Guna memberikan dukungan moral bagi siswa yang menjadi korban serta mengajak para pihak yang mengetahui kejadian tersebut untuk berani mengungkap kasus yang sedang ditangani Polda Jatim, Pemuda Pancasila beserta seluruh organisasi sayap melakukan aksi damai, Senin (07/06) tadi. Ketua Srikandi PP, Hj Dewi Kartika, menegaskan agar SMA Selamat Pagi Indonesia, bisa terbuka untuk membantu dalam proses penegakan hukum yang sedang dilakukan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami hadir di sini untuk memberikan dukungan moril kepada siswa yang masih tinggal di sini (SPI) dan mengajak pada para pihak, pengurus sekolah, siswa maupun pihak keamanan internal, supaya bisa dan mau memberikan keterangan sesuai yang diketahui. Sehingga, supaya kasus ini segera terang benderang,” ucap Kartika.

Wanita yang juga anggota DPRD Kota Batu ini, juga berjanji untuk adanya Perda inisiatif sebagai pengatur kebijakan pemerintah kota Batu. “Kalau perlu akan kami buatkan Perda, agar tidak ada sekolah yang eksklusif. Seperti Al Izzah dan Al Hikmah,” tambahnya.

Hal ini merupakan langkah preventif, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dirinya juga menegaskan, kondisi orang tua murid pada siswa yang masih bersekolah di sana, saat ini juga masih dalam keadaan gelisah karena adanya kabar tentang dugaan pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan verbal yang tengah dilaporkan di Polda Jatim.

“Maka kami menghimbau kepada anak-anak untuk tetap terbuka, jika terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, juga menyampaikan agar pihak sekolah tidak tertutup dan terkesan menutupi. Tetapi, turut juga memberikan informasi kepada Polda Jatim yang sedang melaksanakan tugasnya. Selain itu, sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, pihaknya akan ikut memonitor perkembangan kasus ini dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Melihat kondisi yang ada di lingkungan sekolah, maka kami akan menyoroti izin bangunan berupa hotel dan lainnya yang berdiri si SMA SPI tersebut. Kami masih belum tahu bagaimana izinnya. Nanti perlahan akan kita pantau juga,” terangnya.

Sementara itu, salah satu guru SMA SPI, Ahiyat, mengutarakan kondisi sekolah dan siswanya masih aktif seperti biasanya. “Kami juga meminta maaf karena Kepala Sekolah dan Pembina, sedang menghadiri panggilan dari Polda Jatim. Kami juga akan terus melakukan evaluasi dan lebih terbuka kedepannya,” terangnya. (bir/sit)