Hal itu, disampaikan oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, saat membuka dan menghadiri sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, di salah satu hotel Kota Bengkulu, Senin (12/12/2020) tadi. “Pelaksanaan SPBE merupakan komitmen seluruh perangkat daerah. Alhamdulillah, kita selangkah lebih maju. Apa yang kita bangun di Kota Bengkulu, diadopsi oleh daerah lain. Contoh, Pemkab Bengkulu Selatan, Seluma hingga Rejang Lebong, sudah mengadopsi e-kinerja yang kita buat. Ini menandakan bahwa apa yang kita bangun, ternyata bermanfaat bagi daerah lain,” terang Wawali Dedy Wahyudi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, komitmen membangun SPBE telah dilakukan oleh Pemkot Bengkulu, yang tertuang pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2022. Ini, sebagai komitmen kepala daerah untuk merespon pemerintah pusat dimana ada grand design dari 2010-2025. Yang mana, seluruh pemerintah di Indonesia ini harus menerapkan SPBE dan kita sudah melakukan itu namun perlu di evaluasi sejauh mana efektifitasnya. (bkl/sit)

Memontum Mojokerto – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto, menggelar sosialisasi dan pemantapan komitmen Kepala OPD dalam implementasi arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Mojokerto tahun 2020, di salah satu hotel di Mojokerto, Selasa (24/11) tadi. Sosialisasi itu, dibuka oleh Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo didampingi Kepala Diskominfo, Ardi Sepdianto.

Mengawali kegiatan, Kepala Diskominfo menjelaskan mengenai definisi SPBE beserta fungsinya. Melalui SPBE juga diharapkan berjalan dengan komitmen bersama.

“Pengguna SPBE itu mulai kita di pemerintahan, masyarakat maupun pemilik bisnis. Apalagi kita ini hidup di era digital. Untuk mengukur kualitas SPBE, diukurnya dari index. Dari evaluasi tahun lalu, index kita masih rendah yakni 1,55 dari skala tertinggi 0-5. Maka, kunci sukses pelaksanaan SPBE adalah komitmen OPD. Harapannya, setelah kita berkomitmen hari ini, index kita bisa naik bahkan kalau bisa 4.0,” kata Kepala Diskominfo.

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, pada sambutannya mengupas makna SPBE dilihat dari sarana kelengkapan maupun instrumen-instrumen pendukung.

“Saat ini kepemerintahan sudah diisyaratkan menjalankan e-government. Sekarang kita semua pegang IT. Sebagai unsur penyelanggara negara, kita dituntut untuk melaksanakan IT. SPBE sudah tidak bisa ditawar-tawar. Itu bagian sukses kita mendorong pembangunan,” kata Pjs Bupati.

Dirinya menekankan, agar SPBE berjalan sesuai instruksi dengan memperhatikan komponen-komponennya. Dirinya menyimpulkan, jika tujuan SPBE adalah pemerintahan yang dituntut terbuka dalam informasi, menyampaikannya secara real time dengan feedback satu sama lain.

“Roadmap seperti apa, harus diikuti action plan. Problem juga harus diketahui, instrumen harus lengkap. Ada ‘Man Behind The Gun’ juga. Ada ndak operatornya, ada ndak SDM-nya. Lalu, harus ada juga konektivitasnya dengan rumah besar informasi yang tersambung dengan Kominfo, hingga terciptalah big data,” jelas Pjs Bupati. (mrg/mzm/sit)