Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah (DPKPP) Kota Batu, Bangun Yulianto, menyampaikan untuk pelaksanaan pembangunan tahap dua SMPN 7 Kota Batu, sudah selesai pelaksanaan tender. Di sini, tinggal proses tandatangan kontrak dengan pemenang yang dievaluasi Bagian Layanan Pengadaan (BLP).

“Pembangunan tahap dua SMPN 7 Kota Batu, sudah selesai tender dan tinggal tandatangan kontrak dengan pemenang. Dan, pelaksanaan bulan depan di akhir Juli 2023,” terangnya di Gedung DPRD Kota Batu, Senin (19/06/2023) tadi.

Baca juga :

Dari alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp 7 miliar, menurutnya, dalam tender yang dimenangkan nilai pembangunan sebesar 20 persen dari pagu anggaran yang digunakan untuk membangun sekolah negeri tersebut. “Di tahap dua, ada penambahan fasilitas lapangan basket, toilet dan kamar mandi. Kemudian pembangunan ruang laboratorium dan penambahan empat ruang kelas baru,” jelasnya.

Sedangkan untuk teknik pelaksanaan pembangunan, imbuh Bangun, akan dibahas saat melaksanakan Pre Construction Meeting (PCM) yang menghadirkan Dinas Pendidikan supaya sama-sama mengetahui agar tidak menimbulkan gangguan kegiatan belajar mengajar. “Ya, yang jelas kami berharap tahun ini sudah selesai. Karena, masih ada tahap ketiga seperti pembangunan musala dan kantin,” ujarnya.

Plt Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Batu, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa rencana proses pembangunan tahap kedua, dipastikan sedikit-banyak akan mengganggu keberadaan siswa saat kegiatan belajar mengajar. “Ya kalau dibilang mengganggu, pasti mengganggu. Oleh sebab itu, kami ingin koordinasi dengan pihak yang membangun untuk memprioritaskan keselamatan anak-anak,” paparnya.

Diketahui, Pre Construction Meeting (PCM) atau rapat pra konstruksi atau rapat persiapan pelaksanaan adalah rapat yang membahas keseluruhan pelaksanaan pekerjaan. Termasuk, menyatukan pengertian terhadap seluruh isi dokumen kontrak dan membuat kesepakatan atas hal-hal yang belum terdapat dalam dokumen tersebut. (put/sit)

Dikatakan Plt Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Batu, Budi Prasetyo, bahwa hari ini SMPN 7 Kota Batu sudah digunakan beraktifitas melayani pendaftaran siswa didik baru melalui jalur zonasi. “Jadi, hari ini di tempat yang baru. SMPN 7 ini sudah mulai digunakan untuk pendaftaran siswa baru melalui jalur zonasi. Dan, hari ini hari pertama pendaftaran,” terangnya di SMPN 7 Kota Batu, Senin (19/06/2023) tadi.

Untuk jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi, tambahnya, akan berlangsung selama tiga hari mulai 19 hingga 21 Juni 2023 san sudah ada 55 pendaftar di hari pertama. “Untuk kuota memang yang dibutuhkan 64 siswa. Dan, hari pertama pendaftaran ini yang sudah mendaftar 55 orang. Tetapi, untuk jalur zonasi ini SMPN 7 yang dibutuhkan 35 siswa,” tuturnya.

Baca juga:

Kalau dirinci lebih lanjut, jelas Budi, jalur zonasi ini yang dibutuhkan 35 siswa. Kalau secara keseluruhan yang dibutuhkan 64 siswa, berarti sisanya yang 29 siswa sudah diterima lewat jalur non zonasi yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu.

“Pendaftar ini masih bisa bertambah, karena sebagian mendaftarnya di SMPN lain. Seperti, SMPN 3 pilihan ke SMPN 7, lalu SMPN 6 pilihan ke  SMPN 7. Maka, hingga saat ini belum bisa kita data kompilasinya,” ujarnya.

Teknik pendaftaran di SMPN 7, urainya, tahap pertama dilakukan verifikasi dokumen yang dibutuhkan di meja verifikasi. Setelah lengkap dan benar usai dilakukan verifikasi awal, baru diberikan kartu antrian.

Kemudian, dilakukan pendaftaran siswa dan pihak panitia yang membantu verifikasi data siswa. Selanjutnya dilakukan klik penitikan tempat domisili. Di sinilah dilihat dari satelit dan kemudian setelah orang tua memahami dilakukan persetujuan atas semua data dan selanjutnya menunggu pengumuman penerimaan.

“Tahun ini, layanan pendaftaran dipermudah. Yang dimaksud yaitu, layanan semi online dan semi offline. Di sini, orang tua tidak perlu lagi mengakses pendaftaran dari rumah. Tetapi, diharapkan datang langsung ke sekolah yang dituju,” tegasnya.

Terkait rayonisasi, tegas Budi, saat ini sudah tidak ada royonisasi tetapi desa yang mendapat kuota sekolah. “Kalau rayonisasi tidak ada, tetapi desa yang dapat kuota sekolah. Seperti, SMPN 7 ini desa yang dapat kuota sekolah yaitu Junrejo, Tlekung, Pendem, Mojorejo dan Kelurahan Dadaprejo,” jelasnya. (put/gie)

Di Kabupaten Kediri, para pelajar kelas VII SMP Negeri 2 Pare, mempraktikkan materi yang diberikan guru dengan membuat surat pribadi. Tidak tanggung-tanggung, para pelajar membuat surat yang kemudian ditujukan untuk Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana.

Surat yang dibuat para pelajar itu, diantaranya diunggah dalam instagram pribadi sang guru. Surat untuk Mas Bup-sapaan Bupati Kediri, menjadi kritis bukannya sinis! begitu judul caption dalam unggahan akun instagram Yuni Kuswidarti @yunikusw guru mata pelajaran bahasa Indonesia itu.

Surat-surat para pelajar itu pun bervariatif, mereka menyoroti apa yang ada di lingkungan sekitarnya, termasuk dalam dunia pendidikan. Melalui surat pribadi itu, selain belajar bahasa mereka juga belajar kritis.

Tidak disangka, surat dari pelajar yang di posting di Instagram, itu dilihatkan dan direspon langsung oleh Bupati Hanindhito Himawan Pramana. Orang nomor satu di Kabupaten Kediri, itu pun mendatangi langsung SMP Negeri 2 Pare untuk menemui para pelajar yang berkirim surat padanya.

“Nanti minta surat anak-anak ya, karena saya seorang bupati juga perlu kritik. Kritik panjenengan itu vitamin buat saya,” kata Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri dihadapan pelajar Kelas VII, Rabu (31/05/2023) tadi.

Mas Dhito mengakui, kakeknya dahulu juga seorang Guru Bahasa Indonesia. Karenanya, begitu melihat ada guru yang mengajari siswanya belajar membuat surat dan menugaskan untuk mengkritisi pemerintahan, menjadikannya tertarik untuk datang.

“Sekarang ini Kediri slogannya Kediri berbudaya. Kediri berbudaya itu apa sih. Budaya menerima kritik, budaya berkelompok, budaya saling membantu dan masih banyak lagi,” ungkapnya.

Baca juga :

Mas Dhito mengapresiasi sikap kritis para pelajar yang disampaikan melalui surat-suratnya. Sebagai bentuk apresiasi, selain memberikan hadiah, suami Eriani Annisa Hanindhito itu juga mengajak para pelajar termasuk guru untuk menginap di Pendopo.

Diajak menginap ke pendopo oleh bupati secara langsung, memang tidak semua orang bisa memiliki kesempatan itu. Pun begitu, bagi Mas Dhito, pendopo itu dibangun dari uang pajak. Hal itulah, yang mendorong pemerintahannya membuka seluas-luasnya pendopo bagi masyarakat.

“Nanti setelah ujian ya. Nanti bisa lihat ruang kerja bupati, ruang video conference, tempat bupati menerima tamu,” tutur Mas Dhito.

Tawaran bupati itu, pun disambut antusias para pelajar dan guru. Mengingat, mereka akan dapat lebih mengetahui lebih dekat pendopo yang menjadi kebanggaan warga Kabupaten Kediri.

Terlepas dari itu semua, kedatangan Mas Dhito menemui para pelajar yang berkirim surat kepadanya, itu pun tidak pernah mereka duga. Sebagaimana disampaikan Yuni Kuswidarti, guru yang meminta para siswa menulis surat pribadi untuk bupati.

“Biasanya, saya posting pembelajaran di sosial media. Ini tadi kaget, seperti nggak percaya (didatangi Mas Dhito),” ucapnya.

Melalui belajar mengirim surat kepada tokoh itu, para siswa dapat menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya dan juga kritis. Melihat respon bupati, Yuni pun menilai Mas Dhito merupakan pemimpin yang mau menerima kritik dan masukan dari masyarakatnya.

“Alhamdulilah, beliau memang pimpinan yang mendukung rakyatnya. Mau menerima masukan,” terang Yuni saat melihat langsung Bupati Kediri. (kom/pan/sit)

Dalam kunjungannya itu, Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, meminta kajian dan penelitian mengenai sejarah sekolah yang dahulunya bernama Sekolah Tehnik (ST) Pare, itu untuk terus dilanjutkan. Hal ini dilakukan, karena atas permintaan Tentara Genie Pelajar (TGP) untuk menjadikan sekolah tersebut sebagai Museum Perjuangan serta setiap 22 Mei diperingati sebagai hari Serangan Umum 1949, sebagai pengingat perlawanan terhadap Belanda.

Menanggapi permintaan tersebut, Mas Dhito pun meminta adanya kajian lanjutan guna meningkatkan keabsahan nilai sejarah. Sehingga ke depan, sekolah ini mempunyai identitasnya sebagai sekolah sejarah.

“Kami akan siap (mendukung), apabila kajian-kajiannya valid dan akurasinya tepat. Maka, kami tidak sungkan untuk memberikan support apa yang menjadi kebutuhan teman-teman dari TGP,” kata Mas Dhito, Senin (22/05/2023) tadi.

Sekedar diketahui, SMPN 4 Pare dahulunya adalah markas sekaligus tempat pembuatan logistik pertempuran oleh TGP. TGP sendiri merupakan siswa ST Pare, yang ikut dalam perlawanan menghadapi Belanda di Serangan Umum 1949 di Pare.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dengan sejarah besar tersebut, Kepala Sekolah SMPN 4 Pare, Nur Subiantoro, menyebutkan selama ini siswanya terus diberi pemahaman bagaimana sekolahnya dahulu menjadi saksi bisu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sementara menindaklanjuti instruksi Mas Dhito, pihaknya berencana akan mengkaji lebih dalam sejarah yang terjadi sekitar 103 tahun silam, itu bersama akademisi sejarah, saksi-saksi yang masih hidup dan komunitas sejarah.

Pihaknya berharap, dengan adanya sejarah serangan umum yang tertuang dalam buku Serangan Oemoem 22 Mei 1949 karya Kangko Bambang Prasetyo, itu bisa muncul kepermukaan dan menjadi sejarah nasional. “Mudah-mudahan perjuangan rakyat Pare ini akan masuk di sejarah nasional,” katanya.

Mas Dhito menambahkan, jika seluruh kajian sudah dilalui dan tidak terjadi persoalan dengan validasi data. Maka, tidak menutup kemungkinan peninggalan sejarah tersebut akan dimasukkan dalam muatan lokal di sekolah yang ada di Kabupaten Kediri.

“Kalau kajiannya sudah selesai, clear dan tidak ada persoalan di kajian, maka tidak ada persoalan untuk kita masukkan ke muatan lokal,” terang Mas Dhito. (kom/pan/sit)

Disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud, sebenarnya kebutuhan sarpras SMPN 7 Kota Batu, berupa kursi dan mebeler lain sudah dibelikan Dinas Pendidikan lewat E Katalog. Tapi, karena ini pembelian lewat E Katalog, maka dimungkinkan itu baru datang sekitar akhir Maret atau awal April 2023.

“Karena pembeliannya melalui e katalog, maka Sarpras akan menunggu,” terang Didik, saat dihubungi lewat ponselnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Disamping itu, tambahnya, saat ini di SMPN 7 Kota Batu masih belum memiliki kepala sekolah definitif. Sehingga, sebagai Plt Kepala Sekolah SMPN 7, adalah dari kepala sekolah dari SMPN 3 Kota Batu.

Hal inilah, yang menyebabkan untuk pendaftaran PPDB SMPN 7 Kota Batu melalui jalur non zonasi, sementara harus nebeng di SMPN 3 Kota Batu. Itu karena, belum terpenuhinya Sarpras di sekolah tersebut.

“Dinas Pendidikan sudah menjanjikan, Juni 2023 sudah siap ditempati siswa baru untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, kami berharap Sarprasnya bisa segera terpenuhi. Sehingga, bisa dimanfaatkan saat pendaftaran jalur zonasi nanti,” tegas Didik. (put/sit)

Disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Batu, Bangun Yulianto, untuk pembangunan SMPN 7 tersebut sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 7 miliar dari anggaran APBD Kota Batu. “Pembangunan tahap 2 SMPN 7 ini kita anggarkan Rp 7 miliar. Nantinya, akan ada penambahan enam ruang kelas, terdiri dari 2 lantai, dimana masing-masing lantai ada tiga kelas serta ditambah toilet untuk siswa. Sedangkan untuk laboratorium, ada dua ruangan dan dibangun 2 lantai, lapangan olah raga basket,” terang Bangun, saat dikonfirmasi via telephone, Kamis (09/03/2023) tadi.

Untuk rencana pembangunan tahap 2, tambahnya, sudah masuk di ULP. Dan, sudah pada proses lelang konsultan pengawas dengan nilai Pagu anggaran Rp 300 juta.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kemudian, untuk proses lelang kontraktor pelaksana, baru minggu depan di Maret 2023 ini. Dan, datanya masuk ke ULP, dengan target sesuai aturan maksimal selama 30 hari harus sudah ada pemenangnya, dengan masa kerja selama 6 bulan.

“Tentunya, kita berharap kepada konsultan pengawas, semua akan berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan untuk tahap 2 ini juga bagus. Lalu, bagi kontraktor pelaksana yang terpilih nanti itu harus yang benar-benar kompeten dan terutama memiliki kemampuan finacial yang baik, managemen dan tekhnik yang baik pula, serta mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai spek yang kita syaratkan, kualitas outputnya harus bagus, jangan main-main dan asal-asalan,” tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, bahwa SMPN 7 Kota Batu yang diresmikan pada 22 Desember 2022 , dibangun di atas tanah seluas 5.025 meter persegi. Pembangunan tahap 1, sebelumnya hanya ada dua kelas yang sudah dibangun dan ruang guru atau ruang serba guna serta pagar depan, juga pos keamanan dengan nilai anggaran sebesar Rp 4,3 miliar. (put/sit)

Disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, bahwa kesimpulan dari hasil Sidak yang dilakukan bersama anggota di komisi, yaitu masih belum ada kesiapan menerima siswa baru. Kondisi itu, bisa dilihat dari fisik bangunannya.

“Kami bersama seluruh anggota Komisi C DPRD Kota Batu, melakukan Sidak di SMPN 7 Kota Batu, dimulai pukul 09.00 pagi tadi. Dilihat fisik bangunannya, karena 10 Maret 2023 nanti persiapan penerimaan siswa baru. Kami menyimpulkan, masih belum ada kesiapan,” terang Khamim, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Batu, Selasa (14/02/2023) siang.

Oleh sebab itu, ditambahkannya, dari hasil Sidak itu Komisi C memberikan enam rekomendasi hasil temuan kepada Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan (DPKP) Kota Batu, untuk segera diperbaiki. “Kami menyampaikan rekomendasi dari hasil temuan ini ke dinas terkait. Mengingat, dari pengakuan rekanan yang kami temui di lokasi ternyata juga masih belum dilakukan serah terima bangunan,” jelas Khamim.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Rekomendasi tersebut, diuraikannya, antara lain yaitu pertama, untuk drainase induk masih belum ada. Sehingga, perlu perbaikan karena masih dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan dan direkomendasikan untuk pembongkaran paving halaman dalam perbaikan drainase tersebut. Kemudian dua, untuk pagar depan agar ada perbaikan juga khususnya terkait penguatnya sehingga tidak goyang. Lalu tiga, untuk tandon bawah tanah agar ada perbaikan karena kontruksi yang kurang baik sehingga air hujan masih bias masuk ke tendon.

Poin keempat, untuk tulisan SMPN 7 agar ada penambahan angka nol di depan angka 7 yang saai ini masih belum ada. Serta lima, SMPN 7 dengan konsep Green School namun tidak ada pengerjaan landscape sama sekali. Terakhir atau keenam, pada tanggal 10 maret 2023, bahwa SMPN 7 sudah melaksanakan proses PPDB. Sehingga, Komisi C mengharapkan perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan oleh Komisi C dapat diselesaikan maksimal 5 Maret 2023.

“Kami berharap, agar ada perbaikan-perbaikan terkait finishing ruang kelas dan fasilitas lainnya yang sudah mengalami kerusakan,” tegasnya.

Diketahui, SMPN 7 Kota Batu yang terletak di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Jurejo, Kota Batu ini diresmikan pada 20 Desember 2022 lalu. Di atas lahan 5.025 meter persegi itu, pembangunan sekolah ini menelan anggaran sebesar Rp 4,3 miliar. (put/sit)

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Disdik Kota Batu, Hariadi, mengatakan bahwa untuk tahun pertama pengoperasionalan, direncanakan masih akan menerima dua kelas. Dimana, masing-masing kelas akan diisi oleh 32 siswa. Sehingga, secara keseluruhan tahun ini menerima 64 siswa.

Mengenai penerimaan sementara dua kelas itu, lanjutnya, dikarenakan di sekitar sekolah tersebut masih banyak sekolah swasta. Dengan asumsi, tidak mengurangi animo masyarakat memilih sekolah swasta, meskipun sudah didirikan sekolah negeri.

“Tahun ini, saat PPDB kita menerima dua kelas,” kata terang Hariadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/01/2023) tadi.

Mengenai penyediaan mebeler, ujarnya, sudah disiapkan oleh rekanan yang akan didatangkan pada April 2023 ini. Sehingga, PPDB bisa dimulai Mei hingga Juni 2023 mendatang dan siswa baru sudah siap menempatinya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“April ini dipastikan mebeler sudah didatangkan dan dianggarkan Rp 397 juta, untuk dua kelas. Yang terdiri dari, bangku siswa untuk dua kelas, lalu ruang TU, terus ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah,” jelasnya.

Untuk tenaga pengajar, dijelaskan Hariadi, diambil dari sekolah-sekolah negeri yang ada. Karena, saat ini masih belum ada rekrutmen guru tidak tetap (GTT) maupun pegawai tidak tetap (PTT). Sedangkan kepala sekolah sudah dipersiapkan pelaksana tugas dari SMP 3 sambil menunggu surat keputusan dari kepala dinas.

Sedangkan, untuk zonasi nanti akan ditentukan saat musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) awal Februari 2023 mendatang. Dan, sekarang kondisi bangunan baru tersedia perpustakaan, ruang guru, kepala sekolah, TU, gedung serbaguna, serta dua lokal untuk ruang kelas. Kemudian, laboratorium, lapangan basket dan mushola dibangun pada tahap dua tahun ini.

“Saya berharap, dengan berdirinya SMPN 7 Kota Batu, yang ada di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, ini nanti akan menjadi satu-satunya SMP dengan phisik bangunan terbaik di Kota Batu. Karena bangunan sudah ke arsitektur modern dengan harapan siswa lebih tertarik masuk SMPN 7. Walaupun dipinggiran siswa berprestasi ada disitu,” tegas Hariadi.

Sekedar diketahui, SMPN 7 Kota Batu yang terletak di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Jurejo ini diresmikan pada 20 Desember 2022 tahun lalu, untuk tahap satu. Dan, di atas lahan 5.025 meter persegi pembangunan sekolah ini menelan anggaran sebesar Rp 4,3 miliar. (put/sit)

“Digital school ini adalah hal yang menjadi kewajiban kita semua. Karenanya, mau tidak mau kita harus terus bersentuhan dengan hal-hal itu,” katanya.

Tidak hanya menekankan terkait digitalisasi, Bupati Yuhronur juga mengajak semua siswa untuk terus membekali diri dengan literasi. Karena melalui literasi yang salah satunya membaca, maka akan mendapatkan sesuatu dari membaca itu.

“Saya yakin seyakin-yakinnya, jika sekarang kamu membaca, maka pada saatnya nanti kamu akan mendapatkan sesuatu dari membaca itu. Seperti saya tulis di Alun-alun itu, ada tulisan begini Now Reader, Next Leader,” ungkapnya di depan siswa SMPN 1 Babat.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dalam launching Digital School yang merupakan rangkaian kegiatan Dies Natalis ke 60 SMPN 1 Babat ini, Bupati Yuhronur mengajak untuk berterimakasih kepada para alumni (Ika Snesba) yang peran serta kekuatannya terus mendorong dan mengelaborasi terhadap perkembangan sekolah yang bersangkutan. “Kita berterimakasih juga kepada alumni Ika Snesba, yang terus mendorong SMPN 1 Babat. Karena kualitas dari alumni dan almamater itu, sangat berpengaruh pada perkembangan sekolah yang bersangkutan,” tambahnya.

Diungkapkan Kepala Sekolah SMPN 1 Babat Sujarno, kegiatan Dies Natalis ini telah dilaksanakan sejak tanggal 10 Januari dengan berbagai lomba mulai dari futsal, seni, keagamaan, olimpiade, juga jalan sehat, bakti sosial check up pengobatan gratis, hingga diklat pendidikan latihan sekolah tangguh bencana. Ditambahkannya, kegiatan tersebut mengambil tema ‘Sinergisitas SMPN 1 Babat dengan Ika Snesba untuk Mencetak Generasi yang Inovatif, Kompetitif, dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Digital yang Berkarakter’. (zen/sit)