Hal itu dilakukan, karena menurutnya tempat wisata itu merupakan tempat wisata khusus. Sementara langkah itu, juga sebagai tindak lanjut adanya kejadian wisatawan asal Malaysia yang meninggal setelah terjatuh dan kepalanya terbentur batu, Rabu (10/05/2023) kemarin.

“Ini akan kita jadikan evaluasi. Terutama, untuk tempat-tempat wisata khusus. Inikan tempat wisata khusus, yang artinya tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa menuruni tebing sampai ke dasar. Jadi, kami koordinasi dengan pengelola, karena ini bagaimana Standar Operasional Prosedur atau SOP. Bagaimana ketentuannya, boleh dan tidak boleh, umur berapa yang boleh turun dan tidak boleh,” katanya, Kamis (11/05/2023) tadi.

Yuli Haris juga menambahkan, bahwa tempat wisata Air Terjun Tumpaksewu, juga belum ada asuransi. Sehingga, hal ini juga akan menjadi bagian evaluasi.

“Memang belum ada asuransi. Karenanya, evaluasi kami salah satunya memang harus ada asuransi. Terkait dengan itu, tentu nanti tiket yang sudah berlaku, perlu juga dievaluasi. Karena, Tumpaksewu yang sudah mendunia ini harus diberikan jaminan dan bahwa mereka bisa menikmati keindahan alam sekaligus jaminan keamanannya,” ungkapnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menyinggung keberadaan wisata Air Terjun Tumpaksewu, dirinya juga menjelaskan, bahwa pihak dinas juga telah melakukan pelatihan terkait dengan keselamatan dan keamanan wisatawan di destinasi-destinasi wisata. Pelatihan yang diberikan, juga kepada para pengelola wisata.

“Jadi, ada pelatihan yang itu kami juga harus mengundang para pengelola wisata yang terkait juga dengan hal-hal yang kemarin (kecelakaan, red). Yang pasti, ke depan ini kita akan evaluasi terkait dengan keamanan. Karena, memang Tumpaksewu ini adalah wisata yang mendunia yang sangat dikenal. Media juga bisa menginformasikan, tidak hanya dari sisi kecelakaan tapi juga potensinya,” imbuhnya.

Di tempat wisata Air Terjun Tumpaksewu, wisatawan dikenakan retribusi masuk untuk wisatawan lokal Rp 10 ribu dan wisatawan asing Rp 20 ribu. Namun, papar Yuli, bahwa yang masuk ke kas daerah hanya biaya parkir (retribusi, red). “Kalau restribusi yang masuk ke daerah, hanya parkir,” paparnya. (adi/sit)

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa hal itu menjadi bagian materi yang pasti didalami. “Bagaimana eskalasi yang terjadi di lapangan dengan SOP di lapangan, itu masih didalami. Kalau dalam kondisi normal bagaimana, kontigensi bagaimana dan emergency bagaimana. Semua akan diperiksa oleh tim,” terang Irjen Pol Dedi Prasetyo, di Lobby Polres Malang, Senin (03/10/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, tambahnya, juga terkait instruksi penembakan gas air mata pada tribun penonton. Termasuk, mengenai semua SOP dan statuta FIFA yang ada, merupakan bagian dari materi yang sedang diaudit atau diperiksa. “Jadi, kami minta sabar dahulu. Biar tim bekerja. Nanti, setiap perkembangan akan kami update kepada teman-teman media,” jelasnya. (gie)

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, saat dikonformasi menegaskan sudah melakukan koordinasi dengan jajarannya. Selain Dinas Kesehatan Tulungagung, juga instansi kesehatan, termasuk rumah sakit. Dalam hal ini, juga menggandeng Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Iskak Tulungagung, yang menjadi rujukan pasien untuk deteksi dini.

“Khususnya anak-anak, perlu adanya pemeriksaan lab yang cukup akurat. Sehingga, mudah dideteksi secara dini,” ungkap Maryoto Birowo, Sabtu (14/05/2022) tadi, saat ditemui di Aula Pendopo Kabupaten.

Pria kelahiran Agustus 1953 ini menambahkan, Kabupaten Tulungagung masih dalam situasi Covid-19 dan ini belum berakhir. Sehingga, dirinya mengajak untuk tanggap terhadap adanya penyakit baru. Salah satunya, yang diduga Hepatitis Akut.

“Kita tahu, kemarin ada salah satu warga kita yang sampai meninggal dunia,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Marwoto juga mengaku ikut prihatin, dengan adanya kemungkinan penyakit pasca Covid-19. Oleh karena itu, perlu menggerakkan stakeholder tidak hanya unsur kesehatan, tapi semua pihak ikut mensosialisasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

“Saya katakan, SOP sudah ada ketentuan-ketentuan. Salah satunya, saling mencuci tangan,” ujarnya.

Hepatitis yang menyerang anak-anak, tambahnya, berasal dari makanan dan virus. Karenanya, Bupati Marwoto mengimbau kepada orang tua, untuk memperhatikan pola makanan dan jajan ketika membeli. Serta bagi penjual makanan, untuk ikut memperhatikan kehigienisan makanan. Karena tidak sedikit, anak-anak lebih suka jajan ketika jam istirahat sekolah.

“Saya minta juga penjual makanan harus mencuci peralatan dengan bersih. Karena, ini sangat akan sensitif sekali,” ujar Bupati Tulungagung periode 2019–2023 ini.

Sosialisasi terhadap kemungkinan adanya penyakit varian baru, menurut Marwoto, menjadi tugas bersama. Karena, ini menyerang anak-anak. Sehingga sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, warga masyarakat harus ikut membantu sosialisasi kepada masyarakat. Supaya perilaku, hidup sehat, selalu bersih ini perlu terus menjadi kebiasaan.

“Mereka melapor kepada kita laporan saya minta jajaran untuk mensosialisasi,” paparnya. (jaz/sit)

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Kota Malang itu saat ditemui awak media di Balai Kota, Jumat (19/03).

Baca juga: Merespon Diperbolehkannya Selenggarakan Event, Ini Tanggapan Wali Kota Sutiaji

“Seperti yang diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kapolri telah mengumumkan bahwa kegiatan olahraga, musik, dan pameran bisa digelar kembali. Cuman tetap dengan protokol Covid-19,” jelasnya.

Karena perlu adanya regulasi maupun aturan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, Sutiaji berencana mengumpulkan komunitas. Hal itu guna menyusun bersama, SOP yang nantinya diterapkan saat event berlangsung.

“Kami masih akan ketemu dengan teman-teman komunitas untuk membuat SOP itu. Nanti ada beberapa komunitas kesenian ya, kita gandeng semua,” tambah Sutiaji.

Berkaitan dengan kapan target berkumpul dengan komunitas seni dalam rangka mendiskusikan SOP penyelenggaraan event, pihaknya masih belum bisa tentukan jadwal.

“Insyaallah secepatnya. Supaya ketika ada Event Organizer (EO) yang minta ijin buat acara, kita sudah siap SOP yang harus dipatuhi apa saja,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sutiaji menjelaskan contoh beberapa SOP yang akan diterapkan nantinya.

“Salah satu gambaran SOPnya adalah kalau event ada pertunjukan band, alatnya wajib punyanya sendiri, jadi tidak gantian dengan pemain lain,” kata Sutiaji.

Baca juga: Menparekraf Ajak Insan Musik Tanah Air Ikut Lomba ‘Kamu Aku’

Untuk kapasitas pengunjung yang boleh datang saat event berlangsung, dirinya menegaskan harus ada pembatasan.

“Pokoknya kita lihat dari kapasitas tempat event. Tapi kami akan menegaskan dan merekomendasikan harus di ruang terbuka, bukan gedung,” paparnya. (hms/mus/ed2)

Kepala Bulog Divre Kediri, Mara Kamin Siregar, mengatakan banyak pegawai maupun pekerjanya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, pihaknya telah membuat satu Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

“Protokol kesehatan diterapkan di lingkungan Perum Bulog. Kita ikuti protokol kesehatan dengan cara pakai masker, cuci tangan, sosialisasi ke kawan-kawan kerja, pekerja di gudang Bulog,” kata Mara Kamin Siregar.

Selain di gudang penyimpanan, imbuh Kamin Siregar, transaksi jual beli di depan kantor juga memiliki potensi besar. Pasalnya, selalu bersinggungan dengan masyarakat. Maka, protokol kesehatan ketat diterapkan bagi pegawai maupun masyarakat konsumen.

“Kita sampaikan kepada masyarakat yang datang, yang tidak pakai masker, agar memakai. Lalu, kita ingatkan mereka untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak atau tidak membuat kerumunan,” imbuhnya.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, Bulog mengambil banyak peran penting dalam kehidupan masyarakat. Perusahaan umum milik negara ini dilibatkan dalam berbagai program bantuan sosial kepada warga terdampak corona. Salah satunya, menyediakan beras untuk bansos Covid-19.

Dalam program Beras Covid-19, imbuh Kamin Siregar menyediakan beras hingga di depan pintu gudang. Sementara distribusi sampai ke tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dilakukan oleh transporter termasuk Dinas Sosial setempat.

Data Bulog Divre Kediri menyebutkan, penerima beras Covid-19 di wilayahnya mencapai 441.954 KPM. Terdiri dari 26 ribu KPM di wilayah Kota Kediri, 216 ribu KPM di Kabupaten Kediri dan 198 ribu KPM di Kabupaten Nganjuk.

Beras Covid-19 yang disalurkan kepada keluarga terdampak berasal dari kualitas beras medium yang layak untuk dikonsumsi masyarakat. Bulog memastikan beras tersebut sesuai dengan kualitas yang ditentukan melalui upaya screening yang ketat.

“Insya Allah yang kita keluarkan beras medium, layak dikonsumsi. Kalau tidak layak koordinasi dengan kami, akan kami ganti. Kita cek kualitasnya agar masyarakat penerima tidak ada lagi yang mendapatkan beras dengan kualitas rendah,” tutupnya. (kom/kdr/sit)

Terkait insiden tersebut pihaknya akan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). “Kolam renang itu harus dipisahkan antara kolam renang dewasa dan anak-anak,” ujar MY Bramuda, Selasa (5/8/2020)

Menurut Bram, sapaan akrab Bramuda, kolam renang yang ada di villa Solong tersebut masih standar. Antara kolam renang anak-anak dan dewasa campur menjadi satu.

“Kolam renang yang ada di villa itu kan masih campur, untuk orang dewasa dan anak-anak jadi satu. Dengan adanya SOP itu bertujuan agar tidak terjadi musibah lagi, kolam renang harus dipisahkan kolam anak-anak dan dewasa, termasuk kedalam untuk kolam renang khusus anak-anak,” kata Kadisbudpar.

Selain menerbitkan SOP, kata Bram, pihaknya juga menginstruksikan agar disediakan penjaga keamanan kolam untuk memantau kolam renang.

“Di kolam renang itu harus ada penjaga keamanannya. Kalau terjadi apa-apa petugas keamanan tersebut harus cepat bertindak,” terangnya. (ras)

Diantaranya peserta dari Papua. Para pejabat pemerintah itu bakal mengikuti Rakor mulai tanggal 13 sampai 15 November 2019 di Hotel Swiss Belinn Airport Juanda Sidoarjo, Rabu (13/11/2019). Rakor ini dibuka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri RI, Sugeng Haryono hadir dalam kegiatan itu.

RAKOR – Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah membuka rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan SOP Kemendagri mulai tanggal 13-15 November 2019 di Hotel Swiss Belinn Airport Juanda Sidoarjo, Rabu (13/11/2019) malam

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan SOP memegang peranan penting dalam usaha mewujudkan tata laksana yang baik di instansi pemerintah daerah. Perangkat daerah memerlukan SOP untuk menggambarkan prosedur kerja yang benar. Dengan begitu, kinerja perangkat daerah akan lebih optimal.

“Di era reformasi birokrasi ini, SOP yang tidak berjalan efektif dan efisien harus dievaluasi. Selain itu, pengembangan SOP penting. Tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi. Perkembangan SOP di Sidoarjo pada era digital ini telah banyak mengalami perubahan,” terangnya, Rabu (13/11/2019) malam.

Kabiro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri RI, Sugeng Haryono memaparkan perkenalan pertama kali dengan orang nomor satu di Sidoarjo ini saat dirinya ditugaskan mengikuti Urban and Regional Development atau pameran pelayanan publik di California Amerika. Namun bukan perkenalan dirinya dengan Bupati Sidoarjo yang menjadi topik ceritanya. Namun hasil keikutsertaannya bersama Pemkab Sidoarjo dalam ajang yang ingin diceritakan.

“Kami melihat apa yang dipaparkan dan dipamerkan pada ajang itu sudah dipratekkan di Sidoarjo. Reformasi birokrasi pelayanan publik ternyata sudah dipratekkan di Sidoarjo,” ungkapnya.

Oleh karenanya bukan tanpa alasan Rakor Pengembangan SOP kali ini diselenggarakan di Sidoarjo. Peserta Rakor akan diajak melihat langsung praktek pelayanan publik di Sidoarjo. Sugeng melihat Sidoarjo tidak hanya meraih zona integritas. Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berhasil diraih.

“Padahal lembaganya terus berusaha menuju kesana. Kami sedang berusaha. Sidoarjo sudah mendahului, kami punya dua zona intergritas dari kami bisa menjadi WBBM,” tegasnya.

Sementara itu, Sugeng menegaskan reformasi birokrasi menjadi dasar dalam Rakor kali ini. Salah satu aspek perubahan birokrasi adalah ketata laksanaan dan kelembagaan. Karena itu, SOP akan dikaji bersama dalam forum kali ini.

“Tapi akan ditunjang dengan melihat prakteknya langsung. Lebih bagus lagi tidak sekedar teori, namun lebih bagus lagi kalau melihat prakteknya langsung. Tempat praktek yang terbaik saya pikir salah satunya Sidoarjo,” tandasnya. Wan/yan

Sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Sumberjambe, mengaku sudah menerima penyerahan dari Pemkab Jember. Namun, sampai saat ini ambulan masih parkir di Puskesmas Sumberjambe.

“Mobilnya sudah diterimakan, tetapi masih di Puskesmas Sumberjambe yang ada di Cumedak sana. Harusnya mobil itu ditaruh di desa biar kita bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di kecamatan lain sudah diterimakan,” ujarnya.

Dirinya juga mengaku, masih belum mendapatkan kejelasan terkait alasan terkait kebijakan dan Standard Operating Prosedure (SOP) untuk pelaksanaannya.

“Sampai saat ini masih belum menerima petunjuk teknis pelaksanaan dari dinas terkait. Kalau memang sopir harus kami yang menyiapkan, tidak apa-apa, asalkan ambulan tersebut segera di distribusikan agar bisa dinikmatinya masyarakat untuk mengantar dan menjemput pasien yang sakit,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Sumberjambe dr Teguh Wibowo, saat dikonfirmasi membenarkan terkait diparkirnya sejumlah ambulan desa tersebut.

“Begini pak saya jelaskan, ini adalah kebijakan Dinas Kesehatan Jember, karena menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) kalau tidak ada halangan, nanti siang sudah keluar,” jelasnya. (cw3/yan)