“Sudah hampir tiga minggu, bahkan sampai kemarin tidak ada penghuninya (pasien Covid, red),” ungkap Husnul.

Meskipun begitu, tambahnya, SKB masih akan tetap digunakan. Pasalnya, untuk mengantisipasi dan mempersiapkan bagi warga Kota Malang, yang bergejala ringan maupun yang tidak bergejala.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“SKB ini kan buat mereka yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Sedangkan masyarakat, banyak yang melakukan perawatan di rumah. Sehingga, ini tetap kita siapkan manakala ada rujukan dari teman-teman puskesmas yang memantau isolasi mandiri di rumah,” lanjutnya.

Dijelaskan Husnul, warga Kota Malang saat ini yang sedang menjalani isolasi mandiri (Isoman) per kemarin, Minggu (03/04/2022) kemarin, ada 63 pasien. Untuk di rumah sakit rujukan atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang, ada enam pasien dan untuk di Rumah Sakit Lapangan Idjen Boulevard (RSL), tidak ada warga Kota Malang.

“Untuk di RSL, warga Kota Malang sudah tidak ada atau kosong. Di situ, banyak juga warga yang dari luar Kota Malang,” ujarnya. (cw2/sit)

Salah seorang tokoh agama di Kecamatan Tempeh, Gus Imron Fauzi, menyampaikan bahwa terkait tata cara pendirian rumah ibadah, sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006.

“Untuk pendirian rumah ibadah, itu sudah diatur dalam SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Yaitu, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Salah satunya, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Lalu, mendapat dukungan masyarakat paling sedikit berjumlah 60 orang yang disahkan oleh kepala desa dan juga harus ada pula rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama serta rekomendasi tertulis dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama),” terangnya.

Namun yang terjadi, paparnya, dalam pendirian tempat ibadah ini, hanya ada sembilan orang yang bertandatangan. Lalu, dahulu sebenarnya sudah ada kesepakatan bersama, bahwa tempat tersebut hanya digunakan sebagai tempat tinggal, bukan sebagai tempat ibadah.

“Namun faktanya, IMB sudah keluar untuk pembangunan. Karenanya, kita minta pembangunan dihentikan dan dilakukan evaluasi karena saya menduga ini ada manipulasi. Ini harus ada ketegasan dari pemerintah dan jangan sampai ada pembiaran dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” paparnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, membenarkan terkait keluarnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). “Betul, jadi tanggal 27 Desember 2021, Kepala DPMPTSP sudah menerbitkan izin mendirikan bangunan,” ujarnya.

Ditanya terkait prosedur dikeluarkannya IMB, Ari mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi. “Ini yang kita bahas pertama, IMBnya dulu. Persyaratan IMB dari Perda itu, kan jelas sudah dipenuhi. Ada informasi tata ruang kemudian persetujuan lingkungan kiri-kanan dan seterusnya ini sudah dipenuhi. Nah, kalau untuk IMB, inikan terkait dengan struktur bangunan. Inikan ada tim teknis yang kemarin verifikasi kelapangan, rekomendasi dari tim teknis kekurangan cuma pada lahan parkir,” ujarnya.

Jadi, tambahnya, untuk izin keluar pertama di Juni 2021. Kemudian, diperbaiki sehingga selanjutnya dibangunlah untuk yang lantai duanya.

“Lantai satu dimanfaatkan untuk lahan parkir dan lantai dua untuk ibadah. Jadikan, kita cuma terkait dengan struktur bangunannya. Kalau misalkan kembali ke SKB 2 Menteri No 8 dan No 9 tahun 2006, itukan ada persyaratan-persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi. Kalau misalkan dalam IMB, tidak masuk dalam persyaratan tapi kalau misalkan di awal, ini pembangunan rumah ibadah dan seterusnya, mungkin bisa dijadikan persyaratan tambahan IMB bangunan rumah ibadah,” urainya. (adi/sit)

“Trennya naik ini. Semakin hari, semakin nyata,” ucapnya saat diwawancara Selasa (22/02/2022).

Saat melakukan peninjauan, dirinya juga menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan pasien Covid-19. Dirinya memastikan, seluruh ketersediaan sarana dan prasarana bakal dilengkapi guna memberi rasa aman dan nyaman kepada para pasien Covid-19, khususnya bagi yang tanpa gejala dan bergejala ringan.

“Saya cek tadi, bagaimana kondisi makan pagi dan makan siangnya. Alhamdulilah, puas. Tentu, setiap harinya bakal terus terisi dan yang kosong ini nanti bakal ada lagi (pasien Covid-19),” ungkapnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Dirinya menyebutkan, untuk RSUD Kota Malang, dari 23 bed yang tersedia, saat ini telah diisi 15 pasien Covid-19. Kemudian, untuk Rumah Sakit Lapangan (RSL) Idjen Boulevard, nampaknya sudah hampir penuh 100 persen oleh pasien Covid-19.

Wawali Sofyan Edi pun meminta, masyarakat agar tetap tenang dan jangan panik dengan kondisi saat ini. Pemerintah terus memberikan kebijakan yang terbaik kepada masyarakatnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, menjelaskan jika masa pengobatan para pasien di SKB memiliki dua waktu yang berbeda. Jika pasien tanpa gejala atau OTG, nantinya 10 hari perawatan bisa dinyatakan sembuh atau selesai. Namun, jika pasien memiliki gejala ringan akan ditambah 3 hari bebas gejala.

“Yang masuk sini, ringan dan tanpa gejala tes antigen maupun PCR. Nah, kalau tanpa gejala ada di sini, karena rumahnya tidak memenuhi syarat sebagai lokasi isolasi mandiri (Isoman) dan untuk pasien Covid-19 yang ada gejala ringan, 10 hari perawatan ditambah 3 hari bebas gejala atau nanti dokter spesialis yang merekomendasikannya,” paparnya. (cw2/sit)

“RS Lapangan sudah penuh. Jadi, insyallah hari ini kita buka SKB. Persiapannya sudah semua, baik dari medis maupun masyarakat sudah siap dari mulai Pak RW, Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, akan turut berjaga,” kata Wali Kota Malang.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan dengan adanya SKB Pandanwangi yang dijadikan sebagai Isoter, warga Kota Malang yang membutuhkan perawatan di Isoter, bisa tertampung dengan baik. “Karena di RS Lapangan itu bukan hanya untuk Kota Malang. Tetapi, juga pasien dari Malang Raya. Dengan adanya Isoter SKB ini, harapannya warga Kota Malang yang tidak bisa menjalani Isolasi Mandiri bisa tertampung,” ujarnya.

Baca juga:

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, menambahkan bahwa Isoter di SKB Pandanwangi tersebut memiliki kapasitas sebanyak 52 tempat tidur dengan 18 orang petugas yang di siap siagakan. “18 orang itu terdiri dari Tenaga Kesehatan (Nakes) dokter dan perawat. Ada juga petugas kebersihan dan petugas keamanan yang diambil langsung dari warga sekitar Isoter SKB Pandanwangi,” ucapnya.

Untuk operasionalnya, kata Husnul, yakni menerima atas rujukan dari puskesmas. Jika datang sendiri, pasti tidak akan diterima. Jadi, dari puskesmas akan di screening, jika bergejala dan rumah tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri, maka ditempatkan di SKB Pandanwangi.

“Nanti sampai di sini, pasti di screening lagi. Ini untuk menentukan di Isoter atau lanjut ke RSUD,” terangnya. (cw2/sit)

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa pengfungsian kembali RSL Ijen Boelevard, merupakan langkah yang tepat. “Ini nanti RS Lapangan sudah bisa difungsikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Gubernur yang telah mengambil langkah agar bisa menampung semuanya kembali,” kata Wali Kota Sutiaji, selepas menghadiri Konfercab PCNU Kota Malang, Minggu (06/02/2022).

Meskipun RSL Ijen Boelevard akan kembali beroperasi, namun rencananya fungsi Gedung Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Kota Malang, itu juga tetap dijalankan sebagai Isoter. Sutiaji menegaskan, gedung SKB Kota Malang tersebut tetap bakal beroperasi sebagai rujukan isoter seiring dengan operasionalnya RS Lapangan Idjen Boulevard.

“SKB tetap, mas. Kalau tidak bisa di RS Lapangan ya nantinya kita geser ke SKB. Kemarin kan sudah tersedia 50 bed,” tambahnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Sutiaji juga mengatakan, fungsi SKB sebagai Isoter sudah bisa dioperasionalkan. Jika ada pasien Covid-19 yang perlu ke SKB, sudah bisa dimasukkan.

“Sudah siap digunakan. Hari ini ada, sudah kita siapkan semua (Isoter SKB),” terangnya.

Dirinya juga menegaskan, agar seluruh masyarakat tetap waspada terhadap Covid-19 yang mulai marak. Tidak hanya itu, Pemkot Malang juga telah menyiapkan anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) untuk pemenuhan kebutuhan, salah satunya menangani permasalahan Covid-19.

“BTT tahun ini Rp 89 miliaran. Itu semua untuk kepentingan yang dibutuhkan. Nantinya, akan segera kita penuhi semua,” terangnya. (cw1/sit)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Mu’arif, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sarana isolasi terpadu yaitu di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang beralamat di Jalan Laksamana Adi Sucipto Nomor 30, Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. “Kalau Isoter, sementara kita siapkan SKB. Saat ini sedang kita siapkan kelengkapannya. Insyaallah, minggu depan sudah bisa ditempati SKBnya,” Kata dr Husnul Mu’arif, Minggu (23/01/2022).

Isoter yang berkapasitas sekitar 50 bed itu, tambahnya, rencananya akan digunakan bagi penderita Covid-19 dengan gejala ringan. Sementara, untuk gejala berat nantinya akan tetap dirujuk ke 11 rumah sakit yang selama ini menjadi rujukan di Kota Malang.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

“Jadi, di surat edaran Kemenkes yang terbaru, yang tanpa gejala berada di isoman di rumah. Kemudian, gejala ringan bisa masuk ke isoter. Lalu, yang berat baru di rumah sakit rujukan Covid-19,” tambahnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan, bahwa proses pengawasan nantinya akan berkoordinasi dengan camat dan lurah. Sehingga, aktifitas keluar masuk warga bisa terdeteksi secara valid.

Sementara itu, pihaknya kini tengah menunggu beberapa sampling tes Covid-19 yang dikirimkan ke ITD Unair untuk mengetahui apakah ada lagi paparan varian Omicron dari warga Kota Malang. (cw1/sit)

Dasar rencana penyiapan pembelajaran sendiri, yakni mengacu pada pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, tentang Penyelenggaraan Pendidikand di tengah Pandemi.

“Secara internal, SKB 4 Menteri tersebut sudah kami bahas. Hasilnya, akan disampaikan kepada seluruh Lembaga Pendidikan di bawah binaan Dinas Pendidikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, H Sugiono Eksantoso, Jumat (07/01/2022).

Baca juga

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Disampaikannya, PTM akan dilakukan 6 jam dalam sehari di seluruh SD dan SMP di bawah binaan Dinas Pendidikan. Hal ini, selain dasar hukumnya jelas, Bondowoso juga telah berada di Level 2 dalam PPKM.

Ditambahkannya, selama PTM berlangsung, Protokol Kesehatan (Prokes) harus tetap dijalankan. Bagi Lembaga Pendidikan yang mempunyai murid lebih dari 100 siswa, maka pelaksanaanya harus dibagi pershift.

Jika muridnya lebih dari 100, masuknya harus bergantian dan prosentase penggunaan ruang harus diperhatikan. Kalau di bawah 100 dan ruangan belajarnya memadai, silahkan masuk semua, tanpa menggunakan sistem shift.

“Pertimbangan lain, capaian vaksinasi murid SMP sudah mencapai 90 persen. Sedangkan untuk murid SD, khususnya yang berumur 6 tahun, belum maksimal. Karena Satgas Covid-19 belum memvaksin anak-anak,” jelasnya. (zen/sit)

Panitia pelaksana lapangan, Eko Wahyudi, selaku Announcer dan pengarah peserta, saat ditemui membenarkan mengenai adanya peserta yang ‘reaktif’. Meski demikian, peserta tetap diperbolehkan mengikuti prosesi SKB.

“Memang benar, bahwasannya terdapat beberapa peserta yang dinyatakan reaktif covid-19 saat dilakukan rapid test. Karenanya, terhadap peserta langsung kita ambil langkah-langkah dengan memisahkan dengan peserta yang lain,” kata Eko kepada Memontum.com.

Bagaimana dengan jalannya pelaksanaan SKB, dirinya menjelaskan, secara umum tidak mempengaruhi. Karena, panitia pelaksana SKB telah menyiapkan prosedur khusus bagi para peserta yang terindikasi reaktif covid-19.

“Peserta yang reaktif, tetap diberikan kesempatan untuk bisa melakukan tes. Hanya saja, ruangannya terpisah dari rekan-rekan yang lain. Termasuk, panitia mensiapkan ruang tersendiri,” tambahnya.

Jadi, ujar Eko, sebelum pelaksanaan tes SKB, prosedur pelaksanaan untuk peserta yang teridentifikasi sementara reaktif, ini masih sama dengan prosedur pelaksanaan SKB peserta lainnya. Yang membedakan, hanya pemisahaan registrasi dan ruang tesnya saja.

“Prosedurnya sama, mereka di awal dilakukan pengecekan suhu. Untuk mereka yang suhunya di atas 37.3 derajat, selanjutnya kami pisahkan untuk istirahat sejenak di tempat khusus selama 5 menit untuk minum air serta merilekskan badan. Jika suhu badannya tetap diatas 37.3 derajat, maka dilakukan rapid test ulang di tempat oleh petugas medis yang telah siaga. Jika hasilnya tetap reaktif, maka tindak lanjutnya akan di handle oleh petugas khusus dengan perlengkapan APD, untuk melakukan registrasi dan diarahkan ke tempat tes khusus” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, tes SKB akan dilangsungkan hingga hari rabu (30/9) mendatang, dengan lokasi dan protokol kesehatan yang sama. Selama empat hari pelaksanaan, akan dibagi dalam 11 sesi. Dengan mekanisme itu, diharapkan tidak akan menimbulkan kluster penyebaran covid-19 baru dan tentunya pelaksanaan SKB dapat berjalan. (mg2/sit)

Panitia Penyelenggara, Eko Wahyudi, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pelaksanaan hari ini terdapat tiga sesi penyelenggaraan. Di setiap sesi, terdapat 90 peserta yang akan masuk untuk mengikuti tes. Tujuannya, untuk menghindari kerumunan yang terlalu padat.

Tidak hanya itu saja, Eko juga menambahkan, terdapat prosedur-prosedur tambahan yang akan dilaksanakan guna mencegah penularan Covid-19 saat dipelaksanaan tes SKB. Mulai dari menjaga jarak 1 meter setiap peserta, hingga pemeriksaan suhu dan penggunaan masker.

“Ada penerapan standar protokol yang tinggi, kepada setiap peserta. Seperti sebelum masuk, akan diperiksa suhu tubuhnya. Kemudian, dilanjutkan dengan pemeriksaan keamanan berupa barang bawaan serta penitipan barang bawaan yang tidak perlu dibawa saat tes berlangsung. Setelah itu, setiap peserta wajib mencuci tangan dan menggunakan kaos tangan. Baru kemudian, peserta diperbolehkan mengisi registrasi di dalam dan diarahkan ke ruang sterilisasi,” imbuhnya seraya menjelaskan kalau proses-proses tersebut memakan waktu sampai sekitar 60 menit.

Sekedar diketahui, pelaksanaan SKB dimulai sejak Sabtu (26/9) kemarin. Rencananya, pelaksanaan akan berlangsung selama empat hari atau hingga Rabu (30/9) depan. Ada pun jumlah pesertanya, sekitar 1300 orang. (mg2/sit)