Pelaksanaan peresmian yang dipimpin langsung Bupati Jember, Muhammad Fawait, merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalam menertibkan tata kelola migrasi tenaga kerja di wilayah tersebut. Kebijakan ini, bukan sekadar seremoni formal, melainkan bagian dari desain besar pembenahan sistem perlindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir guna memastikan legalitas dan keamanan keberangkatan.

Bupati Fawait dalam sambutannya menggarisbawahi urgensi kesehatan sebagai pilar utama perlindungan. Dirinya menyampaikan secara tegas posisi pekerja migran, di mata pemerintah.

“Pekerja migran adalah pahlawan devisa. Negara wajib hadir memberi perlindungan maksimal, termasuk dari sisi kesehatan,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Pernyataan ini, menjadi landasan bagi RSD Balung untuk mengoperasikan unit layanan terpadu, yang mencakup pemeriksaan fisik, laboratorium, hingga pemeriksaan penunjang yang telah disesuaikan dengan standarisasi medis negara-negara tujuan penempatan secara profesional. Aspek krusial dari peluncuran klinik ini, adalah efisiensi pembiayaan bagi masyarakat kecil.

Dalam hal ini, Pemkab Jember mengambil langkah berani dengan memangkas tarif medical check up (MCU) dari Rp 750 ribu menjadi Rp 450 ribu. Intervensi harga ini, diharapkan menjadi stimulus bagi warga untuk beralih dari jalur non prosedural ke jalur resmi yang lebih aman.

Selain itu, juga penyederhanaan akses layanan dan dokumen yang kini dapat diselesaikan di dalam daerah. “Sekarang kita sederhanakan semuanya di Jember,” tambah Bupati Fawait.

Pemerintah daerah juga mengintegrasikan layanan administrasi, melalui kehadiran perwakilan P4MI di Mall Pelayanan Publik (MPP). Dengan dukungan dari jajaran Forkopimda dan instansi terkait, RSD Balung diproyeksikan menjadi episentrum layanan kesehatan CPMI bagi wilayah Jember dan sekitarnya.

Ke depannya, Pemkab Jember berencana menyiapkan rumah sakit daerah lain untuk memperluas jangkauan layanan serupa, menciptakan ekosistem migrasi yang lebih aman, terjangkau dan terstruktur demi melindungi pahlawan devisa dari risiko keberangkatan ilegal. (rio/gie/adv)

Diuraikannya, bahwa banjir yang kerap kali terjadi itu merupakan banjir kiriman. Sehingga berdampak pada warga dan butuh solusi bersama.

“Saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Ini istilahnya banjir kiriman dan karena dampaknya dirasakan warga, kita harus mencari solusinya,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkot Malang, karena Sungai Amprong berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “Kewenangannya pusat, jadi penyelesaiannya harus duduk bersama lintas sektor agar ada solusi yang tepat,” katanya.

Baca juga :

Menurut Wali Kota Wahyu, bahwa banjir di wilayah tersebut sering terjadi meskipun Kota Malang tidak diguyur hujan. Kondisi itu, dipicu tingginya curah hujan di wilayah hulu yang mengalir ke Sungai Amprong. Dalam satu bulan terakhir, banjir bahkan disebut terjadi hingga lima kali.

“Di sini tidak hujan saja bisa banjir kalau di wilayah atas terjadi hujan lebat,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sejumlah faktor turut memperparah kondisi, mulai dari penyempitan badan sungai, tingginya sedimentasi, hingga hambatan aliran air. “Aliran air semuanya masuk ke Sungai Amprong, sementara kondisinya sudah mengalami penyempitan dan sedimentasi tinggi,” lanjut.

Karena itu, Pemkot Malang menyiapkan langkah penanganan banjir secara bertahap, meliputi jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek, salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah pengerukan sedimentasi guna memperlancar aliran air. Sementara solusi jangka panjang direncanakan melalui pembangunan embung sebagai tempat penampungan air sementara saat debit meningkat.

“Nanti kalau hujan tinggi, air bisa ditampung dulu di embung. Setelah kondisi normal baru dialirkan kembali,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa gedung parkir yang selesaikan dibangun tersebut saling terhubung dengan parkir Majapahit. Mengingat, keduanya merupakan parkir bertingkat dan menjadi solusi konkret di Kawasan Kayutangan.

“Dengan parkir bertingkat ini, kepadatan dan keruwetan kendaraan yang parkir di sepanjang Kayutangan sudah bisa kita atasi. Ini menyambung antara parkir Kayutangan dengan parkir Majapahit, sehingga persoalan parkir bisa kita selesaikan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa sejak dilakukan uji coba pada saat Nataru dan beberapa hari terakhir, kenyamanan pengunjung mulai terasa. Pengunjung dapat menikmati kawasan heritage tanpa terganggu parkir sepeda motor, yang sebelumnya semrawut dan memicu kemacetan.

“Alhamdulillah, pengunjung sekarang lebih nyaman. Parkirnya tidak jauh, jadi betul-betul bisa menikmati suasana heritage Kayutangan,” tambahnya.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Slamet Santosa, menjelaskan bahwa gedung parkir tersebut dibangun untuk mengurangi ketergantungan parkir di badan jalan. Karena selama ini, hal itu menjadi persoalan utama di Kawasan Kayutangan Heritage.

Baca juga :

“Gedung Parkir Kayutangan ini menjadi upaya memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir yang lebih tertib, aman, transparan dan terintegrasi,” jelas Slamet.

Dijelaskannya, bahwa gedung tersebut memiliki satu basement untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas 20 unit, serta lantai satu untuk kendaraan roda dua dengan kapasitas 350 unit. Sementara, untuk parkir di Majapahit mampu menampung 15 unit kendaraan roda empat dan 450 unit kendaraan roda dua.

“Sehingga, total kapasitas parkir yang tersedia mencapai 35 unit kendaraan roda empat dan 800 unit kendaraan roda dua,” tutur Slamet.

Untuk penataan parkir di kawasan Kayutangan, seluruh kendaraan roda dua diwajibkan parkir di Gedung Parkir Kayutangan dan Parkir Majapahit. Sementara kendaraan roda empat masih diperbolehkan parkir secara terbatas di satu sisi, yakni sebelah barat atau kiri jalan.

“Adapun cekungan di sisi timur dimanfaatkan sebagai drop zone untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, termasuk ojek online,” lanjutnya.

Ditambahkannya, bahwa gedung parkir tersebut telah melalui uji coba pertama pada 31 Desember 2025, kemudian dilanjutkan uji coba kedua pada 7–13 Januari 2026, dengan tarif gratis sesuai arahan Wali Kota Malang. “Ke depan, kami berharap pembangunan gedung parkir ini bisa dilanjutkan sesuai rencana, terutama untuk menampung parkir roda empat, dengan tetap menyesuaikan kemampuan APBD Kota Malang,” imbuh Slamet.

Sebagai informasi, di Gedung Parkir Kayutangan tersebut menerapkan sistem sirkulasi satu arah. Kendaraan masuk melalui Jalan Basuki Rahmat menuju Gedung Parkir Kayutangan, lalu keluar melalui Parkir Bertingkat Mojopahit menuju Jalan Mojopahit. (rsy/sit)

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan fungsi mediasi secara maksimal, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hingga verifikasi lapangan bersama instansi terkait. Namun, karena status administrasi lahan masih menjadi perdebatan, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keabsahan dokumen kepemilikan.

“Sudah kami fasilitasi di Komisi I mulai dari RDPU sampai survei lapangan. Dan sepertinya belum bisa menuju kata mufakat. Saya sampaikan, bahwasanya yang bisa berkata suatu berkas itu asli dan tidak adalah di meja hijau. Kami DPRD tidak punya kapasitas untuk melakukan pembuktian semacam itu,” ujar Redam, Jumat (21/11/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, jika hasil mediasi tidak mengarah pada solusi yang disepakati bersama, maka langkah hukum menjadi opsi yang paling bijak. Hal ini dilakukan, demi menghindari polemik berkepanjangan yang justru merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Perlu diketahui, sengketa lahan Pasar Agrobis Mantung mencuat setelah tujuh warga mengklaim kepemilikan atas lahan seluas 2.300 meter persegi, yang kini menjadi bagian dari pasar. Meski satu warga telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan lainnya memiliki Akta Jual Beli (AJB), pemerintah desa menyatakan lahan tersebut sebagai tanah bondo desa.

Komisi I DPRD telah merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Malang, untuk menyediakan fasilitas tempat usaha sebagai bentuk kompensasi. Namun, kuasa hukum warga menyatakan masih akan mempertimbangkan opsi tersebut dan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum. (had/sit/adv)

Dengan adanya koridor baru ini, menurut Wali Kota Wahyu, menjadi jawaban atas kebutuhan transportasi publik di Malang Raya, sekaligus solusi mengurai kemacetan. “Saya berterima kasih kepada Ibu Gubernur atas program Trans Jatim ini. Karena, ini telah membantu menyelesaikan salah satu program prioritas saya terkait penanganan kemacetan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Ditambahkan mantan Sekda Kabupaten Malang ini, bahwa rute dari Trans Jatim tersebut melewati sejumlah titik pergerakan terbesar masyarakat Kota Malang. Mulai dari Terminal Hamid Rusdi, Madyopuro, Sawojajar, Rampal, Pasar Klojen, Balai Kota, kawasan Kayutangan Heritage, pusat pendidikan, hingga menuju wilayah Dau Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Dengan melihat kondisi busnya, saya yakin masyarakat akan memilih moda transportasi yang lebih baik. Apalagi tarifnya sangat terjangkau, Rp 5 ribu untuk pekerja dan Rp 2.500 bagi pelajar atau mahasiswa. Titik-titik yang dilalui pun merupakan lokasi yang banyak didatangi masyarakat,” jelasnya.

Baca juga :

Terkait kekhawatiran soal nasib angkot, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa integrasi telah dilakukan secara bertahap. “Sebagian driver Trans Jatim adalah sopir angkot. Kita juga akan melakukan re-routing (rute ulang, red) dan integrasi. Sekarang, rata-rata drivernya memang dari sopir angkot Kota Malang,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu juga optimis, dengan hadirnya Trans Jatim akan mempercepat pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. “Ini yang kami tunggu-tunggu. Transportasi publik ini terbukti efektif mengurai kemacetan. Saya yakin masyarakat akan terbantu dan mulai beralih ke transportasi publik,” ucapnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa tarif Trans Jatim tetap berlaku aturan dua jam perjalanan tanpa biaya tambahan. Dirinya juga berharap, agar layanan Trans Jatim terus diperluas.

“Kami berharap tidak hanya satu koridor, tetapi bisa ditambahkan koridor menuju Bandara Abdulrachman Saleh. Tiga koridor ini akan sangat membantu upaya pengurangan kemacetan di Malang Raya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rois/sigit)

Jembatan tersebut, merupakan bantuan dari Vertical Rescue Indonesia dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Dengan adanya jembatan tersebut, diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan memperkuat konektivitas antar kelurahan.

“Terima kasih kepada Vertical Rescue dan PSMTI yang telah memberikan bantuannya. Jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk melintas dari Kedungkandang ke Polehan dan sebaliknya. Selama ini, warga, terutama anak-anak sekolah, harus memutar cukup jauh,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa keberadaan jembatan tersebut tidak hanya mempermudah akses para pelajar. Namun, juga mendukung pergerakan ekonomi antarwilayah.

Baca juga :

“Dengan adanya jembatan ini, aktivitas ekonomi warga di Kedungkandang dan Polehan bisa lebih lancar. Saya berharap masyarakat ikut menjaga fasilitas ini dan mematuhi aturan saat melintas, karena ini merupakan jembatan gantung,” ujarnya.

Terkait kondisi jembatan, Wali Kota Wahyu menyebut telah menugaskan DPUPRPKP Kota Malang, untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian agar jalur lebih aman dilalui. Karena menurutnya, jalan terlalu curam dan licin.

“Beberapa hari lalu saya minta agar jalan yang terlalu curam dibuatkan trap dan bagian yang menukik diberi penghalang supaya aman, terutama saat hujan atau anak-anak berlari,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa jembatan tersebut memiliki kekuatan konstruksi hingga 20 tahun. Namun, material kayu akasia yang digunakan hanya bertahan sekitar lima tahun saja. Sehingga perlu dilakukan pemeliharaan rutin.

“Apabila ada hal yang krusial bisa masuk dalam 50 juta per RT itu, nanti bisa dimanfaatkan untuk Jembatan ini,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang muncul dalam Musrenbang tematik. Termasuk usulan dari DPRD Kota Malang.

“Kolam terpal ini solusi untuk keterbatasan lahan. Hasilnya tidak kalah dengan kolam permanen. Dengan pengelolaan baik, target Dasa Bakti sesuai Ngalam Idrek bisa tercapai,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, manfaat budidaya ikan air tawar tidak hanya sebatas peningkatan ekonomi. Namun, juga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

Baca juga :

“Ikan ini sumber protein yang bisa menekan angka stunting. Kalau masyarakat bisa mengelola sendiri, kebutuhan gizi tercukupi dan inflasi bisa ditekan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menambahkan bahwa tren produksi ikan di Kota Malang terus meningkat. Tahun 2023 tercatat 158,6 ribu ton, naik menjadi 160 ribu ton di tahun 2024.

“Baik dengan ember, kolam terpal maupun kolam tanah, semuanya berkembang cukup pesat. Targetnya tahun ini bisa lebih tinggi dari capaian 2024,” ujar Slamet.

Dengan dukungan anggaran pemerintah, pendampingan penyuluh, serta antusiasme masyarakat, budidaya ikan air tawar di Kota Malang diharapkan bisa jadi penopang ketahanan pangan perkotaan.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang juga menyalurkan bantuan kepada 103 pelaku budidaya ikan air tawar. Bantuan yang diberikan meliputi pakan ikan, kolam terpal, jaring ikan dan sejumlah item perpipaan. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Yuhronur mengatakan bahwa Pramuka adalah solusi strategis dalam mencetak generasi tangguh, berintegritas, siap beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Karena organisasi non akademik ini, memberikan pendidikan life skill, soft skill, hard skill, serta dilengkapi dengan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik (Sesosif).

Kecerdasan yang menjadi postur ideal seorang Pramuka, tambahnya, sebagai generasi pembawa perubahan untuk bangsa Indonesia. “Dirgahayu Pramuka ke 64, momen ini harus kita jadikan sebagai refleksi nyata gerakan Pramuka yang terus mengakar dalam kehidupan lintas generasi,” ungkap Bupati Yuhronur.

Baca juga :

Selanjutnya, orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Lamongan ini menjelaskan bahwa Gerakan Pramuka mendukung arah kebijakan nasional. Begitupun di Lamongan, Pramuka selaras dengan 15 program prioritas. Terutama, dalam memerangi tantangan yang semakin kompleks. Diantaranya arus digitalisasi global, disrupsi teknologi informasi, hingga berbagai ancaman sosial.

Seperti maraknya judi online, bullying, penyalahgunaan Narkoba, tawuran pelajar, pornografi, hingga masuknya budaya asing yang perlahan telah mengikis semangat gotong royong dan nasionalisme generasi muda. “Gerakan Pramuka harus dapat hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk membentuk karakter generasi muda tangguh, berintegritas dan berwawasan kebangsaan yang siap menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, apel besar Hari Ulang Tahun ke-64 Pramuka dipimpin oleh Maftukah. Dirinya adalah siswa dari SDN 6 Babat. Momen peringatan HUT ke 64 Pramuka pagi ini juga dimeriahkan oleh gelar terampil kepramukaan. Persembahan dari Tim Semaphore Dance SMPN se Kabupaten Lamongan yang berkolaborasi dengan anggota Paskibraka Lamongan. (kom/son/gie)

Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan stok BBM di Jember telah kembali normal dan aman. “Saya pikir hari ini, stok BBM sudah aman. Ini bagian dari kepedulian wakil rakyat, Gus Rivqy, yang juga memikirkan Dapilnya, yaitu Kabupaten Jember. Saya sebagai bupati berterima kasih. Inilah yang saya butuhkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, saat bersama Gus Rivqy, dalam kunjungan ke Pertamina Gebang, Selasa (05/08/2025) tadi.

Bupati Jember menekankan, akan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun strategi menghadapi potensi krisis di masa mendatang. “Strateginya jelas. Jangka pendeknya, stok BBM harus diperbanyak seperti yang dilakukan hari ini. Jangka panjangnya, kami memohon agar depo BBM di Jember bisa dikaji ulang untuk diaktifkan, karena jumlah penduduk Jember sangat besar dibanding kabupaten sekitar,” ujarnya.

Baca juga :

Anggota DPR RI Komisi VI, Rivqy Abdul Halim, dalam pertemuan antara Pemkab Jember, Pertamina dan KAI, menyampaikan bahwa dirinya telah menginisiasi skema distribusi alternatif BBM melalui jalur kereta api. “Alhamdulillah, hari ini terlaksana pertemuan antara Pertamina, KAI dan Bupati Jember. Saya menginisiasi agar suplai BBM ke Jember tidak hanya melalui truk tanki, tetapi juga melalui kereta api. Ini solusi nyata, agar kelangkaan seperti kemarin tidak terjadi lagi,” ujar Gus Rivqy.

Dirinya menjelaskan, bahwa saat ini tengah dikaji beberapa alternatif lokasi depo, termasuk di kawasan Rambipuji. “Ada lahan di Rambipuji yang memungkinkan digunakan sebagai depo BBM. Namun tentu harus melalui kajian teknis mendalam, termasuk soal buffer zone dan aspek keselamatan masyarakat. Kita belajar dari insiden di Pelumpang, jangan sampai kejadian serupa terulang,” jelasnya.

Berdasarkan data, kebutuhan BBM harian masyarakat Jember mencapai sekitar 900 ribu hingga 1 juta liter perhari, yang setara dengan 100 truk tanki. Kondisi ini, sangat rentan jika terjadi gangguan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, transportasi kereta api dinilai sebagai opsi strategis yang lebih aman dan stabil. (kom/rio/gie)