Rencana awal pergantian Wabup Almarhum Rajae sendiri, sebenarnya sudah final April. Namun, SK Mendagri menjadi penghambat pengisian yang telah direncanakan DPRD Pamekasan itu.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

“Pertama, kami menunggu SK pemberhentian dari Mendagri. Kedua, harus merevisi tata tertib (Tatib) DPRD Nomor 1/2019 terkait dengan pemilihan Wabup itu,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Fatho Rohman.

Politisi PPP itu mengaku, revisi Tatib (tata tertib) itu perlu dilakukan, mengingat banyak pasal-pasal yang dianggap kontroversi dengan regulasi yang ada diatasnya.

“Kami harus memadukan dari turunan undang-undang, peraturan pemerintah sehingga tatib nantinya tidak berbenturan dengan dengan regulasi diatasnya,” paparnya

Mantan Kepala Desa Potoan Daya, Kecamatan Palengaan, itu menjelaskan, bahwa legislatif menginginkan selektif, Slamet dan tidak ada gugatan di kemudian hari. Selain merevisi Tatib, legislatif akan menanyakan SK mendagri itu ke Sekretaris Kabupaten (Sekab)

“Saya masih akan tanyakan ke Sekda (Sekkab). Sebab, turunnya SK Mendagri ke eksekutif bukan ke legislatif,” paparnya. (adi/sit)