Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Umum Dishub Kota Batu, Chilman Suaidi, mengatakan bahwa program transportasi khusus itu nantinya berupa modifikasi mobil Angkot yang mirip seperti suttle. “Transportasi pariwisata ini dibuat dengan memodifikasi mobil Angkot. Sehingga, mirip seperti kendaraan suttle. Ini nanti menjadi tranportasi untuk mengangkut wisatawan menuju tempat tujuan destinasi wisata dan desa-desa,” terang Chilman, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/03/2023) tadi.

Keberadaan transportasi ini, tambahnya, akan memberikan peluang kepada sopir Angkot. Bahkan, saat ini progresnya dalam tahap kepengurusan izin.

Dijelaskannya, bahwa izin mengenai ini sudah masuk ke Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Termasuk, perbaikan surat keterangan dari Polres Batu, terkait surat kendaraan Angkot yang dimodifikasi menjadi suttle tersebut.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Jadi, berkas-berkasnya sudah selesai dan lolos verifikasi. Kami tinggal menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kementerian,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretariat Organda Kota Batu, Totok, menyebutkan jumlah Angkot yang ada di Kota Batu mencapai 250 unit. Bahkan, kondisi unit dari kendaraan tersebut status surat-suratnya hidup. Sedangkan untuk mengurangi kemacetan, sudah disediakan 200 unit kendaraan untuk suttle.

“Kami memang berharap, kepada industri pariwisata memberikan peluang untuk mengangkut wisatawan menuju ke tempat destinasi wisata. Supaya, kami bisa bertahan. Karena, kondisi Angkot saat ini di Kota Batu sangat sepi,” ujarnya.

Sekedar diketahui, awal program ini sudah dipersiapkan 12 unit tranportasi pariwisata plus dua unit cadangan yang siap beroperasi. (put/gie)

Koordinator Sopir Angkot, M Kholil, mengatakan tujuannya untuk menemui Kadishub, yakni untuk menagih janji dari kebijakan Wali Kota Malang. Dimana para angkutan umum, sebelumnya dijanjikan boleh lewat dua jalur.

“Bapak Wali Kota, selaku pemangku kebijakan di Kota Malang, kemarin sudah bilang. Angkutan boleh lewat seperti biasa, sebelum ada rambu-rambu yang resmi. Kalau tidak ada, pakai bambulah. Yang penting, angkutan diperbolehkan berjalan seperti biasanya. Tapi kenyataannya di lapangan, malah ditutup dan diterapkan yang satu arah,” jelas Kholil, saat ditemui, Selasa (21/02/2023) pagi.

Dikatakannya, jika tuntutan sopir Angkot tidak dipenuhi, maka nantinya mereka akan melakukan aksi turun jalan lagi. Pihaknya bersama dengan ketua jalur Angkot, tetap memegang kebijakan dari Wali Kota Malang, untuk diperbolehkan melewati dua jalur.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Masa Pak Wali Kota, janji gitu sama bawahannya dibohongi. Kita tetapkan, kita ugemi pembicaraan Pak Wali Kota. Bicara gitu ya tetep kita laksanakan, kita tetap pedoman pemangku kebijakan Kota Malang. Angkot boleh lewat dijamnya masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Kadishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan jika pihaknya tentu memegang kebijakan dari Wali Kota Malang, untuk tetap melakukan dua arah yang dikhususkan bagi para angkot. Namun, hal tersebut tentu ada proses dan teknis yang harus disiapkan.

“Semua ada prosesnya dan kami sudah melakukan diskusi maupun untuk teknisnya. Contraflow (lawan arus, red) itu bersifat insidentil. Bukan permanen dan terus menerus. Karena risikonya tinggi,” ujar Widjaja, saat ditemui di depan pos polisi Jalan Rajabali, pagi tadi.

Lebih lanjut dikatakan, jika nantinya terjadi bentrok antar angkutan umum, itu adalah hak konsumen untuk memilih jalur. Kapanpun, hal itu dinilai akan terjadi. Terlebih, saat ini juga banyak ojek online yang telah menjamur di Kota Malang.

“Konsumen itu bebas memilih. Apakah turun di situ atau apa. Ibaratnya ada ojek online disitu, ada produk yang sama. Kan bebas memilih yang terbaik, tidak bisa klaim itu milik saya. Itu adalah hak konsumen untuk memilih termasuk memilih jalurnya,” tegasnya.

Ditegaskannya, jika kebijakan dua arah khusus angkot diberlakukan. Hal itu akan menjadi kontradiktif dengan kebijakan penataan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebab, dua unsur tersebut tak bisa dipisahkan.

“Kalau lalu lintas diurus dan angkutan tidak diurus, begitu bagusnya jalan, dan hal-hal yang kurang tinggal diperbaiki. Tetapi kembali lagi kepada trayek, pada prinsipnya tidak bersifat paten. Maka ini adalah bagian untuk mengubah gimana terbaiknya,” ucapnya. (rsy/sit)

Wali Kota Sutiaji juga menyampaikan, jika kebijakan dua arah akan diberlakukan khusus bagi para sopir angkot, mulai Selasa (21/02/2023) besok. Sebab, jika dilakukan pada hari ini, atau Senin (20/02/2023), maka Pemkot Malang masih belum melakukan persiapan terkait dengan rambu-rambu.

“Malam ini kita buatkan analisa dan harus menyiapkan untuk pasang rambu. Jadi, dimana wilayahnya para sopir Angkot ini. Intinya, tetap kita lakukan dua jalur bagi teman-teman Angkot,” kata Wali Kota Sutiaji, saat menemui ratusan sopir angkot dalam Aksi Damai, Senin (20/02/2023) tadi.

Selain itu, nantinya para sopir Angkot juga akan diberikan subsidi BBM. Yakni, sebesar Rp 600 ribu, di Maret dan April. Sehingga, dengan adanya subsidi tersebut, diharapkan bisa membantu perekonomian dari para sopir angkot.

“Kami akan lakukan subsidi, biar yang merasakan sopir Angkot. Jadi, keputusan ini bukan hanya untuk hari dan esok, tapi kesejahteraan supir, karena mereka punya keluarga. Nanti kita anggarkan Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliaran,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut ditambahkan, jika nantinya Pemkot Malang juga akan melakukan analisa terhadap bus sekolah. Jika bus sekolah dinilai tidak efektif, maka anggaran akan dialihkan untuk angkutan umum.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan jika terkait dengan kebijakan dua arah yang akan dikhususkan bagi sopir angkot, itu menurutnya bersifat insidentil. Namun, pihaknya akan segera melakukan rapat Forum Lalin untuk mencari solusi bagi sopir angkot.

“Yang paham adalah Forum Lalu lintas. Kami, Dishub ini hanyalah melaksanakan amanah apakah nanti Forum Lalin ini menyatakan secara teknis penerapan satu arah ini efektif, aman, nyaman, ini nanti forum yang menyatakan. Mengenai contra flow juga masih kami pertimbangkan nanti,” jelas Widjaja.

Tidak hanya itu, Widjaja juga menuturkan hal yang sama dengan Wali Kota Malang, terkait dengan subsidi yang akan diberikan pada sopir Angkot. Yakni pemberian subsidi BBM, dan pengalihan anggaran dari hasil analisa keefektifan Bus Sekolah untuk digunakan angkutan umum.

“Kita berbicara peraturan Menteri Dalam Negeri. Subsidi kepada sopir Angkot yang terdampak inflasi. Kedua adalah dengan menggunakan subsidi dari hasil analisa terhadap bus sekolah. Jadi itu nanti akan dianalisa apakah selama ini bus sekolah efektif atau tidak. Katakanlah tidak efektif, maka akan dialihkan ke angkutan umum,” imbuh Widjaja. (hms/rsy/sit)

Sopir Angkot Jalur AG, Hendra, mengatakan jika aksi damai digelar untuk menolak kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dalam menerapkan uji coba satu arah di wilayah Kayutangan Heritage. Sebab, hal itu dinilai merugikan para sopir Angkot.

“Sekali lagi, kami seluruh sopir Angkot menolak adanya penerapan satu arah. Mohon kebijakan dari Wali Kota Malang, untuk merubah dan membatalkan satu arah ini. Karena yang jelas, para sopir Angkot mencari rezeki ini sulit. Kok mau ditambah susah lagi,” jelas Hendra, dalam orasi yang dilakukan.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika Pemkot Malang tidak pernah melakukan musyawarah atau bermediasi terkait dengan penerapan satu arah, kepada para sopir Angkot tersebut. Sehingga, hal itu membuat para sopir bersatu melakukan aksi damai.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kita bersatu untuk menolak satu arah, karena kita ini saudara. Di sini bersama-sama menuntut hak. Karena kita sebenarnya tidak pernah diajak oleh pihak Pemkot, untuk melakukan musyawaran satu arah ini,” katanya.

Senada dengan itu, sopir Angkot Jalur AG, Dwi Suryanto, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, dampak pemberlakuan satu arah ini, mengakibatkan pendapatannya berkurang. Kemudian, harus memutar arah, ditambah akan menghabiskan BBM. Apalagi saat ini, harga BBM dirasa semakin meningkat.

“Dampaknya pertama pendapatan kurang, kedua karena muter-muter jadi bensinnya makin mahal. Rawan gesekan dengan sesama jalur juga. Ini dari paguyuban Angkot Malang Raya,” ujar Dwi.

Sebagai informasi, delapan Jalur Angkot yang terdampak satu arah tersebut, yakni Landungsari – Dinoyo – Hamid Rusdi (LDH), Arjosari – Dinoyo – Landungsari (ADL), Madyopuro – Karangbesuki (MK), Arjosari – Landungsari (AL), Hamid Rusdi – Arjosari (HA), Madyopuro – Mulyorejo (MM), Arjosari – Hamid Rusdi (AH), Arjosari – Tidar (AT). (rsy/gie)

Koordinator Aksi, M Kholil, dalam surat tersebut menuliskan jika keputusan uji coba satu arah dapat dipastikan akan mengeluarkan biaya tinggi. Apalagi menurutnya, harga BBM yang mahal dan harus memutar jalur. Sehingga, akan rawan terjadinya kericuhan sesama jalur angkutan umum yang terdampak.

“Ini merupakan bentuk perjuangan kami pengemudi angkutan kota, dalam rangka mengais rezeki untuk menghidupi keluarga kami. Pemkot Malang telah memaksakan kehendak dan kami menjadi tumbalnya. Angkutan kota harusnya menjadi solusi kemacetan dengan perhatian pemkot Malang berupa managemen angkutan publik yang baik,” tulis Kholil dalam surat tersebut.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan jika seharusnya para sopir angkutan umum tersebut, melihat terlebih dahulu uji coba penerapan satu arah yang akan dilakukan selama tiga minggu kedepan nanti. “Ini kita uji coba dulu dan dilihat dahulu. Harusnya saat uji coba tiga minggu nanti, kan setelah itu akan dilakukan evaluasi. Kurangnya bagaimana dan harus lanjut atau berhenti,” jelas Widjaja, saat ditemui, Rabu (15/02/2023) tadi.

Widjaja menambahkan, jika pihaknya akan tetap melakukan komunikasi secara intens dengan para sopir angkot. Sebab menurutnya, Pemkot Malang dan para sopir angkot sama-sama saling membutuhkan satu sama lain.

“Masih banyak program yang kita harus saling membutuhkan dua pihak. Artinya, sama-sama membutuhkan baik itu dari angkutan maupun Pemkot. Karena dalam rangka meningkatkan layanan angkot, itu nggak mungkin dia sendiri. Contoh, walaupun nanti perbaikan skema angkutan, mungkin skema subsidi nanti kita bicarakan. Tapi sudah kita ajukan ke pimpinan. Keputusan masih belum,” katanya.

Sebagai informasi, untuk uji coba penerapan satu arah nantinya akan dilakukan pada Senin (20/02/2023) mendatang. Dalam hal itu, pihaknya tetap melakukan kordinasi bersama dengan Forum Lalu Lintas, yang terdiri dari Dishub Kota Malang, Kodim 0833, dan Polresta Malang Kota. (rsy/sit)

Untuk Jumat Curhat kali ini, Kombes Pol Budi Hermanto, menyasar sopir Angkot MM dan MK yang berada di Terminal Madyopuro. Selain itu, Kombes Pol Budi Hermanto juga melibatkan Bhabinkamtibmas Polresta Malang Kota dan Babinsa Kodim 0833, untuk ikut bersama-sama membagikan 40 paket Sembako kepada sopir Angkot dan pedagang sekitar Terminal Madyopuro.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan bahwa Program Jumat Curhat ini untuk mendengar keluh kesah masyarakat. “Untuk Jumat Curhat kali ini kami mendatangi sopir Angkot jalur MM dan MK yang berada di Terminal Madyopuro. Tadi mereka menyampaikan keluh kesahnya, diantaranya terkait naiknya BBM, sedangkan tarif Angkot, regulasinya penyesuaaiannyab belum keluar,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto.

Selain itu, juga terkait permasalahan pengurusan SIM dan pembayaran pajak kendaraan. Nantinya Kapolresta akan menyampaikan dan merekomendasikan dengan pihak Samsat Kota Malang. “Mereka juga menyampaikan unek-unek adanya tentang kendaraan online dan Bentor. Nantinya akan kita komunikasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan dan akan kami carikan solusi yang terbaik,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Rencananya Program Jumat Curhat akan dilaksanakan setiap hari Jumat di wilayah hukum Polresta Malang Kota. “Di setiap hari Jumat, kami akan mencari lokasi-lokasi mana yang butuh kita sentuh. Aspirasnya yang belum tersampaikan dengan baik, akan kami carikan solusi terbaik. Bersama-sama memecahkan permasalahan di masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Korlap Angkot Jalur MM, Abdul Rohim, merasa senang dengan kehadiran Kombes Pol Budi Hermanto bersama anggotanya. Pria yang akrab disapa Bardek ini mengatakan merasa lega setelah menyampaikan unek-unek yang selama ini terpendam.

“Selama 33 tahun saya di sini menjadi sopir Angkot, baru kali ini ada Kapolresta Malang Kota yang mendengar curhatan-curhatan kami, keluhan kami yang selama ini terpendam. Tadi saya sampaikan ke Pak Kapolresta Malang Kota terkait pengurusan pajak balik nama kendaraan, terkait adanya kendaraan online dan bus sekolah yang membuat pendapatan kami semakin menurun, ditambah adanya kenaikan harga BBM. Semoga apa yang kami sampaikan semoga dibantu dan direalisasikan,” ujarnya. (gie)

Penyerahan Bansos tersebut, diantaranya diberikan kepada lima penyandang disabilitas, 10 bayi usia lima tahun (Balita) yang mengalami stunting, 20 sopir angkot, 10 ojek online (Ojol) dan 50 pelaku usaha ultra mikro di Kota Malang.

Gubernur Jatim menyampaikan, bahwa Bansos itu diberikan dalam rangka mengendalikan inflasi dan juga dampak kenaikan harga BBM. Penyerahan Bansos, juga sebagai upaya untuk perlindungan sosial.

“Ini bagian dari rasa syukur kita semua. Dan tadi, kita saksikan bersama kita berikan kepada penyandang disabilitas, para sopir angkot dan ojol, pelaku usaha ultra mikro serta untuk pemenuhan asupan gizi bayi agar tidak mengalami stunting,” jelas Gubernur Khofifah.

Selain itu, dikatakannya bahwa saat terjadi kenaikan BBM seperti ini, salah satu upaya yang dilakukan yakni membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi sopir angkot dan ojol. Dengan diberikan pembebasan pajak tersebut, diharapkan bisa bermanfaat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dipilihnya Ojol, karena mereka ada aplikatornya. Namun, jika ada ojek non online tetapi ada verifikasinua, juga boleh. Tapi kalau tidak diverifikasi, memang tidak mudah mendatanya,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk mencegah dan menekan terjadinya stunting di Jawa Timur, khususnya juga Kota Malang, para Balita diberikan Bansos, agar ada tambahan asupan gizi yang baik bagi mereka. “Untuk ibu-ibu, agar putra atau putrinya tetap mendapatkan tambahan asupan gizi yang baik. Terutama saat hamil dan itu juga sekarang sedang diikhtiarkan oleh Pemprov Jatim,” katanya.

Begitupun juga bagi mereka yang menerima zakat produktif untuk usaha ultra mikro, juga bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Khofifah berharap, agar mereka yang membutuhkan modal tidak terjerat rentenir.

“Harapannya, apa yang panjenengan terima pada hari ini bisa bermanfaat. Jika ingin dagang tapi modal belum punya dan kepepet pinjam rentenir, itu yang tidak kita harapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wawali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan rasa terima kasih nya kepada Gubernur Jatim, atas diberikan Bansos kepada masyarakat Kota Malang dan dipilihnya sebagai tempat untuk rangkaian peringatan hari jadi Provinsi Jatim. “Kami berterimakasih sekali, Ibu Gubernur sudah menetapkan Malang, untuk dapat menghadirkan bapak-bapak supir angkot kemudian ojol kemudian difabel dan sebagainya untuk menerima bantuan sosial. Selamat datang dan semoga ibu Gubernur diberi kesehatan karena banyak sekali kegiatannya,” ungkap Wawali Bung Edi.

Kemudian, dikatakannya jika Kota Malang, juga melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi berbagai dampak inflasi dan juga antisipasi stunting serta kenaikan harga BBM dan lain sebagainya. “Harapannya dengan gotong royong, maka kita bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada,” imbuh Bung Edi. (rsy/sit)

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Handi Priyanto, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah memiliki data untuk sopir angkot. Namun, untuk jumlah driver Ojol di Kota Malang, pihaknya masih kesulitan dalam pendataannya.

“Dari persiapan kami, di Dishub sudah ada data sopir angkot. Yang susah, itu data Ojol, karena selama ini operator ojek online tidak pernah memberikan data pengemudinya,” ucap Handi, Senin (12/09/2022) tadi.

Dikatakannya, untuk pengaturan anggaran subsidi tersebut, nantinya akan diserahkan pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang. Sementara, Dishub Kota Malang nantinya hanya bertugas dalam penyalurannya saja.

“Untuk nilai subsidi dan jumlah sasarannya masih kami kaji, terutama untuk Ojol. Kalau angkot, bentuknya yang masih akan dibahas detailnya. Karena amanah Permenkeu bukan Bansos, tetapi berupa subsidi transportasi,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, dengan adanya kenaikan harga BBM ini, tarif angkot di Kota Malang, masih tetap sama. Atau, belum ada kenaikan yakni Rp 3500 dan sampai saat ini juga masih belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai kenaikan tarif angkot tersebut.

“Belum ada kenaikan tarif. Jika ada oknum (sopir, red) laporkan ke Dishub akan kami evaluasi untuk izin trayeknya. Karena sampai detik ini belum ada pembahasan untuk kenaikan tarif angkot,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan bahwa pihaknya setuju jika driver Ojol dan sopir angkot diberikan subsidi BBM. Pihaknya menyarankan, agar subsidi tersebut diberikan dalam bentuk kupon BBM yang dapat ditukarkan ke SPBU.

“Katakan Ojol disubsidi BBM 5 liter per hari. Lalu, sopir angkot disubsidi 10 liter per hari. Nanti dikasih kupon untuk ditukar ke SPBU sehingga kebocorannya kecil. Tinggal lihat skemanya, kami sudah sampaikan ke Dishub. Dishub lagi mengkaji,” imbuh Made. (rsy/sit)

Kepala BNN Kabupaten Malang, Letkol Laut PM Candra Hermawan, mengatakan bahwa seluruh sampel tes urine sopir dinyatakan negatif narkoba. “Kami menyasar sopir, karena tingkat kerawanan Narkoba. Terkadang terlena, dan mereka menggunakan barang terlarang itu,” kata Letkol Laut PM Candra Hermawan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke 20 BNN, Tahun 2022. Pelaksanaan tes urine sendiri, diikuti oleh 50 sopir. Namun, sisanya masih menunggu hasil pemeriksaan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Jika ada yang positif dan itu pengguna, nanti kami rehabilitasi. Kalau memang terbukti, kita limpahkan ke penyidik. Saat ini, 80 persen penghuni Lapas adalah tahanan narkotika,” jelasnya.

Letkol Laut PM Candra juga mengatakan, bahwa tingkat prevalensi konsumsi Narkoba, secara nasional saat ini sedang meningkat. “Angka prevalensi nasional peredaran Narkoba itu meningkat. Peningkatan konsumsi rata-rata usia muda. Oleh karenanya, kami terus berupaya untuk meminimalisir peredaran Narkoba melalui talk show, sosialisasi hingga tingkat desa. Kami terus meningkatkan kinerja kami melalui upaya-upaya supaya masyarakat paham akan bahaya Narkoba,” ujarnya. (cw1/sit)