“Khusus jelang Idul Adha di tahun ini, itu kami akan lebih intensifkan lagi dan dilakukan pemeriksaan hewan kurban di tempat-tempat penjualan. Kalau lalu lintas dari luar yang dibolehkan, itu untuk mereka yang mengantongi SKKH sesuai peraturan pusat dan provinsi. Jadi, itu harus ada,” jelas Sri Winarni, Senin (20/06/2022).

Untuk skema pengecekan sendiri, pihaknya menyebutkan akan menyiapkan empat titik pos pantau lalu lintas hewan ternak di Kota Malang. Itu akan dilakukan, bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang.

“Ada empat titik pos pantau yang kita siapkan. Seperti di Kacuk, Arjosari, Blimbing dan Klenteng. Kita bekerjasama dengan Polres juga Kodim,” lanjutnya.

Baca juga :

• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari

Pihaknya juga mengatakan, untuk pengecekan SKKH sendiri, tidak dilakukan di jalur lalu lintas hewan ternak saja. Melainkan, di sejumlah tempat transaksi jual beli peternak akan dimintai surat keterangan tersebut.

“Keharusan untuk memiliki SKKH, itu sudah kita sosialisasikan kepada beberapa penjual. Untuk tempat penjualan mereka harus izin RT/RW, disahkan oleh kelurahan kemudian nanti dibawa ke Dispangtan Kota Malang, salah satunya untuk kelengkapan SKKH,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Malang, drh Anton Pramujiono, mengatakan bahwa SKKH itu menjadi keharusan yang wajib dimiliki oleh para peternak yang hendak menjual hewannya. Sehingga, dirinya menghimbau kepada para peternak untuk segera membuat, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kita anjurkan untuk mengurus persyaratan SKKH. Sehingga bisa kita pantau ke masing-masing tempat,” ujarnya.

Sebagai informasi, total kasus PMK di Kota Malang, tercatat sejak 11 Mei 2022 hingga hari ini, 296 hewan ternak terjangkit PMK. Dengan rincian, satu ekor diantaranya mati, dan kini tinggal 64 ekor yang masih dalam tahap pengobatan. Untuk penyaluran vaksin pada hewan ternak di Kota Malang saat ini masih menunggu intruksi dari pusat dan provinsi. (rsy/sit)

Sebelum dikeluarkannya aturan tata niaga hewan ternak itu, tambahnya, transaksi jual beli hewan masih bebas. Sehingga, penyebaran kasus PMK di Kabupaten Kediri, relatif menjadi cepat dan masif. Setidaknya, hingga saat ini terdapat 1726 kasus PMK.

Menyikapi penyebaran PMK itu, lanjut Tutik, bupati sebelumnya telah melakukan kebijakan penutupan sementara pasar hewan. Menyusul penutupan pasar hewan itu, juga dilakukan penjagaan lalu lintas hewan supaya tetap bisa berjalan mendekati Idul Adha dikeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tata niaga ternak.

“Ini upaya kami untuk tracing juga, untuk meminimalisir penularan,” ungkapnya.

Baca juga :

• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari

Adapun SOP tata niaga yang diatur mulai keluar masuk hewan antar desa, kecamatan, kabupaten dalam provinsi, maupun antar provinsi. Secara garis besar, pemohon melapor kepada gugus tugas yang ada di desa atau kecamatan untuk diteruskan ke petugas teknis peternakan untuk dilakukan pemeriksaan.

Hewan ternak yang dinyatakan sehat, akan dikeluarkan SKKH. Namun, jika ternak dinyatakan sakit, maka dilakukan langkah pengobatan. Pengobatan hewan ternak ini dikawal langsung oleh petugas kesehatan.

Berbeda dengan tingkat desa atau kecamatan, SOP untuk keluar masuk ternak antar kabupaten permohonan rekomendasi ditujukan kepada DKPP. Sedang antar provinsi rekomendasi ditujukan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, baru kemudian ke kantor pelayanan perizinan di provinsi untuk diteruskan ke DKPP Kabupaten Kediri.

“Sejauh ini, sudah mulai banyak warga yang mengurus surat ini. Bahkan, kemarin masuk surat rekomendasi dari Surabaya peternak kita mau kirim 100 ekor sapi ke sana,” terangnya.(kom/pan/sit)