Wali Kota Probolinggo, Habib Zainal Abidin, mengatakan bahwa Kabupaten Sumedang yang sesuai menjadi contoh untuk membawa Kota Probolinggo, lebih maju lagi dan dapat melayani masyarakat lebih baik serta cepat berkembang terutama penanganan stunting di masyarakat. “Kami juga melihat penanganan stunting di Kabupaten Sumedang, menjadi yang terbaik tingkat nasional. Di mana dalam penanganan stunting dimaksud, itu juga dilaksanakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga perlu untuk kita adopsi agar nantinya juga dapat diterapkan di Kota Probolinggo,” kata Wali Kota Habib Hadi, Rabu (24/05/2023) tadi.

Saat ini, tambahnya, percepatan penurunan stunting berbasis elektronik yang dilakukan Kabupaten Sumedang, telah diakui secara nasional. Dan, diimplementasikan di 50 kabupaten atau kota sebagai percontohan lainnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Diketahui, Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka stunting dari semula 32,27 persen pada tahun 2018 menjadi 8,27 persen  di tahun 2022. Berawal dari keberhasilan tersebut, Kabupaten Sumedang kemudian didukung oleh penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi (SIMPTI). Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi Pemkab Sumedang dengan PT Telkomsel.

“Dengan adanya kesepakatan bersama ini, tentunya kami mengharapkan adanya sinergi program kegiatan dan potensi yang akan saling memberikan manfaat antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kota Probolinggo,” tegas Wali Kota Habib Hadi. (nun/pix/sit)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, yang hadir membuka kegiatan Forum Group Discussion (FGD), menyampaikan jika dalam membangun pemerintah kedepan, tentu SPBE diperlukan pemahaman yang sama, serta sesuai road map atau peta jalan.

“Dimana setelah disusun secara matang dan berkualitas diikuti secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah sesuai tugas fungsinya masing-masing. Sehingga nanti SPBE ini bisa terwujud dalam waktu yang secepat-cepatnya,” jelas Erik, Selasa (14/02/2023) tadi.

Selain itu, menurut Erik, SPBE tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan layanan kepada pengguna di lingkungan pemerintah daerah. Untuk regulasinya, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“SPBE ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Serta pelayanan publik yang memiliki standar kualitas dan terpercaya. Hal itu selaras dengan visi misi Kota Malang, untuk memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel. Maka, indeks SPBE menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang,” paparnya.

Lebih lanjut pihaknya mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang, untuk menguatkan dan melakukan upaya-upaya bersama menuju finish tersebut. Sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam evaluasi SPBE seperti yang ditargetkan.

“Seiring dinamika peraturan perundang-undangan telah terbit, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang ini nanti menjadi acuan kita dalam menyusun arsitektur SPBE di Kota Malang. Dimana dalam domain arsitektur SPBE meliputi enam domain, antara lain probis pemda, data dan informasi, aplikasi, layanan SPBE, infrastruktur keamanan SPBE,” ujarnya.

Melalui kegiatan FGD, Erik berharap agar semua yang terlibat dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menyiapkan landasan pembangunan SPBE di Kota Malang. Pihaknya optimis, hal tersebut nantinya dapat tercapai.

“Kunci pokok untuk melompatkan SPBE Kota Malang adalah dengan berkomitmen kuat sejak awal sehingga program-program ini keberlanjutannya terjaga. Dimana kesinambungan program dari waktu ke waktu menjadi rangkaian yang tidak terputus,” imbuhnya. (rsy/sit)

Hal itu, disampaikan oleh Wakil Wali (Wawali) Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, saat membuka dan menghadiri sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, di salah satu hotel Kota Bengkulu, Senin (12/12/2020) tadi. “Pelaksanaan SPBE merupakan komitmen seluruh perangkat daerah. Alhamdulillah, kita selangkah lebih maju. Apa yang kita bangun di Kota Bengkulu, diadopsi oleh daerah lain. Contoh, Pemkab Bengkulu Selatan, Seluma hingga Rejang Lebong, sudah mengadopsi e-kinerja yang kita buat. Ini menandakan bahwa apa yang kita bangun, ternyata bermanfaat bagi daerah lain,” terang Wawali Dedy Wahyudi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, komitmen membangun SPBE telah dilakukan oleh Pemkot Bengkulu, yang tertuang pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2022. Ini, sebagai komitmen kepala daerah untuk merespon pemerintah pusat dimana ada grand design dari 2010-2025. Yang mana, seluruh pemerintah di Indonesia ini harus menerapkan SPBE dan kita sudah melakukan itu namun perlu di evaluasi sejauh mana efektifitasnya. (bkl/sit)

Untuk kebutuhan itulah, Bupati Jember, Hendy Siswanto, bersama Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Jember serta sejumlah pimpinan OPD melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumedang, Rabu (02/01/2022).

Di kota yang terkenal dengan produk tahu kedelainya itu, Bupati dan pimpinan DPRD serta jajaran pimpinan OPD Jember dibuat terperangah. Pasalnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi infomatika atau sistem digital, semua data terkait kondisi pemerintahan dan masyarakat setempat dapat diakses dengan mudah.

Pada kunjungan tersebut, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menunjukan kepada Bupati Hendy dan Ketua DPRD, Itqon Syauqi dan Wakil Ketua Ahmad Halim tentang kecangihan Aplikasi e Office dan e Office desa serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemkab Sumedang. Dony tidak segan membawa tamu-tamunya home touring ke comand center milik Pemkab Sumedang.

Bupati Hendy memuji kecanggihan teknologi yang dimiliki Pemkab Sumedang. “Kabupaten Sumedang jauh lebih maju dan pelayanan kepada masyarakat juga luar biasa. Oleh sebab itu kami melalukan studi tiru, meniru saja karena Jember perlu speed up atau percepatan,” ujarnya.

Tidak sekedar memuji, Bupati Hendy juga akan mengadopsi inovasi teknologi yang dimiliki Kabupaten Sumedang untuk segera diterapkan di Kabupaten Jember. “Masyarakat (Jember) tidak perlu menunggu lama-lama, mohon izin kepada Bupati Sumedang sehingga apa yang ada di Kabupaten Sumedang akan dicopy paste ke Kabupaten Jember,” tuturnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pihaknya berharap aplikasi tersebut bisa juga diterapkan di Jember. “Tadi paparan Bupati Sumedang sangat luar biasa terkait E Office dan sistem digitalisasi SPBE sangat luar biasa dan ini semua kami berharap diberikan kepada kami,”sambungnya.

Beruntungnya, Bupati Dony langsung mengizinkan e Office dan aplikasi SPBE milik Pemkab Sumedang diterapkan di Jember. Pada kesempatan tersebut Bupati Hendy dan Bupati Dody menanda tangani nota kerjasama dua kabupaten. Harapannya terjadi kolaborasi antar Pemkab Jember dan Pemkab Sumedang. “Subtansinya saling belajar, saling berbagi di Jember banyak kelebihannnya Insyallah kami praktekan,” ujar Bupati Dony.

Pihaknya dengam senang hati jika aplikasi itu juga diterapkan di Jember. “Di Sumedang kami punya e Office dan e Office desa. Alhamdulillah diimplementasikan di Jember dengan senang hati kami akan memberikan aplikasi tersebut sehingga dapat diaplikasikan di Jember. Kami pun akan belajar di Jember berkaitan dengan Sumedang Carnival,” ujarnya.

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menyambut baik upaya yang dilakukan BupatI Hendy untuk mempercepat program digitalisasi data. “Sebagai legislatif tentunya kita sangat mendukung upaya positif yang dilakukan bupati. Kembali lagi inikan demi masyarakat Jember, aplikasi yang dimiliki Sumedang ini sangat baik. Sehingga akan kita dorong agar secepat mungkin diaplikasikan,” katanya.

Sebagai informasi, hanya dengan gawai seperti smartphone atau telepon pintar yang dimiliki, warga setempat bisa mengakses setiap data yang dibutuhkan. Kemudahan akses data tersebut berkat inovasi Bupati Sumedang Dony yang telah menerapkan secara optimal SPBE. Inovasi tersebut mengantarkan Kabupaten Sumedang memperoleh penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri, sebagai kabupaten terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2021 yang digelar para bulan Desember 2021 lalu.

“Canggih banget SPBE di Pemkab Sumedang sehingga Pak Bupati memerintahkan kami untuk segera membentuk tim dalam untuk diaplikasikan di Jember,” ujar Kepala Diskominfo Bobby Arie Sandy yang ikut mendampingi kunjungan kerja bupati. (rio/gie)

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Mohammad Husni Tahir Hamid mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan terkait persiapan Kabupaten Trenggalek untuk menghadapi era digitalisasi. “Hari ini kita melakukan rapat yang membahas persiapan Kabupaten Trenggalek menghadapi era digitalisasi tentang SPBE,” ungkap Politisi Partai Hanura usai rapat bersama 5 Camat di ruang Banmus Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu (30/09/2020) siang.

Dalam melakukan percepatan penerapan SPBE Husni mempertanyakan kesiapan setiap Kecamatan dalam menghadapi era globalisasi dalam bentuk digital, sehingga ketika hal tersebut sudah siap semua, diperkirakan bisa berjalan sampai ke tingkat desa.

“Untuk menghadapi era globalisasi dalam bentuk digitalisasi ini, semua kecamatan sudah punya kesipan apa tidak, mulai dari insfrastrukturnya penunjang di kecamatan, karena Kecamatan itu sebagai sentral dari para desa dalam mendorong percepatan penerapan SPBE,” terangnya.

Masih terang Husni, sejauh ini Pemkab Trenggalek dinilai sudah siap dengan penerapan SPBE. “Telihat dari sjumlah fasilitas dan perangkat lunak serta berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan SPBE, namun tidak berjalan secara maksimal karena perencanaannya tidak secara inklusif. Dan tinggal dimaksimalkan saja,” kata Husni.

Pihaknya menekankan agar masing-masing kecamatan mempunyai kesiapan dalam menghadapai era digitalisasi. Jangan sampai ketika pemerintah daerah dianggarkan dan sudah jalan di kecamatan tidak siap. “Untuk memaksimalkan hal tersebut sehingga kita perlu terkoneksikan semua agar bisa berjalan dengan baik, karena kalau misal sini dianggarkan yang sana tidak, lebih baik ya tidak usah, kalaupun memaksa dianggarkan tetap tidak bisa jalan,” tuturnya.

Lebih lanjut Husni mengaku, selama ini yang menjadi kendala adalah karena perencanaannya tidak secara inklusif. Dan tidak terkoneksi secara keseluruhan. “Saat ini sedang dalam proses penganggaran dan akan kita lihat secara global sejauh ini mana yang mengalami kendala (macet),” pungkas Husni. (mil/syn)