Bupati Jember Hendy Siswanto memaparkan poin-poin dari Inmendagri salah satunya juga terkait bisnis kuliner yang tidak diperkenankan melayani makan di tempat melainkan melui pesan antar atau take away untuk menghindari kerumunan.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

“Mereka semua memahami mengenai keputusan ini, dan juga tentang lampu PJU yang kita matikan, semua untuk menekan tingginya kasus Covid-19,” kata Bupati Hendy.

Lebih lanjut, dimatikannya lampu PJU untuk mengurangi mobilitas warga, dan kepentingan warga agar diselesaikan sebelum pukul 18:00.

“Maka di atas pukul 18:00 jangan kemana-mana, silakan berdiam diri di rumah masing-masing,” sambung dia. Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan mengenai Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga terdampak yang masih akan diformulasikan dengan OPD terkait agar tepat sasaran. Bupati Hendy berpesan jangan sampai salah sasaran, mohon bersabar sejenak untuk kami formulasikan. (kom/ed2)

“Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), UPT PPP Mayangan Probolinggo, berkomitmen memberikan pelayanan bersih bebas pungli kepada masyarakat mayangan utamanya para pemilik dan agen kapal perikanan. Komitmen tersebut sejurus dengan program nasional baik dari pusat, propinsi maupun daerah, Senin (12/04)

Kepala Syahbandar UPT PPP Mayangan Probolinggo, Arif Wahyudi mengatakan, untuk meraih predikat tersebut, pihaknya berupaya memberikan layanan cepat dan prima kepada para pemilik maupun agen kapal perikanan Mayangan. Seperti kepengurusan ijin berlayar dan lainnya.

“Kita harus lakukan layanan umum berstandar internasional. Di lingkungan pelabuhan perikanan Mayangan, seperti dalam memberikan layanan cepat juga biaya gratis lebih diutamakan,” terang Arif.

Untuk itu, alur pelayanan kepada masyarakat Mayangan utamanya para pemilik maupun agen kapal perikanan harus dilayani dengan baik. Proses pembuatan surat hingga dokumen surat ijin berlayar bagi Nahkoda maupun ABK saat melakukan aktifitas di laut. Prinsipnya, kita ingin para pemilik kapal maupun agen kapal harus dapat pelayanan yang lebih prima, cepat dan transparan,” terangnya.

Arif Wahyudi menambahkan, dilakukannya Pancangan zona integeritas wilayah bebas korupsi, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi buat masyarakat dengan cara berkomitmen dari interen PPP Mayangan yaitu dengan cara membatasi diri supaya untuk tidak korupsi itu tujuan utama.

“Pelayanan publik kita dorong untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, baik dari fungsi administrasi dalam pengurusan dokumen itu semuanya didorong untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian HNPP (Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan) Samodra Bestari, Wiwit Hariyadi mengatakan, kami sangat mendukung  adanya beberapa peraturan tersebut, mengingat sosialisasi ini sangat penting untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan peraturan yang ada.

“Berharap UPT PPP dapat memberikan otoritas kewenangan agar dapat melaksanakan BIMTEK SKPI sebagai salah satu syarat dalam penerbitan CPIB.” ujarnya. (geo/ed2)

Pelaksanaan seminar ini ditujukan untuk menyuarakan kiprah dan kontribusi Indonesia dalam memberikan bantuan kapasitas bagi sesama negara berkembang dalam skema KSS dan manfaatnya bagi mitra negara Selatan. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya status Indonesia sebagai Negara Berkembang Berpenghasilan Menengah (Middle Income Developing Countries) dan anggota G-20, sehingga Indonesia berangsur mengambil peran sebagai negara penyedia bantuan, bukan lagi hanya sebagai negara penerima.

Memasuki tahun 2017, Indonesia semakin aktif memberikan berbagai bantuan kepada sesama negara berkembang dalam skema Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), baik berupa pengembangan kapasitas maupun kerjasama teknik lain pada 3 bidang unggulan, yakni pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan ekonomi.

Timor Leste dan Kyrgyzstan adalah sedikit contoh dari total sekitar 96 negara berkembang yang telah menerima manfaat dari KSS Indonesia, misalnya melalui program bantuan pertanian dan peternakan. Meski sudah banyak kerjasama pembangunan terlaksana, tak banyak yang tahu bahwa pengalaman Indonesia telah mampu menolong sesama negara berkembang lain, untuk mencari solusi permasalahan pembangunan yang dihadapi, dengan senantiasa berlandaskan pada prinsip kesetaraan, solidaritas, dan berbagi pengetahuan.

Seminar dibuka oleh Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S.. Beberapa pembicara, diantaranya Duta Besar LBPP RI untuk Timor Leste, Sahat Sitorus; General Director of Agriculture, Ministry of Fisheries and Agriculture, Timor Leste, Maria Odete do Céu Guterres, Msc; Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, KemenPPN/BAPPENAS, RM Dewo Broto Joko P, SH, LLM,; Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, drh. Enniek Herwiyanti; dan Direktur Pusat Kajian Kerjasama Selatan-Selatan, Universitas Brawijaya, Hagus Tarno. (rhd/yan)