Sesuai dengan permintaan sumbangan saat rapat komite dan sekolah bersama wali murid pada Sabtu, 3 September 2022 yang lalu, bahwa jumlah dana sumbangan yang dibebankan kepada siswa bermacam-macam. Untuk siswa Kelas X diminta Rp 2,7 juta. Untuk siswa kelas XI diminta Rp 1,4 juta dan siswa kelas XII diminta Rp 1,6 juta. Peruntukannya, untuk biaya pembelajaran selama setahun.

Salah satu wali murid mengatakan, bahwa jumlah angka nominal yang diminta itu cukup memberatkan bagi wali murid, yang rata-rata hanya memiliki penghasilan pas-pasan. Apalagi, kondisi ekonomi yang masih labil, akibat paska Covid-19.

“Apalagi kami yang peternak sapi, juga tertimpa musibah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Banyak sapi kami yang mati. Kok sekarang, malah dimintai sumbangan. Duit dari mana lagi, untuk bayar sumbangan,” keluh salah satu wali murid.

Belum lagi, tambahnya, sebelumnya ada tarikan Rp 200 ribu untuk yearbook alias album buku berisi foto-foto siswa-siswi yang hendak lulus. Plus biaya kunjungan industri berkisar Rp 500 ribu. Jika ditotal, maka sudah berkisar hingga total Rp 2,5 juta persiswa.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Salah satu wali murid juga mempersoalkan, mengenai transparasi dana sumbangan. Dua tahun lalu, pihaknya diminta Rp 1,5 juta untuk pembangunan parkir. “Katanya bangun Gedung Parkir II lantai. Eh, jadinya cuma parkir nempel di tembok pagar sekolah,” ucapnya.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah siswa kali ini, itu dilakukan seusai mengikuti upacara bendera di halaman sekolah yang berada di Jalan Ki Mangunsarkoro, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Suasana sempat memanas, sebelum akhirnya Kepala Sekolah mempersilahkan wali murid yang keberatan untuk menghadap ke pihak komite.

Kepala SMKN 1 Boyolangu, Arik Eko Lestari, menjelaskan bahwa ada tiga sumber dana sekolah yang menjadi tumpuan. Pertama yaitu APBN melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kemudian, dari APBD provinsi dan kabupaten, serta terakhir berasal dari wali murid.

“Dana dari pusat dan daerah masih kurang. Kekurangannya, itu sekitar Rp 3 miliar. Itulah sebabnya, kami kumpulkan bapak dan ibu wali murid untuk membahas hal tersebut,” ungkap Arik dihadapan wali murid, Senin (05/09/2022) tadi.

Menurut Kepala Sekolah, bahwa dana tersebut untuk berbagai kegiatan di sekolah. Beberapa diantaranya, adalah ujian kompetensi, wisuda, bursa kerja khusus dan masih banyak lagi lainnya. “Dari kekurangan nominal Rp 3 miliar, itu kemudian dibagi (dibebankan, red) 800 siswa. Sehingga, tiap siswa menanggung Rp 1,6 juta,” ujarnya.

Dalam pertemuan Kepsek bersama Ketua komite SMKN 1 Boyolangu, Winarto serta wali murid, sempat diterangkan mengenai peruntukan mengenai dana sumbangan. Namun, semua tetap pada pendirian agar dana sumbangan dibatalkan. Sehingga, untuk sementara sumbangan dibatalkan dan uang wali murid yang terlanjur membayar akan dikembalikan. (and/gie)

Memontum Tulungagung – Sejumlah wali murid Kelas X SMKN 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, mengeluh. Penyebabnya, ada permintaan sumbangan untuk pembangunan parkir dua lantai, dari pihak sekolah.

Sementara biaya pembangunan lahan parkir sendiri, mencapai miliaran rupiah. Sedangkan dana tersebut, menurut wali murid akan ditanggung seluruhnya oleh siswa baru yang jumlahnya sekitar 800 murid.

“Sekarang ini lagi pandemi Corona. Kok dimintai sumbangan sampai Rp 1,5 juta,” keluh salah seorang wali murid, yang enggan namanya disebutkan.

Dilanjutkan wali murid perempuan tersebut, sebelum permintaan sumbangan itu diberikan ke wali murid, awalnya seluruh wali murid siswa baru diajak rapat dengan pihak sekolah dan komite sekolah. Kemudian, mereka diberi tahu jika sekolah butuh lahan parkir.

“Biaya pembangunan tempat parkir itu, dibebankan ke wali murid kelas X,” imbuhnya.

Ditambahkannya, agar wali murid tidak merasa terbebani, wakil kepala sekolah mengatakan bahwa wali murid boleh mencicil selama satu semester alias enam bulan.

“Juga dikatakan, bahwa siswa SMA dan sederajat, tidak lagi bayar SPP. Makanya, diminta bayar sumbangan,” ucap wanita paruh baya tersebut.

Saat itu, ujarnya, wali murid merasa tidak berkutik. Masalahnya, anak mereka baru diterima di sekolah tersebut. “Jika mereka keberatan, khawatirnya si anak akan dikucilkan,” tambahnya.

Salah satu wali murid lainnya, pun juga sempat bertanya, apa ada rencana anggaran belanja (RAB) untuk pembangunan tempat parkir tersebut. Lalu, dijawab pihak sekolah, jika RAB belum dibuat. Angka miliaran rupiah itu, hanya perkiraan saja.

“Inikan aneh. Masa mau bangun tempat parkir miliaran rupiah, hanya kira-kira,” ucap wali murid lain yang berstatus sebagai PNS itu.

Yang lebih aneh, menurut wali murid pria itu, adalah kuitansi pembayaran. Harusnya, yang menerima duit yang bertanda tangan di kuitansi. Ini malah sebaliknya, justru wali murid yang malah bertanda tangan. “Lucukan. Ini kuitansi model apa?,” kata pria tersebut bertanya.

Kepala SMKN 1 Boyolangu, Arik Eko Lestari Spd, membenarkan jika pihaknya meminta sumbangan ke wali murid kelas X, dengan alasan untuk pembangunan tempat parkir. Nominalnya, sebesar Rp 1,5 juta. Namun, pihaknya juga memberi keringanan bagi yang tidak mampu.

“Ada yang hanya bayar Rp 300 ribu. Bahkan, ada yang Rp 0,” kata Arik seraya menambahkan, bahwa yang dilakukan sekolah adalah sumbangan untuk murid yang mampu. Sementara yang tidak mampu, tidak memberi sumbangan.

Pegiat Pendidikan Tulungagung, Susetyo Nugroho, justru mengaku gerah dengan informasi itu. Menurutnya, pihak sekolah sudah tidak mengindakan program Tis Tas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Di mana, dalam program tersebut, Gubernur menyatakan bahwa sekolah SMK dan SMA di Jawa Timur adalah Gratis.

“Jika meminta sejumlah uang, apa pun alasannya, berarti sekolah tersebut sudah berani mengabaikan intruksi gubernur selaku Kepala Daerah. Ini tentu memprihatinkan, bayangkan saja, sekelas gubernur saja tidak digubris,” kata Yoyok.

Tidak hanya sekolah, lanjut Yoyok, seharusnya Kacabdin Provinsi Jawa Timur di Tulungagung, harus ikut bertanggungjawab. Karena, ada pembiaran sehingga seakan-akan mendukung kebijakan sekolah.

“Kacabdin Tulungagung yakni Bapak Solikin, harus ikut bertanggung jawab. Karena beliau sebagai perpanjangan tangan Dinas Provinsi Jawa Timur,” ujarnya. (and/sit)