Wali Kota Malang, Sutiaji, yang hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menerima penghargaan kategori Best Smart Branding kategori kota dalam gelaran ISNA ke-5, di ICE BSD Tangerang, Kamis (17/11/2022) tadi. “Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih. Penghargaan bagi kami adalah pemacu untuk mendorong agar lebih maju. Inovasi bagi kami, menjadi keharusan karena dunia terus berkembang. Tuntutan masyarakat terus menuntut kita untuk smart dan inovatif,” papar Wali Kota Sutiaji.

Dirinya menilai, bahwa enam komponen smart city yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Society dan Smart Branding, menjadi poin penting dalam mewujudkan smart city. Langkah Pemkot Malang untuk mewujudkan wilayahnya sebagai smart city salah satunya ditekankan terkait pariwisata yakni pengembangan Kota Malang sebagai Malang Heritage Tourism dari segi smart branding.

“Kota Malang telah memiliki perencanaan induk kota cerdas yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Di mana, lebih dari 50 persen program di masing-masing enam komponen smart city, tersebut berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Misalnya, dalam dimensi smart branding salah satu programnya melalui Malang Heritage Tourism yaitu Kayutangan Heritage,” tambahnya.

Baca Juga :

• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara

Sementara itu, CEO Citiasia Inc, Fitrah R Kautsar, menyampaikan ada 29 daerah dari 514 kabupaten atau kota se-Indonesia turut mendapatkan anugerah dalam ISNA 2022 dengan berbagai kategori. Kota Malang mendapat penghargaan Best Smart Branding bersama dengan Kota Makassar, Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Madiun dan Kota Cimahi.

“Penghargaan ini diberikan berdasarkan riset komprehensif yang dilakukan menggunakan data 2020-2022, dari berbagai data primer yaitu survei masyarakat dan survei pemerintah daerah. Data tersebut dilengkapi dengan analisis dari hasil Innovation Government Awards (IGA), Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan analisis Masterplan Smart City kabupaten/kota,” jelasnya.

ISNA 2022 yang digelar secara luring mengangkat tema pemulihan pasca pandemi (Covid-19). ISNA merupakan acara dwi tahunan sejak 2015 yang ditujukan untuk memberikan penghargaan yang diberikan kepada kota dan kabupaten yang inovasinya memberikan dampak secara luas kepada masyarakat diantaranya pada sektor dan aspek pariwisata, perbaikan iklim usaha, ekonomi kreatif, pengembangan UMKM, serta ekonomi digital.

“Adapun parameter yang digunakan dalam penilaian antara lain adalah terkait Pasca Implementasi (Manfaat, Keberlanjutan, Akuntabilitas), Implementasi (Pembiayaan, Kemitraan/Kolaborasi, Adopsi Teknologi), Perencanaan (Kesesuaian dengan dokumen perencanaan) serta Profil Inovasi (Kreatifitas dan

Keunikan),” terangnya.

Dalam penilaian dan penganugerahan ISNA 2022, Citiasia melibatkan panel ahli sebagai dewan juri. Diantaranya, yakni Dr Ir Cahyana Ahmadjayadi (Senat Telkom University), Dr Ashwin Sasongko (Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN), Farid Subkhan (Digital Business Subject Matter), Berly Martawardaya (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), Fitrah R Kautsar (CEO Citiasia Inc), Hari Kusdaryanto (CIO Citiasia Inc). (hms/rsy/sit)

Saat membuka Bimtek Smart City, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, berharap dengan pendampingan dari Kementrian Kominfo, dapat menghasilkan konsep Smart City yang baik. Sehingga, dapat diimplementasikan dan dapat mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.

“Saya berharap, tekhnologi itu bisa berinteraksi antara pemerintah dan masyarakat yang mungkin selama ini belum. Jadi, aplikasi itu bukan kemudian untuk banyak-banyakan. Akan tetapi, ditujukan untuk mempermudah pelayanan,” tegasnya seusai membuka Bimtek yang digelar di Gedung Bhawarasa Trenggalek, Senin (06/06/2022) tadi.

Yang perlu diingat, tambah Bupati Arifin, bukan sekedar dinas punya aplikasi atau institusi tertentu punya aplikasi. Namun, aplikasi ini bisa membantu masyarakat untuk mendapkan akses pelayanan lebih baik atau tidak dan tahapan selanjutnya yang ingin Pemerintah Daerah dorong.

“Jadi, agenda hari ini setelah Kementrian Kominfo melakukan assesment terhadap seluruh kota dan kabupaten, terpilih beberapa kabupaten dan kota yang didampingi sejak tahun 2017, untuk bisa menyusun master plan Smart City-nya dan mengemplementasikan Smart City di kota dan kabupaten,” imbuhnya.

Baca juga :

• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara

Dari 549 kabupaten dan kota, Kabupaten Trenggalek salah satu yang dipilih. Alasannya, karena berdasarkan assesment dianggap layak untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut oleh Kementrian Kominfo maupun para pakar Smart City.

“Hari ini acaranya Bimtek yang pertama dan nanti akan dilanjutkan beberapa bimtek lain. Harapan kedepannya bisa menghasilkan konsep Smart City yang sangat mudah diaplikasikan di Trenggalek,” tegas Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek, Edif Hayunan Siswanto, menyampaikan jika dalam Smart City, Kominfo sendiri menjadi nara hubung antara pemerintah daerah dan pusat. “Dalam Bimtek ini kita sebagai fasilitator, dan bertugas memberikan akses pendamping untuk mendapatkan data data yang dibutuhkan,” jelasnya.

Selain itu juga sekaligus sebagai fungsi di Dinas Kominfo untuk menyajikan data data yang dibutuhkan untuk membangun master plan Smart City.

“Dalam bimtek ini kami menghadirkan narasumber dari Kementrian Kominfo dan juga City Asia, rekanan Kementrian Kominfo yang bertugas memberikan dampingan untuk membuat master plan Smart City,” terang Edif. (mil/sit)

Menarik, tidak hanya bekerjasama dalam layanan smart city. Pemkab Lamongan juga bekerjasama terkait smart PJU, smart tax solution, juga pengembangan UMKM dengan program 99 persen usahaku milik Telkomsel. Hal tersebut, diungkapkan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, sejalan dengan etos kerja masyarakat Lamongan yang luar biasa, juga sejalan dengan usaha Lamongan untuk bangkit dalam segala hal. Termasuk, perekonomian.

“Membangun smart city yang lebih baik ini sudah kita cita-citakan bersama. Namun demikian, banyak kendala dan persoalan-persoalan. Misal SDM kita, pemeliharaan digitalisasi yang awalnya masih bagus kemudian tidak ter-maintenance dengan baik, kemudian masalah persoalan financial, dan sebagainya. Apalagi kemarin, kemampuan fiskal kita sangat tergerus, terfokuskan pada penanganan covid. Momen ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk memulai kembali kebangkitan bersama dengan semangat yang sama untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya digitalisasi,” katanya.

Baca juga :

• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara

Selain itu, tambahnya, berbagai langkah penting yang diupayakan dalam peningkatan pelayanan digitalisasi dengan adanya kerjasama tersebut, diantaranya adalah terkait penyediaan data base yang terintegrasi dan akurat, smart PJU untuk pengembangan teknologi efisiensi penggunaan lampu jalan, smart tax solution untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Serta, pengembangan ekonomi kreatif dan potensi unggulan daerah yang selaras dengan program Lamongan yang salah satunya yakni Megpreneur.

Vice President Area Account Management Telkomsel, Yogi Risqian Bahar, mengungkapkan kesiapannya untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan menyediakan sistem informasi dan database yang terintegrasi, pengembangan teknologi komunikasi dan data, hingga Support UMKM dengan 99 persen usahaku. “Kita siap support operasional digitalnya Pak Bupati, khususnya di Lamongan. Kita juga punya program untuk UMKM. Jadi, kita punya aplikasi 99 persen usahaku. Ayo kita bantu UMKM di Lamongan, dengan 99 usahaku maka peluang UMKM di Lamongan mendapatkan permodalan, mendapatkan support akan lebih terbuka. Di dalam 99 usahaku ini itu tidak hanya BSI namun juga Bank konvensional. Insyaallah kita bangun Lamongan ini lebih besar,” ujarnya. (zen/sit)

Berbagai langkah untuk melakukan digitalisasi pelayanan publik juga telah dilakukan dengan inovasi-inovasi digital, seperti POL (Pasar Online Lamongan) untuk mendukung UMKM bahkan SIPPOMA (Solusi Pelayanan Publik Online dan Mandiri Kabupaten Lamongan) untuk meningkatkan pelayanan.

Tidak berhenti di situ, kini Pemkab Lamongan menggandeng PT BNI (Persero) Tbk untuk percepat dan perluas digitalisasi smart city. Senin (27/12/2021) tadi, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, melakukan penandatanganan kerjasama tentang penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan oleh PT BNI (Persero) Tbk.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut PT BNI juga menandatangani kerja sama dengan beberapa perangkat daerah yakni dengan Bapenda, terkait penyediaan layanan pembayaran untuk pajak dan retribusi darah. Dengan PDAM terkait layanan pembayaran tagihan air minum dan tagihan lainnya secara online. Dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait penyediaan layanan perbankan dan pengelolaan rekening transaksi Bank Sampah dan Nasabah Bank Sampah pada program Ayo Menabung Dengan Sampah, dan dengan Disperindag tentang pemanfaatan fasilitas jasa dan layanan perbankan serta dukungan pasar online (marketplace) untuk peningkatan sector usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lamongan.

Bupati Yuhronur menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antar elemen sangat diperlukan untuk kebangkitan Lamongan.

Baca juga :

• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara

“Kami terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan juga kebangkitan ekonomi di Lamongan. Program prioritas kami juga termasuk didalamnya digitalisasi pelayanan publik. Kami menyambut dengan baik kerjasama ini untuk mengefektifkan dan meningkatkan smart city di Lamongan, juga untuk kebangkitan UMKM Lamongan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jatim, Budi Hanoto, mengungkapkan bahwa berdasarkan indeks capaian ETPD (Elektronifikasi Transaksi di Pemerintah Daerah) sebagai salah satu sarana menilai indicator level digitalisasi daerah, Lamongan memperoleh nilai 74,63 atau dapat dikatakan sebagai kategori maju dalam bidang digital, satu strip di level digitalisasi (level paling tinggi). “Perlu kita dorong terus dengan kerjasama dengan perbankan. Kami ingin mendorong untuk mendigitalkan pasar rakyat yang siap Q-RIS. Perlu dilaksanakan secara terlaksana dan terstruktur. Mudah-mudahan dengan MoU ini dapat membawa semangat, spirit, ruh dari inovasi digital semakin luas, dan Lamongan bisa menjadi contoh terbaik dari smart city,” ucap Budi Hanoto.

Selain itu, menurut Wakil Pemimpin BNI Kantor Wilayah 06 Surabaya, Muhammad Khalim, BNI hadir memberikan solusi yang terintegrasi dengan teknologi informasi dalam tata kelola kota dan kabupaten. “Gerakan ini memang untuk mendukung kabupaten/kota dalam menyusun masterplan smart city agar bisa lebih memaksimalkan servis pemanfaatan teknologi baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun dalam mengakselerasi potensi-potensi keunggulan di daerah masing-masing. Semoga kerjasama yang sudah terjalin ini terus dapat ditingkatkan,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan secara simbolis bantuan penghijauan 1000 pohon bamboo dari Muhammad Khalim kepada DLH dan menyerahkan tap cash design Gapura Paduraksa Lamongan kepada Bupati Lamongan. (zud/zen/sit)

Wali Kota Sutiaji mengatakan, penghargaan ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang selalu bekerja keras, cerdas, dan ikhlas untuk melayani masyarakat Kota Malang. “Berbagai kemudahan layanan publik berbasis teknologi serta digitalisasi dihadirkan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Malang. Hal ini juga berkaitan dengan semangat Pemkot Malang dalam menerapkan Malang Smart City,” ujar Wali Kota Malang.

Pemilik kursi N1 itu menyampaikan, Kota Malang telah menjadi salah satu kota yang mendapat pendampingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tentang program pencanangan smart city atau kota cerdas 2021 bersama 47 kabupaten/kota di Indonesia. Dalam program tersebut ada enam indikator, yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart environment dan smart society.

“Maka selama 10 tahun ke depan atau hingga tahun 2031 berbagai inovasi terus kami diintensifkan. Tujuannya, untuk membantu dan menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan. Sehingga dari program smart city ini akan meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas berbagai layanan,” sambungnya.

Konsep Malang Smart City, tambahnya, bukan hanya membuat masyarakat menjadi cerdas, lingkungan cerdas dan kehidupan cerdas dengan hadirnya teknologi. Namun, pengembangan smart city di Kota Malang akan mampu memperbaharui segala hal tentang Kota Malang, seperti ikon Kota Malang, potensi Kota Malang, dan berbagai hal yang membangun Kota Malang.

Baca juga :

• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara

“Tujuan program ini adalah adanya percepatan, ketepatan, dan transparansi. Kota Malang punya kekuatan yang hebat, seperti sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga bisa melahirkan berbagai startup sebagai pendorong ekonomi kreatif Kota Malang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Nur Widianto, mengatakan dalam rangka mendorong percepatan Malang Smart City, pihaknya telah membuat berbagai aplikasi untuk memudahkan pelayanan di Kota Malang.

“Kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membuat berbagai aplikasi untuk memudahkan masyarakat Kota Malang mendapatkan pelayanan publik. Ada yang sudah berjalan sejak 2016, seperti SAMBAT Online yang memudahkan masyarakat untuk bertanya dan mengadukan persoalan pelayanan publik,” ucap pria yang akrab disapa Wiwid itu.

Terbaru, pihaknya telah menyediakan website khusus pendaftaran online https://vaksinasi.malangkota.go.id/ untuk masyarakat yang akan mengikuti vaksinasi Covid-19. Selain itu, ada ratusan titik Closed Circuit Television (CCTV) Kota Malang yang dapat diakses melalui laman http://cctv.malangkota.go.id/, layanan kedaruratan Ngalam 112, aplikasi Job Fair Active, aplikasi E-JKN CEKAT, aplikasi SURADI atau Surat Digital, dan lain sebagainya.

“Semua ini untuk memudahkan warga Kota Malang. Soal penghargaan yang diterima ini adalah sebuah bonus dari kerja keras semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Malang dan semua pihak yang telah membantu kemajuan kota kita tercinta,” terang Wiwid. (hms/mus/sit)

Wali Kota Sutiaji mengatakan bahwa terdapat enam komponen menuju smart city, yakni, smart governance, smart living, smart economy, smart branding, smart society, dan smart environment. “Gol sebetulnya adalah Kota Malang menjadi kota yang cerdas, smart city. Cerdas maknanya ada kecepatan, ketepatan, dan transparansi,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Berkaitan dengan smart governance, dirinya menekankan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan pelayanan publik melalui smart city. Apalagi, APBD dan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, pasti pro rakyat dan menampung aspirasi masyarakat.

“Termasuk bagaimana kontribusi masyarakat untuk mengangkat Malang menjadi kota yang berdaya saing unggul. Nah, untuk mengangkat itu, pastinya produk unggulan akan dipublish. Sehingga, para investor tertarik,” terangnya.

Menurut Wali Kota Sutiaji, investor tidak akan tertarik kepada Kota Malang, jika perizinan dipersulit dan akses pelayanan publik masih kurang. Sehingga pada lelang kinerja, kewajiban perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanannya.

“Pada komitmen Malang Smart City ini, juga sudah ada master plan suprastruktur pelayanan perangkat daerah. Di sana ada poin atau quick win yang harus dilakukan dan kepala perangkat daerah sebagai pembuat kebijakan harus mengerti semuanya. Implementasi di lapangan, kepala perangkat daerah bersama Kabid dan staf. Tetapi dirigen smart city di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang,” tambahnya.

Baca juga :

• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara

Ke depan, ujar Wali Kota Malang, dashboard perangkat daerah akan saling terintegrasi. Sehingga data akan terus tumbuh dan dinamis. Di sisi lain, untuk sektor ekonomi atau smart economy, tidak hanya perihal pembangunan fisik saja.

“Pasar Oro-Oro Dowo itu menjadi percontohan yang luar biasa. Sehingga, perlu banyak yang belajar dari sana. Tetapi revitalisasi tidak hanya fisik, tetapi mindset tentang pasar rakyat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang Muhammad Nur Widianto, S.Sos menambahkan berkaitan dengan sektor pariwisata yang terkonsentrasi dalam smart branding, di mana kaitannya diarahkan dengan pengembangan Malang sebagai kota heritage. “Cuma kembali, ini tidak berdiri sendiri dan tetap akan terkoneksi, terintegrasi dengan daerah lain yang sekarang menjadi backbound untuk Bromo-Tengger-Semeru (BTS) itu,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Wiwid itu menjelaskan, bahwa pihaknya dalam membuat roadmap BTS, menjabarkan apa yang bisa ditopang oleh Kota Malang. “Jadi bisa dari sisi aspek wisatanya, bisa dari sisi ekonominya, lingkungan masyarakat seperti apa dan sebagainya. Karena quick win pada sektor pariwisata, sudah dikhususkan Kota Malang lebih ke wisata heritage,” terangnya.

Dalam gelaran tersebut, juga disampaikan usulan program unggulan atau quick win smart city 2022. Pada smart governance adalah perihal dashboard wali kota dan sistem smart city. Dimensi smart branding yakni Malang Heritage Tourism, lalu smart economy ada pada revitalisasi pasar yang terdiri dari Sipedas dan e-Retribusi.

Lalu, Smart Living dengan program unggulan e-JKN sebagai Jaminan Kesehatan khusus warga yang memiliki KTP Kota Malang. Smart society memiliki program unggulan Ngalam 112 yang merupakan integrasi semua kanal pengaduan dan kedaruratan di Kota Malang. Terakhir, smart environment dengan program sukseskan LLTT melalui pengelolaan air limbah domestik (Sipaldi). (mus/sit/adv)

Kepala Diskominfo Kota Malang, M Nur Widianto, mengatakan bahwa saat ini baru dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menerapkan tanda tangan elektronik. “Keduanya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP). Namun di tingkat wilayah, yakni 57 kelurahan dan 5 kecamatan, sudah,” jelasnya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan Tandatangan Elektronik di lingkungan Pemkot Malang, di salah satu hotel Kota Malang, Selasa (16/11/2021).

Mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu menjelaskan, bahwa dahulu pendekatan yang dilakukan adalah dengan wilayah dasar. Sehingga, terjadi ketimpangan antara jumlah wilayah dan OPD yang menerapkan tanda tangan elektronik.

Baca juga :

• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara

“Saat ini, di perangkat daerah yang arahnya kepada pelayanan publik juga prioritaskan untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Seperti, layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kemudian, selanjutnya OPD lainnya akan menyusul,” sambung pria yang akrab disapa Wiwid itu.

Selanjutnya, untuk penerapan tandatangan elektronik tersebut masih butuh proses. Melalui Bimtek ini, tata kelola pemanfaatan sertifikat elektronik dan tandatangan elektronik dapat menyeluruh dapat lebih dipahami. Mengingat, setelah proses sistemnya siap, maka masih perlu pengajuan enskripsi ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.

“Yang sudah terimplementasikan, maka kita ajukan enskripsi ke BSSN. Bimtek ini sebagai bentuk edukasi dan nanti diberikan password. Dengan enskripsi , diharapkan kita bisa terhindar dari upaya pemalsuan, karena menjadi karakter tersendiri,” terang Wiwid. (mus/sit)

Baca Juga:

• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka

“Saat ini smart city sudah menjadi salah satu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi kota. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perguruan tinggi sebagai salah satu stakeholders untuk menyediakan riset-riset inovatif yang memberikan solusi terhadap permasalahan berbagai kota yang ada di Indonesia,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin pada acara Pembukaan Riset Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) Tahun 2021, melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (02/08) tadi.

Wapres menyampaikan, bahwa kegiatan Riset dan Rating Tranformasi Digital & Kota Cerdas Indonesia 2021 ini, dapat dimanfaatkan untuk menentukan arah dan tujuan pengembangan kota agar menjadi kota cerdas yang bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang ada.

“Kegiatan ini juga harus menjadi jembatan bagi pemerintah untuk melakukan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan literasi digital, serta mengevaluasi proses transformasi digital di Indonesia secara mandiri,” ujar Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengapresiasi Intitut Teknologi Bandung (ITB) karena telah berkontribusi merumuskan berbagai indikator dan konsep transformasi dalam pembangunan kota cerdas untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota.

“Saya juga memberikan apresiasi kepada ITB yang telah menyumbangkan konsep pembangunan kota cerdas melalui Garuda Smart City Framework yang telah memberikan indikator kota cerdas dan gambaran bagaimana melakukan transformasi menuju kota cerdas. Saya harapkan pemerintah kota bisa memanfaatkan penelitian ITB ini untuk meningkatkan kinerjanya dan mampu memperbaiki kualitas kota sesuai aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga dapat memberikan rumusan pedoman dalam pengambilan kebijakan, evaluasi, dan pengembangan tata kelola kota yang ideal di Indonesia.

“Saya minta kegiatan ini tidak hanya menjadi sekadar riset pemeringkatan (rating) saja, namun bisa menjadi ajang pembelajaran bersama untuk mendukung pembangunan Indonesia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB, Suhono Supangkat, melaporkan bahwa RKCI merupakan suatu Rangkaian kegiatan 2 tahunan yang telah dilakukan sejak tahun 2015 lalu. Serta mulai tahun ini, ditambahkan RTDI untuk mendukung keseluruhan penelitian pembangunan kota cerdas di Indonesia.

“Dalam perjalanan penelitian yang kami lakukan, baik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, industri, baik level nasional maupun internasional telah menghasilkan beberapa pengembangan dan perbaikan, baik cara memandang, mengukur maupun metode pembangunan kota cerdas,” katanya.

Sementara Rektor ITB, Reini Wirahadikusumah, dalam sambutannya menyebutkan RTDI ditambahkan pada tahun ini guna menilai kesiapan digital suatu kota dalam mendukung kinerja pemerintahan kota, oleh karena itu dapat dijadikan evaluasi untuk memajukan daerahnya masing-masing.

“RTDI dan RKCI bukan untuk menilai peringkat, tujuannya sangat fundamental (yaitu) dukungan ITB untuk menjaga sustainability dari pengembangan kota-kota di indonesia, Jadi harapannya implementasi kedua program ini dapat menjadi self-evaluation bersama,” tuturnya.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko, Rektor ITB, Reini Wirahadikusumah, para Gubernur dan Wali Kota di Indonesia. Sementara hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres, Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (hms/kom/aye/ed2)

“Jadi sesuai arahan Bapak Presiden dan Ibu Gubernur, supaya memprioritaskan anak-anak sekolah, baik SMP maupun SMA, untuk Kabupaten Lamongan sudah memulai dari kemarin.  Kemarin 500 anak, tempatnya di Kodim, saat ini di SMPN 1 Lamongan, yang selanjutnya nanti akan bergeser ke sekolah-sekolah lain yang sudah kami jadwalkan bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, ini terus kita lakukan penjadwalan agar percepatan vaksinasi pada anak mulai usia 12 tahun ini bisa kita laksanakan secara cepat,” terangnya.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Selain itu, Yuhronur mengungkapkan bahwa hari ini terdapat sekitar 500 siswa yang akan divaksin. Ia menambahkan saat ini pelaksanaan vaksinasi di Lamongan untuk dosis 1 hampir 16 persen, belum ditambah dosis 2 yang sudah hampir sekitar 67 persen.

“Seperti apa yang disampaikan Bu Gubernur bahwa herd immunity yang kita harapakan di bulan Agustus nanti bisa mencapai 70 persen. Mudah-mudahan di Lamongan bisa, jadi selain anak-anak sekolah ini, juga secara seiring masyarakat umum, kita lakukan vaksin secara terus-menerus. Saya yakin ini akan terus bertambah dalam hari-hari ini, dengan bantuan TNI-Polri dengan serbuan vaksinasi,” tambahnya.

Terkait sekolah tatap muka setelah pelaksanaan vaksinasi, Yuhronur optimis akan segera dapat terlaksana setelah terbentuknya kekebalan kelompok secara nasional. 

“Saya optimis bahwa herd immunity ini nanti dapat kita capai secara nasional, dan sekolah tatap muka pun juga bisa segera dilaksanakan,” kata Bupati. Usai melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi, Yuhronur melakukan sidak ke Bank Daerah Lamongan, Bank Jatim, serta Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Lamongan. Sidak ini dilakukan guna memantau pelaksanaan PPKM Darurat pada sektor esensial di Kabupaten Lamongan. (zud/zen/ed2)