Seekor Burung Emprit, kata Amin, berulang kali mengambil air dan meneteskan air di atas api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Sementara itu, Cicak yang melihatnya tertawa dan berkata kepada Emprit, alangkah sia-sia dan bodohnya yang kau lakukan. Paruhmu yang kecil hanya mampu menghasilkan beberapa tetes air saja, jadi mana mungkin dapat memadamkan api itu.

Burung Emprit yang ditanya, ujar Amin, kala itu menjawab bahwa memang tidak mungkin dirinya dapat memadamkan api yang besar. “Tetapi, aku tak mau jika Allah melihatku diam saja, saat sesuatu yang Allah cintai dizholimi. Allah tidak akan melihat hasilnya, apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak. Tetapi Allah akan melihat dimana aku berpihak,” kata Amin menceritakan jawaban Burung Emprit kepada Cicak.

Cicak yang mendapat jawaban itu, tambah Amin, kemudian terus tertawa dan sambil menjulurkan lidahnya dia berusaha meniup api yang membakar Nabi Ibrahim AS, agar cepat membesar. Tiupan cicak pun tak ada artinya dan tak menambah besar api yang membakar Nabi Ibrahim AS.

Cerita Burung Emprit dan Cicak, tambah Amin, pada peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim oleh Raja Namrudz, sebagai renungan agar semua tahu dan turut berperan. Begitu juga, dalam Pemilu ke depan bisa lebih baik.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Biasanya, saat menjelang Pemilu, mulai muncul Cicak-cicak dengan bisikannya. Ayo kita akan main money politik lagi, ayo kita main politik identitas lagi. Modalnya berapa? Padahal, ini pertanyaan berat yang seharusnya tidak ada di Indonesia. Apakah kita akan menjadi bagian yang mendukung money politik atau yang menolak money politik. Tapi insyaallah, kita ikut dalam peran yang baik. Kita dicatat sebagai salah satu yang telah berusaha untuk membuang kemaksiatan dan kesalahan,” papar Amin.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Lumajang melalui Kordiv Pengawas dan Hubal, Akhmad Mujaddid, menyampaikan dengan sosialisasi Pemilu tahun 2024 maka diharapkan pelaksanaan Pemilu dapat terlaksana dengan baik. Termasuk, warga Lumajang menyampaikan hak pilihnya sehingga integritas Pemilu di Lumajang, tidak dapat diragukan lagi

“Harapan kami, apa yang kami sampaikan melalui nara sumber kali ini, dapat menyampaikan kepada anggota masyarakat. Karena harapan kami, partisipasi pemilih dan pengawasan Pemilu, juga terlaksana dengan baik,” paparnya.

Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Lumajang, Yusuf Adi Pamungkas, menyatakan berdasarkan undang-undang tahapan Pemilu itu sudah mulai dilaksanakan 20 bulan, sebelum hari pemungutan suara. “Secara sederhana ada dua hal, yang pertama tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan itu kunci, dari bagaimana proses tahapan Pemilu ini dilaksanakan. Tahapan persiapannya bagaimana, itu butuh waktu yang cukup panjang,” terang Yusuf. (adi/sit)

Sosialisasi bansos PKH tersebut dihadiri oleh Kades Gunungmalang, para Kasun, serta para KPM program PKH dan pendamping PKH Desa Gunungmalang. Pada kesempatan ini juga berkesempatan hadir jajaran TNI/Polri yang bertugas di Desa Gunungmalang. Kecamatan Suboh, Dari Dinas Sosial hadir Koordinator Kabupaten PKH, Agus Arie Cahyadi.

Ketua Korkab PKH Situbondo, Agus Arie Cahyadi, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar semua stakeholder paham tentang bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), serta untuk mengantisipasi adanya disinformasi yang ada di masyarakat agar penerima manfaat dapat memahami dengan status kepesertaan program tersebut,

“Jika ada yang bertanya tentang bantuan ini semua pihak dapat membantu menjelaskan,” lanjut Agus Ari.

Agus Arie Cahyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) menjelaskan, mengapa sasaran penerima adalah PKH, “Bantuan sosial PKH ini harus tepat sasaran sesuai petunjuk teknis penyaluran,” tutur Agus Ari.

Agus Ari selaku Korkab PKH Situbondo wilayah barat, berharap untuk penerima manfaat tidak menyalahkan pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan pemutakhiran peserta yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terkait data PKH bisa ada perubahan sesuai perkembangan, setelah status sosial atau kesejahteraannya berubah lebih baik sesuai kenyataan dan melalui musdes, namun tidak serta merta ada pengganti, harus melalui mekanisme usulan lagi disesuaikan dengan kuota yang ada.

“Kita harus bekerja sama dengan stakeholder agar pelaksanaan PKH berjalan dengan baik. Dalam hal ini pihak pendamping harus koordinasi dengan desa,” pesannya.

Lebih lanjut, adanya permohonan perubahan penerima PKH di Desa Gunungmalang, Agus menilai sudah mengikuti mekanisme seperti melalui musdes.

Sementara, Kades Gunungmalang, Aryono, menjelaskan terkait miskomunikasi antara pendamping PKH dengan Kades, tentang perubahan data 5 warganya yang penerima KPM PKH semua sudah melalui musdes dan surat yang dikirim ke Dinsos sifatnya permohonan bukan keputusan. Karena itu bukan wewenang dia, Dirinya hanya menginginkan bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Lebih lanjut kades mengatakan dirinya tidak pernah memanipulasi data, tentunya dapat dipertanggung jawabkan. Dia juga menegaskan bahwa seluruh kebijakannya tidak ada kaitan dengan dampak Pilkades. Semua bisa terima bantuan pemerintah asal sesuai syarat dan ketentuan yang ada.

“Seharusnya tugas pendamping yang menyampaikan pada penerima manfaat, karena tugas pendamping menjaga ketika ada kendala dengan KPM PKH, pihak pemdes hanya sebatas membantu. Surat permohonan saya ke Dinsos sudah dikirim melalui pendamping PKH pada bulan 8 tahun 2020. Dan sampai saat ini 5 warga tersebut masih terima KPM PKH. Menurut pribadi saya, mereka itu sudah layak mampu,” kata kades.

Aryono merasa terkejut dan sangat menyayangkan saat surat yang dikirim ke Dinsos tersebut baru-baru ini dishare di grup WhatsApp KPM PKH Desa Gunungmalang oleh oknum pendamping PKH, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional

“Mohon kesadaran pada penerima manfaat, kasihan terhadap yang lebih berhak menerima bantuan. Saya juga sudah mengikuti petunjuk dari korkab harus melalui surat permohonan dan didokumentasikan sesuai fakta seperti rumah, pekerjaan dan orangnya,” jelas Aryono. (her/ed2)

Memontum Malang — Tak hanya fokus menjalankan tugas sebagai OPD pemungut pajak, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang tetap tidak mengesampingkan salah satu fungsi pokoknya dalam mengedukasi masyarakat tentang perpajakan daerah.

Diantaranya dengan menggelar kegiatan bertajuk ‘Sosialisasi Gerakan Sadar Pajak dan Anti Korupsi Pajak’ yang akan diselenggarakan sepanjang bulan November ini. Rangkaian kegiatannya meliputi event Tax Goes to School, Tax Goes to Campus, Tax Goes to Kampoong dan Warna Warni Pajak Daerah.

Dua event yang disebut belakangan akan menjadi gong pembuka rangkaian kegiatan pada Minggu (12/11/2017) mendatang di Lapangan Sampo, kawasan Jalan Sempu Kota Malang. Pesertanya adalah warga Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun.

“Tajuknya berbeda-beda, karena sasarannya juga berbeda. Namun tujuannya tetap sama, yakni guna meningkatkan kesadaran masyarakat mulai dari kelompok usia dini, pelajar, mahasiswa dan kalangan umum,” ungkap Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

“Lebih dari itu, kami juga ingin menanamkan budaya anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat,” sambung Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Sesuai tajuknya, nama event memang disesuaikan dengan lokasi penyelenggaran serta sasarannya. Untuk Tax Goes to School digelar di lingkungan sekolah dengan target edukasi kalangan pelajar. Untuk Tax Goes to Campus dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi dengan sasaran kalangan mahasiswa.