Disampaikan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Batu, Yogi Sudharsono, sebenarnya terpidana JEP sudah membayarkan restitusi sejak pekan lalu. “Hari ini, terpidana pelecehan seksual JEP telah memberikan restitusi sebesar Rp 44.744.623, secara langsung kepada korbannya yang berinisial SDS. Dan, pembayaran restitusi dilakukan setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap pada 5 April 2023 lalu,” terangnya, saat berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu.

Mengenai restitusi itu, menurutnya, terpidana wajib membayarkan paling lambat 1 bulan setelah hukum tetap. Di sini, ada subsidernya berupa penyitaan harta benda tetapi terpidana ini menyanggupi membayar restitusi pekan lalu dan baru diserahkan hari ini. Dalam putusan MA tersebut, atas perbuatannya terpidana JEP telah divonis hukuman 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan.

Baca juga :

“Jadi, besaran restitusi senilai Rp 44.744.623 berdasarkan perhitungan yang direkomendasikan LPSK. Dan, pembayaran restitusi itu menindaklanjuti amar putusan kasasi yang sekaligus menguatkan vonis banding Pengadilan Tinggi Surabaya yang dibacakan pada  17 November 2022,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi SMA SPI Kota Batu, ini berhasil terbongkar setelah korbannya buka suara di podcast milik Deddy Corbuzier, tahun 2022 lalu. Dari sinilah menyeret nama JEP dan akhirnya menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Malang pada 16 Februari 2022 lalu.

Sedangkan, vonis kasasi 8 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap JEP lebih ringan dibandingkan vonis Pengadilan Negeri Malang yang menjatuhkan 12 tahun penjara. Tim JPU juga mengajukan kontra memori banding dengan tuntutan 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan. (put/gie)

Harapan itu disampaikan, terkait rencana sidang putusan terhadap terdakwa Julianto Eka (JE), atau yang berperkara dan dijadwalkan akan menjalani sidang putusan, Rabu (07/09/2022) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang. Aris Merdeka Sirait sangat berharap, korban mendapat keadilan.

“Saya berharap dan memohon kepada majelis hakim, untuk tegas dan teguh memutus perkara sesuai fakta persidangan dan melihat dakwaan serta tuntutan yang telah disampaikan oleh JPU Kejari Batu,” ujarnya, Selasa (06/09/2022) tadi.

Sebab saat ini, paparnya, banyak kontruksi-kontruksi yang sengaja dibuat terkait rekayasa kejahatan seksual yang dihembuskan untuk mempengaruhi putusan. “Saya pikir itu kontruksi kebingungan yang sengaja dibuat. Saya raya itu dihembuskan karena takut menghadapi persidangan,” ujar Aris.

Baca juga:

• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun
• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz

Perlu diketahui bahwa pada sidang agenda tuntutan beberapa waktu lalu JE dituntut 15 tahun penjara. “Saya berterima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan hukuman maksimal, sesuai pasal dakwaan yakni Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yakni 15 tahun penjara,” ujarnya.

Dirinya penuh harap majelis hakim akan memutuskan JE bersalah. “Kami memohon agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada terdakwa. Agar menjadi pelajaran, serta kejahatan terhadap anak tidak lagi terulang. Paling tidak memutus terdakwa bersalah,” ujar Aris. (gie)

Materi yang diberikan dalam pendidikan bela negara, diantaranya PBB, latihan kedisiplinan, Tata Upacara Militer (TUM) serta games yang menekankan tentang pembentukan team work. Kegiatan pelatihan bela negara di Pusdik Arhanud, melibatkan139 Siswa Kelas X, XI dan Kelas XII, juga 8 mahasiswa baru Sekolah Tinggi Kewirausahaan (STK) Selamat Pagi Indonesia. Untuk pelaksanaan, digelar sejak Senin 22 Agustus 2022 sampai 23 Agustus 2022.

Unsur dari bela negara, lanjut Gustaf, adalah mengembangkan sikap disiplin dan rajin belajar bagi para siswa yang menerima materi. “Kedisiplinan diri, dengan semangat belajar yang tinggi akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas dan bertanggung jawab,” kata Gustaf, Selasa (23/08/2022) tadi.

Baca juga:

• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun
• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz

Dalam kegiatan bela negara ini, Gustaf mengatakan jika perwujudan bela negara bagi generasi muda antara lain, membentuk sikap disiplin baik waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lainnya. “Para generasi muda, harus dibentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental maupun fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa serta patriotisme sesuai dengan kemampuan diri,” ujarnya.

Sementara itu, Waka Humas SMA SPI Kota Batu, Didik Tri Hanggono, memberikan apresiasi kepada Tim Pelatih Pusdik Arhanud atas semua materi yang diberikan. “Kami meyakini, semangat bela negara mampu melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk Iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, agama,” kata Didik.

Lebih dari itu, dirinya melihat jika para siswanya dilatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif. “Seperti sikap malas, apatis, boros, egois, serta tidak disiplin, disini mereka dibentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat dan kepedulian antar sesama,” terangnya. (bir/sit)

Sidang pembacaan pledoi dugaan kasus kekerasan seksual Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), ini memakan waktu cukup lama. Yakni, dari pukul 09.20 serta berakhir pukul 15.14. Usai persidangan, tim kuasa hukum JE membentangkan kain putih berisikan tanda tangan dukungan kepada JE dari siswa SPI dan alumni.

“Ini berisi 100 lebih dukungan dari siswa SPI Batu dan alumni. Mereka menyebutkan, bahwa omongan pelapor tidak benar. Tidak pernah ada isu itu. Tidak terbukti sama sekali dakwaan maupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Semua tidak ada buktinya,” ujar Hotma.

Pihaknya menuding, bahwa Sr dan Rbt, pacarnya berkonspirasi berusaha menghancurkan SPI. “Selama 12 tahun kemana saja. Apa benar 12 tahun tertekan. Mereka berusaha menghancurkan SPI. Akan kami tuntut keduanya,” ujarnya.

Baca juga :

• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun
• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz

Salah satu anggota tim kuasa hukum dari terdakwa JE, Ditho Sitompul, mengungkapkan dalam pledoi tersebut, juga dilampirkan beberapa bukti. Bukti-bukti yang ada di pledoi itu, menguatkan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dituntutkan. Bahkan mereka juga memiliki bukti foto-foto Sr dan Rbt.

“Ini ada foto-fotonya dan ini menunjukkan ada konspirasi. Dan kami mendapatkan bukti mengejutkan, bahwa ia pergi ke hotel bersama pacarnya sebelum visum. Kami punya buktinya sudah kami dampaikan semuanya tadi,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sidang tuntutan terhadap terdakwa dugaan kasus kekerasan seksual Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Julianto EP alias JE, akhirnya dibacakan pada Rabu (27/07/2022) di Pengadilan Negeri (PN) Malang.

Terdakwa JE tidak dihadirkan langsung di PN Malang, melainkan hadir secara online dari Lapas Kelas 1 Malang. Dalam sidang tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut JE dengan hukuman 15 tahun penjara.

“Terdakwa ditintut 15 tahun, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 44.744.623. Pasal yang terbukti, Pasal 81 ayat 2, UU No 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Bujuk rayu melakukan persetubuhan terhadap anak,” Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rujito, usai keliar dari ruang persidangan. (gie)

Terdakwa JE dalam sidang tuntutan itu tidak dihadirkan langsung di PN Malang, melainkan hadir secara online dari Lapas Kelas 1 Malang. Dalam sidang tuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut JE dengan hukuman 15 tahun penjara.

Baca juga :

• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun
• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz

“Terdakwa dituntut 15 tahun, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 44.744.623. Pasal yang terbukti, Pasal 81 ayat 2, UU No 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Bujuk rayu melakukan persetubuhan terhadap anak,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rujito, usai keluar dari ruang persidangan.

Sementara itu, ketua tim kuasa hukum terdakwa JE, Hotma Sitompul, saat ditanya seberapa yakin nantinya JE lepas dari tuntutan 15 tahun penjara, dirinya mengatakan harus yakin. “Dalam proses persidangan, kita semua baik jaksa, penasehat hukum maupun hakim bertanggung jawab kepada Tuhan. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita lihat nanti, harus selalu yakin. Supaya keadilan tegak dalam persidangan ini,” ujar Hotma Sitompul.

Mendengar tuntutan JPU ini, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, mengatakan bahwa tuntutan ini adalah yang terbaik bagi korban. Hadiah kepada anak-anak Indonesia. “Tuntutan ini sudah terbaik. Fakta telah menunjukan peristiwa ini terjadi, bukan rekayasa. Keadilan harus ditegakkan. Nantinya kita masih menunggu putusan dari Majelis Hakim,” ujar Arist.

Untuk sidang pada Rabu depan, rencananya dengan agenda pledoi dari pihak terdakwa. (gie)

“Hari yang ditunggu-tunggu ini malah tuntutannya ditunda, tentu saja saya sangat kecewa. Lalu, kenapa terdakwa juga tidak dihadirkan di pengadilan. Saya kira, ini satu peristiwa yang tidak perlu terjadi. Saya tidak tahu alasan kenapa ini ditunda, seharusnya ini tidak ada penundaan,” ujarnya geram.

Selain itu, tambahnya, dengan penundaan sidang tuntutan tersebut, maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap korban.”Tentu terkatung-katung dalam penegakan hukumnya dan mengakibatkan korban trauma. Saya akan berkomunikasi dengan Kejati Jatim, terkait dikabulkannya penundaan ini. Karena sidang ini adalah yang ditunggu-tunggu korban selama satu tahun lebih,” terangnya.

Baca juga:

• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun
• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz

Kasi Intel Kejari Kota Batu sekaligus JPU, Edi Sutomo, mengatakan tuntutan ditunda pada Rabu (27/07/2022) mendatang. “Sampai tengah malam tadi (Selasa, red), kami lakukan cek dan ricek surat tuntutan kami, ada ratusan lembar. Akhirnya kami putuskan ditunda, karena perlu ada tambahan kami. Dan masih ada keperluan tambahan untuk memasukkan alasan yuridis supaya lebih meyakinkan majelis hakim, sehingga kita putuskan pembacaan tuntutan ditunda,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua tim kuasa hukum terdakwa JE, Hotma Sitompul, mengatakan bahwa pihaknya bersyukur terhadap penundaan sidang tuntutan tersebut. “Hal ini membuktikan, bahwa jaksa (JPU) yang hadir dalam persidangan sungguh-sungguh memperhatikan semua yang terungkap di persidangan. Dan hal itu wajar, bila jaksa memohon waktu menunda untuk mempelajari lebih baik supaya keadilan bisa dicapai. Jangan ada yang mempengaruhi persidangan,” ujarnya. (gie)

Serangkaian langkah yang dilakukan Komnas PA itu, adalah mensikapi sejumlah perkembangan kasus dugaan yang menjerat JEP. Karena, dalam sidang ke-1 sampai ke-19, JEP tidak dilakukan penahanan. Sehingga, menimbulkan banyak spekulasi dengan melihat kasus serupa, yang biasanya para terdakwa langsung dilakukan penahanan.

“Kami ingin koordinasi supaya tuntutan itu memenuhi harapan para korban. Yakni, tuntutan maksimal. Karena dakwaan yang diberikan JEP, adalah ancamannya cukup berat bisa seumur hidup bahkan hukuman mati. Siang ini, kami ingin koordinasi. Kami hadir di Kejari Batu, karena JPU mewakili korban sebagai pengacara negara. Mudah-mudahan JPU bisa mendengar aspirasi dari korban. Sidang besok, kami minta majelis hakim untuk menghadirkan JEP secara langsung,” ujar Arist Merdeka Sirait.

Baca juga:

• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun
• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz

Arist juga menjelaskan, kedatangan Komnas PA di Lapas Lowokwaru untuk memastikan JEP masih berada di balik jeruji besi. Menurutnya, Kalapas Kelas 1 Malang, memastikan bahwa JEP masih ada di Lapas. Namun karena alasan persyaratan, JEP belum dapat dikunjungi.

“Menurut Kalapas, JEP memang berada di dalam Lapas. Tetapi, kami tidak berencana mengunjungi JEP. Kami hanya memastikan JEP masih ditahan atau tidak. Sehingga, besok mereka bisa datang di persidangan,” ungkapnya.

Diharapkan Arist, dalam persidangan ke-20 nanti, JEP bisa dihadirkan secara langsung. Atau, bukan online karena statusnya sebagai tahanan sekaligus dengan menggunakan baju tahanan dan antar jemput kendaraan tahanan.

“Bila perlu, kalau dia dihukum sebagai predator maka seluruh aktivitasnya, tidak boleh ada. Mulai dari bisnis dan lainnya. Karena, ada tuntutan lain terdakwa sebagai terlapor, atas kasus dugaan eksploitasi ekonomi,” jelasnya. (bir/gie)

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, menyampaikan sejak dibukanya hotline yang disediakan oleh Polda Jatim maupun Polres Batu, satu persatu korban eksploitasi ekonomi terhadap siswa Selamat Pagi Indonesia (SPI) yang terjadi pada tahun 2009 silam, mulai melaporkan diri. “Sampai hari ini ada 8 orang, yang sebelumnya ada 6 orang. Saat ini korban eksploitasi ekonomi yang dilakukan di Sekolah SPI menjadi 14 orang,” jelasnya.

Kombes Pol Dirmanto menambahkan, pada tanggal 12 Juli 2022 ada jumlah pengadu terkait kasus ini, 5 orang. Kemudian, tanggal 13 Juli 2022 ada pengaduan 2 orang. “Hari ini Kamis 14 Juli 2022, sampai pukul 14.00 tadi, ada 1 orang yang merasa dirugikan terkait eksploitasi ekonomi tersebut,” tambahnya.

Baca juga :

• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun
• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz

Lanjut Kabid Humas Polda Jatim menyampaikan, dari laporan yang diterima melalui hotline ini ada berbagai macam pekerjaan yang di adukan oleh korban. “Sebagai contoh, pengadu pada tanggal 12 Juli di hotline kami ada 5 orang, saya sebutkan disini. Pertama, saudari EE, alumni SPI angkatan 7. Beliau disini, sesuai keterangan yang bersangkutan disuruh membersihkan sungai, mengangkut batu, pasir dan mencangkul di sawah, serta menjadi sales competition,” lanjut Kombes Dirmanto.

Bentuk eksploitasi ekonomi bermacam-macam. “Kemudian, ada juga STHN, ini alumni angkatan 11. Bentuk eksploitasinya adalah mengelola kampung kids sebagai tour guide. Kemudian, menyediakan sarana dan prasarana untuk makan-makan apabila ada tamu di sana. Ada juga yang lainnya, seperti KTU, angkatan 9 dan IA seorang perempuan namun IA tidak sampai lulus. Bentuk eksploitasinya adalah membangun kampung kids,” paparnya.

Kombes Pol Dirmanto menambahkan, 14 orang korban eksploitasi ekonomi yang melapor ini semua alumni sekolah SPI dan pihak kepolisian masih menerima laporan melalui hotline yang telah di sediakan pihak Kepolisian. “Kami akan terus membuka hotline ini, di nomor yang saya sebutkan tadi, termasuk di Polres Batu juga ada hotline yang kami buka di sana, dengan nomor 082328031328,” jelasnya. (hms/gie)

“Kami saat ini fokus pada keberlangsungan nasib peserta didik kami di SPI. Kami tidak mau terlibat dalam proses hukum kasus lain, atau yang saat ini sedang berlangsung,” kata Sendi mengklarifikasi informasi rencana aksi unjuk rasa, Kamis (14/07/2022) tadi.

Baca juga:

• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun
• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz

Langkah selanjutnya, Sendi pun mengaku, akan segera melakukan klarifikasi kepada pihak Sat Intel Polres Batu, terkait adanya informasi yang sudah beredar. “Sore ini juga, kami akan segera menemui pihak Intel Polres Batu, untuk mengatakan yang sebenarnya,” imbuh Sendi.

Rumor rencana aksi unjuk rasa, dikatakan Sendi sebagai bentuk keresahan baru. Sebab, pihaknya tidak ingin mencampuri prosedur hukum yang sedang berjalan. “Masalah hukum yang saat ini digelar, kan sudah ada pengacara. Kami sudah sangat lelah tenaga dan fikiran. Jadi, kami tidak mungkin melakukan aksi,” ujarnya. (bir/gie)