Memontum Surabaya – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) memberikan apresiasi gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo di Gedung Sport Center UINSA, Rabu (28/3/2019). Dalam pidato ilmiahnya yang bertajuk “Rekonstruksi Pendidikan Diniyah Pesantren; Model Pendidikan Berbasis Spiritual,” Pakde Karwo mengakui jika dirinya belum khatam Alquran tetapi sudah mendapat gelar Doktor Causa.

“Saya ini santri yang belum khatam, tapi sudah dapat gelar Honoris Causa dari UIN Sunan Ampel. Tapi, santri yang belum khatam itu lebih tawadu pada Kiainya dari pada yang sudah khatam,” katanya sembari disambut dengan tepuk tangan audiens.

GELAR : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) memberikan apresiasi gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo di Gedung Sport Center UINSA, Rabu (28/3)

Usai melakukan pidato ilmiah sekaligus pengukuhan gelarnya, Pakde Karwo menguraikan sedikit makna karya ilmiah yang ia tulis itu.

Bahwa, kata dia, pendekatan secara materialistis itu sangat tidak bagus. Ia menegaskan yang terpenting adalah substansinya. Menurutnya, spiritualitas itulah yang memberikan arah terhadap insan kamil untuk melangkah sesuatu dan didalamnya ada pembangunan yang konkrit.

“Amerika Serikat gagal dengan konsepnya. sekarang hampir semua, seperti Afrika Selatan dan sebagian di Amerika Selatan dengan konsep yang matrealistis baru kemudian diisi etik itu nggak ketemu,” nilainya.

Lantas Soekarwo berharap, jika dirinya ingin dunia pendidikan itu menjadi model pendidikan yang luar biasa. Karena ia beranggapan basis spiritual di Jatim sudah ada tinggal menambah sains dan teknologi dan kalau dua pengetahuan tersebut digabung, ia meyakini akan menjadi satu manifest sehari-hari yang sangat bagus.

Puluhan mahasiswa tersebut mempertanyakan kontribusi Soekarwo dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) di UINSA. Menurut koordinator lapangan (korlap) Eri Mahmudi, pemberian gelar tersebut cacat secara substanstif dan moralitas. Alih-alih gelar itu diduga ada muatan politis praktis dan pragmatis

“Kami meminta untuk membatalkan surat keputusan gelar Doktor Honoris Causa kepada Pakde Karwo. Kampus itu mimbar akademis bukan mimbar politis, matamu tertutup dengan uang dan jabatan politik,” teriaknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 65 Tahun 2016, pasal 3, seseorang yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa harus memiliki kualifikasi khusus.

“Kini pemberian gelar Doktor Honoris Causa justru diberikan dengan pertimbangan politis daripada pertimbangan akademik,” kata dia.

Eri juga mempertanyakan pemberian gelar pada Soekarwo ini jika pertimbangannya adalah program bantuan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN), menurutnya, program itu sama dengan bantuan-bantuan pemerintah daerah yang lain.

“Bayangkan jika setiap program bantuan dari pemerintah dijadikan alasan untuk pemberian gelar Honoris Causa, akan berapa banyak kampus harus memberikan gelar Honoris Causa kepada pejabat,” kata dia.

Gubernur Jatim, Soekarwo (Pakde Karwo) mengatakan Ipin dinyatakan melanggar Undang-undang, akibat ulahnya tersebut. Pakde pun mengaku telah mengirimkan surat kepada Wabup Trenggalek tersebut.

“Tetap itu (ditegur) UU kok, harus. (Surat teguran) sudah saya tandatangani sudah meluncur,” katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (22/1).

Pakde Karwo pun mengaku, ia telah melakukan pertemuan dengan Bupati Trenggalek, Emil Dardak, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono, di kantornya untuk membicarakan masalah ini.

Baca : Wabup Trenggalek Menghilang Sepekan Lebih

“Dalam rangka mengkoordinasikan, meluncurkan (surat) kepada Wabup, M. Nur Arifin,” kata dia.

Kendati demikian, Pakde Karwo menyebut ia tak mengetahui alasan mangkirnya Ipin. Dia hanya mendapat penjelasan dari Emil kalau Wabup Trenggalek tidak ada di kantornya sejak 9-19 Januari.

permasalahan besar dalam korupsi di Jatim adalah masalah integritas. Seharusnya, semua sistem yang dibangun pemerintah semestinya juga diperkuat dengan integritas.

“Hampir semua kasus korupsi bukan di pelayanan pemerintah pada masyarakat, tetapi antara lingkaran di dalam lingkungan pengambilan keputusan. Integritaslah yang harus diperkuat untuk memberantas korupsi ini,” kata Pakde Karwo sapaan akrabnya, usai Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (21/12/2018)

Pakde Karwo menegaskan, perkuatan integritas itu bisa dimulai dari proses rekrutmen dan data historis seorang pejabat. Begitu juga

dengan pelaporan harta kekayaan harus dilaporkan secara pasti dan nyata. Maka dari itu, ketika semua itu sudah terlaksana maka hal tersebut bergunan untuk meminimalis terjadinya kasus korupsi.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Pemprov Jatim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas korupsi. Seperti halnya, penandatanganan komitmen bersama program pencegahan korupsi dengan Bupati/Walikota se-Jatim dan Ketua DPRD.

Pakde Karwo menganalogikan, hukum ibarat rel yang akan membawa pada tujuan akhir pembangunan kesejahteraan. Hal tersebut seiring dengan pengertian pakar hukum Roscoe Pound yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai social control dan social engineering, yang keduanya bermuara pada kesejahteraan.

“Dalam pembangunan hukum harus memberikan akses dan fasilitas, sehingga hukum tidak menghambat dalam proses demokrasi,” terang Pakde Karwo ketika menghadiri acara “International Conference on Law and Politics” di Gedung DPRD Prov. Jatim, Surabaya, Sabtu (22/12).

“Hukum adalah relnya, sedangkan politik merupakan lokomotifnya sehingga politik jangan sampai keluar dari rel atau hukum yang ada,” tambahnya.

Oleh karen itu, lanjut Soekarwo, praktek penerapan hukum harus bisa menentukan kemana arah demokrasi itu berada.

Gubernur dua periode ini berpesan, dalam menghadapi era globalisasi hukum harus bisa menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat sehingga bisa merubah nilai-nilai sosial yang ada.