Situbondo naik kelas,” ujarnya.

Melalui revitalisasi ini, sambung Wabup, GOW Kecamatan diharapkan mampu menjadi wadah yang solid dalam menghimpun berbagai organisasi wanita, sekaligus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan perempuan yang mandiri, berdaya saing dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. “Semoga seluruh Pengurus GOW Kabupaten dan Kecamatan ini terinspirasi dengan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini, yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa ini,” imbuh Wabup Situbondo. (her/gie)

Dalam momen itu, ratusan warga dari berbagai kalangan seperti lembaga pendidikan, akademisi, lembaga pemerhati lingkungan, swasta, pemerintah desa dan kecamatan, kepala OPD Pemkab Situbondo, turut hadir dan berpartisipasi menanam pohon di lahan kritis di Desa Semambung ini. Suasana penuh semangat dan gotong royong, pun terlihat jelas dalam kegiatan itu.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengatakan bahwa penanaman pohon ini bukan hanya kegiatan seremonial. Namun, juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga bumi agar tetap hijau dan lestari.

“Untuk itu, saya juga mengajak masyarakat bukan hanya untuk menanam, tetapi harus terus merawat pohon yang telah ditanam agar memberikan manfaat jangka panjang,” kata Mas Rio-sapaan akrab Bupati Situbondo.

Melalui momentum Hari Bumi ini, Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan. “Menanam pohon hari ini adalah investasi untuk masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berinvestasi menanam pohon dan merawatnya,” ujarnya.

Baca juga :

Mas Rio juga menegaskan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat menjaga bumi semakin meningkat. Sehingga, tercipta lingkungan yang sehat, asri dan berkelanjutan bisa terwujud dengan baik.

“Peringatan Hari Bumi tidak hanya sekadar seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan hidup. Menanam pohon adalah langkah kecil dengan dampak besar. Ini bukan soal siapa yang memimpin. Ini soal komitmen kita terhadap alam yang rusak dan perlu diperbaiki,” ujar Mas Rio.

Menurut Mas Rio, kerusakan alam hutan yang semakin meluas menjadi faktor meningkatnya risiko banjir. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi melalui penanaman pohon harus dilakukan secara bersama-sama. “Jika hutan gundul, dampaknya cukup jelas. Seperti banjir terjadi berulang di Kabupaten Situbondo dan daerah lain di Indonesia. Untuk itu, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus melakukan gerakan bersama memperbaiki bumi yang semakin rusak dengan cara melakukan penanaman dan merawat pohon,” katanya.

Mas Rio berharap, gerakan ini tidak berhenti pada masa kepemimpinannya saja. Namun dirinya ingin kesadaran masyarakat dalam merawat, sekaligus menjaga lingkungan berlanjut kepada pemimpin berikutnya.

“Kita ingin gerakan bersama ini menjadi gerakan yang hidup di alam bawah sadar seluruh masyarakat Situbondo. Ada atau tidak ada kebijakan pemerintah, masyarakat harus tetap bergerak menjaga kelestarian lingkungan,” imbuhnya. (her/gie)

Kegiatan peningkatan SDM ini, dilaksanakan selama dua hari dan diikuti sebanyak 25 peserta. Pelaksanaan ini, menjadi langkah strategis untuk menekan peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo. Kegiatan tersebut, melibatkan berbagai pihak, diantaranya Garnisun, Satpol PP, aparat penegak hukum, serta Bea dan Cukai Jember.

Pemeriksa Ahli Pertama Bea dan Cukai Jember, Yendra Dian Putra Perdana, mengatakan bahwa dalam Btek ini, peserta dibekali dengan pemahaman mengenai regulasi cukai, teknik pengawasan, hingga strategi penindakan terhadap peredaran BKC ilegal. “Peredaran rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu dapat merugikan negara dari sektor penerimaan cukai. Selain itu, peredaran produk ilegal juga berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat aturan,” ujarnya.

Baca juga :

Melalui Bimtek peningkatan kualitas SDM ini, diharapkan mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak hukum dari peredaran BKC ilegal. Bea Cukai juga menegaskan komitmennya, untuk terus mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal melalui program pembinaan, pengawasan di lapangan.

“Dengan peningkatan kapasitas SDM dan kerja sama lintas sektor, diharapkan peredaran BKC ilegal dapat ditekan secara signifikan. Sehingga, penerimaan negara dari sektor cukai tetap terjaga serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” kata Yendra.

Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Situbondo, Sruwi Hartanto, melalui Kabid Tibum Tranmas, Indra Permana Adityo, mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini melindungi pendapatan negara, melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran rokok ilegal. “Peningkatan kapasitas SDM ini diselenggarakan sebagai upaya dan komitmen kami untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan anggota Satpol PP dalam mencari Informasi atau Siroleg. Sehingga, dapat ditindaklanjuti dengan operasi bersama dengan para penegak hukum dan mampu menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Situbondo,” kata Indra. (her/gie)

Dalam momen itu, Ketua DPRD Mahbub Junaidi menjelaskan bahwa pihaknya telah merumuskan sebanyak 21 rekomendasi strategis pada LKPJ 2025. “Rekomendasi tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, hingga infrastruktur serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Ketua DPRD.

Secara umum, sambungnya, 21 rekomendasi itu mengarah pada sektor pembangunan. “Harapannya, bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja ke depan,” tambah Ketua DPRD Mahbub Junaidi.

Salah satu poin yang menjadi sorotan dewan, lanjut Ketua DPRD Mahbub, yakni masalah sektor pendidikan, khususnya terkait rata-rata lama sekolah. Walaupun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo mengalami peningkatan, tapi rata-rata lama sekolah dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“IPM Situbondo betul naik, akan tetapi rata-rata lama sekolah belum bisa menunjukkan peningkatan yang sama. Hal ini, harus menjadi perhatian serius agar ke depan rata-rata lama sekolah bisa meningkat,” ungkapnya.

Selain pendidikan, sambung Ketua DPRD Mahbub, DPRD Situbondo juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya terkait penggunaan anggaran program Berantas Plus. “Fraksi Golkar memberikan catatan agar Program Berantas Plus penggunaan anggaran lebih selektif, terutama bagi pasien rujukan,” jelasnya.

Baca juga :

Masih menurut Ketua DPRD Mahbub, program Berantas Plus sejatinya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi atau yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Tidak semua masyarakat Situbondo menggunakan jaminan kesehatan PBI. Ada juga yang mandiri, sehingga penggunaan anggaran harus tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, anggaran Berantas Plus nyaris habis. “Beberapa bulan terakhir, penggunaan anggaran Berantas Plus sudah sangat tinggi, bahkan nyaris habis. Ini harus segera dicarikan solusi agar masyarakat tetap bisa terlayani dengan program Berantas Plus,” tegasnya.

Selain itu, kata Mahbub, Fraksi DPRD Situbondo juga menyoroti persoalan kesejahteraan sopir ambulans rakyat di Situbondo. Karena hingga saat ini, pembayaran jasa mereka disebut belum terealisasi secara optimal.

“Kami berharap, ada solusi terkait pembayaran sopir ambulans rakyat. Jangan sampai, kesejahteraan mereka dikorbankan,” beber Ketua DPRD Mahbub.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa setelah penyampaian rekomendasi ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), dokumen tersebut akan langsung disampaikan kepada kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Tahapan berikutnya, DPRD Situbondo akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi. Karena evaluasi ini, merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan rekomendasi.

“Kita akan pantau, apakah rekomendasi ini direalisasikan atau tidak oleh eksekutif. Karena eksekutif, itu diwajibkan menyampaikan ke tingkat realisasi dari masing-masing rekomendasi kepada DPRD,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyampaikan terima kasih kepada semua anggota DPRD Situbondo atas rekomendasi yang disampaikan kepada eksekutif. “Rekomendasi ini menjadi catatan penting bagi kami, untuk bekerja lebih optimal. Rekomendasinya akan kami realisasikan sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan pemerintah daerah,” kata Bupati Situbondo. (her/sit/adv)