Salah satu warga Pasirian, Kabupaten Lumajang, M Basori, mengaku sangat resah dengan aktivitas tersebut. Karenanya, dia berharap ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah daerah atau petugas. “Ini harus ada tindakan tegas dari petugas. Karena kalau tidak mereka, maka mereka akan semakin leluasa melakukan pengiriman pasir seenaknya sendiri, tanpa mentaati peraturan yang sudah diberlakukan. Sehingga, ini akan merugikan pengguna jalan lain atau pun warga,” ujar Moh Basori, kepada Memontum.com, Selasa (13/12/2022) tadi.

Hal senada, juga diungkapkan Hendriono, warga Labruk, Lumajang. Menurutnya, hilir mudik kendaraan truk pasir, yang berlangsung sejak pagi hari, selain mengganggu pengguna jalan lain, juga sangat membahayakan. Apalagi, pada saat jam anak berangkat ke sekolah.

“Kita tahu, bahwa mereka juga berjuang untuk keluarga. Namun, harusnya ada kesadaran agar terjadi keteraturan. Sehingga, tidak ada yang dirugikan dan menghindari kecelakaan lalu lintas,” tuturnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Yudha Nugraha, ketika dikonfirmasi terkait banyaknya sopir truk pasir nakal yang tidak mematuhi ketetapan adanya pembatasan jam operasional, menegaskan bahwa aturan pembatasan berlaku dari pukul 06.00 hingga 08.00.

Di sisi lain, kata Yudha, masa tanggap darurat sejak 4 Desember sampai 17 Desember 2022, menjadi kendala di mana keterbatasan petugas di lapangan sepertinya dimanfaatkan oleh para sopir nakal. “Ada 9 pos yang kami jaga. Ini, harus menempatkan personel di Candipuro dan Pronojiwo selama 24 jam. Ketiadaan petugas, bisa jadi dimanfaatkan oleh para sopir angkutan barang (pasir, red),” terangnya.

Yudha menegaskan, perlunya kesadaran bersama, khususnya dari para sopir kendaraan truk untuk mematuhi aturan. “Kesadaran bersama mutlak diperlukan dan tidak hanya saat ada petugas. Sopir armada pasir, pun harus mematuhi jam operasional pembatasan angkutan,” jelasnya. (adi/gie)

Koordinator Aksi, Hanafi, menyampaikan jika mereka meminta kejelasan terkait salah satu teman mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembangunan jalan tambang pasir. Selain itu, massa juga meminta Bupati Lumajang, untuk melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum agar para penambang manual dan sedotan, bisa melakukan aktivitas bekerja di lokasi pertambangan.

“Kita minta kebijakan bupati, agar para penambang manual dan sedotan di wilayah Jugosari, Gondoruso dan Sumberwuluh, agar tetap bisa bekerja dilokasi izin yang telah dicabut. Karena, jumlah mereka yang bekerja adalah ribuan dan dari tiga desa itu. Selain itu, kita meminta kepada bupati untuk memberikan akses jalan bagi armada truk kosongan, yang akan menuju ke lokasi tambang yang melewati urang gantung Desa Jarit,” ujarnya.

Baca Juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, yang didampingi Dandim 0821, Letkol Czi Gunawan Indra dan Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, saat menemui para pengunjuk rasa menyampaikan bahwa dirinya memahami kondisi yang ada. Namun, secara khusus jika ada pelanggaran, maka ranahnya adalah ranah penegak hukum.

“Saya sebagai bupati, ayo kita cari solusi bareng bareng. Sepakat ada jalan tambang dan mau melewati jalan tambang, itu sudah benar. Atas tugas yang sudah dikeluarkan, itu tugas untuk melaksanakan. Sama, sebagaimana APRI diberikan tugas. Terkait dengan pelaksanaan, Saya dan Pak Kapolres dan Pak Dandim, kita tahu keadaan masing-masing. Kita tahu kondisi masing-masing. Tetapi, kalau sampai ada pelanggaran, tentu ranahnya bagaimana kita harus menghormati aturan,” kata Bupati Lumajang.

Masih menurut Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, mengapa harus ada jalan tambang, itu karena sangat berhubungan dengan usia jalan. “Saya berulang kali menyampaikan, jalan yang sudah dibangun oleh kabupaten, itu tidak untuk tonase di atas rata rata kelas lll,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, mengatakan jika terkait rekan sopir yang diamankan, itu memang mengerjakan jalan tambang atas perintah. “Tapi, seperti yang dijelaskan Pak Bupati, dari dulu pengerjaan jalan tambang tidak pernah menggunakan APBD. Bukan berarti, itu dibenarkan dengan menjual hasil operasional. Apalagi, dari hasil fakta yang kita temukan, yang bersangkutan ini hanya menjalankan tugas. Tetapi, ada yang memanfaatkan dengan SKAB yang tidak jelas. Nah, ini SKAB yang tidak jelas ini, yang sedang kita selidiki bagaimana bisa dapatnya. Karena apa, berarti dia turut serta juga siapa yang jual SKAB ini. Padahal, itu bukan titik koordinat pemilik SKAB. Kami hanya menegakkan aturan, kita akan cari siapa pelaku-pelakunya,” tegas Kapolres Lumajang. (adi/sit)