Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah terkait untuk membahas pemetaan jabatan kosong dan strategi pemenuhannya. Diantaranya, bersama dengan Asisten Pemerintahan, Bagian Organisasi dan BKPSDM.

“Jadi, peta jabatan itu yang sudah kami rapatkan kemarin, nanti akan ada sesi kedua, gitu. Sehingga sudah kami sampaikan pada BKPSDM untuk membawa data yang lebih lengkap lagi berkaitan dengan pendataan pemetaan jabatan dan data-data pensiun. Kemarin sudah disampaikan, tetapi masih secara lisan. Kami ingin data yang lebih rigid dan tertulis sehingga bisa dianalisis secara menyeluruh,” jelas Mia-sapaannya, Senin (01/06/2026) tadi.

Dikatakan Mia, bahwa tantangan pengisian jabatan ke depan tidak ringan. Pada 2026, jumlah aparatur yang memasuki masa pensiun diperkirakan hampir mencapai 400 orang. Angka serupa, juga diproyeksikan terjadi pada tahun berikutnya.

Meski begitu, Mia menilai persoalan utama bukan karena kekurangan pegawai, melainkan distribusi sumber daya manusia yang belum optimal. Dengan komposisi ASN dan PPPK yang relatif seimbang, menurutnya Pemkot masih memiliki ruang untuk melakukan penataan dan promosi pegawai sesuai kebutuhan organisasi.

“Kalau menurut saya sebetulnya persoalannya ada pada distribusi orang-orangnya. ASN yang memang memenuhi syarat untuk naik jabatan harus diprioritaskan. Itu yang perlu dipetakan bersama,” katanya.

Baca juga :

Dalam hal ini, DPRD pun meminta Pemkot Malang untuk segera menyusun roadmap atau peta jalan penyelesaian kekosongan jabatan. Dokumen tersebut dinilai penting untuk memastikan target dan tahapan pengisian jabatan dapat terukur.

“Kami minta roadmap-nya. Sampai kapan persoalan ini bisa selesai, berapa lama prosesnya dan langkah-langkah apa yang dilakukan. Itu yang sedang kami dorong,” tuturnya.

Mia berharap, pada 2027 mendatang, proses penataan jabatan sudah berjalan lebih optimal. Meski pengisian jabatan tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan sertifikasi, akreditasi, hingga peningkatan kapasitas pegawai, dirinua menilai langkah percepatan tetap perlu dilakukan.

“Kekosongan jabatan, terutama pada level struktural di bawah pimpinan perangkat daerah, dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik. Kepala perangkat daerah itu ibarat kepala, maka jabatan-jabatan di bawahnya adalah kaki yang menjalankan organisasi. Tidak bisa hanya kepalanya saja yang ada, sementara kakinya kosong. Organisasi akan kesulitan berjalan maksimal,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, apabila kekosongan jabatan terus berlangsung, beban kerja pegawai akan semakin berat dan berpotensi menimbulkan berbagai ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program maupun pelayanan kepada masyarakat. “Dampaknya pasti pada efektivitas dan efisiensi kerja. Akhirnya banyak pekerjaan yang menjadi lebih berat dan hasilnya tidak bisa maksimal,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa berbagai persoalan tersebut nantinya akan dibawa dalam Rakernas Apeksi di Medan. Bahkan, para wali kota mengusulkan adanya forum khusus dengan kementerian terkait agar persoalan daerah bisa dibahas secara langsung bersama pemerintah pusat.

“Kami berdiskusi panjang lebar dengan para wali kota. Karena kebetulan saya juga Ketua Wilayah IV, mereka mengusulkan saat Rakernas Apeksi di Medan nanti ada forum khusus untuk menghadirkan menteri-menteri terkait,” ujar Wali Kota Wahyu, Selasa (26/05/2026) tadi.

Menurutnya, persoalan pertama yang menjadi perhatian adalah dana Transfer ke Daerah (TKD). Para kepala daerah ingin berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan terkait kebijakan transfer anggaran dari pusat ke daerah.

Baca juga :

Selain itu, isu yang paling banyak disorot yakni kebijakan persentase belanja pegawai yang pada 2027 mendatang dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD. “Itu yang nanti akan kami koordinasikan juga dengan Mendagri dan Dirjen Keuangan Daerah,” katanya.

Tidak hanya itu, persoalan LSD juga menjadi perdebatan dalam forum Apeksi. Pasalnya, pemerintah pusat telah menetapkan 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Banyak pemerintah daerah kesulitan untuk menyediakan LSD tersebut. Makanya nanti kami akan meminta solusi terkait persoalan ini,” tambahnya.

Isu lainnya yang turut dibahas dalam forum Apeksi tersebut yakni evaluasi otonomi daerah. Wahyu menilai regulasi otonomi daerah yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan pemerintahan modern. “Undang-undangnya memang sudah lama, tetapi penyesuaian otonomi daerah di kondisi saat ini dirasa perlu ada evaluasi,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dalam keterangannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk mengkaji potensi besar yang dimiliki kawasan pesisir, sekaligus mengevaluasi aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut. Dirinya menyebut, kawasan pesisir selama ini masih menjadi salah satu titik konsentrasi kemiskinan di Jember.

“Wilayah pinggir pantai ini merupakan salah satu sentra kemiskinan terbesar. Karena itu, kami bersama TNI AL turun langsung untuk melihat dan mengkaji potensi yang ada,” kata Bupati Fawait.

Dalam peninjauan itu, Bupati Fawait mengaku terkejut setelah menemukan banyaknya tambak udang yang beroperasi di sepanjang garis pantai. Sementara setelah dilakukan pengecekan, sebagian besar tambak tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi.

Karenanya, Bupati Fawait mengaku bila kondisi itu cukup ironi. Mengingatkan, di tengah tingginya angka kemiskinan, aktivitas ekonomi justru berjalan cukup besar, namun tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Ada kegiatan ekonomi skala besar, tapi tidak berdampak pada kesejahteraan warga. Bahkan banyak yang tidak berizin. Ini yang akan kita evaluasi bersama,” tegasnya.

Baca juga :

Gus Fawait menekankan, bahwa setiap kegiatan usaha di wilayah Jember harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka perlu dilakukan peninjauan ulang, termasuk dari sisi legalitas dan kepatuhan terhadap aturan.

Selain menyoroti persoalan tambak, Bupati Fawait juga mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi besar wilayah pesisir Selatan Jember, yang membentang dari Kecamatan Kencong hingga Ambulu. Dirinya menyebut, kawasan tersebut memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari hasil laut hingga keindahan gugusan pulau yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata.

“Potensi wisata dan sumber daya alam di pesisir selatan sangat besar dan belum tergarap maksimal. Ini akan kita kembangkan secara bertahap,” ungkapnya.

Gus Fawait juga menjelaskan, bahwa panjang garis pantai Jember merupakan salah satu yang terpanjang di Jawa Timur. Sehingga, menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Terlebih, ketika didukung dengan pembangunan JLS, yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026 dengan anggaran sekitar Rp 3 triliun.

Keberadaan JLS, tambahnya, akan membuka akses menuju kawasan pesisir, mempercepat distribusi hasil laut, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. “JLS akan menjadi kunci pembuka pembangunan wilayah selatan. Akses semakin mudah, ekonomi akan bergerak dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Jember berencana membentuk tim kerja gabungan lintas instansi untuk fokus menangani persoalan sekaligus mengembangkan potensi wilayah pesisir. Tim ini, akan bekerja menyusun strategi terpadu dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Termasuk, kerja sama dengan TNI Angkatan Laut juga akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan wilayah perairan serta memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik.

“Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Potensi besar ini harus dinikmati bersama, bukan hanya oleh segelintir pihak,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Malang, Muhammad Sailendra, mengatakan bahwa pengurangan dana transfer memaksa Pemkot melakukan sejumlah penyesuaian anggaran, termasuk pada sektor TPP ASN. “Dana Transfer ke Daerah itu kan berkurang. Karena itu ada beberapa hal termasuk penganggaran di TPP yang kita sesuaikan,” ujar Sailendra, Kamis (21/05/2026) tadi.

Menurutnya, kebijakan tersebut sebenarnya sudah diterapkan. Namun, DPRD Kota Malang meminta penjelasan lebih rinci terkait mekanisme dan dampak penyesuaian tersebut terhadap pegawai.

“Dewan meminta informasi dari kami dan juga memberikan masukan kepada kami terkait dengan itu,” katanya.

Baca juga :

Sailendra menjelaskan, Pemkot Malang sejauh ini tetap menjalankan mekanisme pemberian TPP bagi ASN, baik untuk PNS maupun PPPK. Hanya saja, penyesuaian dilakukan mengikuti kemampuan keuangan daerah saat ini.

“Kalau kami kan sudah ada mekanisme terkait pemberian TPP, mulai dari PNS maupun PPPK dan itu juga sudah diberlakukan,” jelasnya.

Meski begitu, DPRD disebut masih memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemkot Malang. Salah satunya berkaitan dengan kemungkinan penyesuaian lanjutan terhadap skema TPP ke depan. “Nah, dari Dewan minta tadi, penjelasan dan masukan-masukan kepada kami untuk penyesuaian lagi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menurutnya, komposisi makanan dalam program MBG dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya terkait pemberian susu sebagai salah satu menu utama.

“Sekitar 70 persen orang Asia, termasuk Indonesia, memiliki intoleransi laktosa. Jadi konsumsi susu setiap hari belum tentu cocok bagi semua anak,” ujar Rochelle, Sabtu (16/05/2026) tadi.

Dirinya menilai, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber pangan lokal berbasis nabati yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam program pemenuhan gizi nasional. Bahkan, menurutnya di berbagai daerah Indonesia memiliki beragam jenis polong-polongan.

“Tempe saja masih dari kedelai semua, padahal sebenarnya bikin tempe itu bisa dari polong-polongan yang lain-lain. Buktinya kan kalau di pasar ada tempe kacang merah gitu kan, tempe kacang. Nah, itu kan belum dimanfaatkan secara maksimal,” tuturnya.

Baca juga :

Selain lebih sesuai dengan kondisi masyarakat, pangan nabati dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya dan nilai gizi. Dirinya juga menyoroti, penggunaan ayam potong sebagai sumber protein hewani dalam penyediaan makanan massal yang dinilai perlu dikaji kembali dari aspek kualitas nutrisi dan metode produksi.

“Pola makan berbasis nabati masih kerap dipandang sebelah mata di Indonesia karena dianggap berisiko menyebabkan kekurangan gizi atau protein. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan kebutuhan gizi tetap dapat terpenuhi melalui kombinasi pangan nabati yang tepat,” tambahnya.

Karena itu, Rochelle mendorong adanya pelatihan bagi penyedia makanan MBG maupun pengambil kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, agar lebih memahami potensi pangan lokal berbasis nabati.

“Perlu ada training bagi penyedia MBG dan pengambil kebijakan supaya pangan lokal dan protein nabati bisa lebih banyak dimasukkan dalam menu, demi kesehatan balita jangka panjang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menurutnya, penertiban memang diperlukan karena kawasan tersebut selama bertahun-tahun menjadi titik kemacetan dan mengganggu fungsi jalan utama. Meski begitu, pendekatan kepada pedagang dinilai belum maksimal.

“Sekali lagi saya sepakat dengan penertiban di Pasar Kebalen, tetapi komunikasi itu harus dijalankan dengan baik supaya tidak muncul image pemerintah ini sak karepe dewe atau semaunya sendiri,” ujar politisi PKB tersebut, Kamis (14/05/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa informasi yang diterima pedagang hanya berupa surat pengaturan jam operasional tanpa adanya dialog langsung sebelumnya. Padahal, menurutnya, komunikasi yang intens dapat meminimalkan resistensi di lapangan.

Baca juga :

“Kalau dikomunikasikan dengan baik, saya yakin hasilnya bisa lebih baik,” tambahnya.

Di sisi lain, Komisi C DPRD Kota Malang menilai penertiban tersebut membawa dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas. Akses jalan di kawasan Pasar Kebalen kini kembali berfungsi sebagai jalur utama menuju wilayah timur Kota Malang.

Arief menegaskan, bahwa kawasan tersebut merupakan akses strategis menuju Kecamatan Kedungkandang dan wilayah Madyopuro serta sekitarnya. Selama ini, aktivitas perdagangan yang meluber ke badan jalan membuat masyarakat enggan melintas.

“Penertiban jalan di Pasar Kebalen sangat kami dukung. Itu akses utama ke wilayah timur. Kalau jalannya macet terus, pengembangan kawasan timur juga ikut terhambat,” imbuh Arief. (rsy/sit)

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin, mengatakan bahwa penataan PKL merupakan langkah penting. Karena untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai sarana lalu lintas dan konektivitas antarwilayah.

“Intinya bagaimana konektivitas wilayah dan lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Artinya memang harus ada upaya mengembalikan fungsi jalan, baik di Pasar Gadang, Kebalen, maupun di lokasi lain,” ujar Anas, Kamis (07/05/2026) tadi.

Baca juga :

Meski begitu, Anas menekankan penataan pedagang harus dilakukan secara humanis, agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Menurutnya, kawasan Pasar Kebalen sebenarnya telah memiliki fasilitas pasar yang dapat dimanfaatkan pedagang. Karena itu, revitalisasi dan penataan pasar dinilai menjadi solusi agar pedagang tetap bisa berjualan tanpa mengganggu arus kendaraan.

“Bagaimana pasar itu direvitalisasi dan pedagang diarahkan masuk ke dalam. Kalau pengaturannya sudah baik, otomatis pembeli juga akan datang ke dalam pasar,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran pedagang atas potensi penurunan pendapatan akibat pembatasan jam berjualan, DPRD menilai diperlukan skema pengaturan yang matang dari Pemkot Malang. “Nanti detailnya kita juga akan mendengar secara langsung bagaimana rencana dan skema dari Pemerintah Kota Malang terkait dengan Pasar Kebalen,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Umum Asosiasi Pekerja Sejahtera Malang (APSM) Kota dan Kabupaten Malang, Tasman, mengatakan bahwa perlindungan upah menjadi isu utama yang diangkat pekerja tahun ini. “Tema besar kami pertama adalah perlindungan dan kepastian upah. Kedua soal sistem kerja kontrak, yakni PKWT dan outsourcing. Ketiga terkait penggunaan tenaga kerja asing, dan keempat jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya, Jumat (01/05/2026) tadi.

Menurutnya, formulasi perhitungan upah yang terus berubah setiap tahun kerap memicu konflik antar serikat pekerja maupun antara pekerja dan pengusaha saat pembahasan kenaikan upah. “Aturan pengupahan selalu berubah-ubah. Itu yang sering menimbulkan polemik setiap ada penetapan upah,” katanya.

Baca juga :

Secara nasional, lanjut Tasman, gerakan buruh masih mengusung tiga tuntutan utama, yakni penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, penerapan upah layak nasional, serta kepastian pengembalian manfaat jaminan sosial bagi pekerja. Dirinya menilai, selama ini pekerja rutin membayar iuran jaminan sosial, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan saat pekerja memasuki masa pensiun maupun mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Buruh berharap ada kepastian hak jaminan sosial. Karena kami mengiur tiap bulan, tapi ketika pensiun atau ter-PHK, dana itu sering tidak kembali sebagaimana harapan pekerja,” jelasnya.

Di tingkat daerah, APSM mencatat persoalan utama di Kota Malang masih berkutat pada ancaman PHK serta maraknya penggunaan tenaga kerja kontrak dan outsourcing. Tasman berharap regulasi baru, termasuk kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan outsourcing, dapat mempertegas perlindungan pekerja.

Dalam dialog bersama Pemkot Malang, APSM menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan daerah. Pertama, optimalisasi anggaran dan penguatan kelembagaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Kedua, dorongan pembentukan regulasi daerah untuk mengantisipasi PHK massal. Ketiga, penegasan pengawasan terhadap penerapan PKWT di perusahaan.

“Kami berharap pemerintah daerah hadir lebih kuat dalam perlindungan pekerja,” imbuh Tasman. (rsy/sit)

Dalam momen itu, Ketua DPRD Mahbub Junaidi menjelaskan bahwa pihaknya telah merumuskan sebanyak 21 rekomendasi strategis pada LKPJ 2025. “Rekomendasi tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, hingga infrastruktur serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Ketua DPRD.

Secara umum, sambungnya, 21 rekomendasi itu mengarah pada sektor pembangunan. “Harapannya, bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja ke depan,” tambah Ketua DPRD Mahbub Junaidi.

Salah satu poin yang menjadi sorotan dewan, lanjut Ketua DPRD Mahbub, yakni masalah sektor pendidikan, khususnya terkait rata-rata lama sekolah. Walaupun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Situbondo mengalami peningkatan, tapi rata-rata lama sekolah dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“IPM Situbondo betul naik, akan tetapi rata-rata lama sekolah belum bisa menunjukkan peningkatan yang sama. Hal ini, harus menjadi perhatian serius agar ke depan rata-rata lama sekolah bisa meningkat,” ungkapnya.

Selain pendidikan, sambung Ketua DPRD Mahbub, DPRD Situbondo juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya terkait penggunaan anggaran program Berantas Plus. “Fraksi Golkar memberikan catatan agar Program Berantas Plus penggunaan anggaran lebih selektif, terutama bagi pasien rujukan,” jelasnya.

Baca juga :

Masih menurut Ketua DPRD Mahbub, program Berantas Plus sejatinya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi atau yang iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Tidak semua masyarakat Situbondo menggunakan jaminan kesehatan PBI. Ada juga yang mandiri, sehingga penggunaan anggaran harus tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, anggaran Berantas Plus nyaris habis. “Beberapa bulan terakhir, penggunaan anggaran Berantas Plus sudah sangat tinggi, bahkan nyaris habis. Ini harus segera dicarikan solusi agar masyarakat tetap bisa terlayani dengan program Berantas Plus,” tegasnya.

Selain itu, kata Mahbub, Fraksi DPRD Situbondo juga menyoroti persoalan kesejahteraan sopir ambulans rakyat di Situbondo. Karena hingga saat ini, pembayaran jasa mereka disebut belum terealisasi secara optimal.

“Kami berharap, ada solusi terkait pembayaran sopir ambulans rakyat. Jangan sampai, kesejahteraan mereka dikorbankan,” beber Ketua DPRD Mahbub.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa setelah penyampaian rekomendasi ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), dokumen tersebut akan langsung disampaikan kepada kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Tahapan berikutnya, DPRD Situbondo akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi. Karena evaluasi ini, merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan rekomendasi.

“Kita akan pantau, apakah rekomendasi ini direalisasikan atau tidak oleh eksekutif. Karena eksekutif, itu diwajibkan menyampaikan ke tingkat realisasi dari masing-masing rekomendasi kepada DPRD,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyampaikan terima kasih kepada semua anggota DPRD Situbondo atas rekomendasi yang disampaikan kepada eksekutif. “Rekomendasi ini menjadi catatan penting bagi kami, untuk bekerja lebih optimal. Rekomendasinya akan kami realisasikan sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan pemerintah daerah,” kata Bupati Situbondo. (her/sit/adv)